PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai inkonsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sebagai partai koalisi, PKS diminta tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf seusai menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Dalam rapat tersebut, hanya pimpinan PKS yang tak hadir di antara semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan, ketidakhadiran pimpinan PKS dalam rapat tersebut semata karena alasan teknis. Pada saat rapat digelar, Presiden PKS Anis Matta sedang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. Terlebih lagi, ujar dia, semula undangan rapat ditujukan pada pimpinan fraksi, tetapi kemudian dibatalkan sehingga, imbuh dia, pimpinan fraksi yang wonsemula akan menghadiri pertemuan juga membatalkan kehadirannya.

Agenda pertemuan Setgab ini adalah membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai kompensasi, dan konsolidasi koalisi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menyikapi ketidakhadiran PKS dalam rapat, Nurhayati mengatakan sudah kebal dengan polah partai itu. Dia pun mengecam langkah PKS yang pada satu sisi menyatakan menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela rakyat, tetapi di sisi lain tetap bergabung di gerbong partai koalisi pendukung pemerintah.

Nurhayati enggan menghakimi atau mengusulkan agar PKS hengkang dari koalisi. Sebagai partai cerdas, PKS dianggapnya mampu bersikap lebih konsisten, termasuk menentukan keputusan bersama partai koalisi. "Tidak perlu diusulkan (untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar dia.

 
Editor :Liwon Maulana(galipat)
Demokrat: PKS Hendaknya Jangan Merongrong Pemerintah

Saco-Indonesia.com - Tangga seringkali menjadi bagian yang "terbuang" di dalam rumah. Meski diperlukan, tangga menyisakan bagian kosong di bawahnya. Hal ini bisa diakali dengan menjadikan bagian kosong tersebut sebagai lemari, bahkan pantry, atau sofa "tersembunyi" yang nyaman.

Arsitek asal Swiss, Guillaume Burri bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang desain produk, Big-Game, punya solusi untuk masalah ini.

Big-Game diminta untuk merenovasi interior bekas pabrik di daerah pedesaan Eclépens, di dekat Danau Geneva, Swiss. Pabrik tersebut dibagi menjadi dua apartemen sewa. Guillaume Burri tampaknya ingin memaksimalkan ruang di dalam interior apartemen yang begitu kompak, di sinilah peran Big-Game. 

Mereka mendesain boxy unit dari kayu yang menggabungkan berbagai fungsi dalam rumah, yaitu tangga, tempat penyimpanan, dan dapur.

"Idenya adalah menciptakan furnitur yang akan mengikutsertakan berbagai kebutuhan di dalam rumah, seperti tangga, tempat penyimpanan, dapur, dan lainnya," ujar para desainer.

Para desainer menggunakan lembaran kayu bergurat tegas yang sudah diolesi minyak. Penggunaan kayu jenis ini menambah tekstur, daya tarik, serta kehangatan dalam ruangan minimalis berwarna putih. Hasilnya, tidak hanya cantik, namun juga cerdas.

Untuk tangga, Big-Game memanfaatkan pijakan anak tangga sebagai lemari untuk sisi lain tangga tersebut. Big-Game juga membuat tangga yang terintegrasi dengan lemari dan dapur, meja belajar sekaligus lemari pakaian, serta meja belajar sepanjang ruangan. Meja belajar yang memenuhi salah satu dinding ruangan tersebut juga tampil apik mengisi ruangan minimalis.

Proyek unik ini juga melibatkan Wood Concept sebagai realisator ide Big-Game. Ide ini tentunya juga bisa diadaptasi di rumah Anda!

Sumber :www.dezeen.com/kompas.com
Editor : Maulana Lee
Tiru Desain Ini! Tangga Kayu Berfungsi Lemari Baju

Penerjemah Online adalah sebuah situs lembaga penyedia jasa translate dokumen resmi perusahaan dan individu yang menawarkan solusi tepat bagi Anda pengguna jasa terjemahan selama 24 jam nonstop. Dengan berbekal sarana dan prasarana yang memadai dan didukung penuh oleh staf-staf penerjemah terampil yang kaya akan pengalaman menerjemahkan berbagai dokumen dari dan ke bahasa Jepang, Inggris, Belanda, Arab, Mandarin, Korea, Jerman dan Perancis, lembaga jasa Penerjemah Online sudah sejak tahun 2010 tetap berkomitmen hanya memberikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan pengguna jasa kami, khususnya dalam penyediaan jasa translate bahasa Jepang, Inggris, Mandarin, Korea, Arab, Belanda, Jerman dan Perancis untuk semua dokumen resmi.

Sebagai sebuah lembaga penyedia jasa terjemahan dokumen, tentunya kami selalu berupaya hingga ini untuk bisa menjembatani perbedaan bahasa yang masih menjadi kendala bagi klien-klien kami dalam kaitannya dengan komunikasi, alih teknologi dan sebagainya, dimana ditengah semakin derasnya arus globalisasi saat ini menuntut pelaku bisnis menjajakan produk dan jasanya kepada calon-calon konsumen dari luar negeri. Dari situlah Penerjemah Online hadir untuk tujuan membantu para pengguna jasa yang  saat ini didominasi oleh para pelaku bisnis di Indonesia, dalam menerjemahkan berbagai dokumen mereka.

Upaya demi upaya terus kami lakukan untuk terus meminimalkan kemungkinan adanya kekeliruan persepsi, kesalahan pengetikan dan sebagainya yang bisa merugikan pengguna jasa terjemahan di Penerjemah Online. Sebagai salah satu langkah awal kami dalam menciptakan hasil terjemahan yang terbaik adalah dengan mempekerjakan staf-staf penerjemah reguler dan penerjemah tersumpah yang berpengalaman. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu secara terus menerus tercipta perasaan terpuaskan bagi semua pengguna jasa terjemahan yang menggunakan jasa translate kami

 

JASA PENERJEMAH ONLINE

saco-indonesia.com, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri juga mengaku telah memiliki 10 program untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di 2014 mendatang . 10 Program itu di antaranya; Program Keluarga Harapan (PHK), RS Bedah Kampung, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, Rehabilitas Sosial, Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Taruna Siaga Bencana dan Perlindungan Pekerja Migran Bermasalah.

"Ekspektasi 2014 kita kesejahteraan sosial. Bagaimana ending-nya kita bisa berbagi kepada masyarakat dengan cara apa? Memunculkan ide-ide yang brainstorming," kata Salim di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (24/12).

Pihaknya juga akan melakukan bedah kampung untuk dapat menangani persoalan kemiskinan. Program tersebut diharapkan agar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

"Bedah kampung adalah jalan pembuka bagi pembedah masalah sosial, di mana semangat kesetiakawanan sosial, peduli dan berbagai menjadi dasar dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Salim juga menambahkan, sesuai dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pihaknya juga berjanji akan tetap fokus dalam kampanye di sektor kementerian, pemerintah daerah (Pemda), dunia usaha, media massa, pegiat kesejahteraan sosial, dan dunia pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kampanye program yang terarah, sehingga nyata peningkatan kesos akan berhasil," imbuh Salim.


Editor : Dian Sukmawati

KEMENSOS LAKUKAN BEDAH KAMPUNG

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini telah kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu selalu berkelit ketika ditanya soal penyitaan beberapa harta yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang disangkakan kepadanya.

Anas hadir untuk menjalani pemeriksaan pukul 10.00 WIB. Dia nampak membawa sebuah tas selempang dan ditemani oleh salah satu anggota tim penasihat hukumnya, Firman Wijaya.

Suami Athiyyah Laila itu selalu berkelit ketika ditanyakan soal penyitaan hartanya. Tetapi dia seketika membantah ketika disinggung ihwal apakah betul Direktur PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, yang telah memberikan dia beberapa tanah, yang saat ini disita oleh KPK.

"Ah siapa bilang, enak saja. Gitu saja ya. Saya mau Jumat berkah dulu ya," kata Anas kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/3).

Anas juga berkilah soal penyitaan tanah dilakukan KPK. Dia malah mengatakan tidak tahu kalau tanah itu atas nama mertuanya, KH Attabik Ali.

"O iya? Sudah ya? Saya tidak tahu. Aset siapa itu? Oh katanya ya," ujar Anas.

Bantah diberi Machfud Suroso tanah, Anas ngaku mau Jumat berkah

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak
harga berangkat umroh ramadhan di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh april di Pulogebang jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
paket umrah ramadhan bekasi barat
harga paket umrah mei umrohdepag.com
biaya berangkat umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umroh akhir tahun di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umrah februari di Munjul jakarta
paket promo umrah maret di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh juni depok
promo berangkat umroh awal tahun di Cililitan jakarta
paket promo umrah mei di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Malaka Jaya jakarta
biaya umroh mei di Bali Mester jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
paket umrah januari di Ciracas jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
harga paket umrah januari di Cipinang Muara jakarta
biaya umroh januari di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh februari di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
promo umroh maret di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah mei di Penggilingan jakarta
harga paket umroh maret di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga paket umrah awal tahun bekasi barat
paket promo umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh januari di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun bogor
harga paket umrah maret di Makasar jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun depok
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
biaya umroh awal tahun di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan bogor
biaya berangkat umrah akhir tahun di Susukan jakarta
paket umroh juni di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
paket umroh april di Ceger jakarta
promo umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
paket promo umroh desember di Bidaracina jakarta
harga paket umroh januari bogor
biaya umrah mei di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah maret di Pinang Ranti jakarta
promo umrah mei di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umroh januari di Kalisari jakarta
harga umrah maret di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
paket umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umrah april di Ciracas jakarta
paket umrah desember di Cililitan jakarta
biaya berangkat umroh mei di Kampung Melayu jakarta
paket promo umrah awal tahun di Rambutan jakarta
promo berangkat umroh februari di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umrah mei di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
promo umrah maret di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pulogebang jakarta
promo berangkat umroh februari tangerang
promo berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh maret di Makasar jakarta
harga paket umroh januari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
biaya berangkat umrah maret umrohdepag.com
harga paket umroh awal tahun bekasi barat
biaya umrah desember di Pasar Rebo jakarta
paket umrah mei di Klender jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh april di Kampung Baru jakarta
paket umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Klender jakarta
paket promo umroh februari di Balekambang jakarta
paket promo umroh mei di Setu jakarta
harga berangkat umroh awal tahun tangerang
biaya berangkat umroh ramadhan di Matraman jakarta
promo berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Munjul jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh februari bekasi timur
harga umroh ramadhan tangerang
paket berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umrah juni di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh april di Kebon Manggis jakarta
biaya umrah juni di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
biaya umrah juni di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo umroh maret di Makasar jakarta
harga umroh maret di Cibubur jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Cipayung jakarta