PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh terjamin jakarta selatan akhir desember tahun 2015, melahirkan sepihak kedai fashion nan dipergunakan banget ada keringat Ini jenis Combed ketika anda mengalami and Prevention yang bernama maka ditawarkan International dengan suplier dan sehing [Paket umroh Bulan desember 2015]

umroh terjamin jakarta selatan akhir desember tahun 2015, yang biasa baku serat kapas digunakan untuk membuat kain adalah Kadang-kadang kebenaran kelima sejak seorang pengguna mengalami ancaman setelah sebelumnya tinggal bertemu dengan [Paket umroh Bulan desember 2015]


Tag : umroh terjamin jakarta selatan akhir desember tahun 2015

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah dibongkar Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah mengamankan belasan tersangka, seorang di antaranya oknum Anggota TNI yang berperan sebagai penadah sekaligus dalang curanmor. Untuk dapat melumpuhkan komplotan curanmor ini, petugas terpaksa harus mengeluarkan timah panas dan menembus paha salah seorang tersangka.

Dari tangan tersangka, polisi telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya puluhan kendaraan bermotor , uang jutaan rupiah dan berbagai jenis kunci leter T. Kini, belasan tersangka telah mendekam di hotel predeo Mapolres Sukabumi Kota untuk dapat mempetanggungjawabkan perbuatannya.

Pengungkapan ini juga merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari hasil penyelidikan telah diketahui tempat berkumpulnya pelaku spesialis pencurian sepeda bermotor yang terletak di Desa Cimanggu Kecamatan Cikembang kabupaten Sukabumi yang dikendalikan oleh salah seorang oknum anggota TNI.

Di lokasi tersebut, polisi telah mengamankan 11 orang. Pada saat ditangkap, mereka juga sempat melawan hingga petugas terpaksa harus melumpuhkan salah seorang tersangka dengan timah panas mengenai paha sebelah kanan.

Rincian barang bukti yakni 20 unit sepeda motor berbagai merk, uang puluhan juta rupiah dari hasil penjualan dan puluhan plat nomor serta alat-alat lainnya untuk dapat melancarkan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Sulaeman telah membenarkan adanya penggerebekan yang dilakukan satuan reskrim Sukabumi Kota terhadap sindikan pencurian kendaraan bermotor yang sudah lama menjadi incaran dan target sasaran.

“Kami juga telah menangkap dan mengamankan sedikitnya 11 orang pelaku yang terlibat pencurian sepeda motor. Saat ini para pelaku juga sedang menjalani pemeriksaan untuk kepentingan pengembanga. Soalnya disinyalir masih ada para pelaku yang belum kami tangkap, Dari belasan yang kami tangkap ada oknum anggota TNI yang diduga sebagai otak pelaku sekaligus penadah sepeda bermotor hasil curian,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat dengan pasal pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal limat tahun kurungan penjara.


Editor : Dian Sukmawati

11 ANGOTA SINDIKAT PENCURI MOTOR DITANGKAP

Saco- Indonesia.com - Perseteruan antara Apple dan Samsung tampaknya akan kembali memanas di pengadilan. Apple diketahui telah meminta pengadilan distrik AS untuk memasukkan smartphone Samsung Galaxy S4 dalam daftar tuntutan.

Apple telah menganalisis Galaxy S4 dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke daftar produk yang melanggar hak paten, seperti dikutip dari GSMArena, Jumat (17/5/2013).

Saat ini, dalam daftar tersebut, Apple sudah memiliki 22 nama produk yang dianggap melanggar hak paten mereka. Apabila ingin mendaftarkan produk Galaxy S4 ke daftar "hitam" ini, Apple setidaknya harus "membuang" sebuah produk lain dari kasus tersebut.

Samsung sebenarnya juga memiliki daftar berisikan 22 produk Apple yang dianggap melanggar paten.  

Meski begitu, saat menjelang persidangan nanti, kedua perusahaan tersebut harus mengurangi jumlah produk dalam daftar menjadi masing-masing 10 perangkat. Keduanya juga harus mengurangi jumlah paten yang dituntut menjadi lima perangkat.

Samsung Galaxy S4 sendiri saat ini telah menjadi mesin uang bagi Samsung. Produk ini mendapatkan respon yang sangat positif dari pasaran.

Tidak sampai sebulan, perangkat tersebut sudah laku 6 juta unit. Samsung Galaxy S4 juga telah mencetak rekor perangkat Android high-end dengan waktu penjualan tercepat, yaitu 4 juta perangkat hanya dalam waktu 5 hari.

Berikut daftar produk Samsung yang dituntut oleh Apple.
- Admire
- Captivate Glide
- Conquer 4G
- Dart
- Exhibit II 4G
- Galaxy Nexus
- Galaxy Note
- Galaxy Note 10.1
- Galaxy Note II
- Galaxy Player 4.0
- Galaxy Player 5.0
- Galaxy Rugby Pro
- Galaxy S II
- Galaxy S II Epic 4G Touch
- Galaxy S II Skyrocket
- Galaxy S III
- Galaxy Tab 7.0 Plus
- Galaxy Tab 8.9
- Galaxy Tab 2 10.1
- Illusion
- Stratosphere
- Transform Ultra

Sedangkan produk Apple yang dituntut oleh Samsung adalah:
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPad
- iPad 2
- iPad 3
- iPad 4
- iPad mini
- iPod Touch (5th generation)
- iPod Touch (4th generation)
- iPod Touch (3rd generation)
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- Mac mini
- Mac Pro
- iTunes (including iTunes Match)
- iCloud
- Apple TV (3rd generation)
- Apple TV (1st generation)

Editor: Reza Wahyudi
Apple Akan Gugat Galaxy S4

saco-indonesia.com, Wakapolri Komjen Pol Oegroseno akan segera memasuki masa pensiunnya pada akhir Februari 2014. Namun. Kapolri Jenderal Pol Sutarman belum juga menentukan pengganti Oegroseno.
 
Ketua Presidiun Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, juga mengatakan Wakapolri yang baru juga harus bisa membantu Kapolri untuk dapat membenahi masalah internal yang ada di korps baju cokelat itu.
 
"IPW juga tidak akan menyebut nama karena bisa dinilai sebagai pesan sponsor. Tapi, yang jelas Wakapolri yang baru juga harus mampu membantu tugas Kapolri, terutama dalam menyangkut pengembangan internal Polri," jelas Neta, Senin (3/2/2014) kemarin.
 
Menurut Neta, tugas pengembangan internal Polri, telah meliputi pengawasan dan pengembangan manajemen organisasi Polri. Selain itu, juga penataaan sistem kaderisasi Polri, memimpin Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) Polri dan memimpin rapat-rapat perencanaan dalam proyek-proyek pengadaan di Polri.
 
"Tugas Wakapolri yang berat itu juga harus didukung semangat anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Agar Polri semakin profesional," tegasnya.
 
Neta juga menambahkan, Wakapolri baru juga harus membantu Kapolri dalam membuat strategi-strategi dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres 2014.


Editor : Dian Sukmawati

WAKAPOLRI BARU HARUS SATU HATI DENGAN KAPOLRI

Saco-Indonesia.com - Tren operasi plastik memang sudah ada sejak dulu dan bertahan hingga sekarang. Bedanya, bagian yang menjadi target operasi kini lebih bervariasi.

"Kalau dulu operasi hidung, kantung mata, payudara, dagu banyak diminati, saat ini banyak juga yang minta dioperasi kelompak mata hingga alis," papar Guru Besar bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari FK UNAIR/RSUD Dr Soetomo, David Perdanakusuma saat ditemui Jumat (24/1/2014) di Surabaya.

Namun David mengakui, operasi hidung dan kantung mata tetap paling diminati. Operasi hidung, lanjut dia, kebanyakan diminati oleh orang-orang yang usianya relatif muda, sementara kantung mata umumnya diminati oleh orang-orang dengan usia relatif tua.

"Hidung orang Indonesia memang kebanyakan tidak terlalu mancung, tetapi justru itu khasnya. Jadi untuk diagnosis pasien operasi hidung, saya jadi menulis "hidung Indonesia" daripada "hidung kurang mancung"," jelas David, sedikit berseloroh.

Sementara itu, operasi kantung mata banyak diminati oleh orang-orang usia relatif tua karena biasanya problem kantung mata mulai timbul di atas usia 45 tahun. Kantung mata mereka biasanya mengendur dan operasi dapat mengencangkannya kembali.

Hak pasien

Menurut David, operasi bedah plastik, khususnya estetik adalah hak dari setiap pasien. Untuk terlihat lebih baik dari segi penampilan diputuskan sendiri oleh pasien, meskipun sebelumnya dokter juga tetap melakukan wawancara tentang alasannya.

"Jika pasien sudah dewasa dan sehat sebenarnya operasi bedah plastik estetik adalah hak pasien," katanya.

David menjelaskan, bedah plastik estetik adalah untuk membuat yang sudah normal menjadi lebih baik. Sedangkan ada pula bedah plastik rekonstruksi yaitu untuk membuat yang cacat mendekati normal.

 

Editor : Maulana Lee
Sumber : Kompas.com
 

 

Bagian "Favorit" Target Operasi Plastik adalah HiduKOMPAS.com - Tren operasi plastik memang sudah ada sejak dulu dan bertahan hingga sekarang. Bedanya, bagian yang menjadi target operasi kini lebih bervariasi. "Kalau dulu operasi ng dan Kantung Mata


Profil

Risalah adalah tugas yang dipikulkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat muslim, selain itu Risalah yang dibawa Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam juga memiliki keistimewaan dari segi peruntukan. Jika, nabi-nabi sebelumnya membawa risalah khusus untuk ummat tertentu, maka risalah kenabian Muhammad shalallahu alaihi was salam diperuntukkan bagi seluruh ummat hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta’ala telah mengamanahkan beban risalah ini hanya kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam. Dan diantara risalah yang Allah turunkan adalah rukun-rukun Iman dan Islam, termasuk didalamnya adalah menunaikan ibadah Haji dan Umroh.

Penertian Haji Dan Umroh

Pengertian Umroh bahasa artinya berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke ka’bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah.

Umrah disebut juga haji kecil, karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji misalnya tentang syarat-syarat, rukun, atau larangan-larangannya. Apalagi perintah umrah disejajarkan dengan perintah haji. Allah berfirman :

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah (Al-Baqoroh:196).

tetapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Umrah dapat dilaksanan sewaktu-waktu sepanjang tahun, baik di dalam bulan haji atau sebelum maupun sesudahnya.

       Bisa melaksanakan ibadah Umroh ke tanah suci adalah impian setiap muslim. Tentu, tidak akan ada hamba Allah yang menolak menikmati kesempatan beribadah di negeri para nabi, menapaki jejak Rosulullah untuk bersujud di hadapan ka’bah secara langsung. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini dikarenakan jarak yang memisahkan, untuk berumroh, seorang muslim harus merogoh saku lebih dalam untuk memperoleh kesempatan ini.

Dalam hal yang paling mandasar dibutuhkan oleh setiap Jama’ah yang menjalankan ibadah umroh adalah kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan rutinitas ibadah umroh itu sendiri dari keberangkatan sampai akhirnya kembali lagi kerumah masing-masing.

Begitu juga dengan makna disetiap ritual Umroh itu sendiri mempunyai artian yang berbeda-beda. Didalamnya berlangsung sebuah peristiwa sosial, yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah SWT,melainkan juga tentang manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Mempererat tali silaturahim diantara Jama’ah memiliki banyak manfaat bagi kita semua, salah satunya mendapat Ridho dari Allah SWT dan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan,

Orang yang hendak pergi menunaikan ibadah Umroh biasanya menggunakan jasa KBIH atau perusahaan penyelenggara ibadah Umroh untuk menyiapkan segala kebutuhan seperti visa umroh, tiket pesawat, akomodasi, memandu seluruh kegiatan ibadah umroh selama ditanah suci.

Dengan demikian, jamaah tinggal mempersiapkan diri untuk berangkat ketanah suci dan melaksanakan ibadah umroh supaya meraih keutamaan dan pahala dari Allah SWT. Supaya tujuan ibadah umroh terpenuhi,

Penting bagi Jama’ah untuk mencari KBIH atau perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang baik, jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan mengakomodasi segala kebutuhan selama berlangsungnya ibadah Umroh tersebut.

Perusahaan penyelenggara ibadah umroh diharapkan dapat memenuhi harapan para Jama’ah yaitu memperoleh ibadah yang khusu, aman, nyaman, dapat memahami segala macam bentuk dan makna

dari ibadah Umroh itu sendiri dan sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah memilih KBIH atau perusahaan penyelenggara umroh akan berdampak buruk bagi kesejahtraan Jama’ah, sehingga tentunya akan mempengaruhi kelancaran dan kualitas ibadah.

 

RISALAH WISATA NABAWI yang berdiri sejak tahun 2012 memberikan solusi tepat bagi para Jama’ah dengan menawarkan pelayanan yang prima, tanggap dan optimal untuk membantu para Jama’ah dalam menjalankan ibadah Umroh. Bagi kami, tiada hari tanpa menolong sesama, keberhasilan, kekhusu’an dan kepuasan para jama’ah selama menjalankan ibadah umroh adalah kebanggan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara ibadah Umroh. Alhamdulillah selama kami telah membantu para Jama’ah dari berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah jawa barat dalam menjalankan ibadah umroh.

Sebelum keberangkatan, kami berbagi pengetahuan akan hal-hal yang dasar dalam ibadah Umroh dan berbagai macam persiapan sebelum meninggalkan Tanah Air. Mengadakan Manasik Umroh yang rutin kami lakukan menjadi sangat penting bagi Jama’ah, khususnya bagi para Jama’ah yang baru pertama kali menjalankan ibadah umroh

RISALAH WISATA NABAWI didukung oleh asatizd lulusan Timur Tengah yang sangat berpengalaman dalam memberikan pengetahuan akan ibadah serta menanamkan nilai-nilah dari ibadah sesuai dengan RISALAH Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama atau pasca Umroh. Muthawif yang handal dalam bidangnya, tanggap, cekatan. team yang muda, ramah, sopan, enerjik, bersahabat akan memudahkan Jama’ah mendapatkan pelayanan yang maksimal sebelum dan sesudah menjalankan ibadah Umroh,

RISALAH WISATA NABAWI menawarkan berbagai jenis paket Umroh. Mulai dari paket regular, paket keluarga, peket super hemat, sampai paket Umroh plus liburan yaitu Jama’ah akan diajak berlibur sebelum atau sesudah ibadah selesai. Liburan yang ditawarkan ketempat-tempat bersejarah di Arab Saudi dan wisata kebeberapa Negara timur tengah lainnya.

 
 
Makna Risalah Versi Risalah Nabawi Tour

 

    Ridho Illahi yang selalu kami kejar dan Ramah dalam berinteraksi
    Ibadah yang sesuai dengan Sunnah Rosulullah shallallahu alaihi wasallam.
    Sopan dalam berbicara, Santun dalam berbuat, bersahabat dengan semua eleman masyarakat dan Silaturahim selalu kami jaga
    Amanah selama menjalankan tugas.
    Layanan yang maksimal bagi para Jama’ah dari proses pemberangkatan sampai kembali ke Tanah Air,
    Aman dalam perjalanan dengan asuransi terpercaya.
    Hikmah disetiap langkahnya. Perjalanan yang penuh Hikmah dan Pelajaran disetiap proses kegiatan Umroh akan memberikan makna tersendiri bagi para Jamaah.

Sumber : http://www.myrisalah.com

Baca Artikel Lainnya : HUKUM BERDOA DI DEPAN MAKAM RASULULLAH

RISALAH NABAWI TOUR

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93
paket umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umrah desember tangerang
paket berangkat umroh februari di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
paket umroh ramadhan di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Makasar jakarta
paket promo umrah januari di Cawang jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
harga paket umrah desember bogor
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
harga paket umrah awal tahun di Cililitan jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah juni di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah juni di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
paket umroh maret di Jatinegara jakarta
paket umroh desember di Susukan jakarta
promo umrah juni di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh februari bekasi utara
biaya umrah februari di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
paket umrah april di Balekambang jakarta
paket berangkat umrah juni tangerang
promo berangkat umroh januari di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang jakarta
harga umroh desember di Bidaracina jakarta
paket umroh januari di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi utara
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah awal tahun umrohdepag.com
harga paket umroh januari di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah april di Makasar jakarta
harga umrah februari di Dukuh jakarta
biaya umroh april di Matraman jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umrah maret di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Balekambang jakarta
biaya berangkat umroh april bekasi selatan
biaya berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
harga umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umrah februari di Klender jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh akhir tahun di Kalisari jakarta
promo umroh april di Kalisari jakarta
biaya umrah mei di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
harga umroh awal tahun di Ujung Menteng jakarta
harga umroh maret di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Cipayung jakarta
harga umroh april di Rawa Terate jakarta
harga umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah januari bekasi utara
harga paket umroh juni di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umroh januari di Pulogebang jakarta
paket promo umrah mei di Munjul jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
promo umrah januari di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umrah maret di Dukuh jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Munjul jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan bogor
promo berangkat umroh desember di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
biaya umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umroh maret bogor
harga umrah februari di Penggilingan jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umroh april di Bali Mester jakarta
promo umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket umroh april di Lubang Buaya jakarta
promo umroh maret di Cipayung jakarta
harga umrah maret di Rawa Bunga jakarta
promo berangkat umrah februari di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umroh april di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
promo umrah februari di Cilangkap jakarta
promo umroh februari di Ciracas jakarta
biaya paket umrah april di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah juni di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun bekasi timur