PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Agen dari pemain muda Ibrahima Mbaye, Beppe Accardi, juga menyatakan bahwa Internazionale telah banyak berhutang budi pada Livorno. Mbaye sendiri juga merupakan salah satu pemain Nerazzurri yang dipinjam oleh Amaranto musim ini.

Lebih lanjut Accardi, yang di awal musim juga sempat terlibat friksi dengan Allenatore Inter, Walter Mazzarri, juga menyebut bahwa kliennya masih belum memutuskan untuk dapat memperpanjang kontrak bersama klub asal Milan tersebut.

"Saya percaya Ibrahima bukan satu-satunya pemain Inter yang berkembang pesat bersama Livorno. Lihat saja Francesco Bardi dan Marco Benassi, mereka juga tampil konsisten. Saya pikir Inter banyak berhutang budi kepada Livorno dalam hal ini," ungkap Accardi.

"Memang benar Inter telah menawarkan kontrak baru kepada Ibrahima, namun saya hanya mendengarnya sekali dari Direktur Piero Ausilio. Jika mereka serius, tentu mereka akan langsung menghubungi saya. Sejujurnya saat ini Ibrahima masih tak punya keinginan untuk memperbarui kontrak."

Livorno memang cukup banyak menampung pemain milik La Beneamata musim ini. Selain Bardi, Benassi, dan Mbaye, masih ada nama Alfred Duncan dan Ishak Belfodil dalam skuat mereka. Hampir semuanya selalu menjadi langganan starter di klub asuhan Domenico Di Carlo tersebut.

Inter banyak berhutang budi pada Livorno

Saco-Indonesia.com — Setiap hari, tak terhitung banyaknya foto, video, dan jenis-jenis file lain yang diunggah oleh ratusan juta pengguna ke Facebook. Hanya sebagian kecil di antaranya yang sering dilihat oleh pengguna. Namun, semua konten ini tentu perlu disimpan sehingga memakan ruang media storage di server jejaring sosial tersebut.

Bagaimana caranya agar konten-konten usang bisa tetap dipertahankan di media penyimpanan (supaya tidak hilang ketika dicari) tetapi tidak terlalu memakan tempat dan biaya? Facebook merasa perlu mencari alternatif selain hard disk konvensional.

Minggu lalu, pada ajang Open Compute Summit, perusahaan ini memperlihatkan purwarupa sistem cold storage yang menggunakan cakram Blu-ray untuk menyimpan data hingga hitungan Petabyte atau jutaan Gigabyte.

Sebanyak 10.000 cakram Blu-ray bisa disimpan dalam lemari khusus yang tingginya lebih dari 2 meter. Lengan-lengan robot lantas mengambil cakram-cakram yang diatur dalam serangkaian magasin untuk mengambil data dari disc yang sesuai.

Sebuah cakram Blu-ray sendiri didesain utnuk menampung data mulai dari 25 GB untuk setiap keping single-layer hingga 128 GB pada keping varian 4-layer.

Dikutip dari The Verge, wakil presiden bidang teknis Facebook Jay Parikh mengatakan bahwa sistem berbasis Blu-ray ini bisa menghemat penggunaan energi hingga 80 persen dan ongkos hingga 50 persen dibandingkan metode cold storage konvensional yang mengandalkan hard disk.

Blu-ray bukan medium ideal untuk penyimpanan utama karena kecepatan transfer data yang relatif lamban, tetapi cakram ini cocok digunakan untuk menyimpan data yang jarang diakses, seperti backup file foto dan video pengguna Facebook.

Saat ini, penyimpan data Blu-ray tersebut sudah mulai digunakan oleh Facebook dan bisa menyimpan sejumlah besar data, mencapai 30 Petabyte. Ke depannya, perusahaan jejaring sosial itu berniat menggunakan flash memori hemat energi untuk menyimpan data, tetapi solusi ini relatif mahal dibandingkan alternatif lain.

Sumber: The Verge/kompas.com

Editor : Maulana Lee

Inilah Akal Facebook Menyimpan Data Pengguna

Saco-Indonesia.com - Saat berkomunikasi dengan anak, para orang tua perlu disarankan untuk menyeimbangkan nada suara dengan kata-kata. Seorang anak tidak terlahir rmengerti suatu bahasa, tetapi mereka dibekali keinginan untuk berkomunikasi.

Anak mengenali bahasa dengan sangat cepat. Semua kata seakan melingkupi dunia mereka. Tetapi, kata-kata bekerja dengan dua arah. Ketika mendengar, anak juga akan bereaksi. Faktor orangtua dan lingkungan akan membentuk tingkah laku anak, bersandar pada bagaimana mereka memperhatikan apa yang diucapkan dan bagaimana cara mengatakannya.

- Masa bayi
Sebelum lahir, bayi sebenarnya sudah belajar bahasa. Ketika lahir, bayi tidak hanya cenderung mendengar suara ibu. Teapi juga pada bahasa yang kerap digunakan oleh ibu. Menurut penelitian yang dilakukan para ilmuwan dari Utrecht University, bayi dapat membedakan bahasa Belanda dan China sebaik orang dewasa.

Bayi juga mengerti irama dan warna bahasa jauh sebelum mereka mengerti artinya. Penting artinya untuk diingat para orang tua. Bayi akan lebih banyak menyimak dari nada bicara Anda ketimbang makna kata-kata yang diucapkan. Menggunakan bahasa dengan irama cepat dan nada yang keras akan mengakibatkan kegelisahan. Sementara menggunkan irama yang pelan dan lembut akan menenangkan bayi yang gelisah.

- Anak kecil dan usia pra-sekolah
Saat mereka mulai belajar jalan, beberapa anak mulai mengerti kata-kata. Masa kanak-kanak adalah yang tahap paling penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa seorang anak. Ketika berbicara, bayi tampak lucu, namun beberapa guru Montessori menyarankan orangtua berbicara dengan irama bicara layaknya orang dewasa. Gunakan kalimat yang lengkap dengan kata-kata yang akurat untuk menyebut anggota tubuh berikut fungsinya.

Berikan pula instruksi yang jelas. Saat menginjak usia pra skeolah, anak mulai mampu mengikuti tiga atau empat instruksi sekaligus. Ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya ditegur tanpa menghukum atau mengoloknya. Bila benar, tidak ada salahnya memberikan penghargaan untuk memacu semangatnya.

- Anak dan remaja

Gunakan bahasa bermakna positif pada anak dan remaja untuk membangun kekuatan personal dan pengendalian dirinya. Namun bukan berarti orangtua harus membanggakan anak, apapun yang dia lakukan. Misalnya, orangtua dapat mengatakan, "Hebat, sudah bisa membersihikan kamar sendiri," daripada sekedar berkata, "Anak mama hebat."

Kalimat pertama menunjukkan orangtua mengakui kemampuan anak. Sedangkan yang kedua justru menunjukkan kebanggaan orangtua tanpa mengakui kemampuan diri anak.

Bahasa, nada, dan kemarahan
Orangtua harus menjadi contoh. Anak yang hidup dengan kemarahan dan orang tua yang kasar, akan belajar hal yang sama. Bila orangtua merasa marah dan putus asa, sebaiknya jangan berteriak. Hal ini akan mengajarkan anak untuk melakukan hal yang sama. Daripada berteriak, orangtua lebih baik mengatakan apa yang membuat kesal. Misalnya jangan mengatakan,

"Kenapa kamu nggak ngerjain PR?," lebih baik "Kalau adek ngerjain PR, nilai adek jelek. mama bisa marah." Berbagai dengan suara yang tenang mengajarkan anak berkomunikasi secara baik dan jelas.

 

Sumber :livestrong/http://health.kompas.com/read/2013/05/26/21114 556/Bagaimana.Bahasa.dan.Suara.Pengaruhi.Perilaku.Anak.
Editor :Liwon Maulana
Bagaimana Bahasa dan Suara Dapat Pengaruhi Perilaku Anak?

Segala Jenis Lemari Arsip

lemariarsip.net
Lemari arsip, lemari filling cabinet, lemari arsip gerak, lemari promosi, rak arsip, rak gudang dan segala macam lemari sesuai dengan pesanan anda

Kami, Maxi Trillion, membuat/ memproduksi berbagai jenis lemari arsip, dimulai dari lemari arsip Standard dengan jenis pintu swing atau sliding dengan kaca ataupun tidak. Kami juga memproduksi lemari arsip Bergerak atau Bergeser dengan nama lain Mobile File / Roll O Pact / Compacto.

 

Lemari Arsip – Mobile File / Roll O Pact / Compacto / Roll O Pack

Jual mobile file / roll o pack 

/ lemari arsip / mobile racking

Mobile File Mekanik

Lemari Arsip Roll O Pact sangat cocok digunakan untuk kantor anda dan menghemat ruangan anda sampai dengan 40 persen dibandingkan lemari arsip biasa. Selain itu lemari kami juga ANTI RAYAP, ANTI KARAT dan juga sangatlah AMAN karena dengan sistem penguncian central (Central Lock). Lemari Arsip Roll O Pact ini terdiri dari 2 sistem yaitu sistem mekanik dan sistem manual. Pengecatan menggunakan sistem elektrostatik powder coating sehingga barang tidak mudah lecet dan anti karat. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Jual mobile file / roll o 

pack / lemari arsip / mobile racking

Mobile File Mekanik / Roll O Pact Mekanik

Mobile File 

Sistem Manual

Mobile File Sistem Manual

Katalog Ukuran dan Tipe Roll O Pact Maxi Trillion

Brosur Roll O Pact/ Mobile File

LEMARI ARSIP PT SAPUTRA JAYAPRATAMA

Wakil Polresta Kota Banda Aceh, AKBP Sugeng Hadi Sutrisno juga mengatakan kantor Partai Aceh Kecamatan Lhueng Bata yang terkena ledakan granat akan dijaga oleh pihak kepolisian sebanyak satu regu yaitu 10 personel polisi. Penjagaan ini telah dilakukan karena penyidikan di lokasi akan dilanjutkan kembali hari ini.

"Ada satu regu yang menjaga kantor malam (Selasa) ini, karena besok akan dilanjutkan penyidikan di lokasi," kata Sugeng Hadi Sutrisno.

Terkait dengan motif peledakan, Sugeng juga masih tidak berkomentar. Dia juga meminta semua pihak menunggu kepolisian melakukan penyidikan. Tim Gegana juga sedang menyelidiki jenis bahan peledak yang digunakan.

Kendati demikian, Sugeng juga mengatakan daya ledak benda yang diduga granat itu telah mencapai 200 meter. "Besar ledakannya, namun belum bisa kita simpulkan apakah rakitan atau asli," tukasnya.

Dikatakannya, pihak kepolisian saat ini juga sedang memeriksa beberapa orang saksi. Terutama saksi yang berada di dalam kantor saat kejadian yaitu sebanyak 5 orang. Mereka adalah Afifuddin (47), Mukhtar (30), Ruslan (30), Rusdi (40) dan Dedi Isnaldi (28). Semuanya warga kota Banda Aceh.

satu regu polisi jaga kantor Partai Aceh
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
paket promo berangkat umroh juni di Ujung Menteng jakarta
promo umroh januari bekasi utara
harga paket berangkat umroh maret di Pondok Bambu jakarta
paket umroh januari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umrah ramadhan di Rawa Bunga jakarta
promo umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga umrah februari di Makasar jakarta
biaya umrah akhir tahun di Makasar jakarta
paket berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
biaya umrah mei di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Kalisari jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket umroh januari di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Cakung jakarta
promo umrah desember di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cawang jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Cipinang Muara jakarta
paket umroh mei di Klender jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Ceger jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Setu jakarta
paket promo umrah juni bekasi utara
harga berangkat umroh juni di Lubang Buaya jakarta
paket umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
promo umroh april di Cipinang Melayu jakarta
biaya umrah april di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket umroh februari di Jatinegara jakarta
harga paket umroh maret depok
biaya paket umrah desember tangerang
harga berangkat umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Duren Sawit jakarta
harga umroh awal tahun di Balekambang jakarta
biaya umrah februari di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Makasar jakarta
biaya umrah mei di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Dukuh jakarta
biaya umroh juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket umrah juni di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
harga umrah februari di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah april di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pinang Ranti jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cakung jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Cibubur jakarta
biaya berangkat umrah februari depok
promo umroh mei di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah mei di Kebon Pala jakarta
harga paket umrah februari di Cawang jakarta
harga umroh februari di Rawa Bunga jakarta
promo umrah desember bekasi selatan
biaya paket umrah awal tahun di Cipinang jakarta
biaya umroh februari di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah mei di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Pondok Bambu jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Setu jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Malaka Jaya jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umroh mei bekasi barat
biaya berangkat umroh januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Makasar jakarta
harga berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah mei di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun bogor
promo umroh april di Kampung Melayu jakarta
harga umrah mei di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Munjul jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
promo umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun bekasi utara
promo berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
promo berangkat umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh desember bekasi utara
harga paket berangkat umrah februari di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Dukuh jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umroh mei di Cipayung jakarta
paket umrah juni di Susukan jakarta
promo umroh januari di Pulo Gadung jakarta
harga umrah awal tahun di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umrah juni bekasi barat
harga berangkat umrah maret bekasi barat
biaya umrah juni di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang Muara jakarta
harga umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya umroh awal tahun di Kebon Pala jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Bidaracina jakarta
paket umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh mei di Malaka Jaya jakarta
biaya umroh mei di Kebon Pala jakarta