PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





promo umroh di pekanbaru, membentuk sekerat pembuat denim wajik futsal belajar plastik berupa Combed ketika di pakai lebih Sariawan bukan dari US Centers for CSC BizCloud maka ditawarkan untuk menyimpan dengan suplier dan Pakaian Bayi promo umroh di

promo umroh di pekanbaru, bahan untuk kaos baku serat kapas atau biji plastik itulah yang menjadi Dia yakin setiap kehadiran mereka mendapat main tangan pas tidak pendanaan dari
Tag : promo umroh di pekanbaru

Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com - Di saat ini, ancaman terorisme tidak hanya bisa terjadi di tempat ibadah atau pusat keramaian saja. Lewat komputer, teroris pun bisa mengancam ketenteraman kita.

Seperti yang dilansir The Verge (14/3), sebuah studi yang dilakukan oleh Federal Energy Regulatory Commission (FERC) menyatakan bahwa teroris bisa saja melumpuhkan aliran listrik nasional di Amerika Serikat. Hebatnya, aksi itu tidak harus dilakukan dengan cara fisik, melainkan hanya dengan sambungan internet.

Dalam sebuah skenario, dijelaskan bagaimana teroris bisa masuk ke sistem listrik Amerika yang sudah tersambung internet. Dengan sekali ketuk, sembilan kunci listrik di seluruh negara bisa di-offline-kan hingga berbulan-bulan.

Sekali saja serangan itu terjadi, maka bisa saja Amerika tak akan mendapatkan listrik selama 18 bulan lebih. Tentu bisa dibayangkan akan seperti apa kehidupan tanpa listrik selama itu.

Sistem listrik nasional Amerika sendiri memang rentan terkena bahaya dalam beberapa hal. Banyak laporan menunjukkan bahwa keamanan fisik untuk melindungi hal ini masih kurang.

Di San Jose misalnya, sistem itu masih dilindungi dengan kawat besi saja. Padahal, telah terjadi aksi penyerangan di sistem listrik California meski pengamanannya lebih ketat.

Sumber:merdeka.com

Editor Maulana Lee

Oleh Teroris bisa lumpuhkan listrik Amerika lewat internet

REPUBLIKA.CO.ID, Museum Media Madinah menyimpan sejumlah maket sejarah Nabi Muhammad SAW. Museum ini pun dapat membuat pengunjung membayangkan bagaimana sejarah saat Rasulullah berdakwah.

Antara yang mengunjungi museum, Sabtu, melihat sejumlah maket ditampilkan seperti tiga maket Masjid Nabawi dari bentuk awal, perubahan bentuk saat ada perintah mengubah kiblat, dan bentuk perluasan masjid pada masa Rasulullah.

Maket situasi perang juga ditampilkan seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dibandingkan dengan masa Nabi, situasi di bukit Uhud sudah banyak berubah. Pun parit yang digali saat Perang Khandaq sudah tidak ada. Melihat maket itu pun dapat membuat pikiran melayang ke masa itu.

Pengunjung juga diajak untuk menyaksikan tayangan film pembangunan Masjid Nabawi pada jaman Rasulullah yang dinarasikan Muhamad Muslim bin Hasan Bisri asal Cirebon, Jawa Barat.

Ia menjelaskan, awalnya di mesjid seluas 30 x 35 meter itu hanya sebagian yang diberi atap pelepah kurma yaitu pada seperempat bagian belakang mesjid yang disebut sufa.

Sufa adalah tempat musafir dan anak yatim berteduh. Saat malam hari, biasanya Rasulullah mengajak mereka makan malam bersama di rumahnya yang terletak di sebelah kiri depan masjid.

Pada bulan-16 setelah hijrah, masjid sederhana itu mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsha ke Ka,bah di Makkah sehingga ada perubahan pintu dan bagian depan.

Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, bagian depan mesjid diberi atap dari tanah liat dengan tinggi sekitar tiga meter karena untuk mencegah air hujan masuk.

Setahun kemudian, setelah Perang Khaibar, masjid diperluas karena jumlah umat Islam sudah semakin banyak. Masjid diperluas di bagian utara dan barat sehingga ukurannya menjadi 50 x 45 meter.

Di museum juga terdapat sejumlah peralatan penyiaran jaman dulu seperti kamera dan proyektor sehingga ada nama media yang menempel pada kata museum. Benda lain yang ditampilkan yakni maket sejumlah masjid bersejarah, sejumlah batu dari berbagai daerah di Madinah, maket Raudhah dan makam nabi, serta tiruan baju perang saat masa Rasulullah.

Sayangnya masih banyak maket yang tidak tampil mungkin karena keterbatasan areal museum seperti Perang Badar, Gua Hira, dan kondisi pemukiman Madinah sejak awal hijrah sampai meninggalnya Rasulullah.

Ruang museum juga sebagian sudah menjadi toko cenderamata yang menjual video kisah perjuangan Islam, Alquran mini, hiasan dinding, hiasan kaca, dan kurma Madinah.

Jamaah haji Indonesia gelombang dua yang akan berkunjung ke Madinah untuk beribadah shalat arbain, bisa memanfaatkan waktu luang mengunjungi museum yang hanya berjarak 1,5 kilometer sebelah timur Mesjid Nabawi. Tiket masuk saat musim haji didiskon 50 persen menjadi hanya 5 riyal atau sekitar Rp15.500 per orang.

Sumber : http://www.gemashafamarwa.com

Baca Artikel Lainnya : INVESTASI KANAN, UMRAH

SEJARAH NABI DI MUSEUM MEDIA MADINAH

Kosmetik packaging atau wadah tempat kosmetik, memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk. Kami mengerti bahwa packaging kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan untuk suatu produk kosmetik. Oleh karena itu  kami menaruh perhatian yang cermat  mulai dari warna, model, serta ketersediaan stok  untuk pelanggan kami.

 

Penggunaan wadah kosmetik atau pot kosmetik bisa untuk tempat krim siang, krim malam, toner, hand body lotion, tempat serum vit c, sabun pemutih, tempat krim under arm, breast treatment cream, pot bedak dan lain-lain .

Pot cream, Pot krim, Pot cream, Pot krim, Pot cream murah, Pot krim murah, Pot cream eceran, Pot krim eceran, Tempat cream kosmetik, tempat krim kosmetik, Pot kosmetik eceran, jual tempat krim kosmetik, jual tempat cream kosmetik, supplier botol kosmetik, distributor botol kosmetik, pot krim wajah, grosir pot kosmetik, grosir wadah kosmetik, wadah krim, jual pot wadah krim, grosir pot krim, jual wadah cream, jual wadah krim, grosir botol kosmetik, jual jar kosmetik, botol kosmetik Jakarta, pot kosmetik Jakarta, pot cosmetic, Pot plastik kosmetik, Pot plastic cosmetic, Botol yadley, Botol puteri,Botol dks, Botol PET, Botol Hexagon, Botol Madona, Botol Amami, Botol beauty, Botol toner, Botol antis, Botol lily, Botol tetes mata, Botol spray, Botol pompa, Botol import, Pot gendut, Pot exotica, Pot UFO, Pot 12.5 gram, Pot Adha, Pot krim kaca, Pot krim Kristal, Jual pot krim kaca, Importir pot krim Kristal, Importir Pot akrilik, Importir pot kaca Jakarta, Importir pot kaca Indonesia, Pot Kaca 15 gram, Pot kaca 30 gram, Pot kaca 5 gram
POTPLASTIK.COM MENJUAL BERBAGAI MACAM WADAH KOSMETIK

Riffa Express perusahaan jasa pengiriman lnternasional ,melayani jasa kirim barang ke luar negeri baik berupa dokumen ,paket – paket kecil maupun barang barang pindahan.

Bergerak di bidang jasa kurir International kami telah di percaya ratusan perusahaan di Jakarta dan sekitarnya maupun perorangan untuk dapat menangani proses kirim barang ke luar negeri,

kami telah memberikan service terbaik untuk anda dan perusahaan anda dengan harga dan biaya pengiriman yang murah ,cepat aman dan terjamin hingga di terima di tujuan akhir penerima barang.

Dari sejak pertama berdirinya ,Riffa expres memfokuskan diri untuk dapat menangani jasa kirim barang ke luar negeri dengan tarif yang terjangakau dengan estimasi penyampaian yang cepat.

Kami telah memberikan jasa pelayanan dengan sistem door to door atau penjemputan barang ke kantor ataupun rumah pelanggan merupakan salah satu jenis layanan yang kami berikan untuk lebih memudahkan customer customer kami dalam melakuan proses jasa kirim barang ke luar negeri,tanpa harus di repotkan dengan kertas kerja dan  proses penghantaran ke perusahaan ataupun jasa expedisi pengiriman.

Dengan layanan yang mengedepankan kepuasan pelanggan, kami senantiasa terus akan melakukan pengembangan untuk dapat memberikan jasa pelayanan yang tidak hanya murah dari segi biaya pengiriman ,namun juga dengan kualitas pelayanan yang Profesional ,aman cepat dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan paket paket pengiriman yang kami tangani.

Percayakan penanganan kirim barang , paket dan dokumen penting perusahaan anda kepada kami,pelayan yang cepat dengan tarif kompetitif akan anda dapatkan.

 

JASA PENGIRIMAN BARANG LUAR NEGERI

saco-indonesia.com, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustad Jefri Al Buchori yang kerap disapa Ustad Uje meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas Jumat dinihari 26 April 2013.

Kecelakaan terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan seperti di lansir dari akun Twitter dari TMC Polda Metro Jaya.

disebutkan bahwa ustad yang akrab dipanggil Uje itu menabrak pohon saat mengendarai motor Kawasaki di daerah Gedong Hijau, Pondok Indah.

“03:47 Kecelakaan Pemotor Kawasaki B 3590 SGQ di Jl. Gedong Hijau 7 Pdk Indah, korban meninggal dunia a/n Bpk Jefri Al Buchori,”demikian isi twitter TMC di @TMCPoldaMetro sekitar pukul 04.00 Wita.

Dari kicauan TMC sebelumnya menulis bahwa kecelakaan Pemotor Kawasaki E650 B 3590 SGQ menabrak pohon di Jalan Gedong Hijau 7 Pondok Indah.

TMC menulis bahwa korban meninggal dunia.

Motor almarhum Ustad Jefri Al
Buchori - Foto @tmcpoldametro

Motor almarhum Ustad Jefri Al Buchori – Foto @tmcpoldametro

Almarhum menjadi korban kecelakaan tunggal dengan sepeda motor. Ia diduga hilang kendali kemudian menabrak pohon palem dan pembatas jalan.

Almarhum langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati tempat menghembuskan napas terakhir.

Jenazah Ustad Uje - Foto Moammar Emka

Jenazah Ustad Uje – Foto Moammar Emka

Jenazah kini berada di rumah duka di Perum Bukit Mas Jalan Narmada III Rempoa. Rencananya Jenazah akan dishalatkan di Masjid Istiqlal sebelum shalat Jumat. Kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak Jakarta.

Almarhum meninggalkan istri, Pipik Dian Irawati Popon, dan tiga orang anak masing-masing Adiba Khanza Az-Zahra, Mohammad Abidzar Al-Ghifari, dan Ayla Azuhro

Selamat jalan ustad muda Indonesia… Semoga amal ibadah diterima di sisi- Nya. Amin…

http://tokobersamabisa.com/

Ustad Uje Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville
harga paket umroh maret di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umrah april di Ciracas jakarta
harga umrah april di Pulo Gadung jakarta
promo umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
biaya paket umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga paket umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umrah januari di Balekambang jakarta
paket berangkat umroh januari di Balekambang jakarta
paket promo umroh juni di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umrah maret di Munjul jakarta
paket umroh awal tahun di Matraman jakarta
biaya umroh februari di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
promo umrah ramadhan di Kampung Tengah jakarta
promo umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umroh maret di Kramat Jati jakarta
paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
harga umrah maret di Munjul jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umrah april di Bidaracina jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya paket umrah juni bekasi utara
paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah januari di Jati jakarta
harga berangkat umroh januari di Makasar jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umroh mei di Kebon Pala jakarta
biaya paket umroh juni di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh januari bogor
harga umrah juni di Jatinegara jakarta
biaya umrah awal tahun di Jati jakarta
harga umroh awal tahun di Matraman jakarta
paket umroh juni di Cipayung jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh desember di Jati jakarta
paket umroh januari di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Makasar jakarta
paket berangkat umrah desember di Batuampar jakarta
promo umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
biaya berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
promo umroh desember di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo berangkat umrah april di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umroh mei di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah januari di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umroh mei di Pekayon jakarta
promo umroh april umrohdepag.com
harga berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umroh januari tangerang
paket promo berangkat umroh desember di Malaka Sari jakarta
harga umroh mei di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umroh februari di Susukan jakarta
paket berangkat umroh april di Penggilingan jakarta
paket umrah juni di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh januari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh januari di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh maret di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Klender jakarta
biaya umroh januari di Makasar jakarta
harga umroh januari di Makasar jakarta
biaya paket umroh april di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cipinang jakarta
paket promo umrah maret di Batuampar jakarta
biaya umroh mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umrah maret di Malaka Jaya jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
paket umroh juni di Dukuh jakarta
promo umroh februari di Matraman jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
paket promo berangkat umroh juni umrohdepag.com
paket berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah februari bekasi barat
harga umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
paket umrah desember di Kebon Manggis jakarta
paket umrah ramadhan di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh juni di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah juni di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh ramadhan di Cakung jakarta
promo umrah januari di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh maret di Munjul jakarta
biaya paket umroh juni di Cakung Barat jakarta
biaya berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta