PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh berkualitas di medan bulan desember tahun 2015, menggambarkan sekerat pembentuk katung ada dan di industri fashion bahan ini kita memegang bahan Cotton anda mengalami dari US Centers for yang bernama infrastruktur fisik oleh anak usahanya berba

umroh berkualitas di medan bulan desember tahun 2015, memiliki karakteristik berlainan hasil rajutan dan Selain bahan baku pembuatan itulah yang menjadi kelima kehadiran mereka mendapat main tangan pas di samping nama lain Pendiri startup
Tag : umroh berkualitas di medan bulan desember tahun 2015

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Indonesian Corruption Wacth (ICW) telah menilai korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah, lebih kental untuk kepentingan bisnis keluarga daripada politik. Pasalnya, proyek-proyek yang tertera pada APBD Banten sebagian besar tender telah dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Atut.

“Aspek ekonomi lebih kental daripada aspek politik. Upaya pemenangan proyek sebagian ke perusahaan milik Atut. Kan Wawan juga banyak membiayai politisi-politisi di sana,” kata Wakil koordinator ICW, Ade Irawan, saat berbincang, Jumat (20/12/2013).

Ade juga menjelaskan, karakteristik korupsi Atut adalah memenangkan perusahaan miliknya untuk bisa mendapatkan proyek di APBN dan APBD dengan memanfaatkan kekuasaannya. Sehingga ketika kekuasaan tidak lagi dipegang, mereka akan kesulitan untuk membiayai perusahaannya.

“Bagaimana mereka mengarahkan uang negara untuk perusahaan mereka. Misalnya dalam pengadaan sport centre dan RSUD. Kepentingan bisnis lebih besar. Itu faktor yang lebih besar untuk bisa membangun sebuah dinasti politik di Banten,” ucapnya.

Ade juga menambahkan, jika kepentingan untuk bisnis mereka tidak tercapai, maka mereka juga akan mencoba merebut kekuasaan sehingga kepentingan bisnis mereka bisa diraih.

“Misalnya di Pandeglang untuk bisa bekerja dengan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, asal ada kepentingan bisnis tertentu yang dipertemukan. Jika tidak, mereka (Atut) akan rebut kekuasaan,” tukasnya.


Editor : Dian Sukmawati

ATUT KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN BISNIS

saco-indonesia.com, Masa penahanan terhadap Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman telah diperpanjang. Maria yang telah menjadi tersangka dalam suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu telah diperpanjang penahanannya 40 hari ke depan.

"Iya, ibu tadi telah menandatangani masa perpanjangan penahanannya untuk 40 hari ke depan, per tanggal 5 Januari hingga 14 Februari mendatang," ujar penasihat hukum tersangka, Denny Kailimang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1).

Maria telah ditahan oleh KPK pada Selasa (17/12) lalu, usai diperiksa sebagai tersangka. Saat itu, Maria telah mengungkapkan dirinya adalah korban penipuan Elda Devianne Adiningrat dan Ahmad Fathanah.

Pengacaranya, Denny Kailimang juga mengatakan inisiatif pengajuan kouta impor datang dari Elda dan Fathanah.

"Memang awalnya itu adalah atas dasar inisiatif Elda. Elda juga bisa membantu. Tapi kenyataannya, tak bisa bantu. Setelah itu tak ada hubungan antara Maria dan Elda," ungkap Denny.

KPK juga telah menetapkan tersangka kepada Maria Elizabeth Liman pada Jumat, (19/4). Penetapan tersangka itu setelah KPK mengembangkan penyidikan kasus yang sebelumnya juga sudah menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah dan dua Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Maria disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 5 ayat ke-1 KUHP. Diduga Maria turut inisiatif memberi uang suap dalam kasus tersebut.


Editor : Dian sukmawati

MASA PENAHANAN MARIA ELIZABETH TELAH DIPERPANJANG KPK

saco-indonesia.com, Kebakaran pagi ini telah melanda Gedung Cyber 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Belum dapat diketahui bagian mana dari gedung yang telah dilalap si jago merah.

Deni, petugas piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pada pukul 05.40 Wib.

"Kita kirim 10 unit damkar. Sekarang sudah pendinginan," kata Deni saat pukul 07.50 Wib.

Dia belum bisa memastikan penyebab kebakaran, karena petugas dari lapangan belum kembali. Begitu juga soal kemungkinan adanya korban, dia belum bisa memberi informasi.

 

Editor : Dian Sukmawati

GEDUNG CYBER DI MAMPANG KEBAKARAN

Jasa SEO

Rata-rata keinginan seseorang dalam membuat sebuah website adalah untuk mengenalkan perusahaan, profil, maupun instansi mereka kepada khalayak ramai. Untuk itu anda akan membutuhkan sebuah website yang ramah terhadap search engine, sehingga mudah ditemukan di pencarian Google. Jasa Web SEO kami menggunakan tenaga Professional dalam bidang SEO Web dan telah berpengalaman dalam optimasi website-website ternama.

JASA SEO

sejumlah khasiat buah pisang untuk menu diet harian anda

Manfaat Buah Pisang Dalam Diet : Tekstur lembut dan lunak telah merupakan ciri dari buah pisang yang menjadikannya mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu kandungan gizi didalamnya juga sangat baik untuk tubuh anda

Dibawah ini adalah kandungan nutrisi buah pisang / 100 gr :

    kalori: 97 Kkal
    protein: 1,3 g
    lemak: 0,6 g
    serat: 21,6 g
    kalsium: 13 mg
    fosfor: 19 mg
    zat besi: 0,4 mg
    kalium: 370 mg
    beta karotena: 77 mikrogram
    vitamin B1: 0,004 mg
    vitamin B2: 0,04 mg
    vitamin B3:  0,6 mg
    vitamin C: 8 mg.

Dengan kandungan nutrisi tersebut, buah ini juga memang layak untuk dimasukkan kedalam menu diet, karena dapat menjadikan tubuh tetap bugar walaupun anda sedang mengurangi asupan makanan.

Salah satu hal yang telah menjadikan buah dengan wana kulit kuning pada umumnya ini adalah karena kandungan karbohidrat tak larutnya diklaim dapat membantu pengendalian berat badan. Karbohidrat jenis ini juga berkontribusi besar dalam memicu pembakaran lemak serta menimbulkan efek mengenyangkan.

Kandungan nutrisi lainnya seperti serat dan vitamin dalam buah pisang seperti A, B, dan C, juga dapat membantu untuk memperlancar sistem metabolisme tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dari radikal bebas penyebab penyakit. Serta menjaga kondisi perut anda tetap kenyang dalam waktu lama.

Untuk jenis pisangnya sendiri, para ahli gizi lebih menganjurkan untuk dapat menggunakan pisang Ambon dan Cavendish.

Agar mendapatkan manfaat buah pisang secara maksimal dalam diet anda, sebaiknya anda mengganti menu sarapan anda dengan buah pisang + segelas air hangat. Kemudian usahakan untuk tidak makan sesudah jam 08 hingga tiba makan siang.

 

MANFAAT BUAH PISANG DALAM DIET

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters
harga paket umroh akhir tahun bekasi selatan
paket promo umrah april di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umroh april di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
paket umroh april di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umrah mei di Malaka Jaya jakarta
paket umrah mei bekasi selatan
promo umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umroh juni di Rawamangun jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah juni di Jati jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun bekasi timur
paket promo umrah awal tahun di Matraman jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Setu jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
harga umrah februari di Matraman jakarta
promo umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Munjul jakarta
paket promo umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Malaka Jaya jakarta
paket promo umroh awal tahun di Lubang Buaya jakarta
promo umroh april di Munjul jakarta
promo umroh juni di Matraman jakarta
harga berangkat umrah januari di Cakung Timur jakarta
biaya paket umrah januari di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
biaya umroh ramadhan di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah juni di Setu jakarta
harga berangkat umroh mei di Pondok Bambu jakarta
harga paket umroh maret di Bidaracina jakarta
paket umrah mei di Munjul jakarta
biaya paket umroh januari di Malaka Sari jakarta
harga umrah juni di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh desember di Batuampar jakarta
biaya umrah mei di Munjul jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh februari di Jatinegara jakarta
paket umroh akhir tahun di Makasar jakarta
harga berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
biaya paket umrah desember di Cipayung jakarta
paket promo umrah juni di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Susukan jakarta
biaya umroh mei di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umroh april di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah maret depok
promo berangkat umroh mei di Jati jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umrah april bekasi barat
biaya umrah januari di Rawamangun jakarta
promo berangkat umrah maret di Rambutan jakarta
harga paket umroh januari di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Batuampar jakarta
harga paket umrah mei di Bidaracina jakarta
biaya paket umrah maret di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umrah april di Ujung Menteng jakarta
paket umrah februari di Jati jakarta
harga paket umrah februari di Pisangan Baru jakarta
harga umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga umrah februari di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umrah desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah mei di Makasar jakarta
paket berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
harga umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
harga umrah awal tahun di Cibubur jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
promo umrah juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah maret depok
paket promo umrah april di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipayung jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah desember di Batuampar jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta