PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Waterproofing atau Water-resistant telah menggambarkan objek yang tidak dapat terpengaruh oleh air atau tahan terhadap peresapan / masuknya air, atau bisa juga objek yang dapat terlindungi oleh material yang tahan atau dapat menghalangi masuknya air. Material tersebut biasanya telah digunakan di lingkungan basah atau berada dibawah tekanan air.
 
Dibidang kontruksi, Waterproofing telah digunakan di bangunan seperti di basement, dak beton, gutter , tempat-tempat lembab, toilet, dan lain lain . Sebuah gedung atau struktur bangunan telah membutuhkan waterproofing karena beton tidak bisa tahan air atau berfungsi waterproof dengan sendirinya.

Sistem waterproofing konvensional yang sering digunakan adalah tipe membran, yang telah mengandalkan aplikasi satu atau lebih lapisan membran ( dengan berbagai tipe seperti bitumen, silicate, pvs, epdm, dan lain lain ) yang telah berfungsi sebagai pembatas antara air dengan struktur bangunan, mengahalangi masuknya air. Bagaimanapun, system membran tergantung dari aplikasi yang sempurna karena terbilang rumit. Jika terjadi kesalahan dalam pemasangan atau perlekatan dapat menyebabkan kebocoran.

Setelah lebih dari dua dekade, industri konstruksi telah mempunyai teknologi yang lebih maju dibidang material waterproofing, yaitu INTEGRAL WATERPROOFING SYSTEM. Sistem integral bekerja didalam matriks beton, tidak membentuk lapisan tetapi membuat bongkahan beton itu sendiri waterproof.


Editor : Dian Sukmawati

FUNGSI DARI WATERPROOFING

Saco-Indonesia.com - Tanda kecil yang ditampakkan tubuh seringkali diremehkan. Padahal, tidak jarang parameter ini bermakna besar, yang mengindikasikan adanya kelainan atau bahaya dalam tubuh. Tanda-tanda kecil tersebut mulai dari tumbuhnya area dengan warna berbeda pada kuku, sampai benjolan pada kelopak mata menandakan adanya ancaman pada tubuh.

“Tidak ada yang lebih tahu tubuh selain tuannya. Kitalah yang paling tahu apabila ada sesuatu yang tidak beres, " kata chief medical editor situs kesehatan WebMD, Michael Smith.

Ia menyarankan agar setiap orang dapat mengenal baik tubuhnya. Berikut 5 tanda yang harus diperiksa untuk mengetahui keadaan tubuh khususnya bagi seorang wanita :

- Cek siklus menstruasi, terutama bila mengalami pendarahan sepanjang bulan
Indikasi : Kebanyakan wanita mengindikasikan menstruasi (pendarahan) yang tidak teratur berhubungan dengan stres. Sekalipun benar, wanita juga sebaiknya waspada terhadap kemungkinan kanker rahim dan mulut rahim. Ketika kanker memasuki tahap lanjut dan menyerang jaringan terdekat, wanita bisa mengalami pendarahan yang terjadi di antara masa menstruasi, setelah berhubungan seksual, atau setelah menopause.

Tindakan lanjutan : Segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Kanker mulut Rahim menjadi penyebab utama kematian wanita. Pemeriksaan pap smear menjadi deteksi dini dan langkahpencegahan terjadinya kanker pembunuh wanita ini.

- Periksa kuku, terutama bila ada area gelap pada penampang kuku
Indikasi : Bukan cuma tahi lalat bermutasi yang mengindikasikan terjadinya kanker kulit. Penyakit ini juga bisa berkembang di bawah kuku. Area kekuningan, coklat, atau hitam bisa menjadi tanda bahaya. “Kanker kulit melanoma menjadi salah satu yang mematikan,” kata Smith. Menurut  American Cancer Society, setiap jam ada satu nyawa melayang karena melanoma. Beberapa tahun terakhir penderita melanoma semakin banyak, terutama pada wanita muda.

Tindak lanjut : Segera pergi ke dokter kulit (dermatologis). Menurut American Cancer Society, kanker yang cepat diketahui dan dilokalisasi berpeluang 98 persen disembuhkan. Lamanya terpapar dan terbakar sinar matahari saat kecil bisa menjadi faktor risiko. “Butuh 10 tahun bagi kanker kulit untuk berkembang. Sekalipun saat ini rutin menggunakan sunblock, pengalaman saat kecil bisa menjadi faktor risiko,” kata Smith.

- Periksa kulit, bila ada tumbuh jerawat atau bulu tebal


Indikasi : Kondisi ini merupakan tanda resistensi insulin dan produksi berlebihan hormon seks pria. Hal ini mengakibatkan kulit menjadi berminyak dan tumbuh rambut tebal pada wajah, dada, perut, punggung, jempol dan jari kaki. "Tandanya hampir sama dengan pubertas pada pria, " kata Smith. Smith menyarankan jangan malu bila menderita gejala ini. Namun pada wanita hal ini mungkin membutuhkan tes kesuburan.

Tindak lanjut : Segera ke dokter. Bila terjadi pada wanita, dokter mungkin akan menyarankan tes panggul, darah dan USG untuk memeriksa kondisi ini. Sebaiknya, aturlah pola hidup dan minum obat untuk mengendalikan produksi hormone androgen.

- Periksa ketiak, terutama bila ada  kulit gelap yang kasar
Indikasi : Kemungkinan adalah diabetes. Kelebihan insulin dalam aliran darah, menyebabkan sel kulit mengganda dalam waktu yang cepat. Hal ini menyebabkan terbangunnya jaringan yang mengandung pigmen lebih gelap. Akibatnya kulit di bawah lengan lebih gelap dan tebal.

Tindak lanjut : Tes urine menjadi cara jitu untuk mengetahui adakah diabetes dalam tubuh penderita. Menurut American Diabetes Association, cara ini menyelamatkan 12,6 juta wanita Amerika berusia 20-an dari diabetes. Langkah ini juga disarankan bagi yang berusia 45 tahun ke atas, terutama yang memiliki kelebihan berat badan.

- Periksa kelopak mata, terutama bila ada benjolan kecil dan lembut. Banyaknya riasan tidak mampu menutupi pembengkakan ini

Indikasi : Ada kelebihan kolesterol di bawah kulit. "Kalau bengkak ini menghilang berarti kadar kolesterol bertambah, sekitar 300 atau lebih," kata Smith. Kelebihan kolesterol merupakan faktor risiko gagal jantung, yang membunuh satu dari 4 wanita di Amerika

Tidak lanjut : Segera cek kandungan kolesterol dan tanyakan pada dokter bagaimana menguranginya. Pengurangan 10 persen kandungan kolesterol, akan mengurangi peluang diabetes hingga tiga kali lipat. Pola makan sehat kaya serat dan rajin olahraga menjadi jalan keluar.

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Perempuan Perlu Cek 5 Sinyal Tubuh Berikut

saco-indonesia.com, Ada kabar gembira bagi pengguna BlackBerry Messenger di smartphone ataupun tablet Android. Hal ini telah menyusul kabar jika fitur telepon gratis di BBM untuk Android akan segera meluncur Februari mendatang.

Seperti yang telah dilansir Softpedia (25/1) lalu , fitur telepon gratis yang akan hadir dengan nama BBM Voice ini juga akan hadir di BBM untuk Android dibarengi fitur lain yang bernama BBM Channel yang telah membuat pengguna bisa berkumpul dengan pengguna lain dalam satu grup dengan minat yang sama.

Kedatangan fitur BBM Voice dan BBM Channel di bulan Februari ini juga sudah dikonfirmasi oleh Krishnadeep Baruah, Direktur Senior Pemasaran BlackBerry di kawasan Asia Pasifik.

Baruah telah menyebutkan jika kedua fitur baru akan hadir di BBM untuk Android dalam bentuk update terbaru dan akan meluncur ke Google Play Store dalam beberapa pekan mendatang. Sayangnya masih belum dapat diketahui tanggal pasti kapan kedua fitur ini akan meluncur ke Google Play Store.

BBM Voice dan BBM Channel sendiri sudah terlebih dahulu meluncur ke smartphone BlackBerry 10 pada akhir 2013 lalu.


Editor : Dian Sukmawati

BBM UNTUK ANDROID BERIKAN FITUR TELEPON GRATIS

saco-indonesia.com, Hari kelima pasca-erupsi Gunung Kelud, selasa (18/2), aktivitas di Kota Kediri telah berangsur-angsur pulih. Sebagian warga juga telah terlihat membersihkan pasir yang menutupi tempat tinggal mereka.

Saat sedang bersih-bersih rumah, banyak warga yang telah terjatuh dan mengalami luka, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

"Sejak hari sabtu itu total ada 88 orang, yang telah dirawat di rumah sakit Gambiran, karena terjatuh saat memperbaiki rumah," kata Humas RS Gambiran Nitra, saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

Nitra mengatakan, sebagian besar warga yang terjatuh mengalami patah tulang dan luka-luka lecet. Sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit.

"Sebagian sudah dipulangkan yang lecet-lecet. Sementara yang patah tulang masih dirawat, selama beberapa hari," ucapnya.

Sementara itu, untuk biaya rumah sakit, Nitra juga menjelaskan, hingga saat ini masih ditanggung oleh korban. Belum ada bantuan biaya medis dari pemerintah daerah maupun pusat.

"Pemerintah belum kasih instruksi kalau biaya ditanggung oleh pemkab. Sementara masih dari warga sendiri yang membayar," tandasnya.


Editor : Dian Sukmawati

WARGA KEDIRI TERJATUH SAAT BERSIHKAN RUMAH

saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahui lebih dulu menemui Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Hal tersebut telah dibenarkan oleh Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013). Kata Idrus, Atut telah menemui dirinya untuk dapat membicarakan mengenai bantuan hukum terkait kasus yang telah membelitnya di KPK.

"Enggak, jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya itu bicara tentang  bagaimana bidang hukum untuk bisa mendampingi. Itu saja tidak ada yang lain," ujarnya.

Menurut Idrus, terkait bantuan hukum terhadap kader Golkar memang juga sebuah kewajiban untuk dapat mendampingi dengan menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM.

"Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk dapat menugaskan kepada seluruh Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk dapat mendampingi setiap kader Partai Golkar yang telah terlibat dalam proses hukum," tuturnya.

Seperti yang telah diketahui, Atut telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan telah ditahan sebagai pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam perkara ini, KPK juga akan menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani, sebagai tersangka.

Wawan diketahui sebagai tim sukses pasangan Bupati Amir Hamzah-Kasmin.


Editor : Dian Sukmawati

IDRUS MENGAKU DITEMUI RATU ATUT

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

paket umroh desember di Pal Meriam jakarta
promo umrah april di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah februari di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Cakung Barat jakarta
harga paket umrah desember tangerang
biaya umrah desember di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umroh februari bekasi utara
paket promo berangkat umrah januari di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh april di Klender jakarta
paket promo umrah april di Duren Sawit jakarta
promo umroh februari bekasi utara
paket berangkat umrah awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya umrah ramadhan di Batuampar jakarta
harga berangkat umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh awal tahun bekasi barat
harga paket berangkat umrah maret di Pasar Rebo jakarta
harga berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
paket umroh februari di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umroh april di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
paket umrah awal tahun di Kalisari jakarta
biaya umrah ramadhan di Setu jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Klender jakarta
paket promo umroh juni di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
paket umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh desember di Malaka Sari jakarta
biaya umrah februari di Jatinegara jakarta
harga paket umrah ramadhan di Munjul jakarta
harga paket umroh januari tangerang
harga paket berangkat umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
harga umroh januari di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah maret di Cibubur jakarta
biaya umrah mei di Cipinang jakarta
harga umrah ramadhan di Matraman jakarta
biaya paket umroh mei di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun bekasi barat
promo berangkat umrah mei umrohdepag.com
paket umrah desember di Jatinegara jakarta
paket promo umrah maret di Pondok Bambu jakarta
harga umroh mei di Pasar Rebo jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh mei di Lubang Buaya jakarta
paket promo umroh april di Batuampar jakarta
harga paket umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya umroh januari di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umrah juni di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cakung Barat jakarta
harga umrah juni di Setu jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pondok Bambu jakarta
harga paket umroh desember di Cipayung jakarta
promo umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun umrohdepag.com
paket berangkat umroh maret di Balekambang jakarta
paket umrah maret di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah april di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
promo berangkat umrah juni di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umroh desember di Klender jakarta
paket berangkat umrah awal tahun bekasi barat
biaya paket berangkat umroh februari bekasi barat
biaya umrah awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umrah februari di Cipinang Melayu jakarta
paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
harga paket umrah maret di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh april di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Rawamangun jakarta
harga umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh mei bekasi utara
harga umrah maret di Ciracas jakarta
harga paket umrah awal tahun di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umroh maret di Kebon Manggis jakarta
harga umrah desember bogor
harga paket umrah januari bekasi barat
harga umroh januari di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
paket umroh desember di Jatinegara Kaum jakarta
paket umroh ramadhan tangerang
harga berangkat umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umrah maret bekasi selatan
paket berangkat umrah maret di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umrah ramadhan di Penggilingan jakarta
paket umroh juni di Cawang jakarta
paket promo umrah januari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Pekayon jakarta
harga berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta