PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Endang Hidayat yang berusia (53) tahun meninggal dunia saat mendaki Gunung Semeru di Malang, Jawa Timur. Endang yang diketahui memang seorang pecinta alam sejak muda.

"Sudah banyak gunung yang didaki, termasuk Puncak Wijaya di Papua," kata anak kandung Endang, Dian Wahyuni Khairunnisa yang berusia (24) tahun di rumah duka, Jalan Carita C Nomor 199 Blok VII, RT 06 RW 08, Sepanjang Jaya Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (26/12).

Menurut dia, ayahnya baru berhenti mendaki setelah usianya sudah mulai tua setelah pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja. Aktivitasnya juga sering dihabiskan berada di rumah sebagai orangtua yang telah mempunyai cucu enam.

"Papa naik gunung ingin menemani anaknya. Karena ingin mendaki bersama anaknya dan cucunya. Tapi cucunya masih kecil, jadi tidak mungkin diajak," ujar Dian.

Menurut dia, pihak keluarga juga sudah melarang Endang agar tak ikut mendaki. Mengingat usianya yang sudah tua, bahkan fisiknya juga sudah tak seperti dulu lagi.

"Tapi Papa juga kepingin banget, sampai dibela-belain beli tiket sendiri," ujarnya.

Endang dan anaknya Danu Swuandana Saputra yang berusia (28) tahun berangkat menuju Malang pada Senin lalu. Endang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, sedangkan anaknya dari Bandung, mereka juga tiba di Malang pada Selasa pagi.

"Papa dan Aa ketemuan di Stasiun Malang, Papa tiba duluan," ujarnya.

Namun dia juga tak menyangka kalau ayahnya mendaki gunung ini yang terakhir kalinya. Endang meninggal dunia ketika masuk di Pos Dua di Gunung Semeru. Jenazahnya rencananya akan dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat malam ini.


Editor : Dian Sukmawati

PENDAKI YANG TEWAS DI SEMERU

Haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara fisik,mental, maupun finansial.

Menurut para ulama, kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah diterima oleh Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah/628 Masehi. Untuk menjalankan perintah Allah SWT tersebut, pada tanggai 6 Dzulqa’dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 1.500 pengikutnya bertolak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah.

Namun, di tengah perjalanan tepatnya di daerah Hudaibiyah yang berjarak sekitar sembilan mil dari Makkah, mereka dicegat oleh orang- orang kafir. Menghindari pertumpahan darah, kaum muslimin bersedia melakukan perundingan dengan orang-orang kafir.

Dalam perundingan itu, sebuah kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah diteken oleh kedua belah pihak. Salah satu butir dalam isi perjanjian tersebut adalah bahwa kaum muslim tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji tahun itu. Mereka baru diizinkan pada tahun berikutnya, itu pun hanya dalam waktu tiga hari.

Sebelum Rasulullah SAW melakukan ibadah haji, konon beliau sudah pernah melakukan umrah sebanyak empat kali. Demikian diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Umrah pertama dilakukan pada tahun 6 Hijriah/628 Masehi atau dikenal dengan umrah Hudaibiyah.

Umrah kedua dilakukan pada tahun berikutnya, umrah ketiga pada bulan Dzulqa’dah tahun yang sama, dan umrah keempat ketika beliau mengerjakan ibadah haji.

Selain riwayat dari tiga tokoh di atas, ada banyak informasi lain tentang berapa kali Rasulullah SAW menunaikan ibadah. Namun dari berbagai informasi tersebut, pendapat paling sahih menyatakan bahwa Nabi hanya melakukan umrah sebanyak tiga kali.

Umrah pertama dilaksanakan pada tahun 7 Hijriah/629 Masehi, umrah kedua dilakukan pada tahun 8 Hijriah/630 Masehi dan dikenal dengan umrah Dzulqa’dah atau umrah Ji’ranah, dan umrah ketiga terjadi pada tahun 10 Hijriah/632 Masehi, yaitu ketika Nabi mengerjakan Haji Wada’.

Manasik haji yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW adalah penyempurna dari manasik haji para nabi sebelumnya, termasuk manasik haji Nabi Ibrahim AS.

Manasik haji yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW dapat diuraikan dalam urutan, yaitu: ihram; thawaf; shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim; sa’i (berlari-lari kecil) antara bukit Shafa dan Marwah; wukuf di Padang Arafah; bermalam di Muzdalifah; melempar Jumrah Aqabah; menyembelih binatang kurban; melaksanakan thawaf ifadhah; tahallul atau bercukur; mabit atau menginap di Mina; melempar tiga jumrah pada Hari Tasyriq (tanggai 11, 12, dan 13 Dzulhijjah); dan melakukan tawaf wada’ atau tawaf perpisahan.

Sewaktu mengerjakan Haji Wada’ atau haji terakhir, Rasulullah SAW berpesan agar umat Islam mengikuti manasik atau tata cara haji yang beliau contohkan. Manasik haji tidak boleh dimodifikasi sebab ditetapkan secara langsung melalui wahyu Allah SWT.

Demikianlah ritual haji yang disyariatkan kepada Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, hingga Nabi Muhammad SAW. Setiap ritual haji yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut mengalami penyempurnaan dan pembersihan dari segala macam pencemaran.

Sumber : http://www.jurnalhaji.com

Baca Artikel Lainnya : ARAB JAHILIYAH BERHAJI?

CARA NABI MUHAMMAD SAW MELAKSANAKAN MANASIK HAJI

saco-indonesia.com, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi untuk meminta Dewan Etik MK memeriksa beberapa keganjilan dalam proses pengujian materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
 
Tindakan MK yang telah menerima pengujian UU MK yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang dekat dengan MK ini dinilai telah menabrak prinsip umum dalam hukum, nemo judex in casua sua. Artinya, MK tidak akan bisa menjadi hakim atas dirinya sendiri.
 
"Ini juga merupakan preseden buruk dalam sejarah konstitusi Indonesia. MK secara telanjang telah mengajarkan kepada publik bagaimana kekuasaan yang dipunyainya digunakan untuk dapat mengakali hukum itu sendiri," kata Bahrain, Koordinator Advokasi YLBHI dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (10/2/2014).
 
Pasca tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, Perpu tersebut telah mengatur dua hal yang selama ini membuat MK rapuh dalam menegakan amanat konstitusi yaitu memperketat seleksi hakim konstitusi dengan membentuk lembaga ad hoc bernama Panel Ahli dan syarat-syarat calon hakim konstitusi, dan membentuk MKHK sebagai instrument pengawasan etik  hakim konstitusi.
 
Keberadaan Perpu tersebut disambut dengan positif, karena substansi yang diaturnya telah menutup lubang lemahnya sistem di MK selama ini yaitu tidak adanya pengawasan dan buruknya mekanisme seleksi hakim konstitusi.
 
Meskipun publik dan lembaga-lembaga negara menginginkan perubahan yang lebih baik untuk MK ke depan, namun bagi sebagian hakim MK, secara eksplisit mengatakan akan membatalkannya jika ada pihak-pihak yang mengajukannya ke MK.
 
Dalam praktiknya, posisi sebagian MK yang akan membatalkan substansi UU MK yang baru tersebut terkonfirmasi dengan jelas dalam beberapa keanehan - keanehan dalam proses pengujian UU MK.
 
Keanehan pertama terlihat dari sidang pemeriksaan pendahuluan sampai dengan kesimpulan hanya memakan waktu 17 hari. Kedua, sidang pemeriksaan hanya dilakukan satu kali dan langsung ditutup.
 
Ketiga, MK telah membatasi hanya mengajukan satu orang Ahli. Keempat, MK hanya memberikan kesempatan kepada pihak terkait (Presiden, DPR dan KY) untuk dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis hanya dalam waktu 3 hari.
 
Untuk itu, Koalisi menyatakan mengutuk dengan keras tindakan MK yang telah memilih menjadi hakim terhadap substansi UU (UU MK) yang telah mengatur lembaganya sendiri.

"Kami juga telah meminta kepada MK untuk menolak uji materil terhadap pengawasan dan pengetatan seleksi hakim MK yang diajukan oleh beberapa advokat dan akademisi tersebut," kata Bahrain.


Editor : Dian Sukmawati

KOALISI NILAI ADA KEANEHAN UJI MATERIIL UU MK

saco-indonesia.com, LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah mendasak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali terkait dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana haji.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman telah mengatakan, Suryadharma Ali juga harus mempertanggungjawabkan adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji yang saat ini sedang diselidiki KPK.

"KPK juga harus memanggil Menteri Agama. Memanggil orang itu tidak harus bersalah. Tetapi, penanggungjawab tertinggi (pengelolaan dana haji) adalah Menteri. Menteri yang telah mengambil keputusan kepada siapa-siapa saja dana haji dikelola," kata Boyamin saat berbincang di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang melakukan penyelidikan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Untuk dapat menggali bukti adanya penyimpangan dana haji, KPK juga telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Jazuli Juwaini. KPK juga membuka kemungkinan Suryadharma Ali akan dimintai keterangan.

Menurut laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), telah ditemukan pengelolaan dana haji pada 2010 yang mencapai Rp40 triliun ditambah bunga Rp1 triliun.

Suryadharma Ali lanjut Boyamin, harus bertanggungjawab terkait adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji. Pasalnya, tidak mungkin Suryadharma Ali tidak mengetahui adanya kebocoran dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).

"Dalam konteks dugaan penyimpangan setoran, menurut saya kuat sekali mengarah ke Suryadharma Ali," tegasnya.


Editor : Dian Sukmawati

KPK DIDESAK PERIKSA SURYADHARMA ALI

Ciater memang sudah lama sebagai tujuan wisata. Wisatawan lokal maupun asing pergi kesana karena ingin berendam air panas sambil menikmati pemandangan gunung Tangkuban Perahu yang sekelilingnya dihiasi oleh perkebunan teh nan sejuk segar.

Di Ciater ada beberapa kolam pemandian berupa aliran sungai yang ditanggul dalam berbagai tempat dengan sumber mata air panas. Biasanya orang luar kota mampir ke Ciater sambil berendam air panas untuk dapat melepas kelelahan selama perjalanan.

Untuk menuju Ciater, sangat mudah. Daerah Ciater termasuk dalam kawasan Gunung Tangkuban Perahu namun masuk dalam wilayah kabupaten Subang.

Kalau dari sisi kota Bandung, maka Ciater ada di Utara kota Bandung. Dari Bandung sekitar 30-an km menuju arah utara. Rute yang harus ditempuh dari Bandung Kota menuju ke Lembang, terus dari Lembang ke arah Subang. Setelah menanjak melewati jalur Cikole/Tangkuban Perahu, maka jalan akan menurun tajam menuju arah Ciater. Sekitar 7 kiloan dari Cikole.

Setelah masuk kawasan Ciater, nanti ada pertigaan belok kanan (ada petunjuk arah). Setelah membayar tiket, bisa masuk kedalam.

Oiya, kalau mau kesini jangan lupa bawa baju ganti, karena sayang kalau ke Ciater tanpa mandi air panas, karena sebenarnya obyek intinya adalah menikmati uap belerang dari aliran sungai Ciater.

Anda juga bisa berendam dalam kolam atau disungai sambil bermalas-malasan sepuasnya. Wisata yang sangat simpel, selamat menikmati uap belerang dari kaki Tangkuban Perahu.

TEMPAT WISATA CIATER

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59
biaya paket umroh januari di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cilangkap jakarta
promo umrah awal tahun di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umrah april di Jati jakarta
biaya umrah mei bekasi utara
paket promo umrah ramadhan di Pinang Ranti jakarta
paket umrah ramadhan di Cilangkap jakarta
harga paket umrah mei di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh april di Kayu Manis jakarta
biaya paket umrah mei di Lubang Buaya jakarta
biaya umroh januari di Kayu Manis jakarta
paket promo umroh april di Ceger jakarta
harga umroh akhir tahun di Ceger jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah februari di Duren Sawit jakarta
harga umroh maret di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umroh april bekasi utara
paket umrah mei bekasi selatan
harga umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umroh desember di Malaka Jaya jakarta
promo umrah awal tahun di Kebon Pala jakarta
paket umroh februari bekasi selatan
biaya paket berangkat umroh februari umrohdepag.com
harga berangkat umrah ramadhan bekasi utara
promo umroh mei di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket umroh mei di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
biaya berangkat umroh juni di Susukan jakarta
paket promo umrah januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umrah ramadhan di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah mei di Makasar jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Jati jakarta
paket umrah februari di Cipayung jakarta
biaya paket umrah desember di Kramat Jati jakarta
promo umrah april di Kebon Pala jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
harga paket umrah januari di Cipayung jakarta
paket promo umroh juni di Ceger jakarta
paket umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah februari bekasi barat
biaya paket berangkat umroh desember di Pondok Kelapa jakarta
harga paket umrah ramadhan di Ciracas jakarta
promo umrah mei bekasi barat
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Jati jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi selatan
harga berangkat umrah april di Ceger jakarta
promo berangkat umroh mei di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah desember bogor
biaya berangkat umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
biaya umroh januari bogor
biaya berangkat umrah februari di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
biaya berangkat umrah mei di Klender jakarta
harga umroh ramadhan di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
paket umrah januari depok
promo berangkat umrah awal tahun di Batuampar jakarta
promo umrah desember di Pasar Rebo jakarta
harga umrah februari di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cilangkap jakarta
harga berangkat umroh april di Matraman jakarta
biaya umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
biaya paket umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umroh februari di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pekayon jakarta
paket umroh april di Ciracas jakarta
paket umrah mei di Cipayung jakarta
paket promo umrah februari di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh april di Kayu Manis jakarta
paket promo umroh januari di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket umrah mei di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
biaya paket umrah april di Makasar jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
biaya umroh desember di Susukan jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
harga umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh januari di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umroh desember tangerang
paket umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta