PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com — Bagi tiap-tiap pemilik rumah memiliki kriteria tersendiri mengenai tetangga yang diidam-idamkannya. Menurut hasil survei yang dilakukan situs properti Redfin, rata-rata pemilik properti di Amerika Serikat menginginkan hal ini. Mereka ingin tinggal berdekatan dengan tetangga yang tidak berisik. Lantas, bagaimana dengan kuburan? Bukankah penghuninya tidak akan berisik selamanya?

Lebih mengejutkan lagi, ternyata survei itu membuktikan bahwa hunian yang berada tidak jauh dari pemakaman memang menarik pasar, meski memakan waktu lebih lama. Berdasarkan survei Redfin tersebut, hunian-hunian yang ada di dekat pemakaman memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dijual. Namun, nilainya tidak lebih rendah dari hunian yang berada jauh dari pemakaman.

Seperti diberitakan dalam Huffington Post, rata-rata rumah yang berada paling dekat dengan pemakaman terjual dengan harga 162 dolar AS per kaki persegi (sekitar Rp 1,8 juta). Sementara itu, rumah yang berada lebih jauh (500 yard atau sekitar 457,2 meter) dari pemakaman harganya justru lebih murah, yaitu 145 dollar AS (Rp 1,6 juta) per kaki persegi.

"Memiliki rumah di sebelah pemakaman mungkin lebih sulit untuk dijual. Namun, selalu ada sekelompok orang yang mungkin menyukai spesifikasi rumah tersebut, meski faktor 'menyeramkan' kemungkinan membuat mereka enggan mengelilingi rumah," ujar agen realestat Redfin di Chicago, Amerika Serikat, John Malandrino.

Namun, agen realestat Redfin di Baltimore, Lyn Ikle, mengatakan, "Seperti halnya bicara soal membeli rumah, ada pro dan kontra untuk urusan tinggal di dekat pemakaman. Keuntungannya adalah, umumnya, tidak akan ada pembangunan di masa mendatang di atas pemakaman. Biasanya pula ada ruang terbuka yang terpelihara dengan baik, hening, dan tidak sedikit pemakaman tampak indah. Sisi negatifnya, pemakaman sering kali memberikan perasaan tidak nyaman. Pemakaman seolah merepresentasikan mortalitas."

Survei ini menganalisis data dari 90 data sensus area metro dan mikro di seantero Amerika Serikat pada Januari 2012-September 2013. Data secara lengkap tersedia di situs Redfin.

Sumber :www.huffingtonpost.com/kompas.com
Editor : Maulana Lee
Lokasi Perumahan Terbaik adalah Dekat Pemakaman!, Survei Membuktikan

Ny.Suikim alias AKim yang berusia 40 tahun , yang luka parah akibat duel dengan perampok di tokonya keadaannya telah membaik dirawat. Ia masih harus menjalani perawatan intensif di RS Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang.

Menurut kapolsek Ciledug Kompol Imam Santosa usai menjenguk korban, keadaan Ny.Akim semakin membaik namun masih trauma dengan kejadian yang telah dialaminya saat duel dengan perampok.”Belum bisa diperiksa karena masih trauma,” jelasnya.

Sementara keadaan tersangka Irwan,26, yang luka-luka akibat bacokan di kepala dan wajahnya telah dipindahkan ke RSU Tangerang.”Keadaan tersangka juga telah membaik,” jelas kapolsek. Suami Akim, Ricky yang berusia 45 tahun , yang tewas akibat tusukan pisau oleh tersangka Irwan mayatnya masih disimpan di RSU Tangerang untuk diotopsi.

Sebelumnya, toko kelontong Ricky di Jalan HOS Cokroaminoto, Kreo, Larangan, Ciledug disatroni perampok tunggal. Pelaku yang diketahui bernama Irwan itu membabi buta menyerang Ricky pakai pisau hingga 11 tusukan dan akhirnya tewas di lokasi.

Mendengar teriakan suaminya, Akim berusaha membelanya. Namun ia juga diserang pelaku. Meskipun wanita ia berani melawan perampok tunggal itu pakai golok hingga pelaku terkapar kena bacok bagian kepala dan matanya. Pelaku telah berhasil ditangkap massa dan dihakimi.

Pelaku mengaku punya utang hingga terpaksa merampok. Namun akibat perbuatannya juragan kelontong itu harus meregang nyawa dan meninggalkan empat anaknay yang masih kecil. Tidak hanya itu, istri korban juga luka parah.

Istri Juragan Sembako Yang Ditusuk Perampok Membaik

saco-indonesia.com, Apple telah mengalami masa transisi di mana produk-produk terbarunya telah banyak diminati. Sebagai akibatnya, produk lawas seperti iPod sudah mulai ditinggalkan dan terancam punah.

hal ini telah terlihat dari penjualan iPad dan iPhone yang makin membaik dari hari ke hari. Bahkan, di kuartal terakhir, penjualan iPad maupun iPhone telah tercatat juga merupakan yang paling baik dalam sejarah.

Sementara itu, iPod justru telah mengalami grafik penjualan sebaliknya. Penjualan iPod menurun 52 persen jika dibandingkan dengan waktu yang sama setahun sebelumnya.

Memang, jika dibanding dengan dua produk lainnya, iPod juga bisa dibilang merupakan gadget lawas. Meski telah dilengkapi dengan fitur bermacam-macam, iPod akhirnya harus rela di-kanibal-kan oleh adiknya sendiri, iPhone.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang penjualan MP3 player secara global makin memburuk. Tak terkecuali iPod, publik sekarang lebih memilih membeli ponsel pintar yang makin terjangkau saja harganya.

Patut ditunggu akankah iPod nantinya tak mampu lagi bersaing dengan ponsel pintar atau gadget lainnya.


Editor : Dian Sukmawati

IPOD MULAI DITINGGALKAN

Pengiriman barang selalu identik dengan berat dan volume, semakin tinggi nilai berat dan volume semakin tinggi pula biaya kirimnya. Kami spesialisasikan pelayanan kami khusus pengiriman barang via darat dan laut. Jika dibandingkan pengiriman barang via udara yang mengutamakan kecepatan (Speed) dan pelayanan (Service oriented) dimana biaya kirim relatif lebih tinggi, dengan Pengiriman barang via darat dan laut yang fokus pada biaya kirim rendah (low cost) sangat cocok dalam mendukung pengiriman barang hasil produk usaha anda dengan biaya murah.

 

JASA PENGIRIMAN BARANG VIA DARAT DAN LAUT

Saco-Indonesia.com - Buah tomat sejatinya menjadi makanan wajib bagi kaum pria. Pasalnya, dalam buah ini terkandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, di antaranya adalah mencegah penyakit kanker prostat.

Berbagai literatur ilmiah menyebutkan dalam tomat terkandung zat yang bernama lycopene. Zat alami ini sebenarnya dapat ditemukan bukan hanya pada tomat, melainkan buah atau sayur berwarna merah kekuningan. 

Tomat sendiri sudah sejak lama digadang-gadang sebagai buah yang efektif dalam membantu mencegah kanker prostat. Maklum saja, dalam buah bernama asing Lyporsicon esculentum ini terkandung 45.902 mikrogtam lycopene per 100 gram penyajian.

"Zat lycopene akan menjadi antioksidan, yang membantu tubuh melawan kanker," kata pakar onkologi medik, Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD, KHOM, FACP pada seminar Kanker Prostat Pembunuh Lelaki yang Datang Diam-Diam, Rabu (15/5.2013) di Jakarta.

Aru memaparkan, di dalam tubuh lycopene disimpan dalam lever, paru-paru, usus besar, dan kulit. Bukti manfaat lycopene di antaranya pernah diungkap dalam hasil penelitian yang dimuat Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Penelitian ini melibatkan 130 pasien kanker prostat yang diberi makanan yang tinggi kandungan lycopene .

Hasilnya, para responden mengalami penurunan risiko perkembangan sel-sel kanker prostat hingga 82 persen. Lycopene juga ditemukan dalam buah pepaya dan ikan salmon.

Aru menjelaskan, untuk mendapat manfaat maksimal dari buah tomat,  sebelum mengkonsumsi sebaiknya tomat direndam dahulu dalam air mendidih. Pemanasan akan membantu lycopene terlepas dari buah. "Kalau sudah terlepas tentu lebih mudah masuk ke dalam tubuh.

Oleh karena itu, lebih baik memakan tomat yang sudah diolah, seperti dalam sup atau saus pasta," katanya.

Aru juga mengingatkan untuk menghindari makanan berbahan pengawet dan pewarna. Kandungan formalin, rhodamin B, dan methanil yellow menjadi pemicu tumbuhnya sel kanker pada tubuh. "Intinya hindari makanan dan minuman berbahan kimia tidak jelas. Bahan kimia tersebut dikhawatirkan bersifat memicu kanker (karsinogenik)," kata Aru.

Pola hidup sehat menjadi kunci melawan kanker prostat. Aru juga menyarankan untuk tidak merokok dan rajin terkena sinar matahari. Kertas rokok mengandung 200-300 racun yang berbahaya bagi tubuh. Sementara sinar matahari membantu tubuh meningkatkan daya tahan tubuh.

 

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Sumber:Kompas.com
Cegah Kanker Prostat dengan Tomat

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role
paket berangkat umroh juni depok
harga berangkat umroh april di Malaka Jaya jakarta
harga umroh april di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah desember di Cawang jakarta
harga berangkat umroh april di Makasar jakarta
harga umroh mei di Kampung Melayu jakarta
harga umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umrah april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umroh april di Cipayung jakarta
promo umroh januari di Ujung Menteng jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Munjul jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah desember di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Jati jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umrah januari di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah januari di Cakung Barat jakarta
biaya paket umrah april di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
promo umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga paket umroh januari di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah ramadhan bekasi timur
paket promo berangkat umrah ramadhan di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umroh april di Bali Mester jakarta
paket promo umrah desember di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umroh juni di Pekayon jakarta
harga paket umroh mei di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh juni bogor
harga umroh juni di Ceger jakarta
paket promo umrah februari di Ujung Menteng jakarta
promo umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Kebon Pala jakarta
biaya paket umrah desember di Cibubur jakarta
paket promo umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
biaya umroh ramadhan bekasi barat
biaya umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah april di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
promo umrah desember di Bidaracina jakarta
paket berangkat umrah juni di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga umrah akhir tahun di Matraman jakarta
paket berangkat umrah juni di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umrah april depok
promo berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umrah januari di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya umroh juni di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umroh januari bekasi selatan
biaya berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
promo umrah maret bekasi utara
paket umroh mei di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi timur
biaya paket umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umrah april di Makasar jakarta
harga umroh februari di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah januari di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
promo umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umrah maret tangerang
paket promo berangkat umroh juni di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh januari di Cililitan jakarta
paket umroh januari bekasi utara
paket umrah april di Dukuh jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Kampung Tengah jakarta
harga umroh mei di Pasar Rebo jakarta
harga umrah mei di Klender jakarta
paket umrah januari di Ceger jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
harga umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umroh juni di Rawa Bunga jakarta
promo umrah februari di Balekambang jakarta
biaya berangkat umrah februari di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Cibubur jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Malaka Sari jakarta