PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki untuk menggelar pesta rakyat bersamaan dengan HUT ke-486 DKI Jakarta di pelataran Monumen Nasional (Monas). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menampik bahwa pergelaran itu sebagai acara tandingan dari Pekan Raya Jakarta (PRJ).

"Enggak sampai ngomong cabut saham. Tidak ada mau mengubah JIExpo. Pameran silakan saja, tapi boleh dong ada juga yang berbasis budaya," ujar Basuki di kantornya, Senin (3/6/2013) siang.

Rencana pesta rakyat tersebut, lanjutnya, dimulai dari keprihatinan terhadap karakteristik budaya Betawi yang kian minim di PRJ. Padahal, PRJ digelar untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk menyelaraskan PRJ dengan pesta rakyat.

"Mulai tahun ini kita susun ada festival rakyat, ada car free night. Jadi, kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya lebih kerakyatan," ujar Basuki.

Jika masuk ke arena PRJ harus merogoh kocek, pria yang akrab disapa Ahok tersebut menegaskan bahwa di pesta rakyat nantinya pengunjung tak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga DKI bisa turut menikmati kemeriahan HUT kotanya.

"Kalau sekarang, yang bisa masuk Jakarta Fair kan hanya kalangan atas. Yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI. Maka, kita ingin tak terlalu elite dan enggak bayar," ujarnya.

Menurut rencana, pesta rakyat tersebut akan digelar pada HUT DKI Jakarta tahun 2014. Pesta rakyat tersebut direncanakan menggunakan pelataran Monas. Jika di PRJ stan yang ada berasal dari perusahaan raksasa, di pesta rakyat ini stan yang digelar lebih berlandaskan budaya, misalnya pameran kesenian.

Meski demikian, Basuki yang merupakan mantan anggota DPR tersebut mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pergelaran pesta rakyat itu, mulai dari konsep acara hingga teknis pelaksanaan.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Basuki: Pesta Rakyat di Monas Bukan Ingin Menandingi PRJ

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat 99,86 persen atau 153.009 siswa di ibu kota mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat. Dari total keseluruhan yaitu 15.231 siswa, sebanyak 222 siswa atau 0,14 persen tidak mengikuti UN hari pertama.

Untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebanyak 12.317 siswa (99,63 persen) hadir dan 45 siswa (0,37 persen) tidak hadir. Sementara untuk siswa SD Luar Biasa (SDLB), kehadiran mencapai 100 persen, yaitu dengan total 123 siswa.

"Pelaksanaan UN untuk tingkat SD dan sederajat di Jakarta pada hari pertama berjalan lancar. Sebanyak 99,86 persen siswa hadir," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

"Berdasarkan data kami, dari total 222 siswa atau 0,14 persen yang tidak mengikuti ujian hari ini, sebanyak 10 siswa tercatat tidak hadir karena meninggal dunia," ujar Taufik.

Taufik mengungkapkan pihaknya juga mencatat sebanyak 33 siswa tidak hadir dengan alasan sakit, 105 siswa tanpa keterangan, dan 74 siswa terdaftar sebagai siswa inklusi.

Menurut Taufik, pihaknya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang tidak hadir pada hari pertama pelaksanaan UN, untuk mengikuti ujian susulan.

"Minggu depan, rencananya, kami akan mengadakan ujian susulan dengan mata pelajaran yang sama untuk seluruh siswa yang tidak sempat mengikuti ujian hari ini. Jadi, siswa tidak perlu khawatir," ungkap Taufik.

Berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, pada hari pertama UN, sebanyak 140.614 siswa SD (99,87 persen) mengikuti ujian dan 177 (0,13 persen) siswa tidak hadir.

edukasi.kompas.com

 

 

 

 

 

SEKITAR 222 SISWA JAKARTA TIDAK MENGIKUTI UN TINGKAT SD

Belum adanya kepastian mengenai keberadaan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang, telah membuat keluarga penumpang melakukan upaya untuk bisa mendapatkan informasi tambahan. Mereka bahkan juga mendatangi paranormal.

"Kami sudah ada upaya datang ke Kelenteng, dan jumpa orang pintar," kata Santi, adik bungsu Sugianto Lo yang berusia (48) tahun , salah seorang penumpang MH370 yang hilang, saat ditemui di rumah duka Jalan Bilal Gang Idris No 65 Medan, Jumat (14/3).

Namun, dari hasil penerawangan paranormal itu, keluarga tetap belum mendapat kejelasan. "Tidak jelas sekali (masih hidup atau tidak), orang pintarnya hanya bilang di laut, gak jelas laut mana. Tapi itu kan kata orang pintar, jadi belum 100 persen benar," sambung Santi.

Seperti yang telah diberitakan, Sugianto Lo juga merupakan salah satu dari 239 orang penumpang dan kru yang ada di pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang setelah terbang dari Kuala Lumpur, Sabtu (8/3) dinihari. Hingga kini keberadaan pesawat itu belum jelas.

Sugianto dan istrinya dan Vinny Chynthya Tio berencana ke China untuk liburan. Pasangan ini berangkat dari Bandara Kualanamu Deli Serdang, Jumat (7/3) siang. Keduanya terbang ke China dengan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang transit di Kuala Lumpur.

Keluarga penumpang Malaysia Airlines di Medan datangi paranormal

Terpidana kasus korupsi yang menjadi buronan Kejaksaan Agung, Susno Duadji dikabarkan menyerahkan diri ke pihak kejaksaan. Susno kini sudah berada 'di tangan' tim eksekusi Kejaksaan Agung.

Informasi yang dihimpun detikcom, Jumat (3/5/2013) Susno menyerahkan diri malam tadi. Susno menyerahkan diri setelah ditetapkan buron selama sepekan.

Saat dikonfirmasi Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi enggan menjelaskan lebih jauh. Dirinya tidak mengetahui persis informasi tersebut.

"Saya tidak tahu," kata Setia saat dikonfirmasi.

Setia juga belum mengetahui soal informasi Jaksa Agung Basrief Arief akan melakukan jumpa pers pagi ini terkait penyerahaan diri Susno.

"Jangan paksa saya ngomong dong kalau saya tidak mau," imbuhnya.

Sementara itu kuasa hukum Susno Fredrich Yunadi juga belum mengetahui informasi tersebut. "Saya tidak tahu, tanya Kejaksaan saja," jawabnya singkat.

Seperti diketahui, Rabu, (24/4) pagi, Jaksa eksekutor dari Kejati DKI, Kejati Jabar dan Kejari Jakarta Selatan yang berjumlah puluhan orang mendatangi rumah Susno Duadji di Dago Pakar, Bandung. Mereka akan melakukan eksekusi pada mantan Kabareskrim itu.

Perdebatan sengitpun tidak dapat dihindarkan. Susno meminta perlindungan dari Polda Jawa Barat. Eksekusi yang berlangsung hingga tengah malam ini pun gagal. Jaksa harus pulang dengan tangan hampa.

Di tengah upaya jaksa mencari dan mengesekusi Susno, tiba-tiba publik dikagetkan dengan kemunculan Susno di Youtube. Dalam video itu, Susno menuding kejaksaan melakukan eksekusi liar.

Dalam rekaman berdurasi 15 menit 34 detik itu, Susno mengaku tidak berupaya melarikan diri untuk menghindar dari eksekusi. Bakal calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang itu menyatakan, saat ini ia berada di daerah pemilihan Jawa Barat 1.

AKHIRNYA SUSNO DUADJI MENYERAHKAN DIRI KE PIHAK YANG BERWAJIB

Umrah artinya berkunjung atau berziarah. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah, yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya `Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...`

Mengenai hukum umrah, ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi`i hukumnya wajib. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu`akkad (sunah yang dipentingkan).

Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja, tetapi banyak melakukan umrah juga disukai, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya `Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali`.

 

Pelaksanaan umrah

Tata cara pelaksanaan ibadah umrah adalah: mandi, berwudhu, memakai pakaian ihram di mîqât, shalat sunah ihram 2 rakaat, niat umrah dan membaca Labbaik Allâhumma `umrat(an) (Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk umrah), membaca talbiah serta doa, memasuki Masjidil Haram, tawaf, sa`i, dan tahalul.

Tahapan Umrah

1. Berangkat menuju Miqat
2. Berpakaian dan berniat Ihram di Miqat (Tempat Miqat, al : Bier Ali, Ji`ronah,Tan`im, dsb)

3. Shalat sunat ihram 2 rakaat jika memungkinkan

4. Melafazhkan niat Umroh : Labbaik Allahuma Umrotan

5. Teruskan perjalanan ke Mekah, dengan membaca Talbiah sebanyak-banyaknya dan mematuhi larangan saat ihram

6. Melakukan Tawaf sebanyak 7 putaran
7. Melakukan Sa`i antara Bukit Safa - Bukit Marwah sebanyak 7 kali

8. Tahallul (menggunting rambut)

9. Ibadah Umroh selesai

Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah

Syarat untuk melakukan umrah adalah sama dengan syarat dalam melakukan ibadah haji. Adapun rukun umrah adalah:

1. Ihram

2. Tawaf

3. Sa`i

4. Mencukur rambut kepala atau memotongnya

5. Tertib, dilaksanakan secara berurutan

Sementara itu wajib umrah hanya satu, yaitu ihram dari mîqât.

Larangan dalam Umrah

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah memakai pakaian ihram dan sudah berniat melakukan ibadah haji/umrah adalah:

1. Melakukan hubungan seksual atau apa pun yang dapat mengarah pada perbuatan hubungan seksual

2. Melakukan perbuatan tercela dan maksiat

3. Bertengkar dengan orang lain

4. Memakai pakaian yang berjahit (bagi laki-laki)

5. Memakai wangi-wangian

6. Memakai khuff (kaus kaki atau sepatu yang menutup mata kaki)

7. Melakukan akad nikah

8. Memotong kuku

9. Mencukur atau mencabut rambut

10. Memakai pakaian yang dicelup yang mempunyai bau harum

11. Membunuh binatang buruan

12. Memakan daging binatang buruan

Baca Artikel Lainnya : PENGERTIAN UMROH

PENGETAHUAN TENTANG IBADAH UMROH

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52
biaya umrah april di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah april di Pulogebang jakarta
harga berangkat umrah januari di Makasar jakarta
promo berangkat umroh februari di Rawamangun jakarta
promo umroh januari di Kebon Pala jakarta
harga paket umroh desember bekasi barat
harga umrah april di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh mei depok
paket umrah juni di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun bekasi utara
harga berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Rawa Bunga jakarta
harga umroh februari di Kebon Manggis jakarta
harga umrah april di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
harga umroh akhir tahun di Ceger jakarta
harga umrah februari depok
paket promo berangkat umroh april di Cipayung jakarta
harga umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umrah maret di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umrah juni depok
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah akhir tahun umrohdepag.com
biaya berangkat umrah awal tahun di Setu jakarta
paket berangkat umroh maret di Dukuh jakarta
promo berangkat umrah januari di Jati jakarta
paket promo umrah januari di Pekayon jakarta
paket umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
promo umroh januari di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
paket umroh maret di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh januari di Ciracas jakarta
harga paket umrah juni di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Cawang jakarta
paket berangkat umrah desember di Rawamangun jakarta
biaya umroh mei di Cakung Barat jakarta
harga umroh februari bogor
harga paket berangkat umrah januari di Rawa Bunga jakarta
promo umroh juni di Bidaracina jakarta
promo umrah februari di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
biaya umrah maret di Setu jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
promo berangkat umroh februari di Cakung Barat jakarta
paket umroh desember di Rawamangun jakarta
harga umroh desember bekasi barat
paket promo umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah februari di Bidaracina jakarta
paket umrah maret di Kayu Manis jakarta
harga berangkat umrah februari di Rambutan jakarta
paket berangkat umroh mei bogor
harga berangkat umroh ramadhan di Dukuh jakarta
harga paket umroh mei di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh maret di Pinang Ranti jakarta
harga umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Cawang jakarta
biaya umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
paket umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umroh juni di Jati jakarta
biaya umroh desember di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
biaya paket umrah desember di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
harga umrah juni di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Pondok Bambu jakarta
paket promo umrah februari di Pondok Bambu jakarta
harga umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umroh maret di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh mei di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh desember di Cakung jakarta
biaya berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga paket umrah april di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah juni di Cawang jakarta
promo umrah maret di Pinang Ranti jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
promo berangkat umroh april umrohdepag.com
biaya paket umroh juni bogor
harga paket berangkat umroh desember di Cawang jakarta
harga paket umrah februari di Cibubur jakarta
promo berangkat umroh april bekasi utara
biaya paket umroh desember di Makasar jakarta
paket umrah juni di Pekayon jakarta
paket umroh januari di Kebon Pala jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Rambutan jakarta
promo umroh ramadhan di Dukuh jakarta
biaya berangkat umroh maret di Munjul jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pulogebang jakarta
paket promo umroh mei di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umrah februari di Duren Sawit jakarta