PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan membenarkan adanya rencana kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke tiga negara. Namun, kunjungan itu terancam gagal karena keterbatasan anggaran.

"Sampai saat ini belum bisa kita laksanakan itu. Kenapa? Karena terbentur pada biayanya," ujar Ferrial kepada wartawan, Senin (3/6/2013).

Ferrial mengatakan, kunjungan kerja ke luar negri bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali referensi proyek pembangunan sejenis dengan proyek yang akan dikerjakan di Jakarta. Ferrial mencontohkan, saat proyek transjakarta pertama kali berjalan, ada tim dari Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD yang melakukan kunjungan kerja ke Bogota, Kolombia. Kala itu, Bogota dianggap jadi salah satu kota yang memiliki transportasi jenis bus terintegrasi secara baik bagi masyarakatnya.

"Dalam kasus ini, misalnya monorel. Kita mau tahu yang dibangun bagaimana, apa beban bagi masyarakat terhadap pembangunan monorel itu. Jadi, memang seharusnya dilakukan (studi banding) itu," ujarnya.

Rencana kunjungan kerja DPRD DKI itu bakal dilakukan di Belanda, Malaysia, dan China. Kunjungan tersebut bukan termasuk ke dalam kunjungan kerja ke lima sister city di tiga negara yang telah direncanakan dalam APBD DKI 2013. Adapun kunjungan kerja ke Belanda, Malaysia, dan China itu ternyata tidak dianggarkan dalam APBD DKI 2013. Padahal, sejak satu bulan lalu, pimpinan DPRD DKI telah berkirim surat ke tiap-tiap fraksi di DPRD untuk menunjuk anggotanya yang ikut dalam kunjungan kerja ke tiga negara tersebut.

Editor : Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Tidak Ada Dana, Studi Banding DPRD DKI Terancam Gagal

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Kepolisian Resor Lumajang dengan dibantu tim Densus 88 Anti Teror intensif menyelidiki tersangka FI terkait ledakan di Kantor PT Arifin Sidayu. Patut diduga FI menyimpan bom rakitan terkait dengan aksi teror.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Negara RI (Polri) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, Selasa (4/6/2013).

Menurut Boy, sejak terjadi ledakan bom rakitan di PT Arifin Sidayu, tersangka FI menyebut bahwa bom itu merupakan bom ikan. Namun, setelah tersangka diperiksa dan didalami, ada hal-hal yang tidak wajar dalam transaksi elektronik yang digunakan. Ketidakwajaran itu diduga terkait dengan rencana aksi teror.

Di samping itu, polisi juga menilai, material bom rakitan yang meledak di PT Arifin Sidayu mirip dengan bom rakitan dari jaringan pelaku teror selama ini. "Seluruh material dari ledakan bom di PT Arifin Sidayu masih dipelajari. Bahan material agak mirip dengan bahan peledak dari jaringan pelaku teror selama ini, " kata Boy.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Densus 88 Mendalami Ledakan di Lumajang

Anda sedang mencari rumah strategis di wilayah bekasi utara, dengan akses jalan yang mudah di tempuh .Di Jual Rumah Di Wilayah Bekasi Utara

Rumah yang kami tawarkan ini, berada di wilayah perumahan, dengan mempunyai fasilitas sebagai berikut :

1. Dekat Stasiun Bekasi

2. Dekat Sumarecon Bekasi

3. Jalan bisa di lalui dua mobil.( jalan lebar, sehingga bisa leluasa untuk lewat 2 mobil )

4. Dua kamar tidur

5. Satu Gudang

6. 1 mushola

7. Ada 2 kamar mandi.

8. Ada dak atas untuk jemur pakaian

Harga yang kami tawarkan sangatlah fantastis, dengan ukuran rumah yg sangat leluasa, serta akses jalan sangatlah mudah.

Untuk info lebih lengkap/jelas silahkan hubungi kami di

0812 8432 9553

0815 2775 1315

0818 0695 5207

CARI RUMAH DEKAT SUMARECON BEKASI

Semen juga merupakan jenis bahan bangunan material rumah yang paling sering digunakan, bahan bangunan material ini juga digunakan untuk dapat membuat sebuah pondasi. Selain kayu, logam dan besi, semen juga merupakan elemen yang sebenarnya tidak bisa ditinggal.

Saat ini, banyak sekali jenis semen yang beredar di pasaran toko bahan bangunan material. Namun, banyak sekali dari orang–orang yang tidak tahu cara memilih semen yang baik. Semen yang baik adalah semen yang bisa menghasilkan bangunan rumah minimalis yang berkualitas dan juga bagus. Yang paling penting saat pembelian semen itu adalah dengan mencoba kelunakan dan kelembutan semen dengan menekannya meski masih berada dalam kemasannya. Jika semen yang di tekan dari luar kemasan terasa keras, itu tandanya semen sudah terlalu lama disimpan dan sudah tidak dalam kondisi yang bagus lagi.

Lalu semen yang baik juga akan terlihat ketika sudah dikeluarkan dari kemasannya. Semen yang baik kualitasnya, adalah semen yang seluruh butirannya bisa terurai dan nampak lembut seperti debu, juga tidak menggumpal. Tapi jika semen tersebut mulai menggumpal dan terlihat kasar, maka kualitasnya juga sudah pasti berkurang. Apalagi jika sudah terlihat mengeras dan membatu seperti kerikil.

Kemudian setelah tahu dan mendapatkan semen yang baik, tentu kita juga harus tahu cara untuk menyimpan semen yang baik agar tidak turun kualitas semennya. Karena jika terjadi salah–salah dalam menyimpan semen, bisa akan membuat semen menjadi rusak dan juga mengeras. Kita tentu tidak ingin hal itu akan terjadi bukan? Oleh karena itu, ada sedikit cara untuk dapat menyiasati agar hal tersebut tidak terjadi.

Material bahan bangunan semen yang sudah dibuka atau yang belum dibuka harus disimpan dalam ruangan yang tertutup atau minimal terlindung dari sinar matahari dan hujan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan permukaan lantainya. Sebaiknya, kita harus menyimpannya di permukaan lantai yang datar dan tidak berupa tanah.

Dan untuk semen yang belum dibuka dari kemasannya, kita juga bisa menggunakan kayu sebagai wadah landasan. Jadi, semen tidak langsung diletakkan pada lantai. Dan metode ini tentu telah memiliki tujuan. Jika terjadi penguapan air dan pengembunan didalam tanah atau dibawah lantai maka tidak akan langsung terkena semen. Otomatis, semen akan terhindar dari kerusakan. Jika semen yang disimpan dalam jumlah yang banyak, maka bisa disimpan dengan menggunakan konsep susunan batu bata. Saling berjajar, namun pada bagian atasnya telah diletakkan dalam posisi yang saling menyilang. Hal ini untuk dapat menghindari susunan kemasan semen agar tidak bisa jatuh dan tumpah. Selain itu, tujuan untuk menyimpan semen dengan metode ini adalah agar semen bisa mendapatkan celah atau ruang untuk mendapatkan udara dan terhindar dari penggumpalan.

Dan dari keadaan yang disimpan, untuk dapat menggunakan semen haruslah diambil dari stok pertama atau dari tumpukan pertama (bawah). Hal ini telah dilakukan agar menghindari penggumpalan pada semen karena disimpan terlalu lama. Dalam penyimpanan semen, hal yang harus diperhatikan juga adalah kebersihan dari tempat penyimpanan. Tempat yang lembap bisa akan membuat semen cepat menggumpal dan mengeras jauh lebih cepat. Begitu pula dengan dengan sirkulasi udara yang pengap, hal itu bisa menimbulkan masalah yang sama. Namun, jika tidak terdapat tempat penyimpanan di dalam ruangan atau seperti gudang untuk dapat menyimpan semen, maka sebaiknya gunakan tempat yang teduh dan lindungi dari sinar matahari. Untuk perlindungan lebih maksimal, kita bisa gunakan kain terpal.

Semoga tips dalam memilih bahan bangunan khususnya semen bisa bermanfaat untuk Anda! Selamat berbelanja!


 

TIPS MEMILIH BAHAN BANGUNAN

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
biaya paket umroh januari di Rambutan jakarta
harga paket umrah maret di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah januari bekasi barat
paket umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umroh april di Pulogebang jakarta
promo umroh akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh ramadhan di Setu jakarta
biaya umroh januari di Malaka Jaya jakarta
harga paket umrah awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Cibubur jakarta
biaya umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh februari di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pulogebang jakarta
harga umroh juni di Kramat Jati jakarta
promo umrah desember di Klender jakarta
biaya umroh akhir tahun di Cawang jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Munjul jakarta
harga berangkat umroh januari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
harga paket umroh mei di Ciracas jakarta
harga umrah april di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Cililitan jakarta
promo berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah mei di Pulogebang jakarta
biaya paket umroh februari di Bidaracina jakarta
harga paket umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh januari di Lubang Buaya jakarta
promo umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh januari di Cibubur jakarta
harga paket umroh februari di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah juni tangerang
biaya berangkat umroh maret di Munjul jakarta
promo umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Makasar jakarta
promo berangkat umrah mei di Ujung Menteng jakarta
harga paket umroh april di Lubang Buaya jakarta
harga umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga paket umrah juni di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Makasar jakarta
paket umrah februari di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
harga umrah april di Cilangkap jakarta
harga umrah mei di Cakung Timur jakarta
harga umrah februari di Matraman jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Cakung jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah desember di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Setu jakarta
paket promo umrah desember di Balekambang jakarta
harga umrah januari di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umrah juni di Matraman jakarta
paket umroh akhir tahun di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah februari di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket umrah februari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah desember di Jatinegara jakarta
harga umrah mei di Matraman jakarta
harga paket umrah desember di Matraman jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
harga umrah januari di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Kramat Jati jakarta
harga paket umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah juni di Susukan jakarta
biaya berangkat umrah desember di Bali Mester jakarta
biaya paket umrah desember di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun tangerang
biaya umroh maret bogor
promo berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umrah desember di Pekayon jakarta
paket promo umrah maret di Bali Mester jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umrah desember di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Malaka Jaya jakarta
harga berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah april di Ceger jakarta
paket umroh maret di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh februari di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh desember di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
paket promo umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Susukan jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Kampung Baru jakarta