PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

menjual kendaraan merk Isuzu semua tipe Truk Elf & ELF Microbus, Truk Isuzu GIGA/ Medium Truk, Minibus Panther, Pick Up, Bison, dan D-Max,dengan layanan purna jual terbaik,Program Astra World, harga kompetitif, pembelian cash dan kredit dengan uang muka & angsuran ringan, semua model dan tipe karoseriDEALER RESMI ISUZU ONLINE ISUZU GIGA, ELF NKR NHR MICROBUS, PANTHER GRAND TOURING, BISON, D MAX

Pengertian mesin CNC
CNC singkatan dari Computer Numerically Controlled, merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem mekanik dan kontrol berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode N, G, F, T, dan lain-lain, dimana kode-kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan program benda kerja yang akan dibuat. Secara umum cara kerja mesin perkakas CNC tidak berbeda dengan mesin perkakas konvensional. Fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional. Misalnya pekerjaan setting tool atau mengatur gerakan pahat sampai pada posisi siap memotong, gerakan pemotongan dan gerakan kembali keposisi awal, dan lain-lain. Demikian pula dengan pengaturan kondisi pemotongan (kecepatan potong, kecepatan makan dan kedalaman pemotongan) serta fungsi pengaturan yang lain seperti penggantian pahat, pengubahan transmisi daya (jumlah putaran poros utama), dan arah putaran poros utama, pengekleman, pengaturan cairan pendingin dan sebagainya. Mesin perkakas CNC dilengkapi dengan berbagai alat potong yang dapat membuat benda kerja secara presisi dan dapat melakukan interpolasi yang diarahkan secara numerik (berdasarkan angka). Parameter sistem operasi CNC dapat diubah melalui program perangkat lunak (software load program) yang sesuai. Tingkat ketelitian mesin CNC lebih akurat hingga ketelitian seperseribu millimeter, karena penggunaan ballscrew pada setiap poros transportiernya. Ballscrew bekerja seperti lager yang tidak memiliki kelonggaran/spelling namun dapat bergerak dengan lancar. Pada awalnya mesin CNC masih menggunakan memori berupa kertas berlubang sebagai media untuk mentransfer kode G dan M ke sistem kontrol. Setelah tahun 1950, ditemukan metode baru mentransfer data dengan menggunakan kabel RS232, floppy disks, dan terakhir oleh Komputer Jaringan Kabel

(Computer Network Cables) bahkan bisa dikendalikan melalui internet. Akhir-akhir ini mesin-mesin CNC telah berkembang secara menakjubkan sehingga telah mengubah industri pabrik yang selama ini menggunakan tenaga manusia menjadi mesin-mesom otomatik. Dengan telah berkembangnya Mesin CNC, maka benda kerja yang rumit sekalipun dapat dibuat secara mudah dalam jumlah yang banyak. Selama ini pembuatan komponen/suku cadang suatu mesin yang presisi dengan mesin perkakas manual tidaklah mudah, meskipun dilakukan oleh seorang operator mesin perkakas yang mahir sekalipun. Penyelesaiannya memerlukan waktu lama. Bila ada permintaan konsumen untuk membuat komponen dalam jumlah banyak dengan waktu singkat, dengan kualitas sama baiknya, tentu akan sulit dipenuhi bila menggunakan perkakas manual. Apalagi bila bentuk benda kerja yang dipesan lebih rumit, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Secara ekonomis biaya produknya akan menjadi mahal, hingga sulit bersaing dengan harga di pasaran. Tuntutan konsumen yang menghendaki kualitas benda kerja yang presisi, berkualitas sama baiknya, dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang banyak, akan lebih mudah dikerjakan dengan mesin perkakas CNC (Computer Numerlcally Controlled), yaitu mesin yang dapat bekerja melalui pemogramman yang dilakukan dan dikendalikan melalui komputer. Mesin CNC dapat bekerja secara otomatis atau semiotomatis setelah diprogram terlebih dahulu melalui komputer yang ada. Program yang dimaksud merupakan program membuat benda kerja yang telah direncanakan atau dirancang sebelumnya. Sebelum benda kerja tersebut dieksikusi atau dikerjakan oleh mesin CNC, sebaikanya program tersebut di cek berulang-ualang agar program benarbenar telah sesuai dengan bentuk benda kerja yang diinginkan, serta benar-benar dapat dikerjakan oleh mesin CNC. Pengecekan tersebut dapat melalui layar monitor yang terdapat pada mesin atau bila tidak ada fasilitas cheking melalui monitor (seperti pada CNC TU EMCO 2A/3A) dapat pula melalui plotter yang dipasang pada tempat dudukan pahat/palsu frais. Setelah program benar-benar telah berjalan seperti rencana, baru kemudian dilaksanakan/dieksekusi oleh mesin CNC. Dari segi pemanfaatannya, mesin perkakas CNC dapat dibagi menjadi dua, antara lain: (a) mesin CNC Training unit (TU), yaitu mesin yang digunakan sarana pendidikan, dosen dan training. (b) mesin CNC produktion unit (PU), yaitu mesin CNC yang digunakan untuk membuat benda kerja/komponen yang dapat digunakan sebagai mana mestinya. Dari segi jenisnya, mesin perkakas CNC dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain: (a) mesin CNC 2A yaitu mesin CNC 2 aksis, karena gerak pahatnya hanya pada arah dua sumbu koordinat (aksis) yaitu koordinat X, dan koordinat Z, atau dikenal dengan mesin bubut CNC, (b) mesin CNC 3A, yaitu mesin CNC 3 aksis atau mesin yang memiliki gerakan sumbu utama kearah sumbu koordinat X, Y, dan Z, atau dikenal dengan mesin frsais CNC. (c) mesin CNC kombinasi, yaitu mesin CNC yang mampu mengerjakan pekerjaan bubut dan freis sekaligus, dapat pula dilengkapi dengan peralatan pengukuran sehingga dapat melakukan pengontrolan kualitas pembubutan/pengefraisan pada benda kerja yang dihasilkan. Pada umumnya mesin CNC yang sering dijumpai adalah mesin CNC 2A (bubut) dan mesin CNC 3A (frais).

ARTIKEL MESIN CNC
Nelson Mandela
Nelson Mandela
Jual Tabita Skin Care di Tabitawhiteningcream.com - Berita Kamis malam itu mengejutkan Afrika Selatan (Afsel) dan dunia. Nelson Mandela tutup usia di rumahnya di Johannesburg. Warga langsung tumpah ruah ke jalan-jalan, isak tangis membahana di seantero negeri. Warga -beberapa hanya mengenakan piyama- berbondong-bondong datang ke rumah Mandela di distrik Houghton usai berita kematian tersebar pukul 20.50. Mereka menyalakan lilin, menangis, dan berdoa. Beberapa terlihat menari, bukan berduka, melainkan merayakan kehidupan mantan presiden Afsel itu. "Dia adalah ikon perdamaian. Dia berjuang untuk negeri ini, untuk rakyat, saya sangat menghormatinya. Kematiannya adalah kehilangan besar bagi negeri ini," kata seorang warga kepada kantor berita Sky News, Jumat 6 Desember 2013. Tidak hanya di Afsel, orang-orang juga berkumpul di beberapa kota di dunia. Salah satunya di Lapangan Trafalgar di London, Inggris, dan di depan patungnya di Tempat Karaoke Washington, Amerika Serikat. Sesaat setelah pengumuman kematian oleh Presiden Jacob Zuma, ucapan belasungkawa berdatangan dari para pemimpin dunia. Camera.co.id toko kamera murah di indonesia Di PBB, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon melakukan hening cipta. "Mandela adalah raksasa keadilan dan inspirasi yang merakyat," kata Ban, dikutip CNN. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak ketinggalan mengucapkan dukanya. Banjir ucapan selamat terus berdatangan. Mobil Sedan Corolla Mulai dari pemimpin negara hingga para selebritis dan atlet terkenal dunia. Indonesia juga tidak ketinggalan. Ucapan belasungkawa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Menurut kantor berita SAPA, jasad pria berusia 95 tahun ini telah dipindahkan ke rumah sakit militer di Pretoria. Dia rencananya akan dibalsem untuk dua-tiga hari ke depan. Upacara mengenang Mandela di stadion bola Johannesburg. Barulah pekan depan -antara Jumat atau Sabtu- tokoh anti apartheid ini akan diterbangkan untuk dikuburkan di kampung halamannya, Qunu. Sementara itu, bendera setelah tiang akan terus berkibar di Afsel. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi Mandela Agen Bola Promo 100% Shobet IBCBet Casino Poker Tangkas Online memang terus menurun. Juni lalu, dia dilarikan ke rumah sakit akibat infeksi paru-paru, kondisinya kritis. Dia dipindahkan ke rumahnya pada 1 September lalu. Kamarnya disulap menjadi unit perawatan intensif (ICU), dengan alat penopang kehidupan yang terus bekerja. Penyakit paru ini telah diidapnya sejak Agen Bola Promo 100% Shobet IBCBet Casino Poker Tangkas Online di penjara PulauRobben, tempatnya mendekam selama 27 tahun. Lahir pada 18 Juli 2918 di klan Madiba di kota Mvezo, Mandela kecil diberi nama Rolihlahla, yang dalam istilah Xhosa, berarti "pembuat kekacauan". Paket wisata Nama Nelson disematkan oleh guru SD Qunu tempatnya belajar. Dia sempat kuliah di Universitas College of Fort Hare mengambil jurusan sejarah. Namun dikeluarkan akibat terlibat unjuk rasa. skorbola.co situs portal berita sepakbola terkini Dia kemudian meraih gelar Alat Bantu Sex sarjana hukum di Universitas Afrika Selatan dan kembali ke Fort Hare untuk ikut prosesi wisuda di tahun 1943. Mandela kabur ke Johannesburg tahun 1941 karena ingin dikawin paksa. Di kota ini, penggemar tinju ini kuliah di Universitas Witwatersrand mengambil jurusan hukum tahun 1943. Dia keluar dari kampus itu tahun 1948 karena Cara memperbanyak sperma kekurangan biaya. Di kampus dengan beragam etnis itu, Mandela melihat situasi Afrika yang radikal, liberal, rasis dan diskriminatif. Dari sinilah sikap anti apartheidnya muncul. Setelah serangkaian demonstrasi dan aksi, dia divonis seumur hidup pada Pengadilan Rivonis tahun 1962 memperbanyak sperma karena percobaan menggulingkan pemerintahan. Dia dibebaskan tahun 1990 berkat lobi internasional dan desakan dari dalam negeri. Tahun 1993, bersama dengan Pinjaman modal usaha Presiden Afsel kala itu F.W. de Klerk, Mandela meraih penghargaan Nobel perdamaian atas perannya menghapuskan sistem dominasi kulit putih dan diskriminasi kulit hitam, apartheid. Pria yang gemar memakai baju batik -atau disebut Madiba shirt di Afsel- ini terpilih jadi presiden pada tahun 1990 hingga 1999. Usai kepemimpinannya, Pinjaman tanpa agunan Mandela mengumpulkan para pemimpin dunia di bawah bendera The Elders. Selain itu, dia juga kerap turun membantu Afsel mengatasi penyebaran AIDS dan mempromosikan perdamaian dunia. Saat menjabat presiden, dia disenangi Pinjaman tanpa jaminan karena kelugasannya dalam bersikap. Salah satunya saat mengkritik kebijakan George W Bush di Irak saat Presiden AS itu berkunjung ke Afsel tahun 2003. Dia mengatakan bahwa Bush adalah "presiden yang tidak bisa berpikir dengan benar." Dicap Teroris Kendati hubungan dengan Amerika dan Pulau tidung murah Inggris terlihat baik-baik saja, namun ironisnya Mandela ternyata dicap teroris oleh dua negara itu. Label teroris ini baru dicabut Inggris pada tahun 2006 dan Amerika tahun 2008. Masuknya Mandela dalam daftar teroris Barat Paket pulau tidung murah tahun 1980an karena kepemimpinannya dalam UmKhonto we Sizwe (MK), sayap militan ANC (Kongres Nasional Afrika). Selain itu, dia juga dicap komunis karena Uni Soviet sangat dekat dengan ANC. Partai Komunis Afrika Selatan juga merupakan sekutu dekat ANC. Tahun 1961, MK melakukan serangan bom Wisata pulau tidung murah dan sabotase terhadap fasilitas pemerintahan apartheid. Dalam pengadilannya, Mandela mengaku bersalah atas 156 kekerasan publik, termasuk pengeboman, salah satunya di stasiun kereta Johannesburg yang menewaskan orang tidak berdosa. Mandela dipenjara 27 Paket wisata pulau tidung murah tahun akibat tindakan tersebut. "ANC adalah tipikal organisasi teroris. Tabita Skin Care Semua orang yang berpikir partai ini akan menjalankan pemerintahan di Afrika Selatan berarti mereka telah hidup di negeri dongeg," kata Perdana Menteri Inggris kala itu, Margaret Thatcher tahun 1987. Kendati masa lalunya yang kelam, namun di bawah Mandela, Tabita Skin care Original ekonomi Afsel mengalami kemajuan. Mandela yakin betul, perekonomian yang kuat berhubungan erat dengan perkembangan politik negara. Harga tabita skin care Berakhirnya sistem apartheid berarti terbukanya kesempatan yang luas bagi warga kulit hitam untuk bekerja. Pertumbuhan ekonomi Afsel meningkat Harga tabita skin care dari kurang dari 1,5 persen dari tahun 1980 dan 1994, menjadi 3 persen dari 1995 ke 2003. Pendapatan rata-rata warga kulit putih Afsel meningkat 62 persen dari 1993 hingga 2008, menurut ahli ekonomi dari Universitas Cape Town Murrah Leibbrandt. Peningkatan pendapatan terbesar dialami oleh Paket wisata pulau tidung warga kulit hitam dalam periode yang sama, yaitu 93 persen. Kesempatan memperoleh pendidikan juga meningkat. Jumlah angka pelajar meningkat dari 50 persen menjadi 70 persen dari 1994 hingga 2005. Afsel juga menjadi mitra penting bagi negara tetangga. Jual Laptop Murah Investasi regional di Afsel saja sekitar 70 persen. Impor meningkat dari US$16,3 miliar tahun 1993 menjadi US$68,7 miliar tahun 2006. Namun dia punya kesalahan fatal Klikgaul.com portal berita artis, k-pop, zodiak, love paling keren dan update karena lambat dalam kampanye penanganan HIV/AIDS yang mengurangi peluang hidup rakyat Afsel. Tahun 1993, hanya empat persen dari wanita hamil HIV positif di negara itu. Jumlah ini meningkat 28 persen 10 tahun kemudian. Sekarang satu dari 10 populasi di negara itu HIV-positif. Selepas Mandela Namun kemajuan ekonomi Afsel tidak dirasakan seluruh rakyat. Pengentasan diskriminasi di negara itu ternyata belum juga usai. Jurang pemisah antara kulit hitam dan putih masih lebar. Walaupun dalam sepuluh tahun terakhir Afsel Tabita skin care kerap menggembar-gemborkan keseimbangan di bawah jargon "memperkuat ekonomi kulit hitam", namun nyatanya negara ini masih merupakan salah satu yang paling timpang masyarakatnya. Kulit putih masih mendominasi perekonomian. Tahun 1993, pendapatan kulit putih sembilan kali lipat lebih besar dari kulit hitam. Tahun 2008, jumlah ini hanya turun sedikit, kurang dari Tabita Indonesia delapan kali lipat lebih besar. Reuters menuliskan, satu dari tiga orang kulit hitam adalah pengangguran. Harga tabita Sementara hanya satu dari 20 kulit putih yang menganggur. Program pengentasan kemiskinan juga berjalan lambat. Hanya enam persen rumah kulit putih yang tidak dialiri air bersih. Sementara sepertiga warga etnis Afrika tidak memiliki akses air. Ketimpangan bahkan bisa terlihat di Pakar SEO Indonesia pemukiman tempat Mandela tinggal di Houghton. Rumah-rumah orang kaya di wilayah itu kebanyakan milik kulit putih. Kulit hitam, hanya jadi pembantu, satpam atau tukang kebun. "Mandela melakukan terlalu jauh dalam Jasa SEO Murah Terbaik berbuat baik pada komunitas non-hitam, bahkan di beberapa kasus mengorbankan kulit hitam. Itu terlalu baik," kata Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe dalam dokumenter yang ditayangkan stasiun televisi Afsel Mei 2013 lalu. Setahun terakhir, Afsel dilanda mogok Konsultan SEO Indonesia kerja besar para karyawan industri pertambangan dan manufaktur, menyebabkan pertumbuhan GDP tersendat. Kuartal ketiga tahun ini, ekonomi Afsel hanya tumbuh 0,7 persen dari kuartal sebelumnya. Bandingkan dengan pertumbuhan 3,2 persen di kuartal kedua. "Mandela terus mengatakan: Jasa SEO Murah 'Saya di sini untuk rakyat, saya adalah pelayan negara.' Tapi apa yang dia lakukan? Dia tandatangani dokumen yang memperbolehkan kulit putih menguasai tambang dan pertanian. Dia tidak melakukan apapun untuk orang miskin di negara ini," kata warga, Majozi Pilane, 49. Hal ini juga disampaikan oleh mantan istrinya sendiri, Pinjaman modal Winnie Madikizela-Mandela, dalam wawancara tahun 2010 dengan penulis buku V.S. Naipaul. Dia mengatakan, Mandela berubah setelah menjalani hukuman penjara 27 tahun. "Mandela masuk penjara saat menjadi revolusioner muda Jasa SEO Murah yang membara. Tapi coba lihat dia sekarang. Mandela mengecewakan kita. Dia menyetujui kesepakatan yang buruk bagi kulit hitam. Secara ekonomi kita (kulit hitam) masih tertinggal. Ekonomi hanya untuk kulit putih," kata Winnie. Mandela bukanlah malaikat. Tapi tidak bisa dipungkiri, sosoknya jadi kebanggaan dan pahlawan pembela orang yang termarjinalkan. Ketiadaan Mandela di samping mereka, dikhawatirkan cara memperbanyak sperma akan membuat jurang pemisah hitam dan putih semakin dalam. "Sekarang tanpa Madiba, saya seperti tidak lagi punya kesempatan. Orang kaya akan semakin kaya, dan melupakan kami. memperbanyak sperma Orang miskin diabaikan. Lihat politisi kita sekarang, mereka tidak ada yang seperti Madiba," kata Joseph Nkosi, 36, warga Alexandra, Johannesburg.
 
PAKET WISATA PULAU TIDUNG MURAH DI LALATIDUNG.COM
CHAN Umar, laki-laki 43 tahun, asyik mencongkel-congkel selembar papan yang diletakkan di atas meja kerjanya dengan pahat. Sesekali tangan kanannya meraih tukul (penokok) kayu yang terletak di atas papan untuk memukul pahat, melubangi papan sesuai motif. Terkadang ia mengganti jenis pahat yang lebih selusin tergeletak di depannya. Perlahan namun pasti, selembar papan dari kayu surian yang sudah diketam itu berubah menjadi ukiran khas Minang di tangan Umar.n sehari-hari Chan Umar, pemilik bengkel “Ukiran Chan Umar” di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Pandai Sikek adalah daerah yang terkenal di Sumatra Barat sebagai sentra kerajinan tradisional songket dan ukiran khas Minangkabau. Meski daerah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar tetapi Pandai Sikek lebih dekat, hanya 20 km dari Kota Padangpanjang menuju Bukittinggi. Pilihan Hidup Di Pandai Sikek ada 6 bengkel ukiran tradisional dan Chan Umar dengan bengkelnya merupakan yang paling menonjol.Konon, menurut Chan Umar, Pandai Sikek sendiri memperoleh nama dari kepandaian Si Ikek mengukir interior dan eksterior rumah gadang. Si Ikek adalah seorang lelaki di daerah itu pada zaman dulu yang sangat mahir mengukir di atas kayu. Pandai Sikek sebagai sentra kerajinan ukir Minang yang banyak digunakan untuk ukiran Rumah Gadang (rumah adat Minangkabau) dan kerajinan songket yang sudah ada sejak zaman dulu hingga era Kolonial Belanda, sempat terhenti di zaman Penjajahan Jepang (1942-1945). Kondisi ini terus berlanjut sampai 1960-an. Agresi Belanda Kedua, dan kekacauan politik dalam negeri, dari tragedi PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) hingga pertentangan dengan Partai Komunisme Indonesia (PKI), membuat suasana mengukir dan bertenun di Pandai Sikek benar-benar terhenti.Bahkan sebagian besar untuk rumah gadang yang dibangun pemerintah, seperti museum dan renovasi rumah gadang bersejarah. Di antaranya rumah gadang Museum Adityawarman di Padang, rumah gadang Museum Kebun Binatang Bukittinggi, dan Istana Pagaruyung di Batusangkar. “Namun setelah itu hampir tidak ada lagi proyek pemerintah dan pesanan ukiran rumah gadang, kecuali pesanan rumah gadang di beberapa tempat seperti di Nagari Sulit Air, Solok yang dibuat beberapa orang perantau,” kata Umar. Beberapa perantau Minang yang kaya tetap ada yang merenovasi rumah adat lama mereka yang rusak dengan yang baru, atau membuat rumah di kampung bergaya rumah adat dan sanggup mengeluarkan uang Rp400 juta untuk ukirannya untuk interior dan eksteriornya,” ujarnya. Sama dengan Motif Songket Chan Umar menetapkan harga ukirannya Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per meter bujur sangkar. Mahal-murahnya ukiran tergantung besar, kecil, dan rumitnya motif yang dipesan. Kayu yang digunakan adalah surian, kualitasnya sedikit di bawah jati, yang banyak terdapat di hutan Sumatra Barat. Sedikitnya Chan Umar membutuh dalam satu hari 5 kubik surian. Meski di Sumatra Barat sentra kerajinan ukir tradisional Minangkabau tak hanya terdapat di Pandai Sikek, juga di Candung (Agam), Cupak (Solok), dan Lintau (Tanah Datar), namun Pandai Sikek jauh lebih berkembang, dan Chan Umar merupakan pengukir terkemuka. Keunggulan produk yang dihasilkan Umar adalah hasil dari kecermatannya menorehkan motif dan menentukan warna. Pengerjaan kedua seni kerajinan ini di bawah kolong rumah gadang pada masa lalu membuat motif saling mempengaruhi dan umumnya serupa. Diperkirakaan ada 200 motif tradisional untuk ukiran, namun yang sering dipakai hanya sekitar 20-an. Masing-masingnya memiliki filosofi sendiri. Misalnya motif ‘itiak pulang patang’ (itik pulang sore) memiliki filofosi masyarakat Minangkabau akan teringat dengan kampung halamannya dan selalu seiya-sekatu (bersatu). Chan Umar sangat optimistis kepandaian kerajinan ukir yang dimilikinya dan orang-orang di Pandai Sikek akan selalu menjadi andalan perekonomian di daerah itu. Meski di Pandai Sikek 70 persen mata pencarian penduduk adalah di sektor pertanian dan 30 persen di sektor kerajinan (tenun dan ukir), namun karajinan telah membuka banyak lapangan pekerjaan.“Biasanya seorang perajin hanya mampu bertahan selama 15 tahun, setelah berkeluarga dan kebutuhan ekonomi bertambah, ia mencari usaha lain, kebanyakan tak lagi mengukir,” katanya. Karena itu, selain Chan Umar, para pengukir umumnya berusia di bawah 40 tahun. Meski begitu, tangan-tangan terampil mereka tak pernah berhenti menorehkan motif khas minang di selembar kayu untuk sebuah ornamen seni yang enak dipandang mata dari generasi ke generasi. KESETIAAN SEORANG PENGRAJIN UKIRAN

Saco-Indonesia.com - Seorang wanita di Arab Saudi hidup sebagai seorang pengemis di sebagian besar hidupnya hingga berusia seratus tahun. Namun ketika dia wafat, dirinya meninggalkan uang belasan miliar dan empat bangunan.

Dikenal sebagai Aisyah, wanita itu telah memberitahu seorang tetangganya tepat sebelum kematiannya untuk memberikan uangnya kepada pihak berwenang lantaran dia tidak memiliki keluarga, seperti dilansir situs emirates247.com, Senin (17/3).

Koran Saudi berbahasa Arab, Okaz memperkirakan kekayaan Aisyah senilai Rp 15,1 miliar ditambah dengan empat bangunan besar di kota pelabuhan Jeddah, tempat di mana Aisyah telah mempraktikkan profesinya sebagai pengemis selama lebih dari 50 tahun.

"Dia memiliki uang tunai sekitar Rp 12,1 miliar, koin emas senilai lebih dari Rp 3 miliar dan empat bangunan," tulis Okaz, mengutip seorang pria menjadi tetangga Aisyah.

Pria tidak disebutkan identitasnya itu mengatakan dia telah melayani Aisyah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal pekan ini.

"Sebelum kematiannya, dia meminta saya untuk memberitahu pihak berwenang dan memberikan semua uang dan properti miliknya kepada mereka," ujar dia.

Pria itu mengatakan dirinya telah menyerahkan kekayaan Aisyah kepada seorang petinggi di lingkungannya di hadapan semua pejabat lainnya. Dia telah berjanji untuk melakukan prosedur menyerahkan kekayaan Aisyah ke pihak berwenang secepatnya.

Sumber : Merdeka.com

Editor:Maulana Lee

Wanita Saudi wafat sebagai miliuner, Padahal Selama Puluhan tahun jadi pengemis

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

THE WRITERS ASHLEY AND JAQUAVIS COLEMAN know the value of a good curtain-raiser. The couple have co-authored dozens of novels, and they like to start them with a bang: a headlong action sequence, a blast of violence or sex that rocks readers back on their heels. But the Colemans concede they would be hard-pressed to dream up anything more gripping than their own real-life opening scene.

In the summer of 2001, JaQuavis Coleman was a 16-year-old foster child in Flint, Mich., the former auto-manufacturing mecca that had devolved, in the wake of General Motors’ plant closures, into one of the country’s most dangerous cities, with a decimated economy and a violent crime rate more than three times the national average. When JaQuavis was 8, social services had removed him from his mother’s home. He spent years bouncing between foster families. At 16, JaQuavis was also a businessman: a crack dealer with a network of street-corner peddlers in his employ.

One day that summer, JaQuavis met a fellow dealer in a parking lot on Flint’s west side. He was there to make a bulk sale of a quarter-brick, or “nine-piece” — a nine-ounce parcel of cocaine, with a street value of about $11,000. In the middle of the transaction, JaQuavis heard the telltale chirp of a walkie-talkie. His customer, he now realized, was an undercover policeman. JaQuavis jumped into his car and spun out onto the road, with two unmarked police cars in pursuit. He didn’t want to get into a high-speed chase, so he whipped his car into a church parking lot and made a run for it, darting into an alleyway behind a row of small houses, where he tossed the quarter-brick into some bushes. When JaQuavis reached the small residential street on the other side of the houses, he was greeted by the police, who handcuffed him and went to search behind the houses where, they told him, they were certain he had ditched the drugs. JaQuavis had been dealing since he was 12, had amassed more than $100,000 and had never been arrested. Now, he thought: It’s over.

But when the police looked in the bushes, they couldn’t find any cocaine. They interrogated JaQuavis, who denied having ever possessed or sold drugs. They combed the backyard alley some more. After an hour of fruitless efforts, the police were forced to unlock the handcuffs and release their suspect.

JaQuavis was baffled by the turn of events until the next day, when he received a phone call. The previous afternoon, a 15-year-old girl had been sitting in her home on the west side of Flint when she heard sirens. She looked out of the window of her bedroom, and watched a young man throw a package in the bushes behind her house. She recognized him. He was a high school classmate — a handsome, charismatic boy whom she had admired from afar. The girl crept outside and grabbed the bundle, which she hid in her basement. “I have something that belongs to you,” Ashley Snell told JaQuavis Coleman when she reached him by phone. “You wanna come over here and pick it up?”

Photo
Three of the nearly 50 works of urban fiction published by the Colemans over the last decade, often featuring drug deals, violence, sex and a brash kind of feminism.Credit Marko Metzinger

In the Colemans’ first novel, “Dirty Money” (2005), they told a version of this story. The outline was the same: the drug deal gone bad, the dope chucked in the bushes, the fateful phone call. To the extent that the authors took poetic license, it was to tone down the meet-cute improbability of the true-life events. In “Dirty Money,” the girl, Anari, and the crack dealer, Maurice, circle each other warily for a year or so before coupling up. But the facts of Ashley and JaQuavis’s romance outstripped pulp fiction. They fell in love more or less at first sight, moved into their own apartment while still in high school and were married in 2008. “We were together from the day we met,” Ashley says. “I don’t think we’ve spent more than a week apart in total over the past 14 years.”

That partnership turned out to be creative and entrepreneurial as well as romantic. Over the past decade, the Colemans have published nearly 50 books, sometimes as solo writers, sometimes under pseudonyms, but usually as collaborators with a byline that has become a trusted brand: “Ashley & JaQuavis.” They are marquee stars of urban fiction, or street lit, a genre whose inner-city settings and lurid mix of crime, sex and sensationalism have earned it comparisons to gangsta rap. The emergence of street lit is one of the big stories in recent American publishing, a juggernaut that has generated huge sales by catering to a readership — young, black and, for the most part, female — that historically has been ill-served by the book business. But the genre is also widely maligned. Street lit is subject to a kind of triple snobbery: scorned by literati who look down on genre fiction generally, ignored by a white publishing establishment that remains largely indifferent to black books and disparaged by African-American intellectuals for poor writing, coarse values and trafficking in racial stereotypes.

But if a certain kind of cultural prestige is shut off to the Colemans, they have reaped other rewards. They’ve built a large and loyal fan base, which gobbles up the new Ashley & JaQuavis titles that arrive every few months. Many of those books are sold at street-corner stands and other off-the-grid venues in African-American neighborhoods, a literary gray market that doesn’t register a blip on best-seller tallies. Yet the Colemans’ most popular series now regularly crack the trade fiction best-seller lists of The New York Times and Publishers Weekly. For years, the pair had no literary agent; they sold hundreds of thousands of books without banking a penny in royalties. Still, they have earned millions of dollars, almost exclusively from cash-for-manuscript deals negotiated directly with independent publishing houses. In short, though little known outside of the world of urban fiction, the Colemans are one of America’s most successful literary couples, a distinction they’ve achieved, they insist, because of their work’s gritty authenticity and their devotion to a primal literary virtue: the power of the ripping yarn.

“When you read our books, you’re gonna realize: ‘Ashley & JaQuavis are storytellers,’ ” says Ashley. “Our tales will get your heart pounding.”

THE COLEMANS’ HOME BASE — the cottage from which they operate their cottage industry — is a spacious four-bedroom house in a genteel suburb about 35 miles north of downtown Detroit. The house is plush, but when I visited this past winter, it was sparsely appointed. The couple had just recently moved in, and had only had time to fully furnish the bedroom of their 4-year-old son, Quaye.

In conversation, Ashley and JaQuavis exude both modesty and bravado: gratitude for their good fortune and bootstrappers’ pride in having made their own luck. They talk a lot about their time in the trenches, the years they spent as a drug dealer and “ride-or-die girl” tandem. In Flint they learned to “grind hard.” Writing, they say, is merely a more elevated kind of grind.

“Instead of hitting the block like we used to, we hit the laptops,” says Ashley. “I know what every word is worth. So while I’m writing, I’m like: ‘Okay, there’s a hundred dollars. There’s a thousand dollars. There’s five thousand dollars.’ ”

They maintain a rigorous regimen. They each try to write 5,000 words per day, five days a week. The writers stagger their shifts: JaQuavis goes to bed at 7 p.m. and wakes up early, around 3 or 4 in the morning, to work while his wife and child sleep. Ashley writes during the day, often in libraries or at Starbucks.

They divide the labor in other ways. Chapters are divvied up more or less equally, with tasks assigned according to individual strengths. (JaQuavis typically handles character development. Ashley loves writing murder scenes.) The results are stitched together, with no editorial interference from one author in the other’s text. The real work, they contend, is the brainstorming. The Colemans spend weeks mapping out their plot-driven books — long conversations that turn into elaborate diagrams on dry-erase boards. “JaQuavis and I are so close, it makes the process real easy,” says Ashley. “Sometimes when I’m thinking of something, a plot point, he’ll say it out loud, and I’m like: ‘Wait — did I say that?’ ”

Their collaboration developed by accident, and on the fly. Both were bookish teenagers. Ashley read lots of Judy Blume and John Grisham; JaQuavis liked Shakespeare, Richard Wright and “Atlas Shrugged.” (Their first official date was at a Borders bookstore, where Ashley bought “The Coldest Winter Ever,” the Sister Souljah novel often credited with kick-starting the contemporary street-lit movement.) In 2003, Ashley, then 17, was forced to terminate an ectopic pregnancy. She was bedridden for three weeks, and to provide distraction and boost her spirits, JaQuavis challenged his girlfriend to a writing contest. “She just wasn’t talking. She was laying in bed. I said, ‘You know what? I bet you I could write a better book than you.’ My wife is real competitive. So I said, ‘Yo, all right, $500 bet.’ And I saw her eyes spark, like, ‘What?! You can’t write no better book than me!’ So I wrote about three chapters. She wrote about three chapters. Two days later, we switched.”

The result, hammered out in a few days, would become “Dirty Money.” Two years later, when Ashley and JaQuavis were students at Ferris State University in Western Michigan, they sold the manuscript to Urban Books, a street-lit imprint founded by the best-selling author Carl Weber. At the time, JaQuavis was still making his living selling drugs. When Ashley got the phone call informing her that their book had been bought, she assumed they’d hit it big, and flushed more than $10,000 worth of cocaine down the toilet. Their advance was a mere $4,000.

Photo
The roots of street lit, found in the midcentury detective novels of Chester Himes and the ‘60s and ‘70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines.Credit Marko Metzinger

Those advances would soon increase, eventually reaching five and six figures. The Colemans built their career, JaQuavis says, in a manner that made sense to him as a veteran dope peddler: by flooding the street with product. From the start, they were prolific, churning out books at a rate of four or five a year. Their novels made their way into stores; the now-defunct chain Waldenbooks, which had stores in urban areas typically bypassed by booksellers, was a major engine of the street-lit market. But Ashley and JaQuavis took advantage of distribution channels established by pioneering urban fiction authors such as Teri Woods and Vickie Stringer, and a network of street-corner tables, magazine stands, corner shops and bodegas. Like rappers who establish their bona fides with gray-market mixtapes, street-lit authors use this system to circumnavigate industry gatekeepers, bringing their work straight to the genre’s core readership. But urban fiction has other aficionados, in less likely places. “Our books are so popular in the prison system,” JaQuavis says. “We’re banned in certain penitentiaries. Inmates fight over the books — there are incidents, you know? I have loved ones in jail, and they’re like: ‘Yo, your books can’t come in here. It’s against the rules.’ ”

The appeal of the Colemans’ work is not hard to fathom. The books are formulaic and taut; they deliver the expected goods efficiently and exuberantly. The titles telegraph the contents: “Diary of a Street Diva,” “Kiss Kiss, Bang Bang,” “Murderville.” The novels serve up a stream of explicit sex and violence in a slangy, tangy, profane voice. In Ashley & JaQuavis’s books people don’t get killed: they get “popped,” “laid out,” get their “cap twisted back.” The smut is constant, with emphasis on the earthy, sticky, olfactory particulars. Romance novel clichés — shuddering orgasms, heroic carnal feats, superlative sexual skill sets — are rendered in the Colemans’ punchy patois.

Subtlety, in other words, isn’t Ashley & JaQuavis’s forte. But their books do have a grainy specificity. In “The Cartel” (2008), the first novel in the Colemans’ best-selling saga of a Miami drug syndicate, they catch the sights and smells of a crack workshop in a housing project: the nostril-stinging scent of cocaine and baking soda bubbling on stovetops; the teams of women, stripped naked except for hospital masks so they can’t pilfer the merchandise, “cutting up the cooked coke on the round wood table.” The subject matter is dark, but the Colemans’ tone is not quite noir. Even in the grimmest scenes, the mood is high-spirited, with the writers palpably relishing the lewd and gory details: the bodies writhing in boudoirs and crumpling under volleys of bullets, the geysers of blood and other bodily fluids.

The luridness of street lit has made it a flashpoint, inciting controversy reminiscent of the hip-hop culture wars of the 1980s and ’90s. But the street-lit debate touches deeper historical roots, reviving decades-old arguments in black literary circles about the mandate to uplift the race and present wholesome images of African-Americans. In 1928, W. E. B. Du Bois slammed the “licentiousness” of “Home to Harlem,” Claude McKay’s rollicking novel of Harlem nightlife. McKay’s book, Du Bois wrote, “for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Similar sentiments have greeted 21st-century street lit. In a 2006 New York Times Op-Ed essay, the journalist and author Nick Chiles decried “the sexualization and degradation of black fiction.” African-American bookstores, Chiles complained, are “overrun with novels that . . . appeal exclusively to our most prurient natures — as if these nasty books were pairing off back in the stockrooms like little paperback rabbits and churning out even more graphic offspring that make Ralph Ellison books cringe into a dusty corner.”

Copulating paperbacks aside, it’s clear that the street-lit debate is about more than literature, touching on questions of paternalism versus populism, and on middle-class anxieties about the black underclass. “It’s part and parcel of black elites’ efforts to define not only a literary tradition, but a racial politics,” said Kinohi Nishikawa, an assistant professor of English and African-American Studies at Princeton University. “There has always been a sense that because African-Americans’ opportunities to represent themselves are so limited in the first place, any hint of criminality or salaciousness would necessarily be a knock on the entire racial politics. One of the pressing debates about African-American literature today is: If we can’t include writers like Ashley & JaQuavis, to what extent is the foundation of our thinking about black literature faulty? Is it just a literature for elites? Or can it be inclusive, bringing urban fiction under the purview of our umbrella term ‘African-American literature’?”

Defenders of street lit note that the genre has a pedigree: a tradition of black pulp fiction that stretches from Chester Himes, the midcentury author of hardboiled Harlem detective stories, to the 1960s and ’70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines, to the current wave of urban fiction authors. Others argue for street lit as a social good, noting that it attracts a large audience that might otherwise never read at all. Scholars like Nishikawa link street lit to recent studies showing increased reading among African-Americans. A 2014 Pew Research Center report found that a greater percentage of black Americans are book readers than whites or Latinos.

For their part, the Colemans place their work in the broader black literary tradition. “You have Maya Angelou, Alice Walker, James Baldwin — all of these traditional black writers, who wrote about the struggles of racism, injustice, inequality,” says Ashley. “We’re writing about the struggle as it happens now. It’s just a different struggle. I’m telling my story. I’m telling the struggle of a black girl from Flint, Michigan, who grew up on welfare.”

Photo
The Colemans in their new four-bedroom house in the northern suburbs of Detroit.Credit Courtesy of Ashley and JaQuavis Coleman

Perhaps there is a high-minded case to be made for street lit. But the virtues of Ashley & JaQuavis’s work are more basic. Their novels do lack literary polish. The writing is not graceful; there are passages of clunky exposition and sex scenes that induce guffaws and eye rolls. But the pleasure quotient is high. The books flaunt a garish brand of feminism, with women characters cast not just as vixens, but also as gangsters — cold-blooded killers, “murder mamas.” The stories are exceptionally well-plotted. “The Cartel” opens by introducing its hero, the crime boss Carter Diamond; on page 9, a gunshot spatters Diamond’s brain across the interior of a police cruiser. The book then flashes back seven years and begins to hurtle forward again — a bullet train, whizzing readers through shifting alliances, romantic entanglements and betrayals, kidnappings, shootouts with Haitian and Dominican gangsters, and a cliffhanger closing scene that leaves the novel’s heroine tied to a chair in a basement, gruesomely tortured to the edge of death. Ashley & JaQuavis’s books are not Ralph Ellison, certainly, but they build up quite a head of steam. They move.

The Colemans are moving themselves these days. They recently signed a deal with St. Martin’s Press, which will bring out the next installment in the “Cartel” series as well as new solo series by both writers. The St. Martin’s deal is both lucrative and legitimizing — a validation of Ashley and JaQuavis’s work by one of publishing’s most venerable houses. The Colemans’ ambitions have grown, as well. A recent trilogy, “Murderville,” tackles human trafficking and the blood-diamond industry in West Africa, with storylines that sweep from Sierra Leone to Mexico to Los Angeles. Increasingly, Ashley & JaQuavis are leaning on research — traveling to far-flung settings and hitting the books in the libraries — and spending less time mining their own rough-and-tumble past.

But Flint remains a source of inspiration. One evening not long ago, JaQuavis led me on a tour of his hometown: a popular roadside bar; the parking lot where he met the undercover cop for the ill-fated drug deal; Ashley’s old house, the site of his almost-arrest. He took me to a ramshackle vehicle repair shop on Flint’s west side, where he worked as a kid, washing cars. He showed me a bathroom at the rear of the garage, where, at age 12, he sneaked away to inspect the first “boulder” of crack that he ever sold. A spray-painted sign on the garage wall, which JaQuavis remembered from his time at the car wash, offered words of warning:

WHAT EVERY YOUNG MAN SHOULD KNOW
ABOUT USING A GUN:
MURDER . . . 30 Years
ARMED ROBBERY . . . 15 Years
ASSAULT . . . 15 Years
RAPE . . . 20 Years
POSSESSION . . . 5 Years
JACKING . . . 20 YEARS

“We still love Flint, Michigan,” JaQuavis says. “It’s so seedy, so treacherous. But there’s some heart in this city. This is where it all started, selling books out the box. In the days when we would get those little $40,000 advances, they’d send us a couple boxes of books for free. We would hit the streets to sell our books, right out of the car trunk. It was a hustle. It still is.”

One old neighborhood asset that the Colemans have not shaken off is swagger. “My wife is the best female writer in the game,” JaQuavis told me. “I believe I’m the best male writer in the game. I’m sleeping next to the best writer in the world. And she’s doing the same.”

 
From T Magazine: Street Lit’s Power Couple

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

ate in February, Dr. Ben Carson, the celebrated pediatric neurosurgeon turned political insurrectionist, was trying to check off another box on his presidential-campaign to-do list: hiring a press secretary. The lead prospect, a public-relations specialist named Deana Bass, had come to meet him at the dimly lit Capitol Hill office of Carson’s confidant and business manager, Armstrong Williams. Carson sat back and scrutinized her from behind a small granite table, as life-size cardboard cutouts of more conventional politicians — President Obama, with a tight smile, and Senator John McCain, glowering — loomed behind each of his shoulders. (The mock $3 bill someone had left on a table in Williams’s waiting room undercut any notion that this was a bipartisan zone; it featured Obama wearing a turban.)

Bass seemed momentarily speechless, and not just because no one had warned her that a New York Times reporter would be sitting in on her job interview. Though she knew Williams — a jack-of-all-trades entrepreneur who owns several television stations and a public-affairs business and who hosts a daily talk-radio show — through Washington’s small circle of black conservatives, the two hadn’t spoken in years until he called her two days earlier. He had been struggling to come up with the perfect national spokesperson, he told her. Then, at the gym, her name popped into his head; Williams was fairly certain she was the one. Sitting across from a likely candidate for president, Bass was adjusting to the idea that her life might be about to take a sudden chaotic turn.

“It’s like getting the most random call on a Monday that you simply do not see coming,” she said. “Oftentimes, that is how the Lord works.”

Continue reading the main story

His life in brain surgery
has prepared him for the
presidency, he maintains,
better than lives in
politics have for his rivals.

Carson concurred: “It’s always how he works in my life.” Carson is soft-spoken and often talks with his eyes half closed, frequently punctuating his sentences with a small laugh, even if the humor of his statement is not readily apparent. Bass told Carson that she had been a Republican staff member on Capitol Hill then worked for the Republican National Committee. In 2007 she started a Christian public-relations firm with her sister. She enjoyed working on the Hill, she said, but the pay wasn’t as high as the hours were long. “We figured that we worked like slaves for other people, and we wanted to work for ourselves.”

Carson stopped her. “You know you can’t mention that word, right?” Carson waited a beat, then laughed, and Williams and Bass joined in. He was getting to the point; he needed a professional who could help him check his penchant for creating uncontrolled controversy just by talking.

The Ben Carson movement began in 2013, when Carson, a neurosurgeon, whose operating-room prowess and up-from-poverty back story had made him the subject of a television movie and a regular on the inspirational-speaking circuit, was invited to address the annual National Prayer Breakfast in Washington. With Barack Obama sitting just two seats away, Carson warned that “moral decay” and “fiscal irresponsibility” could destroy America just as it did ancient Rome. He proposed a substitute for Obamacare — Health Savings Accounts, which, he said, would end any talk of “death panels” — and a flat-tax based on the concept of tithing. His address, combined with the president’s stony reaction, was a smash with Republican activists. Speaking and interview requests flooded in. Carson, then 61, announced his planned retirement a few weeks later, freeing his calendar to accept just about all of them. In the months that followed, his rhetoric became increasingly strident. The claim that drew the most attention, perhaps, was that Obamacare was “the worst thing that has happened in this nation since slavery.”

Bass’s own use of the word prompted Carson to ask her what she thought about that incident. She considered for a moment.

“If you want to reach people and have them even understand what you’re saying, there is a way to do it, without that hyperbole, that might be. . . . ” She paused. “I just think it’s important not to shut people off before they —”

Carson jumped in. “That doesn’t allow them to hear what you’re saying?”

Bass nodded.

Likening Obamacare to slavery — and slavery was incomparably worse, Carson said — had its political advantages for a candidacy like his. It was the kind of statement that stoked the angriest of the Republican voters: conservative stalwarts who can’t hear enough bad things about Obama. This, in turn, led to more talk-radio and Fox News appearances, more book sales, more donations to the super PAC started in his name, more support in the polls. (The day before the meeting, one poll of Republican voters showed Carson statistically tied for first place with Jeb Bush and Scott Walker.)

Rhetorical excess was good for business, but Carson now wants to be seen as more than a novelty candidate. He has come to learn that such extreme analogies, while true to his views, aren’t especially presidential. They alienate more moderate voters and, perhaps even more damaging, reinforce the impression that he is not “serious” — that he is another Herman Cain, the black former Godfather’s Pizza chief executive who rose to the top of the early presidential polls in 2011 but then bowed out before the Iowa caucuses, largely because of leaked allegations of sexual misconduct, which he denied but from which he never recovered. Cain lingers as a cautionary tale for the party as much as for a right-leaning candidate like Carson. The fact that Cain, with his folksy sayings (“shucky ducky”) and misnomers (“Ubeki-beki-beki-beki-stan-stan”), reached the top of the national polls — much less that he was eventually followed there by the likes of Michele Bachmann, Newt Gingrich and Rick Santorum, who all topped one or another poll in the 2012 primary season — wound up being a considerable embarrassment for the eventual nominee, Mitt Romney, and for the longtime party regulars who were trying to fast-track his way to the nomination.

Carson liked Bass and, without directly saying so, made it clear the job was hers for the taking. Carson’s campaign chairman, Terry Giles — a white lawyer whose clients have included the comedian Richard Pryor and the stepson of the model Anna Nicole Smith and who helped reconcile the business interests of the descendants of the Rev. Martin Luther King Jr. — had assembled a mostly white campaign team, including many from the 2012 Gingrich effort, and Carson wanted a person of color to speak for him. Bass said she would have to mull it over, pray about it. Carson nodded approvingly. “Pray about it,” he said. “See what you think.”

Advertisement

Advertisement

Williams knew the party was intent on protecting the eventual 2016 nominee from the same embarrassment Romney suffered. Already, suspiciously tough articles about Carson were showing up in conservative magazines and on right-wing websites. “They’re protecting these establishment candidates,” Williams said. “This is coming from within the house. This is family.” At the very least, he wanted to make sure that Carson didn’t do their work for them. (Carson would commit another unforced error a week later, when he told CNN that homosexuality was clearly a choice, because a lot of people go in prison straight and “when they come out, they’re gay”; he later apologized.)

“We need somebody to protect him, sometimes, from himself,” he told Bass — laughing, but only half kidding.

A candidacy like Carson’s presents a new kind of problem to the establishment wing of the G.O.P., which, at least since 1980, has selected its presidential nominees with a routine efficiency that Democrats could only envy. The establishment candidate has usually been a current or former governor or senator, blandly Protestant, hailing from the moderate, big-business wing of the party (or at least friendly with it) and almost always a second-, third- or fourth-time national contender — someone who had waited “his turn.” These candidates would tack predictably to the right during the primaries to satisfy the evangelicals, deficit hawks, libertarian leaners and other inconvenient but vital constituents who made up the “base” of the party. In return, the base would, after a brief flirtation with some fantasy candidate like Steve Forbes or Pat Buchanan, “hold their noses” and deliver their votes come November. This bargain was always tenuous, of course, and when some of the furthest-right activists turned against George W. Bush, citing (among other apostasies) his expansion of Medicare’s prescription drug benefit, it began to fall apart. After Barack Obama defeated McCain in 2008, the party’s once dependable base started to reconsider the wisdom of holding their noses at all.

Photo
 
Republican candidates at a pre-straw-poll debate, held at Iowa State University in 2011. Credit Chip Somodevilla/Getty Images

This insurgent attitude was helped along by changes in the nomination rules. In 2010, the Republican National Committee, hoping to capture the excitement of the coast-to-coast Democratic primary competition between Obama and Hillary Clinton, introduced new voting rules that required many of the early voting states to award some delegates to losing candidates, based on their shares of the vote. The proportional voting rules would encourage struggling candidates to stay in the primaries even after successive losses, as Clinton did, because they might be able to pull together enough delegates to take the nomination in a convention-floor fight or at least use them to bargain for a prime speaking slot or cabinet post.

This shift in incentives did not go unnoticed by potential 2012 candidates, nor did changes in election law that allowed billionaire donors to form super PACs in support of pet candidacies. At the same time, increasingly widespread broadband Internet access allowed candidates to reach supporters directly with video and email appeals and supporters to send money with the tap of a smartphone, making it easier than ever for individual candidates to ignore the wishes of the party.

Into this newly chaotic Republican landscape strode Mitt Romney. There could be no doubt that it was his turn, and yet his journey to the nomination was interrupted by one against-the-odds challenger after another — Cain, Michele Bachmann, Newt Gingrich, Rick Santorum, Ron Paul; always Ron Paul. It was easy to dismiss the 2012 primaries as a meaningless circus, but the onslaught did much more than tarnish the overall Republican brand. It also forced Romney to spend money he could have used against Obama and defend his right flank with embarrassing pandering that shadowed him through the general election. It was while trying to block a surge from Gingrich, for instance, that Romney told a debate audience that he was for the “self-deportation” of undocumented immigrants.

At the 2012 convention in Tampa, a group of longtime party hands, including Romney’s lawyer, Ben Ginsberg, gathered to discuss how to prevent a repeat of what had become known inside and outside the party as the “clown show.” Their aim was not just to protect the party but also to protect a potential President Romney from a primary challenge in 2016. They forced through new rules that would give future presumptive nominees more control over delegates in the event of a convention fight. They did away with the mandatory proportional delegate awards that encouraged long-shot candidacies. And, in a noticeably targeted effort, they raised the threshold that candidates needed to meet to enter their names into nomination, just as Ron Paul’s supporters were working to reach it. When John A. Boehner gaveled the rules in on a voice vote — a vote that many listeners heard as a tie, if not an outright loss — the hall erupted and a line of Ron Paul supporters walked off the floor in protest, along with many Tea Party members.

At a party meeting last winter, Reince Priebus, who as party chairman is charged with maintaining the support of all his constituencies, did restore some proportional primary and caucus voting, but only in states that held voting within a shortened two-week window. And he also condensed the nominating schedule to four and a half months from six months, and, for the first time required candidates to participate in a shortened debate schedule, determined by the party, not by the whims of the networks. (The panel that recommended those changes included names closely identified with the establishment — the former Bush White House spokesman Ari Fleischer, the Mississippi committeeman Haley Barbour and, notably, Jeb Bush’s closest adviser, Sally Bradshaw.)

Grass-roots activists have complained that the condensed schedule robs nonestablishment candidates — “movement candidates” like Carson — of the extra time they need to build momentum, money and organizations. But Priebus, who says the nomination could be close to settled by April, said it helped all the party’s constituencies when the nominee was decided quickly. “We don’t need a six-month slice-and-dice festival,” Priebus said when we spoke in mid-March. “While I can’t always control everyone’s mouth, I can control how long we can kill each other.”

All the rules changes were built to sidestep the problems of 2012. But the 2016 field is shaping up to be vastly different and far larger. A new Republican hints that he or she is considering a run seemingly every week. There are moderates like Gov. John Kasich of Ohio and former Gov. George Pataki of New York; no-compromise conservatives like Senator Ted Cruz of Texas and former Senator Rick Santorum of Pennsylvania; business-wingers like the former Hewlett-Packard chief executive Carly Fiorina; one-of-a-kinds like Donald Trump — some 20 in all, a dozen or so who seem fairly serious about it. That opens the possibility of multiple candidates vying for all the major Republican constituencies, some of them possibly goaded along by super-PAC-funding billionaires, all of them trading wins and collecting delegates well into spring.

Giles says his candidate can capitalize on all that chaos. Rivals may laugh, but Giles argues that if Carson can make a respectable showing in Iowa, then win in South Carolina — or at least come in second should a home-state senator, Lindsey Graham, run — and come in second behind Bush or Senator Marco Rubio in their home state of Florida, he could be positioned to make a real run. But that would depend on avoiding pitfalls like Carson’s ill-considered comments on homosexuality. Rather than capitalizing on the chaos, Carson may only contribute to it.

Ben Carson is, in many ways, the ideal Republican presidential candidate. With a not-too-selective reading of his life story, conservative voters can — and do — see in him an inspiring, up-from-nowhere African-American who shares their beliefs, a right-wing answer to Barack Obama. Before he was born, his parents moved to Detroit from rural Tennessee as part of the second great migration. His father, Robert Solomon Carson, worked at a Cadillac factory. His mother, Sonya — who herself had grown up as one of 24 children and left school at third grade — cleaned houses. When Carson was 8, Sonya discovered that Robert was keeping a second family. She moved, with her two sons, into a rundown group house. It was in a part of town that Carson described to me as crawling with “big rats and roaches and all kinds of horrible things.” Sonya worked several jobs at a time and made up the shortfall with food stamps. (Carson has called for paring back the social safety net but not doing away with it.)

Carson recounts this story in his best-selling 1990 memoir, “Gifted Hands,” which also became the basis for a 2009 movie on TNT, starring Cuba Gooding Jr. as Carson. Raised as a Seventh Day Adventist, Carson realized that he wanted to become a physician during a church sermon about a missionary doctor who, while serving overseas, was almost attacked by thieves but found safety by putting his faith in God. When Carson, then 8, told his mother his new dream, “She said, ‘Absolutely, you could do it, you could do anything,’ ” he told me. Forced by his mother to read two extra books a week, he made it to Yale, then to medical school at the University of Michigan, where he decided to specialize in neurosurgery. He was selected for residency at Johns Hopkins Children’s Center, where he was named director of pediatric neurosurgery at 33, becoming the youngest person, and the first black person, to hold the title. He drew national attention by conducting a succession of operations that had never been performed successfully, most famously planning and managing the first separation of conjoined twins connected through major blood vessels in the brain.

Carson, a two-time Jimmy Carter voter, traces his conservative political awakening to a patient he met during the Reagan years. During a routine obstetrics rotation, he found himself treating an unwed pregnant teenager who had run away from her well-to-do parents. When Carson asked her how she was getting by, she informed him she was on public assistance; this led him to ponder the fact that the government was paying for the result of what he did not view as a “wise decision.” The incident, he says, fed his growing sense that the welfare system too often saps motivation and rewards irresponsible behavior. (When we spoke, he suggested that the government should cut off assistance to would-be unwed mothers, but only after warning them that it would do so within a certain amount of time, say five years. “I bet you’d see a dramatic decrease in unwed motherhood.”)

Carson’s friends at Hopkins say they do not remember him being particularly outspoken about his conservatism. He devoted most of his public engagement to urging poor kids in bad neighborhoods to use “these fancy brains God gave us,” through weekly school visits, student hospital tours and, ultimately, a multimillion-dollar scholarship program. “His issues were always medical care for the poor, education for the poor, equal opportunity — helping the less fortunate and really inspiring them as an example,” a mentor who named him to the chief pediatrics-neurosurgery post at Hopkins, Dr. Donlin Long, told me.

Even when Carson got the chance, in 1997, to speak in front of President Bill Clinton, at the national prayer breakfast, he mostly discussed the lack of role models for black children who were not sports stars or rappers. (There was possibly an oblique reference to Clinton’s sex scandals, when he told the audience that, if they are always honest, they won’t have to worry later about “skeletons in the closet.”)

Photo
 
Ben Carson at CPAC on Feb. 26 in Oxon Hill, Md. Credit Dolly Faibyshev for The New York Times

In 2011, Carson’s politics took a strident turn, mirroring that of many in his party during the Obama years. “America the Beautiful,” his sixth book, which he wrote with Candy Carson, his wife of 39 years, included a get-tough-on-illegal-immigration message and offered anti-establishment praise for the Tea Party. It suggested that blacks who voted for Obama only because he was black were themselves practicing a form of racism. (Earlier this year he admitted to Buzzfeed that portions of the book were lifted directly from several sources without proper attribution.) His prayer-breakfast performance in 2013, and the extremity of his remarks in the months afterward (Obamacare is the worst thing since slavery; the United States is “very much like Nazi Germany”; allowing same-sex marriage could lead to allowing bestiality), left some of his old friends bewildered. Students at Johns Hopkins University School of Medicine protested his planned convocation address there in 2013, and he eventually backed out. When I asked Carson about the view at Hopkins that he had changed, he said his themes are still the same: “hard work, self-reliance, helping other people.” If he had become more overtly political, he said, it was only because the Obama years had led him to believe that “we’re really moving in a direction that is very, very destructive.”

None of this went unnoticed by campaign professionals. In August 2013, John Philip Sousa IV and Vernon Robinson, each of whom professes to be a virtual stranger to Carson, and who had previously been active in the anti-illegal-immigration movement, started the National Draft Ben Carson for President Committee. Sousa was just coming off a campaign to defend the sheriff of Maricopa County, Arizona, Joe Arpaio, from a recall effort, and he told me that he found Carson’s lack of political experience refreshing. “We have 500 guys and gals with probably a collective 5,000 years experience, and look at the mess we’re in,” he said.

Many others in the party feel the same way. Carson’s PAC finished 2014 with more than $13 million in donations, more than Ready for Hillary. Much of its money has gone toward further fund-raising, but Sousa — the great-grandson of the famous composer — points out that their effort has already built far more than just a war chest, organizing leaders in all 99 of Iowa’s counties. Regardless, Carson credits the fund-raising success of Sousa and Robinson with persuading him to enter the race.

Very early the morning after the job interview, Carson was in a black S.U.V., heading from Washington to the Gaylord National Resort and Convention Center in Oxon Hill, Md., where he was to give the opening candidate speech of the Conservative Political Action Conference. The event, which functions as an early tryout for Republican presidential contenders, tends to skew rightward in its audience, drawing many of the same sorts of people who shouted at Boehner in Tampa. As such, it tends to favor anti-establishment candidates, but the news leading up to this year’s event was that Jeb Bush hoped to make inroads there.

It was still dark when we set out, and I joked with Carson about the hour, telling him he’d better get used to it. He retorted that his career in pediatric brain surgery made him no stranger to early mornings. This is a big theme of Carson’s presidential pitch: that neither the rigors of the campaign nor those of the White House can faze a man who held children’s lives in his hands. His life in brain surgery has prepared him for the presidency, he maintains, better than lives in politics have for his rivals. At the very least, he says, it conditioned him against getting too worked up about any problem that isn’t life threatening. “I mean, it’s grueling, but interestingly enough, I don’t feel the pressure,” he said.

At the convention hall, we were quickly surrounded by admirers. Two women were already waiting to meet him — white, middle-aged volunteers for Carson’s super PAC, who had traveled from South Carolina. One of them, Chris Horne, was holding a dog-eared and taped Bible. A founding member of the Charleston Tea Party who went on to work for Gingrich’s successful South Carolina primary campaign in 2012, Horne lamented over the attacks that Carson was sure to face. “You served us, you served the Lord, just don’t let them steal that from you,” she said. Her friend told him, “You’ve got God behind you!” Such religious evocations trailed Carson constantly while I walked the CPAC floor with him. Evangelicals are impressed not only with his devotion to their politics but also with his career path; as one of them told me, what’s more pro-life than saving babies?

During our ride to the conference, Carson told me his speech was not looking to “feed the beast.” When his appointed time came, he kept his remarks as tame as promised. “Real compassion” meant “using our intellect” to help people “climb out of dependency and realize the American dream,” he said. The national debt is going to “destroy us,” Obamacare was about “redistribution and control,” but Republicans better come forward with their own alternative before they repeal it, he said.

Because his speech was first, and it started several minutes early, the auditorium was slow to fill. Still, the first day saw a crush of people seeking autographs and pictures as he roamed the hall. The Draft Carson committee’s 150 volunteers swarmed the auditorium, collecting emails and handing out “Run Ben Run” stickers. After a quick interview with Sean Hannity, the conservative-radio and Fox News host — his second in two days — Carson was off to Tampa.

In the hours that followed his talk, the hall offered a view in miniature of what the next 12 to 14 months might hold for the party. Chris Christie, sitting across from the tough-minded talk-radio host Laura Ingraham, boasted about his multiple vetoes of Planned Parenthood funding, his refusal to raise income taxes and his belief that “sometimes people need to be told to sit down and shut up.” Cruz, an audience favorite, warning his fellow Republicans against falling for a “squishy moderate,” declared, “Take all 125,000 I.R.S. agents and put ’em on our Southern border!” Gov. Scott Walker of Wisconsin, surging in polls, boasted that if he could face down the 100,000 union supporters who protested his legislation limiting collective bargaining for public employees, he could certainly handle ISIS. The next day, the traditional CPAC favorite Rand Paul spoke, packing the hall with his supporters who chanted “President Paul.” He warned, counter to the overall hawkish tenor of the event, that “we should not succumb to the notion that a government inept at home will somehow become successful abroad.” But he also vowed to end foreign aid to countries whose citizens are seen burning American flags. “Not one penny more to these haters of America.”

Perhaps the defining moment came near the end of the conference, when Jeb Bush spoke. In a neat trick of political gamesmanship — and a show of establishment muscle — his team had bused in an ample cheering section for the dozens of cameras on hand for his appearance. But a small contingent of Tea Party activists and Rand Paul supporters staged a walk out. When Bush began a question-and-answer session, they turned and left the auditorium to chant “U.S.A., U.S.A.” in the hallway, led by a man in colonial garb waving a huge “Don’t Tread on Me” banner. Plenty of other detractors stayed in the hall and peppered Bush’s remarks with booing as he stood by positions unpopular with the conservative grass roots: support for the Common Core standards and an immigration overhaul that provides a “path to legal status” for undocumented immigrants. Bush took it all in good humor, but finally seemed to give up.

“For those who made an ‘oo’ sound — is that what it was? — I’m marking you down as neutral,” he said. “And I want to be your second choice.”

Bush strategists told me they would not repeat Romney’s mistakes. Of course they would love to glide to an early nomination, they said, but they are prepared for a long contest and won’t be wasting any energy bending under pressure from a Paul or a Cruz or a Carson.

No one doubts that the pressure will increase, though. Despite the best wishes of the party’s leaders, GOP primary voters have given little indication that they will narrow the field quickly.

Before I left, I spotted Newt Gingrich, himself a fleeting presidential front-runner during those strange primary days of 2012. I asked him whether he thought all the party maneuvering — all the attempts to change the rules and fast-track the process — would preclude someone from presenting the sort of outside primary challenge he had carried out in the last election.

“No,” he told me, as if it was the most obvious thing in the world. “Look at where Ben Carson is right now.”

Jim Rutenberg is the chief political correspondent for the magazine. His most recent feature was about Megyn Kelly.

Ben Carson Says He’ll Seek 2016 G.O.P. Nomination
paket berangkat umroh januari di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umrah awal tahun di Dukuh jakarta
harga umrah juni bekasi barat
paket berangkat umrah maret di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Ceger jakarta
promo umrah mei di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Cawang jakarta
harga umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
paket umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umrah januari di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah mei di Jati jakarta
promo umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
paket promo umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga berangkat umroh april di Ceger jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Ujung Menteng jakarta
paket umrah juni di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah desember di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pulogebang jakarta
harga umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah januari bekasi barat
paket promo berangkat umroh desember di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh desember di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh april di Balekambang jakarta
harga berangkat umrah juni bogor
harga berangkat umrah awal tahun di Ceger jakarta
harga umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
promo umroh januari di Cipinang Muara jakarta
harga paket umroh desember di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh juni di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
harga paket umroh juni di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umrah juni di Cilangkap jakarta
promo umroh maret di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah maret di Jatinegara jakarta
harga umrah mei bekasi barat
harga berangkat umrah maret di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umroh mei di Kebon Pala jakarta
paket umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
paket umroh april di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Bidaracina jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Ciracas jakarta
harga paket umroh maret di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh desember umrohdepag.com
harga paket umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh maret di Cililitan jakarta
paket promo umrah maret di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pekayon jakarta
paket promo umrah desember di Susukan jakarta
biaya umroh akhir tahun di Penggilingan jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun bogor
paket umroh maret di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah maret di Pal Meriam jakarta
paket umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah februari di Cipinang jakarta
biaya paket umroh april di Lubang Buaya jakarta
paket promo umroh mei di Ciracas jakarta
promo umroh desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipinang Cempedak jakarta
paket berangkat umrah mei di Cilangkap jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Cipinang jakarta
harga paket umroh februari di Pekayon jakarta
paket umroh awal tahun di Jati jakarta
biaya berangkat umrah mei di Bambu Apus jakarta
promo umrah ramadhan bekasi selatan
paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
harga paket umrah februari di Kebon Pala jakarta
biaya umrah januari di Kampung Baru jakarta
paket umroh maret di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umrah april bekasi selatan
harga umroh juni di Pulogebang jakarta
harga umroh januari di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah juni di Cipinang Muara jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Dukuh jakarta
biaya paket umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket umroh juni di Cipayung jakarta
paket umroh april di Munjul jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Muara jakarta
paket berangkat umrah maret di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni bekasi utara
biaya umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
paket umrah desember di Kalisari jakarta
paket umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah awal tahun di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umrah mei di Matraman jakarta
promo umroh desember di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta