PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Saco- Indonesia.com - Sekitar 6.000 orang bukan perokok didiagnosis kanker paru setiap tahunnya. Sebagian besar adalah kaum wanita dan wanita Asia beresiko paling tinggi.

Meski kemungkinan seorang bukan perokok untuk terkena kanker paru lebih kecil dibanding perokok, tetapi data di Inggris menunjukkan 41.500 kasus baru kanker payudara ditemukan setiap tahunnya. Sekitar 14 persen, atau 6.000 kasus tidak terkait dengan kebiasaan merokok.

Kebanyakan pasien kanker paru yang bukan perokok adalah kaum wanita. "Secara anekdoktal, kami melihat makin banyak pasien wanita yang tak pernah merokok tapi terdiagnosis kanker paru, dibandingkan dengan 10 tahun lalu," kata Dr.Michael Beckles, konsultan respiratori dari Royal Free Hospital.

Apa yang menyebabkan kondisi tersebut belum sepenuhnya diketahui. Tetapi para ilmuwan menduga ada kaitannya dengan faktor genetik yang dikombinasikan dengan paparan zat-zat pemicu kanker, misalnya asbestos, gas radon, bahan pelarut, asap buangan mesin diesel, hingga asap rokok orang lain.

Faktor risiko lain adalah terapi radiasi ke dada untuk penyakit lain seperti kanker payudara atau limfoma. Bisa juga dari luka paru-paru yang berasal dari kondisi medis sebelumnya.

Menurut Deputi British Lung Foundation, Stephen Spiro, kanker paru-paru selalu dihubungkan dengan merokok. Padahal sebelum kebiasaan merokok menyebar pada awal abad 20, penyakit ini kerap menimpa wanita bukan perokok.

Orang yang tidak merokok biasanya menderita adenokarsinoma atau sel kanker paru tidak kecil. Kondisi ini terjadi di kelenjar yang memproduksi lendir pada jalan masuk udara ke paru-paru.

Mereka yang tekena kanker adenokarsinoma ini juga mengalami kesalahan gentik pada protein di permukaan sel yang memicu pertumbuhan sel.

Kabar baiknya adalah pasien yang terdiagnosis jenis kanker paru tersebut bisa mendapatkan manfaat positif dari obat-obatan kanker terbaru, misalnya gefitinib. Obat ini memperlambat keganasan penyakit tanpa adanya efek samping seperti kemoterapi.

Sementara itu, beberapa penelitian masih berlangsung untuk mengenali apa penyebab kanker paru pada bukan perokok. Tetapi mencari dana untuk penelitian ini juga tak mudah karena kanker paru sering dianggap sebagai penyakit yang dicari sendiri oleh perokok.

Diagnosa dini memang berperan besar dalam kesembuhan kanker, tetapi dalam kasus penyakit paru ini bukan hal yang mudah.

"Masalahnya paru tidak memiliki ambang sakit sehingga tak akan memberi peringatan jika ada sesuatu yang salah. Tidak ada gejala kanker paru yang spesifik dan sulit menentukan apakah batuk atau sesak napas yang diderita karena kanker atau bukan," kata Spiro.

Ia menambahkan, yang memprihatinkan adalah saat batuk membandel tak kunjung sembuh, penyakitnya mungkin sudah ganas. "Pada 70 persen pasien yang berobat ke dokter, penyakitnya sudah berkembang serius," katanya.

Pemeriksaan standar seperti rontgen paru pun terkadang tak mampu menemukan sel-sel kanker. "Rontgen paru punya kelemahan karena dua dimensi. Sehingga ada area tertentu, misalnya di belakang jantung, yang tak terlihat," katanya.

Meski begitu pemeriksaan pendukung dengan CT-scan biasanya cukup membantu. Karena itu sebaiknya lakukan pemeriksaan jika batuk tidak sembuh lebih dari tiga minggu atau ada penurunan berat badan tanpa sebab.

 

Editor : Liwon Maulana
Mengapa Bukan Perokok Bisa Kena Kanker Paru?

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Wah Bapak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkejut ketika transjakarta yang ditumpanginya masuk ke dalam tol. Jokowi mengira seluruh transjakarta yang beroperasi di Jakarta melintas sesuai jalurnya.

Jokowi naik transjakarta setelah meresmikan peluncuran 30 bus baru transjakarta di Selter Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (30/1/2014) siang. Selepas dari Selter Pinang Ranti, bus masuk ke Tol Dalam Kota. Jokowi yang duduk di kabin transjakarta bagian belakang tampak terkejut dan sempat ragu apakah rute ini benar atau tidak.

"Loh, loh, kok masuk tol ini ya?" tanya Jokowi kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

"Iya Pak, memang masuk. Nanti keluar di Tol Cawang, lewat Gatot Subroto, langsung terus ke Pluit," jawab Pristono.

"Oo, baru tau saya, bener loh. Ya, saya yang koridor ini memang baru naik kali ini saja sih," ujar Jokowi.

Perjalanan rombongan Jokowi tersebut pun berakhir di Selter Pancoran. Dari situ, rombongan melanjutkan perjalanan dengan bus kota terintegrasi busway atau BKTB (bus sedang) ke salah satu rumah makan di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI mendatangkan 310 bus baru transjakarta pada 2014 ini. Dari jumlah itu, telah datang 90 bus (termasuk yang diluncurkan Kamis siang ini). Sementara sisa bus lain akan berlanjut hingga akhir Februari 2014 mendatang.

Sebanyak 30 bus pertama beroperasi di dua koridor, yakni Koridor II ekspres Pulogadung-Senayan dan Koridor III, yakni ekspres Kalideres-Harmoni-Bundaran Senayan. Sementara 30 bus selanjutnya beroperasi di Koridor 8 ekspres Ancol-PGC dan Koridor 3 Lebak Bulus-Harmoni. Adapun 30 bus ini hanya beroperasi di Koridor 9, yakni Pinang Ranti-Pluit.

Sumber:kompas.com

Editor : Maulana Lee

Naik Transjakarta Lewat Tol Dalam Kota, Jokowi Kaget

saco-indonesia.com, Berdasarkan hasil telaah dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby telah mendapat pembebasan bersyarat.

Direktur Eksekutif LKPM (Lembaga Kajian Politik Univ.Prov.Dr. Moestopo), Didik Triana juga mengatakan partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, akan terkena "getah" dari sikap pemerintah.

"Masyarakat kita bisa melihat sikap yang tidak tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut tentu saja akan dapat berpengaruh terhadap simpati publik terhadap Partai Demokrat pada pemilu 2014," kata Didik, Senin (10/2/2014).

Dia juga telah menilai sikap pemerintah yang tidak komit terhadap pemberantasan narkoba di indonesia. Hal tersebut jauh dari harapan Indonesia bebas dari narkoba. Pembebasan Corby telah terkesan bahwa pemerintah telah memberi sinyal aman bagi bandar narkoba internasional, untuk dapat membuka pasar di Indonesia.

"Sebagai kepala negara, SBY haruslah bersikap komit, apalagi masalah narkoba bisa dibilang permasalahan yang sangat serius. Bisa kita lihat dari jumlah peredarannya dan efek negatifnya yang dari tahun ke tahun jumlahnya sangat meningkat. Saya lihat tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk benar-benar memerangi narkoba," paparnya.

Pembebasan bersyarat untuk Corby telah dinilai akan mencoreng nama Indonesia di mata Internasional.

"Jelas sangat mempermalukan Indonesia di mata dunia, sudah jelas melalui inpresnya SBY sudah sangat tegas menyatakan keseriusannya dalam memerangi narkoba. Tapi pada kenyataanya hal itu berbanding terbalik dari kenyataan dan realitanya. Ibarat ucapan dan tindakan yang tidak sama.

Hal inilah yang saya maksud kasus pembebasan bersyarat corby sama saja mempermalukan negara," tutupnya.


Editor : Dian Sukmawati

PEMERINTAH BEBASKAN CORBY DEMOKRAT AKAN KENA 'GETAHNYA'

Sebuah fragmen bagian dari Malioboro dengan kisah yang cukup sudah lama sejak berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pasar ini juga telah menjadi sentra kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya telah mempunyai makna filosofis. Sebagai salah satu pilar Catur Tunggal yang terdiri dari Kraton, Alun-alun Utara, Masjid Agung dan Pasar Beringharjo sendiri.

Pasar Beringharjo yang kita kenal sekarang pada awalnya adalah hutan beringin, tiga tahun setelah Perjanjian Gianti, wilayah pasar ini juga telah menjadi tempat transaksi ekonomi bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya. Pembangunan Pasar Beringharjo secara permanen di mulai pada awal tahun 1920 silam yang telah ditandai dengan adanya bangunan yang sudah jadi pada tahun 1925. Asal mula nama Beringharjo telah diberikan oleh Sri Sultan HB IX yang artinya membawa kesejahteraan.

Pada saat ini, Pasar Beringharjo telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang besar untuk kawasan Malioboro. Bangunan bertingkat yang setiap lantanya diisi oleh berbagai macam komoditas perdagangan, mulai dari konveksi, akseoris, sembako dan rempah-rempah. Pasar Beringharjo juga sudah menjadi salah satu tujuan wisata belanja bagi wisatawan yang berkunjung di kota Yogya. Berbasiskan pasar tradisional serta berkolaborasi dengan gaya modern telah membuat pasar ini membawa banyak cerita bagi para pengunjung untuk kembali dan membawa teman-temannya berkunjung di sini lagi. Puncak kepadatan di Pasar Beringharjo biasanya terjadi di musim liburan dimana banyak wisatawan berbondong-bondong mengunjungi dengan berbagai macam kepentingan di sini dari belanja atau sekedar berjalan-jalan.

Pintu gerbang Pasar Beringharjo dari sini kita bisa menemukan banyak pedagang pecel dengan ciri khas kursi panjang kayu dan payung-payung besar sebagai atap pelindung dari hujan dan panas. Masuk ke pintu gerbang kita akan menemukan sebuah rancang bangun tangga yang telah membawa pengunjung menuju lantai paling atas. Lantai dasar dari ruangan ini juga merupakan lorong panjang yang telah menghubungkan dengan pasar Beringharjo di bagian timur, setiap sisi dari lorong ini dipenuhi dengan para penjual batik baik masih berbentuk kain ataupun pakaian jadi. Selain pakaian batik, los pasar bagian barat juga telah menawarkan baju surjan, blangkon, dan sarung tenun maupun batik. Sandal dan tas yang dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar tangga berjalan pasar bagian barat.

Pasar Beringharjo bisa dikatakan memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan jaman dengan ditandainya banyak perubahan dalam aktifitas masyarakat termasuk belanja. Berdiri diantara pusat perbelanjaan modern, pasar ini juga mampu bertahan dan memberikan sentuhan tradisional yang unik ketika bertransaksi antara pembeli dan penjual. Tawar menawar harga menjadi telah semacam bentuk komunikasi yang terjalin mulai dari cara menawar yang ringan hingga sistem tembak langsung.

 

TEMPAT WISATA PASAR BRINGHARJO

saco-indonesia.com, Kecelakaan yang telah menyebabkan seseorang meninggal dunia telah kembali terjadi di Jakarta. Kali ini, seorang pejalan kaki yang bernama Selly yang berusia (45) tahun tewas telah menjadi korban tabrak ladi di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat.

"Pejalan kaki telah menjadi korban tabrak lari di depan Kejayan Jalan Gajah Mada. Korban meninggal dunia Ibu Selly yang berusia (45) tahun dan dievakuasi ke RSCM," tulis akun Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya, Kamis (23/1) pada pukul 23.26 WIB malam.

Petugas TMC Polda yang tidak mau disebutkan namanya telah membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Menurut dia, kecelakaan tersebut terjadi saat korban menyeberang jalan.

"Kecelakaan itu benar terjadi. Informasi yang telah kami terima, korban ditabrak saat menyeberang jalan," kata pria tersebut.


Editor : Dian Sukmawati

SELLY TEWAS DI JALAN GAJAH MADA
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76
harga umroh desember di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh mei di Cibubur jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umroh desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Ciracas jakarta
paket umroh ramadhan tangerang
biaya umroh februari umrohdepag.com
promo berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga umrah awal tahun di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Bali Mester jakarta
harga umroh akhir tahun di Kebon Pala jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Batuampar jakarta
harga berangkat umroh april di Rawa Terate jakarta
promo berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pulogebang jakarta
biaya umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah desember di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Rawamangun jakarta
paket umroh juni bekasi barat
paket berangkat umroh ramadhan di Rambutan jakarta
promo umrah januari di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Jati jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Rawamangun jakarta
biaya umroh juni di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umrah april di Jati jakarta
promo umroh juni di Cakung jakarta
paket promo umrah juni di Pinang Ranti jakarta
paket umroh ramadhan di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan umrohdepag.com
paket berangkat umrah awal tahun di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun umrohdepag.com
paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
promo berangkat umrah februari di Bali Mester jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Matraman jakarta
harga umrah februari di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Jatinegara jakarta
harga umroh april di Pinang Ranti jakarta
harga paket umroh mei di Kampung Baru jakarta
biaya paket umroh maret di Dukuh jakarta
paket umroh april di Makasar jakarta
promo berangkat umroh maret di Jatinegara jakarta
harga paket umroh januari di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh maret di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umrah mei di Penggilingan jakarta
biaya paket umrah maret di Ciracas jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umroh mei di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah april di Munjul jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
paket promo umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
paket berangkat umroh maret di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
promo umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
promo umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah desember di Setu jakarta
biaya berangkat umroh desember di Ceger jakarta
paket berangkat umroh juni bogor
paket berangkat umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
paket umrah maret di Pisangan Baru jakarta
harga umroh april di Cibubur jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Ceger jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
harga umrah mei di Cakung Barat jakarta
harga paket umroh april bekasi selatan
paket umrah desember di Cilangkap jakarta
harga umrah juni bogor
biaya berangkat umrah februari bogor
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umroh desember di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umrah maret di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
paket umroh akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umrah januari di Jatinegara jakarta
harga umroh juni bekasi barat
biaya berangkat umrah april di Setu jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umroh januari di Pinang Ranti jakarta