PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Anggota DPR Komisi VII Tri Yulianto pagi ini telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Tri datang untuk dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait ESDM.

Tri yang datang dengan mengenakan safari abu-abu itu tidak berkomentar apapun terkait dalam pemeriksaannya. Sahabat Anas Urbaningrum itu juga langsung masuk ke dalam gedung.

Rencananya Tri juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. "Dia juga diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Selasa (28/1).

Selain Tri, penyidik juga telah memanggil mantan tenaga ahli anggota DPR Iryanto Muchyi. Sebelumnya, Tri juga pernah diperiksa oleh KPK di rumah sakit. Tri juga merupakan saksi penting lantaran disebut orang yang telah menerima uang dari Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas.

Dalam BAP tersangka Deviardi, Wakil ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoeghana disebut telah bertemu Rudi Rubiandini, yang saat itu menjadi Kepala SKK Migas, untuk meminta uang tunjangan hari raya.

Rudi pun kemudian memberi uang untuk Sutan dan anggota Komisi VII DPR diserahkan melalui Tri Yulianto. Kemudian, berdasarkan Informasi dihimpun, duit dari Tri kemudian dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII di sebuah restoran di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Selatan.


Editor : Dian Sukmawati

KPK KEMBALI PERIKSA TRI YULIANTO

saco-indonesia.com, Warga Perumahan Dewata Permai, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, telah dikejutkan dengan temuan ular sanca sepanjang 2,7 meter tak jauh dari permukiman mereka.
 
Hewan berbisa itu telah ditemukan tersangkut pancing yang sengaja dipasang warga lantaran sebelumnya telah menduga hewan tersebut berkeliaran di saluran irigasi di depan perumahan.
 
"Sehari sebelumnya, waktu mencari ayam piaraan saya, di sekitar lokasi, kok terdengar ada bunyi dan gerakan hewan seperti biawak bergerak cepat di saluran irigasi, " kata Budiono, warga perumahan, Selasa (4/2/2014).
 
Lantaran penasaran, dia langsung mencari ke mana hewan tersebut lari namun tidak kunjung ditemukan. Karena telah meyakini ada hewan berbahaya di sekitar tempat tinggal, sehingga Budiono telah memutuskan menangkapnya. Apalagi, anak-anak kerap bermain di sekitar lokasi untuk sekedar mencari ikan dan aktivitas lainnya.
 
Dipasanglah pancing di sekitar saluran air yang cukup jernih dengan dua mata pancing.

"Saya umpankan daging ayam, ketika saya cek lagi ke lokasi, ternyata hewan itu ular yang cukup panjang yang tersangkut pancing," imbuh pria asal Mojokerto, Jawa Timur itu.
 
Akhirnya, warga beramai-ramai untuk menangkap ular sanca atau phyton dengan warna warni hitam kecoklatan, abu-abu dengan bintik putih yang masih hidup. Setelah dengan susah payah mengeluarkan mata pancing yang menancap di leher ular, binatang melata itu kemudian diamankan dimasukkan karung. Binatang bersisik itu setelah diukur panjangnya mencapai 2,7 meter dan beratnya sekira 4,2 kilogram.
 
Temuan ular itu karuan telah menjadi tontonan warga perumahan terlebih anak-anak yang terlihat penasaran dengan hewan berbahaya itu. Setelah dipastikan aman, tak sedikit anak-anak tertarik sekedar memegang, mengelus tubuh ular tersebut. "Kalau tidak ditangkap, sangat membahayakan, apalagi anak-anak sering bermain di lokasi," jelasnya.
 
Untuk sementara, ular yang sudah terluka parah terkena pancing telah diamankankan oleh warga. Apakah nantinya akan dipelihara atau dijual, kata Budiono masih akan melihat perkembangan.


Editor : Dian Sukmawati

WARGA DI BALI TELAH DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN ULAR SANCA 2,7 METER

REPUBLIKA.CO.ID, Museum Media Madinah menyimpan sejumlah maket sejarah Nabi Muhammad SAW. Museum ini pun dapat membuat pengunjung membayangkan bagaimana sejarah saat Rasulullah berdakwah.

Antara yang mengunjungi museum, Sabtu, melihat sejumlah maket ditampilkan seperti tiga maket Masjid Nabawi dari bentuk awal, perubahan bentuk saat ada perintah mengubah kiblat, dan bentuk perluasan masjid pada masa Rasulullah.

Maket situasi perang juga ditampilkan seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dibandingkan dengan masa Nabi, situasi di bukit Uhud sudah banyak berubah. Pun parit yang digali saat Perang Khandaq sudah tidak ada. Melihat maket itu pun dapat membuat pikiran melayang ke masa itu.

Pengunjung juga diajak untuk menyaksikan tayangan film pembangunan Masjid Nabawi pada jaman Rasulullah yang dinarasikan Muhamad Muslim bin Hasan Bisri asal Cirebon, Jawa Barat.

Ia menjelaskan, awalnya di mesjid seluas 30 x 35 meter itu hanya sebagian yang diberi atap pelepah kurma yaitu pada seperempat bagian belakang mesjid yang disebut sufa.

Sufa adalah tempat musafir dan anak yatim berteduh. Saat malam hari, biasanya Rasulullah mengajak mereka makan malam bersama di rumahnya yang terletak di sebelah kiri depan masjid.

Pada bulan-16 setelah hijrah, masjid sederhana itu mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsha ke Ka,bah di Makkah sehingga ada perubahan pintu dan bagian depan.

Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, bagian depan mesjid diberi atap dari tanah liat dengan tinggi sekitar tiga meter karena untuk mencegah air hujan masuk.

Setahun kemudian, setelah Perang Khaibar, masjid diperluas karena jumlah umat Islam sudah semakin banyak. Masjid diperluas di bagian utara dan barat sehingga ukurannya menjadi 50 x 45 meter.

Di museum juga terdapat sejumlah peralatan penyiaran jaman dulu seperti kamera dan proyektor sehingga ada nama media yang menempel pada kata museum. Benda lain yang ditampilkan yakni maket sejumlah masjid bersejarah, sejumlah batu dari berbagai daerah di Madinah, maket Raudhah dan makam nabi, serta tiruan baju perang saat masa Rasulullah.

Sayangnya masih banyak maket yang tidak tampil mungkin karena keterbatasan areal museum seperti Perang Badar, Gua Hira, dan kondisi pemukiman Madinah sejak awal hijrah sampai meninggalnya Rasulullah.

Ruang museum juga sebagian sudah menjadi toko cenderamata yang menjual video kisah perjuangan Islam, Alquran mini, hiasan dinding, hiasan kaca, dan kurma Madinah.

Jamaah haji Indonesia gelombang dua yang akan berkunjung ke Madinah untuk beribadah shalat arbain, bisa memanfaatkan waktu luang mengunjungi museum yang hanya berjarak 1,5 kilometer sebelah timur Mesjid Nabawi. Tiket masuk saat musim haji didiskon 50 persen menjadi hanya 5 riyal atau sekitar Rp15.500 per orang.

Sumber : http://www.gemashafamarwa.com

Baca Artikel Lainnya : INVESTASI KANAN, UMRAH

SEJARAH NABI DI MUSEUM MEDIA MADINAH

saco-indonesia.com, Korupsi benar-benar sudah telah menjadi penyakit akut di Indonesia. Tak peduli dana untuk orang yang tertimpa musibah, jika ada celah uang negara juga akan dijadikan bancakan.

Paling ironis adalah uang untuk urusan orang mati saja telah disikat. Kasus dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung, kini juga tengah diselidiki.

Kejari Kota Bandarlampung juga sudah tiga pekan lalu telah melakukan penyelidikan. Dana tersebut telah digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.

Bau tak sedap telah mencuat karena muncul dugaan jika penyaluran dana itu tidak berjalan lurus. Kini, bukti yang berupa kwitansi para penerima dana sedang dikroscek.

"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu telah disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu telah menerima utuh atau memang ada potongannya," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro.

Korupsi untuk orang mati juga sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher juga terlibat dalam kasus suap pengurusan izin lahan Taman Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iyus yang juga merupakan politisi Demokrat ditangkap KPK lantaran telah menerima hadiah atau janji. Uang telah diberikan oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Diduga lahan seluas 100 hektare bakal dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal sudah diketahui lahan tersebut termasuk kawasan konservasi.

Saat proses persidangan berjalan Iyus meninggal dunia karena menderita kanker liver dan stroke otak kiri. Dengan begitu kasus tersebut gugur.

Jika saja untuk urusan orang mati masih telah menjadi santapan empuk para penjahat kerah putih, gimana untuk urusan orang hidup. Sepertinya juga sudah seharusnya hukuman mati bagi para koruptor segera diberlakukan.


Editor : Dian Sukmawati

URUSAN MATI PUN JADI LADANG KORUPSI

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong, menggunakan kode "apel Amerika" dan "barang Singapura" ketika membicarakan rencana penyerahan uang kepada terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Deviardi.

Deviardi alias Ardi merupakan pelatih golf mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Ia juga berperan sekaligus sebagai perantara penyerahan uang dari Widodo untuk Rudi. Kode itu sebagai kata ganti mata uang yang akan diserahkan Widodo.

Kode-kode itu terungkap dari rekaman telepon antara Widodo dan Deviardi pada 23 Juli pukul 16.27. Jaksa Riyono menjelaskan, Widodo menghubungi Deviardi untuk membicarakan jenis mata uang dan cara penyerahan uang untuk Rudi.

"Dalam kesempatan itu, terdakwa (Deviardi) mengatakan antara lain, 'berarti 7 kilo nanti saja, ya'," ujar jaksa saat membacakan dakwaan Deviardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Widodo pun menjawab, "Satu orang ada limitnya besok suruh orang usahain bawa 1, sisanya pengen dalam bentuk sama atau barang Indonesia atau barang Singapore, kita lebihin kalau memang dia oke, atau memang harus apel Amerika."

Deviardi lalu menanggapi, "Barang Singapore enggak apa-apalah, boleh lebihin," kata Deviardi kepada Widodo seperti dalam dakwaan.

Setelah percakapan itu, akhirnya Widodo menyerahkan uang kepada Deviardi secara bertahap senilai 700.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura. Uang 700.000 dollar AS diserahkan Widodo melalui Komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya.

Uang itu di antaranya agar Rudi menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas kondensat Senipah bagian negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya. Rudi juga diharapkan menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix bagian negara untuk Fossus Energy Ltd periode Februari-Juli 2013.

Selain itu, mereka meminta Rudi menggabungkan lelang terbatas minyak mentah Minas/SLC bagian negara dan kondensat Senipah periode Agustus 2013, serta menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas minyak mentah Minas dengan kondensat Senipah.

Sumber : kompas.com

Editor : Maulana Lee

Masalah Suap SKK Migas Gunakan Kode "Apel Amerika" dan "Barang Singapura"

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson
harga paket umroh maret di Pulogebang jakarta
harga berangkat umroh april di Bali Mester jakarta
biaya umrah juni bekasi utara
promo berangkat umroh juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya umrah ramadhan tangerang
biaya paket berangkat umroh maret di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cibubur jakarta
biaya berangkat umrah desember di Lubang Buaya jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
harga umrah maret di Rawa Terate jakarta
paket umrah januari di Rawa Terate jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cililitan jakarta
promo umroh januari di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Lubang Buaya jakarta
promo umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh maret di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Batuampar jakarta
harga umroh februari tangerang
promo umroh juni di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umroh februari di Matraman jakarta
paket umroh desember di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kalisari jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umroh januari di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh mei di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah februari di Cilangkap jakarta
harga umrah mei di Jatinegara jakarta
promo umrah april di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh maret di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umrah april di Munjul jakarta
harga umroh mei di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah juni bogor
biaya paket umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
promo umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
harga berangkat umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
harga umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
biaya paket umrah desember di Cipinang jakarta
paket umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Kalisari jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh maret bogor
harga paket umrah awal tahun bekasi timur
paket umrah april di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
promo umroh ramadhan di Dukuh jakarta
harga umroh mei di Cipayung jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
biaya umroh februari di Kampung Melayu jakarta
promo berangkat umrah desember bekasi selatan
harga paket berangkat umrah juni di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umrah april di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
harga umroh januari di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umroh juni bekasi barat
promo umrah maret di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
biaya berangkat umroh februari bekasi utara
biaya paket berangkat umroh juni di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Klender jakarta
biaya umroh juni di Bali Mester jakarta
biaya umrah april depok
biaya berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umroh maret bekasi timur
paket promo berangkat umrah februari di Kampung Tengah jakarta
harga umrah april di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umrah februari di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah april di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah januari di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umroh februari di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
paket umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah mei bekasi timur
paket promo berangkat umroh mei di Cawang jakarta
biaya paket umrah april di Malaka Sari jakarta
paket promo umroh januari di Bali Mester jakarta
biaya umroh desember di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umroh februari bekasi timur
harga berangkat umrah mei di Cibubur jakarta