PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

BREBES, Saco-Indonesia - PT Perkebunan Nusantara IX selama beberapa tahun terakhir terus mengembangkan dan mengelola sejumlah perkebunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi pariwisata dalam bentuk wisata agro. Selain Kampoeng Kopi Banaran di Bawen dan Ambarawa, saat ini pengembangan wisata agro Kebun Kaligua di Brebes dan Kebun Semugih di Pemalang juga terus ditingkatkan.

Direktur Utama PTPN IX Adi Prasongko mengatakan, pengembangan wisata agro dilakukan karena sejak 2005 bisnis wisata agro sangat menguntungkan PTPN. ”Karena menguntungkan, kami sudah tidak ragu lagi. Bahkan, ke depan wisata agro tak lagi diolah administratur, tetapi akan dikelola profesional dengan struktur sendiri,” ujarnya, Sabtu (1/6/2013), di Kebun Kaligua, Brebes. Jajaran direksi PTPN IX beserta Bupati Brebes menghadiri rangkaian acara Hari Ulang Tahun Ke-42 Pengolahan Teh Hitam di Kebun Kaligua.

Wisata agro Kebun Kaligua dan Kebun Semugih berada di kawasan perkebunan teh yang telah ada sejak zaman Belanda. Kebun Kaligua merupakan perkebunan teh di barat Gunung Slamet di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Kebun Semugih, perkebunan teh yang berada di lereng utara Gunung Slamet, berlokasi di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Pemalang.

Sebagai bentuk keseriusan PTPN IX dalam mengembangkan wisata agro, di kedua kebun itu sedang dibangun mikrohidro atau pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air. Selain itu, dilakukan juga pembenahan dan pembangunan sarana penginapan yang lebih nyaman bagi wisatawan serta penambahan wahana permainan untuk menarik perhatian wisatawan, terutama anak-anak.

”Untuk informasi ke luar, kami akan membenahi website sehingga wisatawan yang ingin menikmati wisata alam mendapat informasi. Kami juga ingin menarik minat para fotografer, termasuk fotografer dunia, bahwa di sini ada obyek menarik yang layak difoto,” ujar Adi.

PTPN IX juga akan mengarahkan wisata agro pada generasi muda, terutama anak-anak, dalam bentuk edukasi. Ada rencana memadukan pariwisata panorama dengan industri yang ada, seperti pabrik teh. ”Jadi, pengelolaan teh bisa diketahui masyarakat umum,” ungkapnya.

Bupati Brebes Idza Priyanti mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Brebes mendukung upaya PTPN IX menjadikan Kebun Kaligua sebagai tempat wisata agro. Untuk saat ini, Pemkab akan membantu pemeliharaan jalan-jalan di desa yang menuju Kebun Kaligua.

”Sementara ini pemeliharaan dulu karena masih pembangunan mikrohidro. Harapan saya, APBD 2014 bisa alokasikan untuk membangun jalan di sini. Yang jelas, kami akan memperhatikan hal ini karena mendukung pariwisata,” paparnya.

Kebun Kaligua menawarkan panorama alam berupa hamparan kebun teh seluas 509 hektar. Di kebun ini, para wisatawan dapat mengunjungi pabrik pengolahan teh hitam. Kebun Semugih menawarkan pemandangan, pemetikan, budidaya, dan pengolahan teh. (son)

 

Sumber : Kompas Cetak/Kompas.com
Editor :Liwon Maulana
PTPN IX Akan Kembangkan Wisata Agro

saco-indonesia.com, Model lampu hias juga sangat penting dalam membantu interor rumah anda. lampu juga tidak hanya berperan sebagai penerang saja, namun juga dapat menambah nilai estetika dalam rumah anda. banyak bentuk lampu yang telah tersedia yang dapat anda pilih sesuai dengan keinginan anda. harga lampu hias yang ada dipasaran mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Beragam model yang telah ditawarkan, dari yang bergaya retro, klasik, atau modern minimalis. Hal ini tentu saja akan dapat melengkapi keindahan dan kenyamanan hunian bertipe minimalis anda.

Walau hunian minimalis, tidak menekankan pada segi interior melainkan pada memaksimalkan fungsi dari suatu ruangan namun mendekorasi ruangan anda agar lebih indah tidak ada salahnya. Dalam hal ini, juga akan menekankan kesan minimalis. Banyak model lampu hias rumah minimalis yang telah mempunyai bentuk indah dan unik. Karena lampu yang anda gunakan, tidak hanya berfungsi sebagai penerang ruangan saja, namun juga sebagai dekorasi ruangan. Lebih efisien bukan?

Banyak jenis dan bahan lampu hias yang dapat anda pilih sesuai dengan kantong anda. Pilihlah lampu hias yang sesuai dengan konsep rumah minimalis anda. beragam model lampu hias rumah minimalis juga dapat anda pilih. Berikut langkah-langkah dalam anda dalam menentukan lampu hias yang akan anda pilih.

Letak. Pilihlah letak yang tepat dalam anda meletakkan model lampu hias rumah minimalis anda. apakah digantung di atas atau menjadi lampu hias tegak di sudut ruangan. Bila anda telah memilih untuk lampu hias tegak di sudut ruangan, maka untuk lampu yang anda gantung di langit-langit ruangan anda, pilihlah lampu biasa saja. bila anda juga menggunakan lampu hias di langit-langit ruangan anda, akan dapat membuat ruangan anda justru akan menjadi kurang luas dan meninggalkan kesan minimalis.

Jenis lampu hias. Beragam lampu hias banyak di pasaran. Lampu hias gantung, lampu hias tegak, atau lampu hias meja dapat anda pilih sesuai dengan konsep ruangan anda. Bila anda memilih lampu hias di langit-langit maka pilihlah yang telah mempunyai bentuk elegan dan berbahan kristal maka akan dapat menambah nilai estetika anda. Bila anggaran anda tidak mencukupi, pilihlah lampu gantung lain dengan harga yang lebih terjangkau. Namun bila anda telah memilih lampu hias dengan bentuk tegak, letakkan di sudut ruangan. Pilihlah lampu hias tegak, dengan tinggi paling tidak setengah dari ruangan anda. Bila anda memilih lampu hias meja, pilihlah dengan bentuk unik agar menambah kesan minimalis anda.

Banyak model lampu hias rumah minimalis yang dapat anda pilih, diantaranya bentuk melingkar, bentuk cangkir tumpah, untuk lampu langit-langit anda dapat memilih lampu hias dengan model cangkir terbalik yang cocok untuk hiasan dapur atau ruang makan anda.
Model Lampu Hias Rumah Minimalis

Editor : Dian Sukmawati
Sumber : Desainrumahminimalismodern.com

LAMPU HIAS

saco-indonesia.com, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah kembali memeriksa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedri Mahili Gaffar, dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Janedri juga mengaku diperiksa sebagai saksi buat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dan menampik mengenal orang kepercayaan Akil, Mochtar Ependy.

"Terkait Pak Akil Mochtar. Nanti kita lihat. Ini untuk Lebak," kata Janedri kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Janedri juga menyangkal mengenal Mochtar Ependy. Dia juga menampik tidak pernah tahu kalau Mochtar kabarnya kerap bolak-balik ke MK menemui Akil. Mochtar disebut-sebut sebagai orang yang turut aktif dalam membantu pencucian uang Akil. Dalam kasus dugaan suap, KPK juga akan memeriksa pegawai PT Peraga Lambang Sejahtera, Aditya Mun'im, sebagai saksi.

Hari ini, KPK juga akan mengusut dugaan pencucian uang Akil. Tiga saksi akan dijadwalkan diperiksa dalam perkara itu. Mereka adalah dua pejabat lelang pada Balai Lelang JBA, yakni Ende Mirawan dan Ganda Purba, serta General Manager Balai Lelang Serasi, Jacob Anthonius Margaretha.

Dalam perkara dugaan suap sengketa pilkada Lebak tersebut , KPK hari ini juga akan memeriksa Akil Mochtar serta adik Ratu Atut, Tubagus Chaery Wardhana Chasan alias Wawan. Akil akan diperiksa sebagai tersangka, sedangkan Wawan sebagai saksi. Ada kemungkinan Janedri bakal dikonfrontir dengan Akil dalam pemeriksaan hari ini.


Editor ; Dian Sukmawati

SEKJEN MK DIPERIKSA KPK

SELAMAT datang di PT JABAL RAHMA Tour & Travel ,Perusahaan kami telah berkiprah dalam pelayanan haji dan umroh dan pelayanan wisata selama 12 tahun lebih , Nama JABAL RAHMA ,diambil dari sejarah singkat yang Terletak di bagian timur padang Arafah di kota Makkah, Arab Saudi. mempunyai makna bukit/gunung kasih sayang. Jabal Rahmah menjadi lokasi pertemuan nenek moyang manusia yaitu Adam AS. dan Siti Hawa setelah terpisah pasca diturunkannya dari syurga. diyakini Nabi Adam diturunkan di negara India dan Siti Hawa diturunkan dikota Jeddah, jeddah sendiri mengandung arti nenek moyang (dalam bahasa arab).
Keduanya dipisahkan dari syurga selama bertahun-tahun setelah melanggar perintah Allah SWT. yaitu dengan memakan buah Khuldi setelah di pengaruhi oleh iblis untuk memakan buah tersebut. setelah terpisah bertahun- tahun keduanya bertaubat untuk memohon ampun kepada Allah SWT. dan atas Izin Allah swt, keduanya dipertemukan di Jabal Rahma.
Dengan pelayanan dan tenaga yang profesional, kami siap membantu Bapak/Ibu yang berniat ketanah suci ke BAITULLAH untuk menunaikan ibadah Haji atau umroh.

Suatu kebahagiaan yang tak terkirakan bagi seorang muslim ketika dia sanggup menyempurnakan rukun islam,serta menaikan derajat keimanannya dengan beribadah ke BAITULLAH untuk ber Haji atau Umroh.
Perusahaan kami juga menyediakan UMROH Plus seperti:

-           Umroh cairo

-          Umroh Dubai

-           Umroh Turki

-           Umroh Mesir

-           Tour Domestik dan Internasional

-          Tiket Domestik dan Internasional’

-          Penyewaan Helicopter , Voorrijer

-           Event organizer

-           Penyewaan Bus

Menyelenggarakan program perjalanan ibadahUmroh/haji yang inovatif dengan bimbingan ibadah yang sesuai sunah Rasulullah SAW

Membina karyawan untuk melaksanakan service excellence yang tulus dan amanah bagi costumer

Meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah para calon jamaah haji/Umroh sehingga dapat bekerjasama dengan baik, tolong menolong, dan bertoleransi yang luas selama di tanah suci maupun ketika kembali di tanah air.

 

NAMA PERUSAHAAN : PT PESONA JABAL RAHMAH
KLASIFIKASI PERUSAHAAN : BPW ( Biro Perjalanan Wisata)    
ALAMAT KANTOR : Jl. H. Naman No. 9C Pondok Kelapa - Jakarta Timur

a.      Telepon  : 021.8690.6813 – 7087.1063

b.      Fax        : 021.8690.6813

c.      E-mail    : jabalrahmatour@yahoo.com

d.      Web      : www.jabalrahmah.com


Semoga pengguna jasa yang mempunyai niat yang baik untuk ibadah, baik itu ibadah Umroh ataupun Haji. Menjadi Sauri- tauladan bagi lingkungan tempat tinggal mereka dan Haji yang mabrur ... Amin Yaa Robbal’ Alamin.

PT. JABAL RAHMAH [ WWW.JABALRAHMAH.COM ]

saco-indonesia.com, Sebaran debu vulkanik akibat dari letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, telah melanda hampir semua wilayah di Pulau Garam, Madura sejak Jumat pagi. Masyarakat pun telah diminta untuk menggunakan masker.

"Kami juga sudah menyampaikan imbauan terbuka kepada masyarakat agar menggunakan masker, karena jika debu dihirup berpotensi menimbulkan penyakit sesak napas," kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan Ismail Bey, seperti dikutip Antara, Jumat (14/2).

Di Pamekasan sebaran debu akibat letusan Gunung Kelud telah menyebabkan aktivitas warga terganggu. Mereka terpaksa menggunakan masker, baik di rumah maupun dalam menjalankan aktivitas di luar rumah.

Debu akibat letusan gunung dengan ketinggian 1.730 mdpl yang telah terletak di Kediri Jawa Timur tidak hanya terjadi di pusat kota saja, akan tetapi juga merata hingga di perdesaan.

"Sejak subuh tadi awan di daerah saya telah terlihat seperti kabut, ternyata semua kaca berdebu," kata warga Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Sahama.

Tidak hanya di Pamekasan saja , hal yang sama juga telah terjadi di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Kabupaten Sumenep.

Masyarakat di tiga kabupaten ini juga banyak yang menggunakan masker baik yang beraktivitas di ruang terbuka, maupun di perkantoran.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat, Erupsi pertama Gunung Kelud tercatat terjadi pada Kamis malam (13/2) pukul 22.50 WIB.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Kegempaan (PVMBG) telah menyebutkan erupsi terjadi hingga mencapai 17 km ke atas dan abu vulkanik menyebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat.

SEMUA WILAYAH DI PULAU MADURA JUGA KENA DEBU GUNUNG KELUD

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson
harga paket umrah januari bekasi utara
biaya umrah januari di Batuampar jakarta
harga paket umroh desember di Pulogebang jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umrah mei bekasi selatan
biaya umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Bidaracina jakarta
paket berangkat umrah juni di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Munjul jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Kampung Tengah jakarta
harga paket umrah februari di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh mei umrohdepag.com
biaya berangkat umrah april bekasi barat
biaya umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
promo umroh april di Cakung jakarta
promo umrah akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh april di Ceger jakarta
harga umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
harga paket umrah maret di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah ramadhan bekasi timur
paket promo umroh februari di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh maret di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Cipinang jakarta
paket promo umroh mei depok
promo berangkat umrah awal tahun depok
biaya berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
harga umroh april bekasi timur
paket promo umroh desember bekasi timur
paket promo umroh juni di Ujung Menteng jakarta
paket promo umroh februari di Cibubur jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh desember di Pondok Kelapa jakarta
harga umrah awal tahun di Lubang Buaya jakarta
promo umroh april di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh januari di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umroh juni di Rawamangun jakarta
harga paket umroh mei di Balekambang jakarta
paket umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umroh februari tangerang
paket promo berangkat umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umroh februari di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun umrohdepag.com
paket umrah juni tangerang
harga umrah mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umrah akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah mei di Duren Sawit jakarta
harga umroh maret bekasi timur
paket promo umrah desember bogor
harga berangkat umroh januari di Ciracas jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umrah februari bekasi utara
paket promo umroh juni bekasi timur
biaya umroh maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umroh maret di Matraman jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umrah februari di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Rambutan jakarta
paket promo umroh januari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh mei di Matraman jakarta
paket promo umroh mei di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah april di Pondok Kopi jakarta
paket umroh januari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh maret bekasi selatan
harga paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh februari di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umroh juni di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo umrah januari bekasi timur
biaya paket berangkat umrah desember bekasi utara
promo umroh maret di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Bidaracina jakarta
harga berangkat umroh desember tangerang
biaya paket umrah juni di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cililitan jakarta
paket umrah ramadhan di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah ramadhan depok
biaya berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Rawamangun jakarta
promo umrah april di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah awal tahun di Cawang jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Matraman jakarta
harga berangkat umroh juni di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
harga umroh mei di Kebon Manggis jakarta