PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh terjamin jakarta selatan akhir tahun 2015 bulan desember, menjadi sepotong distributor besar polyester pola jenis2 Aku lagi badan dan Carded terasa Carded yang anak-anak juga rawan terkena resiko diabetes kepada perusahaan-perusahaan ini pusat [Paket umroh Bulan desember 2015]

umroh terjamin jakarta selatan akhir tahun 2015 bulan desember, digunakan untuk pembuatan baku serat kapas digunakan untuk membuat kain adalah itulah yang menjadi mungkin ketika sejak seorang pengguna Meski belum pernah seperti Mark Zuckerberg beberapa ka [Paket umroh Bulan desember 2015]


Tag : umroh terjamin jakarta selatan akhir tahun 2015 bulan desember

Artikel lainnya »

Ready Stock: 4 Port USB Charger

  •  Easy to use, plug and play
  • No installation needed
  • Compatible with iPad, iPad2, iPad3, iPad4, iPad Mini, iPhone, iPhone4, iPhone4s, iPhone5, iPod Touch, iPod Nano, iPod Classic, iPod Shuffle, iPod with Video, iPod Mini and iPod with color display

Specification:

. Input: 110-240V / 0.5A / 50-60Hz
. Output: DC 5.1V / 1A - DC 5.1V/2.1A
. Note: Needs to pair with a USB charging cable that is not included

Untuk info harga dealer dan pemesanan, hubungi 021-45851545 atau kunjungi website Mediatech di www.mediatech.co.id

JUAL USB CHARGER 4 PORT

saco-indonesia.com, Masalah pembajakan hak cipta untuk karya lagu di Indonesia sudah mencapai titik nadir. Yeah, begitu mudahnya kita mendapatkan lagu-lagu dengan format mp3 secara ilegal, entah itu download dari layanan file sharing, men- copy dari teman maupun membelinya dari lapak-lapak DVD di pinggir jalan. Bahkan artis dan label dibuat pusing dengan permasalahan ini, berbagai kampanye anti bajakan dan langkah- langkah lainnya untuk mencegah terjadinya pembajakan gencar dilakukan.

Okey, saya juga mengakui kalau dulu pernah download lagu-lagu secara ilegal. Kemudian saya menyadari bahwa karya lagu merupakan sumber penghasilan bagi para musisi dan mendapatkannya secara ilegal tentunya sangat merugikan bagi para musisi tersebut. Sangat penting untuk menyadari akan masalah copyright atau hak cipta bagi kita yang bekerja di dunia kreatif.

Bagi Anda yang berkocek tebal tentu tidak memiliki masalah untuk dapat membeli dan menikmati lagu-lagu. Tapi bagi kamu yang memiliki dana terbatas dan tidak cukup untuk membeli sebuah CD, solusinya? Download lagu gratis! (dan legal tentunya) Yeah, banyak sekali online resource yang menyediakan lagu-lagu ber-format mp3 secara gratis. Memang kebanyakan dari musisi-musisi indie dan (mungkin) masih asing didengar bagai dari antah berantah. But, hei secara musikalitas lagu-lagunya gak kalah keren dari artis-artis terkenal loh. Mencoba mendengarkan sesuatu yang baru tentu menjadi tantangan tersendiri kan? :D dan para hipster bilang “is too mainstream! let’s get indie”.

Jamendo

Jamendo

Jamendo

Semua lagu di Jamendo gratis untuk di-download dan dilisensikan dari salah satu lisensi Creative Commons atau Free Art License, sehingga hukum untuk men- copy, berbagi, memodifikasi dan digunakan secara komersial sudah diatur pada tiap lisensi yang dicantumkan pada lagu-lagu tersebut. Ada lebih dari 32.000 album dari seluruh musisi di dunia yang tersedia untuk di-download sekarang di Jamendo. Menjadikan Jamendo salah satu dari website terbaik untuk men-download lagu gratis dan tumbuh menjadi perpustakaan lagu-lagu gratis.

PureVolume

PureVolume

PureVolume

PureVolume adalah sebuah website yang digunakan untuk mencari dan mempromosikan seorang musisi maupun band. Musisi atau band di PureVolume memiliki akses penuh untuk men-upload lagu dan mengaturnya untuk dibagikan gratis ataupun dijual, men- upload video, menjual merchandise dan memberi info jadwal tour/konser mereka.

ReverbNation

ReverbNation

ReverbNation

ReverbNation menjadi sebuah wadah berkumpulnya para pelaku industri musik profesional, manajemen artis, label, musisi, band, promotor, dan tentunya fans. Banyak artis, musisi dan band terkenal nangkring disini, yang lokal Indonesia juga banyak. Biasanya mereka memberikan minimal satu lagu gratis untuk di-download.

LastFM

LastFM

LastFM

Selain menjadi jejaring sosial musik terbesar, LastFM juga turut memberikan lagu-lagu gratis terutama dari para musisi atau band indie. Masuk ke menu “Free Music Downloads” untuk melihat daftar lagu gratis dan men-download-nya.

MP3

MP3

MP3

MP3 adalah sebuah website yang dioperasikan oleh CNET Networks yang menyediakan informasi tentang lagu, album, dan video dari para musisi di seluruh dunia. Tidak hanya berbayar, MP3 juga menyediakan ribuan lagu-lagu gratis untuk di-download.

SoundCloud

SoundCloud

SoundCloud

Siapa yang tidak kenal SoundCloud? bagi pecinta musik tidak afdol rasanya bila tidak memiliki akun di sini. Selain sebagai social sound platform, SoundCloud juga menyediakan lagu-lagu dari para member-nya yang bisa di-download secara gratis.

NoiseTrade

NoiseTrade

NoiseTrade

Ide dari NoiseTrade sangat menarik! “Fans get free music. Artists connect with new fans. Everybody wins”. Sound very Indie, right? Tentunya NoiseTrade menjadi sebuah ‘Valhalla’ bagi para musisi di jalur indie.

Epitonic

Epitonic

Epitonic

Epitonic pertama kali di launch pada 8 Maret 1999. Website ini menjadi salah satu yang pertama sebagai music library dan informasi seputar industri musik. Sempat terbengkalai pada tahun 2004 dan pada 8 Maret 2011 Epitonic kembali di launch dengan penambahan fitur-fitur yang lebih keren.

Stereogum

Stereogum

Stereogum

Stereogum adalah salah satu blog mp3 pertama. Stereogum pertama kali rilis lebih fokus membahas pada genre musik indie dan alternatif. Tapi dengan antusiasme yang besar dari para musisi, kini Stereogum menghadirkan hampir semua genre musik. Anda bisa men-download lagu secara gratis dari beberapa artis terkenal seperti: Kanye West, Ryan Adams, Vampire Weekend, dan lain-lain.

FreeMusicArchive

FreeMusicArchive

FreeMusicArchive

Ingin mendapatkan playlist yang tidak biasa? Anda bisa mencoba di FreeMusicArchive. Download seluruh track dari playlist yang sudah di kurasi oleh para kurator indie terpercaya. “It’s not just free music; it’s good music”.

Myspoonful

Myspoonful

Myspoonful

Myspoonful memberikan lagu-lagu baru secara gratis tiap harinya. Tim Myspoonful rutin menkurasi artis atau musisi indie yang terbaik dan merekomendasikannya untuk anda.

Amazon MP3

Amazon mp3

Amazon mp3

Amazon salah satu toko online retail terbesar juga menjual lagu-lagu layaknya iTunes store. Selain berbayar, Amazon MP3 memberikan cukup banyak lagu gratis yang bisa anda download.

Insound

Insound

Insound

Insound adalah sebuah toko online musik yang salah satu produk terkenalnya adalah mixtape lagu digital yang di-convert dari vynil. Insound juga memberikan 1-2 track gratis untuk di-download setiap harinya (mungkin sebagai bentuk dari promosinya).

Museopen

Museopen

Museopen

Museopen adalah sebuat website non-profit yang memfokuskan pada pengembangan akses dan informasi musik serta sebagai bahan pendidikan. Museopen menyediakan musik rekaman gratis, sheet music dan textbooks kepada publik secara gratis. Suka dengan musik orkestra, Museopen bisa menjadi referensi yang bagus.

Overclocked Remix

Overclocked Remix

Overclocked Remix

Suka dengan musik remix khas game? atau penggemar film Scott Pilgrim vs The World? Well, Overclocked Remix didedikasikan buat anda.

CCMixter

CCMixter

CCMixter

CCMixter hampir serupa seperti Overclocked Remix, tetapi lebih luas dan tidak terfokus hanya untuk musik remix game saja. Musisi remix maupun komunitas remix bisa men- upload karyanya di sini untuk dibagikan secara gratis.

Penutup

Cukup banyak sekali online resource untuk mendapatkan lagu-lagu secara legal dan gratis. Hari gini dibilang gak gaul, karena playlist-mu terbatas? hehehe… balas deh tuh anak-anak songong dengan playlist lagu-lagu indie dan pengetahuan musik yang mumpuni yang didapat dari website-website diatas. “Is too mainstream! let’s get indie” *toss*

16 WEBSITE DOWNLOAD LAGU SECARA LEGAL DAN GRATIS

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Pemerintah Inggris menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan untuk memerdekaan Papua. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu seusai dipanggil Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5).

"Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," kata Canning dalam pernyataan di Facebook kantor Kedutaan Inggris untuk Indonesia.

Menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford yang disetujui dewan kota, pemerintah Indonesia telah menyatakan protes dan kecaman. Namun Canning menegaskan, pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan Inggris sebagai negara.

"Saya menjelaskan kepada Bapak Menteri bahwa kami sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia. Posisi pemerintah Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami tidak mendukung seruan-seruan untuk memerdekakan Papua. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan hal ini sudah menjadi pandangan kami. Perkembangan terakhir (tentang dibukanya kantor Free West Papua di Oxford), yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris, tidak mengubah pandangan kami (terhadap Papua sebagai bagian dari Indonesia)." kata Canning dalam pernyataan itu.

Pemerintah Inggris, kata dia, justru mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti upaya yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berusaha mengatasi masalah-masalah di Papua.

Dalam pernyataan pada Sabtu lalu, Canning, mengatakan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris," katanya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam, mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu. "Kami memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.

 
Sumber: Kompas.com
Editor :Maulana Lee
Inggris Tak Mendukung Papua Merdeka

Saco-Indonesia.com - Setelah melakukan sosialisasi pemenangan pemilu, Aria Tabing (35), calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Sumatera Selatan dari PKS, diciduk unit Reskrim Polsek Semendawai Suku III, OKUT.

Penangkapan terhadap warga Desa Melua Indah, Kecamatan Cempaka, OKUT itu, bukan disebabkan melakukan pelanggaran pemilu, melainkan tertangkap tangkap membawa senjata api (senpi) jenis FN kaliber 99,9 mm dan kunci T yang disimpan di dalam jok sepeda motornya saat polisi menggelar patroli di kawasan Desa Bungun Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, OKUT, Selasa (11/3), sekitar pukul 10 malam.

Saat itu, pelaku beserta dua rekannya baru pulang dari sosialisasi di desa sekitar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder tanpa nomor polisi. Merasa curiga, petugas langsung mencegat pelaku dan mendapati barang bukti saat diperiksa.

"Pengakuan mereka baru pulang dari sosialisasi ke rumah-rumah warga. Karena pelaku seorang caleg," ungkap Kasat Reskrim OKUT AKP Janton Silaban, Kamis (13/3).

Saat ini, pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui alasan membawa senpi dan kunci T tersebut. "Kami sudah amankan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumatera Selatan Imam Mansyur saat dikonfirmasi enggan berkomentar. "Saya belum menerima laporan itu. Jadi maaf saya saya belum bisa berkomentar," tukasnya.

 

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Setelah melakukan sosialisasi, caleg PKS ditangkap bawa senpi dan kunci T

saco-indonesia.com, Sebuah bocoran terbaru dari orang dalam sekaligus pengembang software Winamp telah menyatakan jika Winamp akan segera terjual dalam waktu yang dekat.

sumber yang tidak ingin diketahui namanya ini telah menyebutkan jika saat ini pihak AOL sedang serius untuk membicarakan opsi penjualan Winamp ke beberapa perusahaan yang telah menunjukkan ketertarikannya pada aplikasi multimedia player Winamp ini.

Dirinya telah menyebutkan jika Winamp akan segera mengumumkan hasil proses pembelian yang sedang berlangsung ini melalui akun Twitter resmi Winamp jika kesepakatan sudah tercapai.

Namun masih belum bisa dipastikan perusahaan mana yang akan menjadi pemilik baru Winamp nantinya.

Akan tetapi, rumor sebelumnya telah menyebutkan jika Microsoft menjadi salah satu perusahaan yang berpeluang besar untuk menjadi pemilik baru Winamp nantinya.


Editor : Dian Sukmawati

WINAMP AKAN SEGERA TERJUAL

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62
promo berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah februari di Cipinang Muara jakarta
harga umrah februari di Dukuh jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
paket promo umrah februari di Klender jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umrah desember bogor
promo berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Munjul jakarta
harga umrah februari di Penggilingan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
paket promo umrah awal tahun umrohdepag.com
promo berangkat umroh desember di Susukan jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipayung jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
harga paket umroh juni di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh april di Lubang Buaya jakarta
promo umrah februari di Cilangkap jakarta
harga umrah desember di Makasar jakarta
harga berangkat umrah maret di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan bogor
paket promo umrah maret di Balekambang jakarta
paket umroh ramadhan di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Makasar jakarta
promo berangkat umrah april di Makasar jakarta
paket promo umrah mei di Munjul jakarta
promo umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cipinang Muara jakarta
promo umrah juni di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umrah desember tangerang
harga berangkat umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah mei di Pekayon jakarta
paket promo umrah januari di Cawang jakarta
biaya umroh akhir tahun di Kalisari jakarta
promo umrah januari di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga paket umrah awal tahun di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga umroh awal tahun di Ujung Menteng jakarta
harga umroh desember di Bidaracina jakarta
paket umroh desember di Susukan jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket umroh april di Lubang Buaya jakarta
harga umroh maret di Makasar jakarta
promo berangkat umrah februari di Kampung Baru jakarta
harga umroh april di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umroh maret di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang jakarta
promo umroh februari di Ciracas jakarta
paket umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umroh april bekasi selatan
harga berangkat umrah akhir tahun di Cakung Timur jakarta
paket umrah april di Balekambang jakarta
paket berangkat umrah juni tangerang
harga umrah maret di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umrah april di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi utara
harga berangkat umrah juni di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umroh februari bekasi utara
biaya paket berangkat umrah april di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh april di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh februari di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umrah januari bekasi utara
harga berangkat umroh maret bogor
biaya berangkat umroh januari di Pulogebang jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun bekasi timur
paket promo umrah juni di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umroh maret di Cipayung jakarta
paket umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga paket umroh januari di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh januari di Kampung Baru jakarta
biaya umroh april di Matraman jakarta
promo umroh april di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta