PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Paket Umroh 2015

Biro Travel Umroh Jakarta Melayani Biaya Harga Paket Umroh Murah Promo Hemat dan Plus Turki Desember 2015 - Januari | Februari | Maret | April 2016. Paket Umroh 2015

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, John Chen sebagai CEO BlackBerry memang telah memiliki keinginan untuk dapat mengembalikan masa kejayaan perusahaan yang telah ditukanginya di kancah produsen teknologi dunia.

Dalam sebuah wawancara dengan Fact Company (2/2), Chen telah mengungkapkan bahwa inilah waktu yang tepat untuk dapat membangun perusahaan. "Untuk kepentingan semua konstituen kami," ujarnya.

John Chen telah mengungkapkan bakal mulai untuk memasarkan smartphone baru ditahun ini.

Banyak orang yang telah mengatakan bahwa BlackBerry akan semakin terpuruk jika memproduksi perangkat hing-end, sebab pandangan masyarakat dunia pada perusahaan Kanada tersebut sudah 'miring'.

Namun Chen telah membantah. Dia juga mengatakan bahwa smartphone high-end masih akan menjadi kartu penting di dunia teknologi. Menurutnya, ada 6 perangkat baru yang akan ditelurkan di tahun ini . Diharapkan ada dua smartphone andalan di dalamnya, sementara sisanya akan bergerak di pasar mid-end yang ditangani oleh Foxconn.

Chen secara implisit juga mengatakan bahwa BlackBerry masih mempunyai banyak rencana, inovasi dan produk baru yang siap digeber, namun dia juga masih menyembunyikan apa produk dan inovasi yang dimaksudkan.

Sekarang ini, BlackBerry masih kalah jauh dari pemuncak ekosistem mobile OS yaitu Android. Beberapa hari lalu juga muncul berita bahwa Nokia yang selama ini telah membuat produk berbasis Windows Phone ternyata juga mempunyai perangkat lain yang menggunakan Android.

Memang terlalu naif apabila langsung menuduh bahwa BlackBerry akan hancur, namun menurut analisis beberapa pakar, tidak ada salahnya BlackBerry mencoba untuk membuat produk menggunakan Android agar dapat menyelamatkan 'kesehatan' mereka.


Editor : Dian Sukmawati

INI ADALAH WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBANGUN BLACKBERRY

JAKARTA, Saco- Indoensia.com — Para pedagang kaki lima di Pasar Minggu untuk sementara tetap diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kelonggaran ini diberikan karena belum ada lokasi binaan untuk menampung semua PKL.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Rustam Effendi mengatakan, jumlah PKL di ruas Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, itu mencapai ribuan orang. "Kalau dari pagi hingga sore ada sekitar 500 PKL, sementara kalau dari malam hingga pagi jumlah PKL yang berdagang di bahu jalan dan trotoar bertambah empat kali lipat," ujar Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Rustam Effendi, Senin (3/6/2013).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki lokasi baru untuk menampung semua pedagang tersebut. Oleh karena itu, Rustam mengatakan bahwa para pedagang masih diberi kesempatan untuk berjualan mulai dari pukul 20.00 hingga pukul 05.00 WIB. Adapun mulai pukul 05.00 hingga pukul 20.00 WIB, petugas dari Dinas Perhubungan DKI dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penjagaan agar pedagang tidak berjualan hingga ke jalan raya.

"Kita akan lakukan penjagaan dilakukan dari pukul 05.00 sampai 20.00 agar 500 pedagang tetap berada di lokasi binaan dan tidak keluar ke jalan lagi," kata Rustam.

Sekitar 750 aparat gabungan dari Dishub DKI Jakarta, Satpol PP, kepolisian, Dinas Kebersihan DKI, serta PD Pasar Jaya melakukan penertiban terhadap PKL yang biasa berjualan di Jalan Raya Ragunan, Senin pagi. Sekitar 500 lapak ditertibkan dalam proses penertiban tersebut. Selain penertiban PKL, dilakukan pula penataan alur lalu lintas untuk trayek angkutan umum menuju ke terminal untuk mengurai kemacetan di Pasar Minggu.

 

Sumber : Tribunnews/Kompas.com

Editor :Liwon Maulana

Belum Ada Tempat Pengganti, PKL Masih Boleh Berjualan di Pasar Minggu

saco-indonesia.com, Waterproofing atau Water-resistant telah menggambarkan objek yang tidak dapat terpengaruh oleh air atau tahan terhadap peresapan / masuknya air, atau bisa juga objek yang dapat terlindungi oleh material yang tahan atau dapat menghalangi masuknya air. Material tersebut biasanya telah digunakan di lingkungan basah atau berada dibawah tekanan air.
 
Dibidang kontruksi, Waterproofing telah digunakan di bangunan seperti di basement, dak beton, gutter , tempat-tempat lembab, toilet, dan lain lain . Sebuah gedung atau struktur bangunan telah membutuhkan waterproofing karena beton tidak bisa tahan air atau berfungsi waterproof dengan sendirinya.

Sistem waterproofing konvensional yang sering digunakan adalah tipe membran, yang telah mengandalkan aplikasi satu atau lebih lapisan membran ( dengan berbagai tipe seperti bitumen, silicate, pvs, epdm, dan lain lain ) yang telah berfungsi sebagai pembatas antara air dengan struktur bangunan, mengahalangi masuknya air. Bagaimanapun, system membran tergantung dari aplikasi yang sempurna karena terbilang rumit. Jika terjadi kesalahan dalam pemasangan atau perlekatan dapat menyebabkan kebocoran.

Setelah lebih dari dua dekade, industri konstruksi telah mempunyai teknologi yang lebih maju dibidang material waterproofing, yaitu INTEGRAL WATERPROOFING SYSTEM. Sistem integral bekerja didalam matriks beton, tidak membentuk lapisan tetapi membuat bongkahan beton itu sendiri waterproof.


Editor : Dian Sukmawati

FUNGSI DARI WATERPROOFING

saco-indonesia.com, “Wahai muridku, tahukah engaku apa yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang ? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal tersebut, karena itu kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu.

Begitu juga dengan kehidupan, saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau harus melangkah mundur sedikit lebih banyak agar kita mampu mengatasi segala kemungkinan yang ada dan meloncat lebih tinggi.

Saat kau mengalami suatu kemunduran dalam hidupmu, entah itu kegagalan, jatuh, dikhianati, mungkin itulah langkah mundurmu agar dapat melompat lebih tinggi dan meraih setiap kesuksesanmu.

Mundur Untuk Melompat Lebih Tinggi

Saco-Indonesia.com - Penderita kanker di negara ini mendapat beban vonis dua kali. Selain usia dipastikan berakhir oleh dokter saat stadium mencapai tahap lanjut, vonis kedua adalah mahalnya ongkos harus dikeluarkan untuk obatnya.

Ambil contoh harga sorafenib, zat kimia penting bagi penderita kanker hati atau ginjal supaya perkembangan sel jahat berkurang. Seorang pasien butuh hingga Rp 50-an juta menebus obat itu buat konsumsi rutin sebulan.

Itu di luar biaya kemoterapi Rp 2-6 juta sekali sesi. Tak salah bila Yayasan Kanker Indonesia melansir kira-kira satu penderita butuh biaya Rp 102 juta per bulan untuk mempertahankan hidupnya.

Komponen obat jadi salah satu paling membebani. Hal itu dibenarkan oleh Marius Widjajarta, dokter masuk tim perumus harga obat Kementerian Kesehatan. "Obat riset itu mencakup 20 persen dari yang beredar di pasaran. Rata-rata memang untuk penyakit-penyakit berat, kanker, HIV, flu burung, dan semacamnya. Harganya mahal karena ada paten yang harus dibayarkan pada perusahaan sebagai penemunya," ujarnya kepada merdeka.com awal bulan ini.

Akan tetapi kondisi ini bukannya tanpa jalan keluar. Khususnya supaya harga obat lebih terjangkau bagi penderita penyakit kronis. Akar dari mahalnya obat paten adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Ini beleid perlindungan hak paten produsen obat hasil riset wajib dipatuhi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu disampaikan pengamat isu kesehatan dari lembaga swadaya Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti. Dia meyakini beban ongkos paten menjerat itu masih bisa dilobi pemerintah.

Itu berkaca pada artikel nomor 31 dari ketentuan WTO mengenai TRIPS. "Setiap anggota bebas menggunakan metode sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan terdapat dalam perjanjian sesuai ketentuan hukum mereka miliki."

"Artinya suatu negara dibolehkan memproduksi atau mengimpor obat dari pihak ketiga, tidak harus dari pemegang paten, jika ada suatu situasi-situasi yang dianggap darurat," ujar Rachmi. "Sehingga harganya bisa jadi lebih murah."

Pemerintah bukannya tidak mengetahui celah hukum itu. Terbukti pada Oktober 2012, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengesampingkan paten dari tujuh obat HIV/AIDS dan hepatitis C dimiliki oleh Merck & Co, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Abbott, dan Gilead.

Dampaknya segera dirasakan pasien karena harga obat paten langsung menjadi lebih murah. Contohnya beban belanja lopinavir dan ritonavir dibutuhkan penderita HIV memperpanjang hidupnya menjadi tak sampai Rp 100 ribu buat kebutuhan sebulan.

Rachmi menyatakan pemerintah bisa mengupayakan harga obat paten lain diturunkan meniru kebijakan buat penderita HIV. "Penyakit kanker atau jantung, sebenarnya hampir 70 persen dari penyebab kematian di negara kita, butuh kebijakan serupa," tuturnya.

Apalagi negara di kawasan sudah menjalankan negosiasi TRIPS. Ambil contoh Thailand pada 2008 menerbitkan lisensi mengabaikan paten buat beberapa jenis obat kanker. Hasilnya, harga docetaxel dan letrozol turun 24 kali lipat dari harga normal. Negeri Gajah Putih ini juga mengabaikan paten buat clopidogrel biasa dikonsumsi penderita kanker paru sehingga harganya turun 91 persen dari pasaran.

India lebih agresif lagi mengabaikan paten. Data Organisasi kemanusiaan medis internasional Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas (MSF) menunjukkan negara itu mengabaikan paten atas sorafenib. Obat kanker itu dari awalnya seharga hampir Rp 50 juta, turun drastis menjadi hanya Rp 1,7 jutaan.

Negeri Sungai Gangga, melalui Mahkamah Agung , memaksa perusahaan obat Bayer asal Jerman pada 2012 melepas hak eksklusif paten atas bermacam obat kanker.

"Thailand dan India nyatanya berani, ini perkara kemauan politik saja," kata Rachmi menegaskan.

Masalahnya, pemerintah akhir tahun lalu justru memperlemah daya saing industri farmasi lokal melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor farmasi. Perusahaan luar tadinya hanya boleh menguasai 75 persen saham, kini diperbesar jatahnya menjadi 85 persen.

Situasi ini akan membuat mereka semakin dominan dibanding pabrik obat lokal. Sebab, 24 perusahaan asing beroperasi di Indonesia menguasai 80 persen pasar obat paten.

Rachmi mengingatkan kesuksesan India dan Thailand disokong oleh kesiapan farmasi lokalnya memproduksi obat tersebut. Artinya, tanpa ada industri dalam negeri kuat, pengabaian TRIPS jadi percuma. "Kalau asing semakin diperlonggar masuk ke Indonesia, dia harus diwajibkan kerja sama transfer teknologi dengan BUMN farmasi," usulnya.

Marius punya gagasan lain lagi. Dia melihat beberapa obat bermerek dikuasai farmasi asing patennya sudah kadaluarsa. Artinya, status mereka hanyalah generik bermerek. Obat-obat semacam itu, misalnya Topamax, dibutuhkan penderita epilepsi, wajib dikontrol Kementerian Kesehatan.

Dia mengaku punya data generik bermerek adalah satu satu sektor harganya gila-gilaan tanpa pernah dikontrol. "Obat merek itu harganya dilepas begitu saja. Data saya ada yang 40-60 kali lipat dari harga generiknya," kata Marius.

Ini juga perkara kemauan politik. Kenyataannya, Marius melihat data harga obat dipasok industri untuk program pemerintah dilepas hanya 3-4 kali dari biaya produksi. "Mekanisme pengendalian harga jual harus dibuat," kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ini.

Editor : Maulana Lee

Sumber : Merdeka.com

Turunnya Harga obat terserah kemauan politik

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force
promo berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
biaya umrah april di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
paket umroh mei di Setu jakarta
harga berangkat umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umrah februari di Klender jakarta
harga berangkat umroh februari di Makasar jakarta
paket promo umrah april di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh mei bekasi barat
harga paket umrah mei di Munjul jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umrah februari di Cawang jakarta
promo umrah maret di Susukan jakarta
paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
paket umrah ramadhan di Cakung Barat jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh juni di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pondok Kopi jakarta
paket umrah juni umrohdepag.com
promo berangkat umrah ramadhan bekasi timur
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Makasar jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh mei di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Susukan jakarta
harga berangkat umrah awal tahun bogor
paket umrah awal tahun di Cakung jakarta
paket promo umrah januari di Kampung Baru jakarta
promo umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh januari di Kayu Manis jakarta
biaya umrah akhir tahun di Susukan jakarta
biaya paket umrah maret di Munjul jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umrah maret di Cakung jakarta
promo umroh desember di Cakung Barat jakarta
harga paket umroh juni di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
biaya paket umroh mei di Cipayung jakarta
biaya umrah juni di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umroh april di Kramat Jati jakarta
promo umrah mei di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh desember di Klender jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
paket promo umrah mei di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
harga paket umroh awal tahun di Munjul jakarta
harga berangkat umroh maret di Penggilingan jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umroh april di Balekambang jakarta
biaya paket umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah april di Pekayon jakarta
harga umrah februari di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh desember di Pulogebang jakarta
paket promo umroh mei di Pondok Kopi jakarta
paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Makasar jakarta
harga berangkat umrah februari di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah mei di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kalisari jakarta
harga paket umrah april di Pondok Kopi jakarta
promo umroh desember di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya umroh desember di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh april di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pekayon jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
promo umroh juni di Rambutan jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Cilangkap jakarta
harga paket umrah maret di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan bekasi utara
promo umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah desember bogor
biaya berangkat umroh akhir tahun di Klender jakarta
promo berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
paket umroh januari di Setu jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rambutan jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi selatan
harga berangkat umrah januari di Pekayon jakarta