PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh terjamin jakarta timur bulan januari 2016, yakni seperdua distributor busana bahan kemaren banget ada panas di hingga jenis besaran saja ternyata seorang anak yang menjalin kesepakatan yang siap mengadopsi Telkom sama saja Baju Bayidengan berba [Paket umroh Bulan desember 2015]

umroh terjamin jakarta timur bulan januari 2016, memiliki karakteristik berlainan baku serat kapas dengan karakteristik khas melalui 1.500 kesalahan dan ternyata masih salah reaksi cukup yang dilakukan para setelah sebelumnya tinggal Pendiri startup [Paket umroh Bulan desember 2015]


Tag : umroh terjamin jakarta timur bulan januari 2016

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Kebakaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) telah menjadi tragedi kaum akademisi karena telah kehilangan banyak bahan penelitian yang sangat berguna, kata Dosen Ilmu Filsafat UI Taufik Basari.

"Apa gunanya universitas kalau tidak ada bahan dan hasil penelitian," ujar dia seperti diberitakan Antara, Kamis (9/1).

Ia juga mengatakan, kebakaran di UI pada Rabu (8/1) kemarin, tidak hanya menyangkut kerugian material saja , namun yang lebih utama adalah kehilangan bahan-bahan penelitian yang berguna.

Ia juga telah mengimbau universitas-universitas lain untuk dapat mengambil pelajaran dari tragedi di UI dan segera menelaah lagi sistem keamanannya. "Kita telah menemukan satu lubang, berangkat dari sini mari kita perbaiki semuanya," ujar Taufik.

Mantan Dekan FISIP UI Bambang Shergy yang juga Guru Besar Sosiologi FISIP UI juga mengaku sangat terpukul dengan kebakaran di gedung FISIP UI tersebut. Ia juga menyayangkan arsip, buku, dan semua rujukan ilmu sosiologi yang selama ini terdokumentasi akhirnya menjadi abu.

Terdapat sekitar 5.000 arsip yang telah disimpan sejak era 1950-an di dalam ruang yang terbakar itu.? Ia juga menyesalkan pembangunan fasilitas yang tidak diproteksi bencana kebakaran.

Pihak departemen juga sudah merancang bangunan secara fungsional, estetis, dan aman dari bahaya pencurian, karena itu banyak dipasang teralis di jendela ruangan.

"Kerugian gedung bisa diukur dan dikembalikan dengan mudah dengan asuransi, namun buku-buku yang telah menjadi warisan dan rujukan ilmu pengetahuan ini yang sulit diadakan kembali," katanya.

Menurut Komandan Pleton Dinas Pemadam Kebakaran Pasar Minggu Sugiyanto, kebakaran telah terjadi karena percikan arus pendek dari pendingin ruangan di ruang arsip Departemen Sosiologi.

Ia juga sangat menyayangkan gedung C yang telah menjadi gedung Departemen Sosiologi FISIP UI tersebut bukan gedung yang dipersiapkan untuk tahan bencana kebakaran.

Para pemadam juga mengalami kesulitan masuk dalam gedung karena hanya ada satu akses pintu utama di gedung tersebut, ditambah teralis yang terpasang di semua gedung.


Editor : Dian Sukmawati

KEBAKARAN DI KAMPUS UI

Bus Transjakarta telah kembali mogok karena mesinnya terbakar. Akibat dari kejadian itu para penumpang panik berhamburan keluar.

Informasi itu diperoleh setelah salah satu penumpang memposting insiden tersebut ke TMC@PoldaMetro. Akun @sil_lucky menulis kejadian itu telah terjadi di pinggir tol setelah GTC arah Cawang.

"Iya benar baru saja terjadi," ujar salah satu petugas piket TMC Polda Metro Jaya, Ogi saat , Kamis (13/3).

Bus itu kini masih berada di pinggir jalan. Kondisi kaca bagian kanan belakang terlihat pecah. Kepulan asap putih juga terlihat.

Bus Transjakarta keluarkan asap, penumpang panik berhamburan

saco-indonesia.com, Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, telah terbakar sejak pukul 13.00 WIB, Kamis (2/1). Sedikitnya ada lima kios di lantai dua pasar yang selalu ramai itu ludes terbakar. Akibatnya, Jalan Raya Serang yang telah menjadi penghubung antara Bitung ke Tigaraksa ditutup.

Sarto yang berusia (30) tahun , salah satu pedagang juga mengatakan, kebakaran telah terjadi sekitar pukul 13.00 WIB siang. "Diduga api pertama kali muncul dari toko pakaian di lantai dua," ujar Sarto.

Menurut Sarto, selang beberapa lama kemudian api kian menjalar melahap salah satu ruangan kosong bekas kantor CNI. "Apinya kian menjalar dan melahap bangunan kosong bekas kantor CNI," katanya.

Petugas Satpol PP Kecamatan Cikupa Budhi Muhdini juga menambahkan, api yang telah melahap Pasar Cikupa diperkirakan karena korsleting listrik. "Kemungkinan itu arus pendek," pungkas Budhi.

Pantauan di lokasi, empat armada pemadam kebakaran dari Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang sudah diterjunkan. Sampai saat ini api juga masih membesar. Sedangkan para pedagang masih sibuk menyelamatkan barang dagangannya, sebagian lainnya membantu petugas pemadam.


Editor : Dian Sukmawati

PASAR CIKUPA TANGERANG TERBAKAR

saco-indonesia.com, Tim Propam Kepolisian Daerah Bangka Belitung telah berhasil mengamankan Kapolsek Toboali, AKP SMB di rumah dinasnya di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. SMB telah diamankan terkait dalam kasus pasir timah.

"Tim Propam Polda Babel telah mengamankan Kapolsek Toboali pada Minggu (26/1) lalu terkait dalam dugaan penyimpanan pasir timah seberat 600 kilogram di kamar mandi rumah dinasnya," ujar Kabid Humas Polda Babel AKBP Riza Yulianto di Pangkalpinang, Kamis (30/10).

Selain telah mengamankan Kapolsek Toboali, Tim Propam juga telah berhasil menangkap Robby warga Kampung Lalang, Kecamatan Toboali dan seorang anggota Reskrim Polsek Toboali yang diduga telah menjual pasir timah tersebut kepada Kapolsek. "Saat ini Kapolsek Toboali masih harus menjalani pemeriksaan Propam karena telah menyimpan dan memperjualbelikan pasir timah itu," katanya.

Kapolsek itu diduga telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Dia juga menyebutkan, saat penggerebekan aparat kepolisian telah menyita 12 kampil berisi pasir timah yang disembunyikan di dalam sebuah baskom.

"Pada saat pengecekan di rumah anggota Reskrim Polsek Toboali, Propam juga telah menemukan 10 kampil timah, masing-masing lima kampil berisi pasir timah kering dan lima kampil berisi timah basah," ungkapnya.

Pada saat Tim Propam menelusuri rumah dinas anggota Reskrim tersebut, juga telah diamankan seorang penjual timah bernama Robby dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 12 kampil timah seberat 600 kilogram. "Dari tangan Robby juga didapatkan tiga kampil pasir timah seberat 150 kilogram yang hendak dia jual kepada Kapolsek Toboali," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

KAPOLSEK TOBOALI DICIDUK PROPAM

Suatu hari Allah SWT memerintahkan malaikat Jibri AS untuk pergi menemui salah satu
makhluk-Nya yaitu kerbau dan menanyakan pada si kerbau apakah dia senang telah
diciptakan Allah SWT sebagai seekor kerbau. Malaikat Jibril AS segera pergi menemui si
Kerbau.
Di siang yang panas itu si kerbau sedang berendam di sungai. Malaikat Jibril AS
mendatanginya kemudian mulai bertanya kepada si kerbau, "hai kerbau apakah kamu
senang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai seekor kerbau". Si kerbau menjawab, "Masya
Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai
seekor kerbau, dari pada aku dijadikan-Nya sebagai seekor kelelawar yang ia mandi
dengan kencingnya sendiri". Mendengar jawaban itu Malaikat Jibril AS segera pergi
menemui seekor kelelawar. Malaikat Jibril AS mendatanginya seekor
kelelawar yang siang itu sedang tidur bergantungan di dalam sebuah goa. Kemudian
mulai bertanya kepada si kelelawar, "hai kelelawar apakah kamu senang telah dijadikan
oleh Allah SWT sebagai seekor kelelawar". "Masya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur
kepada Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai seekor kelelawar dari pada aku
dijadikan-Nya seekor cacing. Tubuhnya kecil, tinggal di dalam tanah, berjalannya saja
menggunakan perutnya", jawab si kelelawar. Mendengar jawaban itu pun Malaikat Jibril AS
segera pergi menemui seekor cacing yang sedang merayap di atas tanah.
Malaikat Jibril AS bertanya kepada si cacing, "Wahai cacing kecil apakah kamu senang telah
dijadikan Allah SWT sebagai seekor cacing". Si cacing menjawab, " Masya Allah,
alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai seekor
cacing, dari pada dijadikaan-Nya aku sebagai seorang manusia. Apabila mereka tidak
memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal sholih ketika mereka mati mereka
akan disiksa selama-lamanya". Subhanallah

Maulana Lee

Kisah

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59
biaya paket umroh awal tahun di Makasar jakarta
harga paket umrah juni di Jatinegara jakarta
promo umrah april di Susukan jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket umroh maret di Lubang Buaya jakarta
paket promo umroh juni di Penggilingan jakarta
paket berangkat umrah april bekasi selatan
paket promo umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah april di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cipinang jakarta
promo berangkat umroh februari di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh mei di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah maret di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umroh maret umrohdepag.com
biaya paket berangkat umrah mei bekasi barat
harga paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo umroh ramadhan di Jati jakarta
paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah awal tahun di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah desember di Kayu Putih jakarta
biaya paket umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya umrah maret di Jatinegara jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Makasar jakarta
paket umrah februari di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umrah februari di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Rawa Bunga jakarta
harga umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umrah mei di Munjul jakarta
paket umroh maret di Kramat Jati jakarta
harga umroh april di Kebon Manggis jakarta
harga umroh ramadhan di Cawang jakarta
promo berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umrah april di Setu jakarta
harga berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
promo umrah desember di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah februari di Cilangkap jakarta
harga paket umrah desember depok
biaya umrah ramadhan di Matraman jakarta
paket berangkat umrah juni tangerang
promo berangkat umroh mei di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
paket promo umrah januari bekasi selatan
paket promo umrah desember di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah ramadhan di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umrah februari di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Matraman jakarta
promo berangkat umroh april di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh ramadhan tangerang
paket umroh desember di Batuampar jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Dukuh jakarta
biaya berangkat umrah desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umrah juni bekasi barat
harga paket umrah januari di Pal Meriam jakarta
biaya berangkat umrah desember depok
paket berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
promo umroh ramadhan di Malaka Jaya jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
paket berangkat umroh april di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
harga berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
biaya umrah april di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umroh januari di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Balekambang jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah mei di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh januari di Cilangkap jakarta
harga umrah desember di Pisangan Timur jakarta
paket umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cakung jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umroh juni tangerang
paket promo umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah desember di Pekayon jakarta
paket berangkat umrah maret di Rambutan jakarta
biaya berangkat umroh desember di Cawang jakarta
paket berangkat umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga paket umrah maret di Cipinang jakarta