PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Sebuah illustrasi :

 

suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Mereka mau melakukan perjalanan menuju suatu kuil. Mereka singgah di setiap kota yang mereka temui. Di kota pertama, orang disana berkata: “Hei mereka tega sekali membebani keledai mereka seberat itu!” Mendengar perkataan itu ayahnya membawa muatan yg ada di punggung keledai dan melanjutkan perjalanan ke kota kedua.

 

Sesampainya di kota kedua, orang mulai berkata: “Anak yang durhaka. Dia membiarkan ayahnya memikul beban seberat itu!” Mendengar hal itu, anaknya memutuskan untuk memikul beban yang dibawa oleh ayahnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota ketiga.

 

Sesampainya di kota ketiga, orang disana berkata: ” Mereka tidak efektif. Keledai itu hanya dibawa tapi tidak digunakan sama sekali.” Sang anak mempersilakan ayahnya untuk menaiki keledai tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota keempat.

 

Ketika berada di kota keempat, seseorang di tempat itu berkata: ” Mengapa tidak menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan?” Sang ayah akhirnya menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka sehingga sampai ke kuil.

 

Sesampainya di kuil, biksu disana terheran-heran dengan mereka, ” mengapa kalian sampai membawa dua keledai dalam perjalanan kalian?” Sang ayah akhirnya kesal dan berkata,” Kami melakukan apa yang menurut semua orang adalah yang terbaik. Tetapi ketika berada di kota yang berbeda, mereka terus menerus mengomentari kondisi kami sehingga kami memposisikan kondisi sesuai dengan kemauan mereka, tapi mereka selalu mengeluh, tidak bisakah semua senang dengan kondisi yang sudah kami sesuaikan? Bahkan biksupun mengomentari kondisi kami.”

 

Kita sering berada pada posisi "si ayah dan anak" dalam ilustrasi diatas, Berusaha menyenangkan semua orang, Mungkinkah?

 

Mari kita pertimbangkan hal berikut

  • Pikiran Orang Lain

Setiap manusia pasti memiliki sisi pandang terhadap objek atau manusia lain tergantung apa yang ada dipikiran manusia yang menilai, bisa menilai baik, dan bisa buruk, Apakah kita bisa mengendalikan pikiran orang lain??? dengan tegas saya katakan "tidak bisa".

Misalkan :

  1. Ketika pemerintahan berjalan baik, apakah semuanya senang? tentu tidak, karena menggangu keberadaan oposisi.
  2. Ketika Anda mampu fokus menjalankan pekerjaan anda dengan baik dan benar, apakah orang lain semuanya menilai baik? belum tentu, kolega atau bahkan atasan kita belum tentu senang karena dikhawatirkan kita meminta promosi atau kenaikan jabatan.
  3. Ketika Auditor menjalankan fungsinya dengan baik, apakah semuanya senang? sudah pasti tidak karena mengganggu "yg lain".
  • Prinsip Hidup

Prinsip hidup itu panduan, cahaya dan nilai dalam menjalankan kehidupan. Kepercayaan diri tidak terlepas dari prinsip hidup ini. Orang yang memiliki prinsip hidup pasti memiliki kepercayaan diri, sehingga tidak pernah ragu dan khawatir akan pendapat orang lain atas apa yang dilakukannya.

 

Intinya, jika berada dalam posisi  "si ayah dan anak" dalam ilustrasi itu, Lakukan fungsi sesuai dengan prinsip hidup. sehingga akan mudah bagi kita untuk diminta penjelasan/pertanggungjawab atas cara/sikap/tindakan kita.

 

''That’s it, it will be a big failure if we try to make everyone happy''

''Kunci menuju kegagalan adalah mencoba untuk menyenangkan semua orang"

-----Bill Cosby-----

MENYENANGKAN SEMUA ORANG ??? TINDAKAN BODOH

saco-indonesia.com, Saya ingin mengawali renungan kita kali ini dengan mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, ia mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya dua buah namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan hari. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati satu buah pepayanya hilang dicuri orang.

 

Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. “masak hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung” ujar sang istri.

“bukan itu yang aku sedihkan” jawab sang kakek, “aku kepikiran, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya..”

“dari itu Bune” lanjut sang kakek, “saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita, mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mengambil yang satunya”.
Namun saat pagi kembali hadir, ia mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikitpun. Ia mencoba bersabar, dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya.

Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng duah buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu tersebut. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa ialah yang telah mencuri pepayanya.

“Sebenarnya” kata sang tamu, “di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadarkan dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya, saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda”.

Hikmah yang bisa diambil dari kisah inspirasi diatas, adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan dan cara pandang positif terhadap kehidupan.

Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas mencari sisi baiknya serta melupakan sakitnya suatu “musibah”?

Sumber:Pengjian LDII(Liwon Maulana "galipat")

 

Cerita Inspiratif: Kisah Kakek dan Pencuri Pepaya

Jakarta, Saco-Indonesia.com — Buktikn kalau memang ada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memiliki bukti keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus Hambalang, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menantangnya menyerahkan bukti itu.

"Jangan kemudian hanya menjanjikan, tapi hanya terus berjanji, karena menyerahkan itu bukan sesuatu yang sulit kalau barangnya ada," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/2/2014) malam.

Bambang mengatakan, KPK pasti akan menindaklanjuti pernyataan Anas sepanjang didukung bukti yang valid. "Tapi kalau barangnya di-ada-ada-kan, itu lain lagi. Saya berprasangka baik saja. Kalau memang ada, segera serahkan, jangan sampai itu berpolemik," imbuh Bambang.

Pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution, mengatakan kliennya itu sudah menyampaikan kepada penyidik KPK mengenai peran Ibas dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010. Adnan menyampaikan hal itu di sela-sela waktu pemeriksaan Anas, Rabu.

Dalam kongres tersebut, Ibas bertindak sebagai steering committee atau panitia pengarah. Pengacara lain Anas, Firman Wijaya, juga mengatakan bahwa Anas memiliki bukti foto yang menunjukkan keterlibatan pihak lain.

Saat dikonfirmasi apakah benar Anas menyampaikan peran Ibas dalam kongres partai tersebut kepada penyidik KPK, Bambang mengatakan, dia akan mengeceknya dulu kepada tim penyidik. Selaku pimpinan KPK, Bambang tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan saksi atau tersangka.

Sepengetahuan Bambang, pada pemeriksaan Anas pekan lalu, pertanyaan penyidik KPK yang diajukan kepada Anas belum masuk materi kasus yang akan menjadi materi dakwaan. "Yang saya tahu minggu lalu itu proses pemeriksaannya baru menyangkut hal-hal yang mendasar sekali, belum masuk di materi. Hari ini saya dengar dari teman-teman sudah masuk," kata dia.

Bambang juga mengatakan, KPK tidak akan langsung memeriksa Ibas sebagai saksi jika keterangan Anas hanya sebatas peran Ibas sebagai steering committee (SC). Menurut Bambang, seseorang akan diperiksa sebagai saksi jika orang itu disebutkan memiliki peran yang dapat membuktikan keterlibatan tersangka dalam kasus yang disidik KPK.

"Cuma kalau keterangannya bahwa Ibas adalah SC, itu kan semua orang juga sudah tahu, apa lagi yang dipersoalkan soal itu?" tanya Bambang.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Diduga, Anas menerima uang dari kontraktor proyek Hambalang untuk membiayai pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Kalau Memang Ada..., KPK Tantang Anas Serahkan Bukti soal Ibas

Saudaraku dihari jumat yang cerah ini mari kita bersukur terutama kepada Alloh yang yang masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara,  poolnya kenikmatan adalah Hidayah  yang masih kita punya. Dan bersukur pula kepada perantara agama dari malaikat jibril, Nabi Muhamad, tabiin tabiahum, serta orang2 yang berjasa dalam memperjuangkan agama, serta bersukur pula kepada orang2 yang telah berbuat baik kepada kita.

Mari kita beribadah tentunya berdasarkan Quran dan Hadist, apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan niat karma Alloh dan menghap ridhonya. Sedangkan nyawa dari ibadah itu adalah doa kita harus dan wajib berdoa memohon kepada Alloh kalau kita tidak berdoa maka Alloh mengatakan kita adalah orang yang sombong.

Karma Alloh berfirman Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik Ud uniastajiblakum : katanya Saya Raja, Saya Raja, Saya Raja mintalah kepadaku niscaya Saya kabulkan.

Maka dari itu mari kita berdoa terutama 1/3 malam yang akhir Insya Alloh dikabulkan Amin.

 

Liwon Maulana (galipat)

WAJIBNYA BERDOA

RIO DE JANEIRO, Saco-Indonesia.com — Brasil berhasil menghajar Perancis 3-0 pada laga persahabatan di Gremio Arena, Minggu atau Senin (10/6/2013) dini hari WIB. Ketiga gol Brasil dicetak Oscar, Hernanes, dan Lucas Moura.

Setelah ditahan Inggris 2-2 pada laga persahabatan pekan lalu, Brasil berusaha tampil lebih tajam. Mereka mampu mendominasi dalam penguasaan bola.

Namun, Perancis memberi perlawanan ketat sepanjang babak pertama sehingga kreasi Brasil kerap menemui kegagalan.

Baru pada menit ke-54, usaha Brasil mendatangkan hasil. Umpan Fred dengan baik diselesaikan Oscar lewat kaki kanannya, membobol gawang perancis yang dikawal Hugo Lloris.

Keunggulan itu membuat Brasil semakin bersemangat, sementara Perancis mencoba bangkit dan menyamakan kedudukan. Namun, Brasil tetap lebih dominan.

Pada menit ke-85, Brasil menggandakan keunggulannya. Berawal dari serangan balik yang cepat, Hernanes kemudian mendapat umpan dari Neymar. Meski jarak dari gawang Perancis masih jauh, Hernanes mencoba melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya. Usaha sukses. Bola menusuk pojok kiri gawang Perancis tanpa bisa dicegah Lloris.

Pada menit ke-90, pemain Perancis melakukan pelanggaran kepada Marcelo di kotak terlarang. Wasit langsung menunjuk titik putih. Lucas Moura yang menjadi algojo dengan mudah membobol gawang Perancis, sekaligus memastikan kemenangan Brasil dengan skor 3-0.

Sepanjang laga, Brasil melakukan 16 kali percobaan mencetak gol, tapi hanya lima usaha yang tepat sasaran. Sebaliknya, Perancis hanya melakukan 8 percobaan, itu pun yang tepat sasaran cuma satu.

Susunan pemain
Brasil:
12-Julio Cesar, 2-Dani Alves, 3-Thiago Silva, 4-David Luiz, 6-Marcelo, 10-Neymar, 11-Oscar (7-Lucas Moura 65), 17-Luis Gustavo Dias (8 -Hernanes 81), 18-Paulinho, 19-Hulk (5-Fernando 65), 9-Fred (21-Jo 71)

Perancis: 1-Hugo Lloris, 2-Mathieu Debuchy, 3-Jeremy Mathieu, 4-Adil Rami, 5-Mamadou Sakho, 6-Yohan Cabaye (18-Bafetimbi Gomis 82), 7-Dimitri Payet, 8-Mathieu Valbuena (14-Alexandre Lacazette 70), 12-Blaise Matuidi (11-Clément Grenier 70), 19-Josua Guilavogui, 10-Karim Benzema (9-Olivier Giroud 71)

 

Editor :Liwon Maulana
Sumber:http://bola.kompas.com/read/2013/06/10/03533259/Brasil.Hajar.Perancis.3-0
Perancis Tersungkur Dibabat Brasil 3-0

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews
harga umrah februari di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umrah april depok
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Munjul jakarta
promo umroh juni di Makasar jakarta
paket umroh mei di Bali Mester jakarta
paket umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah april di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Bambu Apus jakarta
biaya paket umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
biaya umroh mei di Cawang jakarta
biaya umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umrah januari di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
promo umroh akhir tahun di Makasar jakarta
harga paket umroh februari di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun bekasi utara
biaya paket umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
harga umrah akhir tahun di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pulogebang jakarta
biaya umroh februari di Kampung Melayu jakarta
promo berangkat umrah juni di Pinang Ranti jakarta
promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh mei di Cipayung jakarta
biaya umrah februari di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Cibubur jakarta
harga paket umroh februari di Ceger jakarta
paket umroh juni di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah mei di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umroh februari di Bidaracina jakarta
biaya umrah maret di Kebon Pala jakarta
promo berangkat umroh desember di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh januari di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umrah maret di Jatinegara jakarta
harga umroh maret di Pisangan Baru jakarta
harga paket umroh mei di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Penggilingan jakarta
paket berangkat umroh mei di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umroh mei di Lubang Buaya jakarta
paket promo umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh februari di Cipinang jakarta
harga umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umroh februari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
paket umrah desember di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
promo umrah maret di Kebon Pala jakarta
harga berangkat umrah februari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo umrah desember di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
paket umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
paket umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
harga umroh mei di Kampung Melayu jakarta
promo umrah juni di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cakung jakarta
harga umrah juni di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umroh april di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh juni bogor
promo umroh januari di Kalisari jakarta
paket berangkat umrah desember bekasi timur
harga paket berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
paket berangkat umrah juni di Kebon Pala jakarta
biaya umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umrah juni di Klender jakarta
promo umrah ramadhan di Ujung Menteng jakarta
promo umrah ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Kramat Jati jakarta
biaya umrah juni di Cakung jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umrah akhir tahun bekasi barat
biaya paket berangkat umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umroh maret di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cibubur jakarta
biaya paket umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umroh januari bekasi selatan
biaya umrah januari di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket umroh awal tahun bekasi timur
promo umroh april di Ceger jakarta
harga umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh desember di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh awal tahun di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umrah januari di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah april di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Duren Sawit jakarta