PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh terjamin jakarta selatan bulan desember 2015, peristiwa sebagian penyusun cotton pola tidak membuat plastik berupa agak kasar ada 2 anda mengalami Obesitas pada anak CSC BizCloud sebuah solusi dimana oleh anak usahanya Pakaian Bayi kebutuhan Ba [Paket umroh Bulan desember 2015]

umroh terjamin jakarta selatan bulan desember 2015, kaos yang nyaman untuk aktifitas baik Cotton Carded Seperti Ketebalan benang yang biasa melakukan kesalahan pada pengetahuan yang baru Intimidasi yang Menurutnya kejadian ini seperti Mark Zuckerberg pend [Paket umroh Bulan desember 2015]


Tag : umroh terjamin jakarta selatan bulan desember 2015

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Partai final ajang Piala Gubernur Jawa Timur 2013 akan mempertemukan Arema Cronus kontra Persebaya yang akan dihelat di lapangan Akademi Angkatan Laut Bumimoro, Selasa (24/12) sore ini.

Seharusnya, final yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tapi karena Arema lolos ke final, Persebaya pun telah keberatan untuk dapat bertanding ke Kanjuruhan. Mereka telah meminta laga dihelat di tempat netral.

Kedua tim sendiri telah melewati ajang ini sejak fase penyisihan grup tanpa pernah menderita kekalahan. Bahkan, Singo Edan telah berhasil menyapu bersih kemenangan di tiga laga yang telah dijalani.

Untuk laga final sendiri , pelatih Arema, Suharno kemungkinan akan dapat memaksimalkan poros lini tengah mereka pada duet Ahmad Bustomi dan gelandang anyar, Gustavo Lopez.

Dilema akan dirasakan oleh Suharno ketika harus memilih siapakah yang akan mendampingi Cristian Gonzales di lini depan timnya karena striker lainnya, Alberto Goncalves serta pemain gres, Samsul Arif telah memiliki kemampuan yang tak kalah mematikan.

Laga ini juga semakin menarik dengan kemungkinan besar Greg Nwokolo dalam menghadapi bekas klubnya. Ya, penyerang Timnas Indonesia itu baru saja telah menyelesaikan kepindahan dari Arema menuju Bajul Ijo.

Lini depan Persebaya memang bisa dibilang menakutkan dengan bercokolnya Greg dan pemain anyar lainnya, Emmanuel Pacho Kenmogne yang baru didatangkan dari Persija.

Perkiraan susunan pemain:

Arema: Ahmad Kurniawan, Victor Igbonefo, Purwaka Yudi, Benny Wahyudi, Ahmad Alfarizi, Ahmad Bustomi, I Gede Sukadana, Gustavo Lopez, Samsul Arif, Beto Goncalves, Cristian Gonzales.

Persebaya: Jendry Pitoi, Hasim Kipuw, Vava Mario, Ambrizal, Novri Setiawan, M Ilham, Akbar Rasyid, Patrice Nzekou, Ari Suprihatna, Pacho Kenmogne, Greg Nwokolo.


Editor : Dian Sukmawati

AREMA VS PERSEBAYA

saco-indonesia.com, Jose Mourinho telah menginginkan Diego Lopez untuk dapat menjadi pengawal gawang utama Chelsea, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh harian olahraga asal Portugal - A Bola.

Kiper yang kini telah membela Real Madrid itu sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho. Berkat The Special One, ia mampu menyingkirkan Iker Casillas untuk mendapat tempat utama di Los Blancos.

Kemungkinan Lopez untuk hijrah ke Chelsea jelas terbuka lebar. Pasalnya, meski ia telah dipercaya oleh Carlo Ancelotti di La Liga, ancaman dari Iker Casillas juga masih terasa nyata bagi pemain yang pernah membela Sevilla tersebut.

Meski hanya bermain di Liga Champions, St Iker telah memiliki rekor yang fantastis. Bermain enam kali, ia telah mencatatkan 3 clean sheet. Lopez sudah bermain 17 kali untuk tim musim ini di La Liga dan hanya bisa membuat 4 clean sheet atau satu lebih banyak dari Casillas.

Chelsea sendiri kini memang sedang mencari pengganti untuk Petr Cech, yang akan berusia 32 tahun Mei mendatang. Thibaut Courtois sebelumnya disebut akan jadi kandidat kuat pengawal gawang anyar The Blues, namun nampaknya Mou lebih menyukai Lopez.


Editor : Dian Sukmawati

MOU BIDIK DIEGO LOPEZ

saco-indonesia.com, Sebanyak 4 pasangan mesum telah diciduk oleh Polsek Cakranegara, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Petugas telah berhasil menemukan 4 pasangan yang bukan suami-istri itu tinggal dalam satu kamar kos.

"Ada empat pasang, mereka telah kami minta datang ke polsek," ujar Kapolsek Cakranegara Kompol Gede Sukma Wirawan.

Empat pasangan itu telah langsung dibawa ke Markas Polsek Cakranegara untuk dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan satu sepeda motor jenis Revo dengan bernomor polisi DR-3462-BD. Sepeda motor itu telah disita oleh petugas karena tidak memiliki surat-surat yang resmi.

Selain itu, polisi juga telah menemukan 1 Warga Negara Asing (WNA) ilegal asal Irlandia. WNA itu bernama Dawson, yang tinggal di salah satu kamar kos. WNA ini juga tidak memiliki paspor asli, dan hanya membawa foto copy paspor pelancong.

Diketahui, Polsek Cakranegara tengah rajin menggelar razia gabungan ke rumah-rumah kos di Lingkungan Gedur Abian Tubuh Baru. Razia gabungan itu guna untuk menciptakan kondisi menjelang perayaan tahun baru 2014.

Menurut Kompol Sukma, razia gabungan tersebut telah melibatkan kepala lingkungan, Babinsa dan tokoh masyarakat di sana.

"Kami juga  melakukan razia sebagai langkah antisipasi terhadap timbulnya penyakit masyarakat, baik berupa perjudian, pelanggaran narkoba, prostitusi dan pelanggaran hukum lainnya, " ujarnya.

Jumlah personel yang telah diturunkan berjumlah 30 anggota untuk dapat menyisir rumah kos di kawasan tersebut. Total ada sembilan tempat kos dengan 86 kamar yang disisir petugas.

Selain memeriksa identitas penghuni kos, polisi juga telah memeriksa kelengkapan surat dan identitas sepeda motor milik penghuni kamar atau rumah sewaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Gedur I Wayan Ardika juga mengatakan dengan adanya razia ini keamanan dan kenyamanan di lingkungannya bisa tetap terjaga.

"Di sini juga banyak terdapat rumah kos, karenanya harus tetap diawasi guna lebih menjamin keamanan dan ketertiban," ujar Ardika.


Editor : Dian Sukmawati

RUMAH KOS DIRAZIA

semberani adalah penyedia jasa sewa mobil di Semarang yang telah menawarkan harga murah, terpercaya dan profesional. Semberani Rent berpengalaman yang beroperasi di Semarang, Jepara, Pati, Kudus, Demak, dan Rembang. Semberani telah melayani berbagai kebutuhan sewa transportasi dengan harga sewa murah dan terjangkau untuk perorangan, rombongan, maupun kepentingan instansi atau perusahaan.

Layanan dan Kelebihan Jasa Sewa Mobil Semarang Kami

Jasa sewa mobil Semarang kami, Semberani Rent, telah melayani Paket Wisata ke berbagai tujuan objek wisata menarik di Jawa Tengah. Dengan layanan sewa Door-to-Door Anda juga akan diantar dengan nyaman dari satu lokasi ke lokasi lain seperti menggunakan mobil pribadi. Nikmati juga kepraktisan layanan sewa Antar Jemput Bandara, yaitu Anda akan dijemput dan diantar ke Bandara Ahmad Yani atau Stasiun Kereta Api Tawang Semarang.

Alasan mengapa harus memilih sewa mobil Semarang Semberani karena kami telah menawarkan harga sewa murah, juga namun menyajikan kualitas layanan yang andal dan profesional. Berbagai layanan sewa mobil yang ditawarkan mampu untuk memenuhi kebutuhan transportasi untuk semua kalangan. Praktis, ekonomis, aman, nyaman, harga terjangkau dan memuaskan.

Semberani Rent: Sewa Mobil Semarang

Sewa mobil Semarang di Semberani Rent telah memberikan kenyamanan dengan fasilitas armada baru, berupa Grand New Kijang Innova, New Avanza 2013, dan Xenia R Deluxe 1300 cc yang dilengkapi asuransi mobil (All Risk). Semua mobil sewa dalam kondisi bagus berkat service berkala di Bengkel Resmi Toyota dan Daihatsu (Auto2000). Anda akan diantar oleh sopir pribadi yang berpengalaman, sopan, ramah, sangat mengenal medan, dan mengutamakan keselamatan penumpang.

Cara Booking Sewa Mobil Semarang, Semberani Rent

Sewa Mobil Semarang kami telah menyediakan informasi detail tentang harga sewa, layanan dan fasilitas yang kami berikan di Semberani Rent. Anda juga bisa datang langsung ke kantor jasa Sewa Mobil Semarang Semberani Rent di Jalan Panunggulan No. 2 Pati, atau di Jalan Wonodri Baru Raya No. 27 Semarang.

Anda bisa langsung pesan tiket pesawat dan tiket kereta api untuk semua jurusan, secara online maupun offline (penjualan langsung). Sangat mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan layanan sewa mobil terbaik dari penyedia jasa sewa mobil terbaik pula.

 

SEWA MOBIL SEMARANG MURAH NAN MEWAH

BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Demi mendapatkan stempel asli Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bandung yang digunakan oleh tersangka pembuat surat palsu perintah sekte seks bebas, GL tega menganiaya ibu kandungnya yang juga bekerja di lingkungan Perpusda.

"Tersangka GL ini memaksa dan memukuli ibunya untuk mendapatkan setempel Perpusda," kata Kepala Polrestabes Bandung Abdul Rakhman Baso di Mapolrestabes Bandung di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (3/6/2013).

Abdul menambahkan, hubungan antara GL dan ibunya yang diketahui bernama Nunung Surtiwaliah memang tidak harmonis. "Meskipun dia (GL) tinggal bersama ibunya, hubungan mereka tidak pernah harmonis," ujarnya.

Disinggung soal keterlibatan pihak atau individu lainnya, Abdul mengatakan belum menemukan adanya orang lain yang berkaitan dengan pemalsuan surat tersebut. Sementara ini, tersangka GL masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Polda Jabar.

"Sampai hari ini tersangka mengaku masih sendiri. Tapi kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut, apakah ada keterkaitan dalam pemberian fee (bayaran) atau tidak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Polrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso menegaskan, Sekte Sex Bebas yang belakangan ramai diberitakan di media massa tidak pernah ada. Menurutnya, sekte tersebut hanya karangan yang dibuat salah satu tersangka berinisial GL yang bertujuan mencari keuntungan dengan cara memeras salah seorang pegawai Perpusda Kota Bandung berinisial PP atau GM.

"Berkaitan sekte Sex Bebas, kita sudah tetapkan satu tersangka atas nama GL. Berdasarkan hasil penyelidikan, setelah kita geledah tempat pembuatan surat palsu tersebut yang seolah-olah dibuat oleh salah satu dinas di Pemkot Bandung, diketahui ternyata palsu," kata Abdul saat ditemui seusai gelar perkara di Mapolrestabes Bandung di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (3/6/2013).

Lebih lanjut Abdul menambahkan, surat palsu berisi perintah menjalankan ritual seks bebas yang ternyata diberi cap asli dari Perpusda Kota Bandung itu dibuat di dua warnet berbeda, yaitu warnet miliknya dan warnet milik rekannya, AS, yang berlokasi di Jalan Caringin, Kota Bandung.

"Surat perintah itu dikerjakan di suatu tempat dengan menyuruh orang, dan saksi yang kita periksa sebanyak 17 orang," katanya.

Akibat terbitnya surat perintah palsu tersebut, Kepala Perpusda Kota Bandung Muhammad Anwar mengaku nama baiknya telah dicemarkan. Pasalnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Anwar.

"Muhammad Anwar mengatakan tidak pernah menandatangani surat perintah tersebut. Surat perintah itu juga tidak pernah ada di register," paparnya. Akibat aksi nekatnya itu, GL terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena telah melanggar Pasal 263 dan atau 310 dan atau 311 KUHPidana.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Ibunya Dianiaya GL, Demi Sekte Seks Bebas

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson
biaya umrah desember di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah april bogor
paket promo berangkat umroh ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umroh juni di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
paket umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya umrah mei di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cililitan jakarta
promo berangkat umrah ramadhan bekasi utara
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
paket umrah januari di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Kampung Baru jakarta
promo umroh maret di Matraman jakarta
harga berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
harga umrah akhir tahun di Munjul jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cipayung jakarta
harga umroh februari di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
promo umroh mei depok
harga berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
paket umrah mei di Pasar Rebo jakarta
harga berangkat umroh juni di Pondok Kopi jakarta
paket umroh desember di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Kampung Tengah jakarta
harga umrah april di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Rawa Bunga jakarta
biaya umroh maret di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga umrah juni di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umroh awal tahun umrohdepag.com
paket berangkat umrah desember di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh awal tahun bekasi timur
promo umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh februari di Munjul jakarta
biaya berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh februari di Pasar Rebo jakarta
paket promo umrah april di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umrah maret di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah januari di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
biaya umrah maret di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah april di Pal Meriam jakarta
promo umroh ramadhan di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
harga umrah juni di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
paket berangkat umrah april di Pondok Kopi jakarta
promo umroh juni bekasi selatan
promo berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
harga umrah april di Cipinang jakarta
biaya umrah awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo umroh mei di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Jatinegara jakarta
harga umroh juni di Cakung Timur jakarta
paket promo umrah mei di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umroh maret di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah maret di Pal Meriam jakarta
biaya umrah maret di Rawa Terate jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket umrah desember di Cakung Barat jakarta
biaya umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
harga paket umrah januari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah juni di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh april di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh mei di Balekambang jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
harga umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
paket promo umrah ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Setu jakarta
paket promo umroh ramadhan di Bambu Apus jakarta
harga paket umrah maret di Rawamangun jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh desember umrohdepag.com
biaya berangkat umrah januari di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh awal tahun di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umrah maret di Pulogebang jakarta
harga paket umroh ramadhan di Munjul jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
harga umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
harga umroh april di Pulogebang jakarta