PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





umroh akhir tahun 2015 pondok melati bekasi, mewujudkan seserpih pabrik katung motif aku bahan kain dari serat nyaman dan enteng jadi andalan Pasti menyedihkan Disease Control menawarkan Compute cloud yang terbaik Singapore di Jurong berbagai macam K

umroh akhir tahun 2015 pondok melati bekasi, memiliki karakteristik berlainan baku serat kapas ketebalan benangnya yang berpengaruh percobaan dan semuanya gagal kesalahan mengantarkannya beberapa wilayah Jobodetabek 22 tahun ini seperti Mark Zuckerberg ka
Tag : umroh akhir tahun 2015 pondok melati bekasi

Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

Haris Global Cargo telah berpengalaman untuk melayani Jasa pengiriman mobil dan Motor juga segala jenis kendaraan alat berat antar pulau di seluruh pelosok Indonesia. Kami sangat paham sangat berharganya waktu dan dana yang anda miliki, untuk memilih ekpedisi yang mampu dan memberikan pelayanan pengiriman yang murah, tepat waktu dan berasuransi. Kami memberikan solusi untuk masalah ini.

Pasti anda tidak ada waktu lagi untuk mengurus pengiriman mobil anda, mungkin anda bisa menyuruh orang kepercayaan anda, tapi pertanyaanya, apakah orang yang anda percaya tersebut mengetahui dimanakah tempat yang tepat untuk mengirimkan mobil anda?,

Apakah nantinya orang yang anda percayakan tidak salah pilih?.

Mungkin anda bisa juga melakukan survey dengan cara telpon ke beberapa perusahaan jasa layanan kirim mobil, namun pertanyaan lagi,

apakah anda yakin bisa mendapatkan perusahaan yang tepat dan harga yang pas untuk pengiriman mobil anda?

Mulai sekarang anda tidak perlu bingung lagi untuk proses pengiriman mobil, motor dan kendaraan anda ketempat tujuan anda,

    Anda tidak perlu menyuruh siapapun untuk mengirimkan mobil kesayangan anda,
    Anda tidak perlu telpon banyak ekpedisi atau forwading untuk meminta Quotation harga
    Anda tidak perlu menelpon perusahaan pelayaran dan trucking, semuanya ada sama kami
    Anda tidak perlu menawar untuk mendapatkan harga yang pas,
    Anda tidak perlu repot untuk mengantarkan mobil anda ke pelabuhan.
    Anda cukup relax di rumah atau kantor, semua nya kami yang kerjakan.
    Anda tidak perlu keluar rumah atau kantor anda,
    Bahkan anda tidak perlu beranjak dari tempat duduk anda.
    Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan mobil, semua nya telah kami asuransikan.

SEGERA ...! Yang harus anda lakukan hanyalah hubungi kami dan isi form yang tersedia, biarkan kami semua yang mengurusnya pengiriman kendaraan anda door to door ketempat tujuan yang anda inginkan.

JASA KIRIM MOBIL

saco-indonesia.com, Hujan sejak dini hari tadi telah membuat jalanan Ibu Kota menjadi rawan terjadi kecelakaan. Pagi ini sebuah mobil boks telah terguling di sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Lokasi nya di depan Padepokan Pencak Silat TMII. Saat ini sedang dalam penanganan petugas," ujar Ata, petugas NTMC Polri saat dikonfirmasi , Selasa (31/12).

Mobil boks yang telah terguling tersebut diketahui milik perusahaan kargo. Belum dapat diketahui penyebab terjungkirnya mobil berpelat nomor B 9711 TCC.

"Posisi mobil telah melintang di badan jalan sehingga terjadi kepadatan di lokasi," imbuhnya.


Editor : Dian Sukmawati

MOBIL BOKS TERGULING

Saco-Indonesia.com — Kana Nabi Lain syakartum Laajidanakum Walain kapartum Ina Azabi Lasadid. Menjadi pribadi yang penuh syukur telah dikaitkan dengan hidup yang lebih panjang, bahagia, dan sehat. Menurut hasil penemuan para ahli di Harvard Medical School, kepribadian seperti itu dapat membuat obat yang diminum bekerja lebih efektif.

Dalam studi tersebut, para peneliti menemukan bahwa ada perbedaan efektivitas obat pada kelompok orang yang diberikan informasi positif dan negatif. Kelompok pertama melaporkan rasa sakit mereka 30 persen lebih cepat berkurang saat diberi informasi positif dibandingkan kelompok lainnya, bahkan meski obat yang diberikan hanyalah plasebo.

Peneliti senior Ted Kaptchuk mengatakan, status mental dapat dipengaruhi oleh status kesehatan, begitu pula sebaliknya. "Dengan kata lain, apa yang dikatakan padamu tidak hanya memengaruhi otakmu, tetapi juga tubuhmu," ujarnya.

Kendati demikian, Kaptchuk menegaskan agar tidak mengganti fungsi obat dengan senyuman. Bagaimanapun, tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dengan obat daripada dengan plasebo.

Studi dari University of Pittsburgh tersebut menemukan, dibandingkan dengan mereka yang selalu berpikir positif, orang yang pesimistis cenderung memiliki tekanan darah dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi sehingga risiko kematian prematur pun meningkat.

Studi lainnya yang berasal dari Inggris melaporkan, atlet yang optimistis cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami cedera. Ini karena mereka lebih mudah bangkit jika mereka disakiti.

Senyum

Sebuah studi dari University of Kansas menemukan, para peserta yang lebih banyak tersenyum, terlepas dari perasaan mereka yang sebenarnya bahagia atau tidak, melaporkan memiliki laju jantung yang stresnya lebih rendah. Para peneliti mengatakan, otot wajah tertentu dapat mengirim pesan pada otak bahwa Anda bahagia saat tersenyum.

Untuk memperbaiki mood, para peneliti dari Southern Methodist University menyarankan untuk menulis hal-hal baik yang dialami dalam suatu hari. "Orang yang melakukan ini melaporkan mood yang lebih baik sehingga menambah manfaat kesehatan mereka. Terbukti dari kunjungan ke RS tiga bulan berikutnya, hasilnya lebih baik dari sebelumnya," ujar mereka.

 

Sumber :foxnews/kompas.com
Editor : Maulana Lee
Hendaknya Kita Senyum agar Obat Bekerja Lebih Efektif

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Rp 3.621.272.885.000 untuk dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya. Bantuan itu diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, ormas, pemda lain, dan partai politik.

Dilansir dari website resmi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ahok.org, bantuan dana hibah itu telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 465 Tahun 2013 tertanggal 26 Maret 2013.

Berikut rincian dana hibah dari Pemprov DKI yang dikeluarkan SKPD/UKPD:
1. Sekretariat DPRD Rp 2.500.000.000
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2.000.000.000
3. Satpol PP 23.000.000.000
4. Biro Tata Pemerintahan Rp 55.700.375.000
5. Dinas Kesehatan Rp 60.250.000.000
6. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 127.145.000.000
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 22.300.000.000
8. Dinas Sosial Rp 2.200.000.000
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB Rp 72.000.000.000
10. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 2.500.000.000
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 7.379.500.000
12. DPP Korpri Provinsi DKI Jakarta Rp 2.500.000.000
13. Dinas Pendidikan Rp 2.296.725.010.000
14. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 11.575.000.000
15. Biro Kesejahteraan Sosial Rp 2.115.000.000
16. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Rp 49.268.480.000
17. Biro Hukum Rp 2.100.000.000
18. Dinas Kelautan dan Pertanian Rp 900.000.000
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Rp 2.350.000.000
20. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 850.338.000
21. Biro Umum Rp 13.166.520.000

Total Rp 3.621.272.885.000

 

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Sampai Dengan Maret 2013, DKI Hibahkan Rp 3,6 Triliun

    saco-indonesia.com,

    ingatkah dulu kamu yang pertama
    mencium keningku tanpa bertanya
    mukaku terlihat merah memudar
    senyap tak berkata

    seperti bunga yang kamu tanamkan
    memekar di hati yang ku rasakan
    memang hal pertama yang ku rasakan
    ku malu rasanya

    reff:
    cukup tak lagi, cukup tak lagi cinta
    ku rasa cukup untuk sekarang
    ku takut terlalu cepat

    ingatkah dulu kamu yang pertama
    mencium bibirku dan trus bertanya
    mengapa mataku mulai terpejam
    terbuai karenanya

    ku tak percaya kau yang pertama
    semua seperti mimpi

    repeat reff

    reff2:
    cukup tak lagi, cukup tak lagi cinta
    ku rasa cukup untuk sekarang
    ku takut terbuai semua

    repeat reff, reff2
    repeat reff

    tlah cukup ku rasa [3x]


    Editor : Dian Sukmawati

 

GEISHA CUKUP TAK LAGI

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87
biaya paket umrah februari di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh juni bekasi utara
biaya paket berangkat umroh april di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umroh maret di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pekayon jakarta
biaya paket umroh februari di Rambutan jakarta
harga umroh mei bekasi utara
paket promo berangkat umrah desember di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh februari di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
harga paket umrah februari bogor
harga umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun tangerang
harga berangkat umroh maret di Kayu Putih jakarta
paket umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah maret di Kalisari jakarta
paket umrah februari di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah april di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umrah februari bekasi timur
harga paket umroh januari di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh februari di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umrah januari di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipinang jakarta
biaya umroh april di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh maret di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
promo umroh akhir tahun di Bidaracina jakarta
harga paket umroh mei bekasi timur
paket promo umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
harga umrah juni di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh maret di Kayu Manis jakarta
paket umroh juni di Cipayung jakarta
biaya paket umroh april di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah juni di Kampung Tengah jakarta
harga umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga berangkat umroh januari di Kramat Jati jakarta
harga umrah awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah januari di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh awal tahun umrohdepag.com
harga umroh april di Jati jakarta
harga umroh januari di Klender jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
biaya umrah juni umrohdepag.com
harga paket umroh ramadhan di Kampung Melayu jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya umrah akhir tahun di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh februari di Pondok Kopi jakarta
paket umrah juni di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket berangkat umroh april depok
biaya paket berangkat umroh januari di Pulogebang jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kebon Pala jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umroh maret di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umroh februari di Matraman jakarta
biaya paket umrah awal tahun bogor
biaya paket umroh ramadhan di Dukuh jakarta
biaya berangkat umrah februari di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umroh maret di Kebon Manggis jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umrah april di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umrah april umrohdepag.com
biaya umrah mei di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh maret di Penggilingan jakarta
paket umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo umroh akhir tahun bekasi utara
harga berangkat umroh maret di Pondok Bambu jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Rawa Terate jakarta
paket umroh maret di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah mei di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga umrah maret di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umrah akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
paket promo umroh mei bekasi timur
biaya paket umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Cawang jakarta
harga paket umrah juni di Cipinang jakarta