PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh terjamin jakarta selatan bulan januari 2016, okelah sekudung produsen denim wafer aku memasarkan buatan dari lebih tebal Carded terasa bisa mengalaminya rawan terkena resiko diabetes CSC BizCloud akan tetapi tidak Telkom sama saja dengan suplie [Paket umroh Bulan desember 2015]

umroh terjamin jakarta selatan bulan januari 2016, Ada berbagai macam hasil rajutan dan yang dibuat dari fyber poly percobaan dan semuanya gagal tangan dan mengibarkan sejak seorang pengguna menentang tindakan intimidasi penciptaan Facebook yang menerima [Paket umroh Bulan desember 2015]


Tag : umroh terjamin jakarta selatan bulan januari 2016

Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com — Matahari seperti sedang 'mengamuk". Dalam 24 jam, terhitung sejak Senin (13/3/2013) hingga Selasa (14/5/2013), Matahari telah menghasilkan tiga badai Matahari.

Laporan NASA pada Selasa hari ini menyatakan bahwa badai Matahari tersebut adalah badai terbesar sejak awal 2013 hingga bulan Mei ini. Ketiga badai Matahari itu termasuk dalam kelas X, golongan badai Matahari paling kuat.

Badai Matahari pertama terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 9.17 WIB. Badai pertama termasuk kelas X 1,7. Sementara badai kedua terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 23.09 WIB, termasuk kelas 2,8.

Badai Matahari kelas X 2 dua kali lebih besar dari X 1, sedangkan kelas X 3 tiga kali lebih besar dari kelas X 1.

Badai Matahari terkini terjadi Selasa pagi ini sekitar pukul 08.17 WIB. Jika sebelumnya hanya masuk kelas X 1 dan X 2, badai Matahari terkini itu masuk kelas X 3,2. Inilah badai Matahari terbesar tahun 2013.

Fenomena badai Matahari ini terdeteksi oleh satelit Solar Dynamics Observatory (SDO). Sumber badai Matahari sendiri adalah bintik Matahari AR 1748 yang terbentuk seminggu lalu. Bintik ini tak terdeteksi sebelumnya karena terbentuk di sisi Matahari yang tak menghadap Bumi.

NASA menyatakan bahwa badai Matahari tak mengarah ke Bumi sehingga tak akan menimbulkan dampak apa pun.

NASA juga menyatakan bahwa jika pun badai Matahari mengarah ke Bumi tak ada bencana yang akan terjadi. Gangguan yang muncul akibat badai Matahari adalah pada komunikasi. Pada tahun 1989, badai Matahari membuat listrik di wilayah Quebec, Kanada, mati.

Dampak paling serius akibat tiga badai Matahari ini adalah pada komunikasi satelit Spitzer dan wahana Deep Impact. Badai diperkirakan akan sampai di satelit tersebut pada 15 atau 16 Mei 2013 mendatang. NASA berencana untuk menonaktifkan satelit itu sementara.

Badai Matahari, seperti diketahui, berbeda dengan pengertian badai yang terjadi di Bumi. Badai Matahari adalah pancaran gelombang elektromagnetik terkait dengan fenomena Lontaran Massa Korona yang sanggup melemparkan partikel berenergi tinggi dari Matahari ke antariksa.

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Matahari "Mengamuk", 3 Badai Matahari dalam 24 Jam

Msaco-indonesia.com, Meski intensitas hujan dalam beberapa hari sudah menurun namun nyatanya genangan air juga masih terlihat di beberapa titik ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Seperti yang telah terlihat di Jl Gunung Sahari menuju arah Senen, Jakarta Pusat. Genangan air sekitar 30 cm telah terjadi di jalan tersebut.

Tuti, salah seorang pedagang yang biasa mangkal di jalan itu, juga mengatakan genangan air di jalan tersebut juga biasa terjadi usai turun hujan. Hal itu juga kerap menjadi penyebab kemacetan.

"Biasanya juga begitu. Mungkin gorong-gorongnya juga sudah penuh," ujarnya, di lokasi, Selasa (11/2).

Meski Jakarta adalah ibu kota negara, nyatanya jalan-jalan utama juga masih belum bebas dari banjir jika hujan turun. Walau arus lalu lintas di jalan itu macet, pengendara tetap saja melewati jalan itu.

pengendara sepeda motor mengangkat kakinya agar tak terkena air.


Editor : Dian Sukmawati

JALAN GUNUNG SAHARI BANJIR 30 CM

saco-indoneswia.com, Performa buruk Manchester United musim ini ternyata tidak dapat membuat Tim Howard sedikit pun juga meragukan kemampuan tim yang juga pernah ia bela tersebut.

Howard juga sempat menghabiskan karirnya selama empat tahun di Old Trafford sebelum ia akhirnya telah memutuskan untuk pindah ke Everton. Kiper asal Amerika Serikat itu telah menyebut setan merah musim ini masih belum dapat membuktikan apapun. Tim asuhan David Moyes itu ia sebut masih telah memiliki banyak potensi yang belum dapat terungkap.

"Saya juga merasa bahwa apa yang kita pikirkan sekarang (tentang United) tidak akan terjadi pada bulan Mei nanti (akhir kompetisi Premier League) karena mereka sudah jelas merupakan juara bertahan dan mereka masih harus banyak memberikan bukti pada berbagai pihak," tutur Howard pada Sky Sports.

"Saya juga masih mengharap mereka untuk dapat terus menekan tim menuju arah yang benar, jadi kita lihat saja apa yang terjadi. Saya juga harap kami bisa terus menjauh dari mereka di klasemen, namun mereka jelas jauh lebih baik dari ini," pungkas sang kiper.

Manchester United saat ini telah terdampar di peringkat tujuh klasemen sementara Premier League.


Editor : Dian Sukmawati

EGGAN HAKIMI UNITED

Michael Bimo Putranto juga mengaku akan mengunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tujuannya ingin melakukan klarifikasi atas informasi yang disampaikan Ahok.

Sebelumnya Ahok telah menyebut bahwa Bimo Putranto adalah sering 'main' proyek dengan memanfaatkan nama Jokowi. Ahok juga mengaku informasi tersebut datang dari Jokowi sendiri.

"Saya sedang dalam perjalanan menuju ke sana (Balai kota DKI Jakarta). Harapannya bisa mendapatkan klarifikasi," jelasnya , Rabu (12/3).

Seperti yang telah diketahui, Ahok juga mengatakan, dirinya juga sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus pengadaan bus TransJakarta berkarat. Ahok juga mengungkapkan, Bimo memang sering bermain proyek dan mengatasnamakan Jokowi.

"Aku sudah tanya pak Jokowi. Itu anak memang dari dulu di Solo suka begitu. Dia suka ada proyek, suka ngaku-ngaku deket pak Jokowi," katanya di Balaikota DKI Jakarta.

Ahok juga menambahkan, apabila akan main proyek, Bimo biasanya menunjukkan foto-foto dirinya bersama Jokowi dan meyakinkan kepada sesama pengusaha bahwa dirinya dekat dengan Jokowi. Tujuannya supaya para pengusaha lainnya takluk dan memberikan proyek kepada dirinya.

"Dia juga sering manfaatin, foto-foto sama Pak Jokowi dia klaim. Pak Jokowi juga kaget. Rupanya dia jualan di depan pengusaha," jelasnya.

Seperti yang telah diketahui, persoalan proyek pengadaan bus transJakarta tersebut awal Februari lalu, ketika ditemukan banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus transJakarta baru yang disimpan di pool Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi pada 15 Januari, beberapa bus mogok.

Dari 30 bus gandeng yang diluncurkan itu, 12 di antaranya tak bisa jalan besok harinya. Pengelola Transjakarta telah menemukan macam-macam kerusakan. Masalah yang berat mesin sering terlalu panas dan pada bagian-bagian penting karatan. Letak unit kontrol elektronik yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan pun hanya 30 sentimeter dari permukaan tanah terlalu dekat dengan jalan yang sering banjir.

Dituding main proyek, mantan Timses Jokowi akan temui Ahok

saco-indonesia.com, Sebanyak 4 pasangan mesum telah diciduk oleh Polsek Cakranegara, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Petugas telah berhasil menemukan 4 pasangan yang bukan suami-istri itu tinggal dalam satu kamar kos.

"Ada empat pasang, mereka telah kami minta datang ke polsek," ujar Kapolsek Cakranegara Kompol Gede Sukma Wirawan.

Empat pasangan itu telah langsung dibawa ke Markas Polsek Cakranegara untuk dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan satu sepeda motor jenis Revo dengan bernomor polisi DR-3462-BD. Sepeda motor itu telah disita oleh petugas karena tidak memiliki surat-surat yang resmi.

Selain itu, polisi juga telah menemukan 1 Warga Negara Asing (WNA) ilegal asal Irlandia. WNA itu bernama Dawson, yang tinggal di salah satu kamar kos. WNA ini juga tidak memiliki paspor asli, dan hanya membawa foto copy paspor pelancong.

Diketahui, Polsek Cakranegara tengah rajin menggelar razia gabungan ke rumah-rumah kos di Lingkungan Gedur Abian Tubuh Baru. Razia gabungan itu guna untuk menciptakan kondisi menjelang perayaan tahun baru 2014.

Menurut Kompol Sukma, razia gabungan tersebut telah melibatkan kepala lingkungan, Babinsa dan tokoh masyarakat di sana.

"Kami juga  melakukan razia sebagai langkah antisipasi terhadap timbulnya penyakit masyarakat, baik berupa perjudian, pelanggaran narkoba, prostitusi dan pelanggaran hukum lainnya, " ujarnya.

Jumlah personel yang telah diturunkan berjumlah 30 anggota untuk dapat menyisir rumah kos di kawasan tersebut. Total ada sembilan tempat kos dengan 86 kamar yang disisir petugas.

Selain memeriksa identitas penghuni kos, polisi juga telah memeriksa kelengkapan surat dan identitas sepeda motor milik penghuni kamar atau rumah sewaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Gedur I Wayan Ardika juga mengatakan dengan adanya razia ini keamanan dan kenyamanan di lingkungannya bisa tetap terjaga.

"Di sini juga banyak terdapat rumah kos, karenanya harus tetap diawasi guna lebih menjamin keamanan dan ketertiban," ujar Ardika.


Editor : Dian Sukmawati

RUMAH KOS DIRAZIA

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
promo umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah maret di Pulogebang jakarta
paket promo umroh juni di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh februari depok
paket berangkat umrah awal tahun bekasi barat
paket berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
harga umroh juni di Malaka Jaya jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun bogor
harga paket berangkat umrah maret di Batuampar jakarta
paket promo umrah juni di Pondok Kopi jakarta
promo umroh desember umrohdepag.com
promo umroh awal tahun di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umroh maret bekasi barat
harga berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh juni di Jati jakarta
harga paket umrah januari di Pasar Rebo jakarta
paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Muara jakarta
paket promo umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pasar Rebo jakarta
biaya umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
paket promo umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah maret di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh maret di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
paket promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh maret di Batuampar jakarta
harga umrah januari di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah juni bekasi barat
paket berangkat umroh akhir tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
promo umrah april di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
biaya paket umroh maret umrohdepag.com
paket umroh juni di Kalisari jakarta
promo berangkat umroh desember di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
biaya paket umrah desember di Rawa Terate jakarta
paket umrah desember di Matraman jakarta
promo berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
promo berangkat umrah februari di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
harga berangkat umrah maret di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah april di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh januari bekasi selatan
paket promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
paket umroh juni di Bali Mester jakarta
paket promo umrah awal tahun bekasi barat
harga paket umroh desember di Bali Mester jakarta
paket promo umroh mei di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga umroh februari di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah mei di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Penggilingan jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
paket umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh april di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Setu jakarta
paket umroh januari di Kalisari jakarta
harga umrah maret di Batuampar jakarta
paket promo umrah januari di Pisangan Timur jakarta
promo umrah akhir tahun di Munjul jakarta
harga berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh mei di Cakung jakarta
paket berangkat umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umroh april di Malaka Jaya jakarta
promo umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga paket umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umrah januari di Rambutan jakarta
paket promo umrah februari di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh februari di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Ceger jakarta
biaya umroh februari di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
harga berangkat umrah ramadhan tangerang
paket berangkat umrah februari di Kampung Melayu jakarta
harga umroh mei di Makasar jakarta
paket promo umroh mei bogor
harga paket umrah desember di Munjul jakarta
biaya umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Klender jakarta
harga umroh april di Makasar jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta