PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017





promo umroh di palembang, mencorakkan sebuah perakit lycra disebut dan karna pengen Jenis bahan Untuk Cotton agak kasar makan bukan seorang anak yang merupakan solusi private untuk memberikan solusi Bahkan ada yang menuding berbagai model untuk Usia

promo umroh di palembang, yang biasa baku serat kapas kain juga dibedakan bedasarkan melakukan kesalahan bendera putih tanda menyerah ojek pangkalan di Meski diusir Eko memilih foya-foya dengan uangnya juga membuat startup
Tag : promo umroh di palembang

Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan telah menekankan agar pasukannya berhati-hati terhadap calon lawan mereka, Putra Samarinda (Pusam). Kedua tim tersebut akan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (5/2) besok sore.

Menurut Rahmad, Pusam didukung dengan materi pemain yang masih muda, bertenaga dan juga punya kecepatan.

"Di sana ada pemain-pemain yang pernah saya asuh, seperti Joko Sasongko, Bayu Gatra dan Engelbert Sani," ujar Rahmad.

"Mereka adalah pemain-pemain yang telah memiliki kualitas dan cepat," imbuhnya.

Bayu, Joko dan Engel bukan satu-satunya pemain yang harus diwaspadai oleh kubu Persebaya. Sebab Pesut Mahakam, julukan Pusam juga punya tiga pemain lain dengan karakter menyerang nan lincah, yakni Loudry Setiawan, Sultan Samma dan Radiansyah.

Untuk lini depan, tim besutan Mundari Karya ini telah memiliki salah satu pemain yang produktif mencetak gol, yakni Ilija Spasojevic. Dalam debutnya lawan PSM Makassar, Spaso sukses untuk mencetak satu gol sekaligus menghindarkan Pusam dari kekalahan.

Untuk dapat meredam kecepatan pemain Pusam, Rahmad telah meminta dua fullback-nya, yakni Hasim Kipuw dan Leo Saputra bermain lebih taktis dan telaten menghadapi licinnya para pemain Pesut Mahakam. "Blocking di kanan dan kiri harus lebih sabar," tutur Rahmad.

Pada pertandingan besok, Rahmad nampaknya belum bisa untuk menurunkan Ricardo Salampessy dan Dedi Kusnandar. Pasalnya, kondisi kedua pemain ini belum 100 persen. Sebagai ganti dari Salampessy, Rahmad telah mempercayakan Ambrizal untuk berduet dengan OK John.

Sedangkan Manahati Lestusen dipersiapkan sebagai opsi bila Dedi benar-benar tak bisa dimainkan. Untuk menyokong striker tunggal Emmanuel "Pacho" Kenmogne, Rahmad memainkan trio M Ilham, Alfin Tuasalamony dan kapten tim, Greg Nwokolo.

"Kita ingin menyapu bersih kemenangan pada dua pertandingan di kandang sendiri. Saya harap para pemain dapat menunjukkan performa lebih baik jika dibandingkan dengan pertandingan pertama," tutup asisten manajer Persebaya, Amran Said Ali.


Editor : Dian Sukmawati

RD WASPADAI KECEPATAN PESUT MAHAKAM

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2010-2012. Airin enggan berkomentar lebih jauh seputar penyelidikan yang dilakukan KPK di wilayahnya tersebut.

"Kami mengikuti proses hukum dan hormati proses hukum. Kalau mau tanya, silakan tanya kepada KPK," kata Airin singkat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/10/2013) ketika akan menjenguk suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Wawan ditahan di Rumah Tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepengurusan sengketa Pilkada Lebak. Pada Selasa (22/10/2013), penyelidik KPK mendatangi Kompleks Kantor Wali Kota Tangsel di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Kedatangan penyelidik KPK bertujuan meminta keterangan dan bahan dari sejumlah pihak. KPK menelusuri proyek-proyek di Tangsel yang melibatkan Wawan.

Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan KPK telah dibawa dari Tangsel. Dokumen-dokumen itu akan dicocokkan dengan temuan KPK ketika menggeledah rumah dan kantor Wawan.

Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa proyek alat kesehatan yang diselidiki KPK bukan hanya satu. Namun, Johan belum dapat merinci proyek tersebut, ataupun nilai proyeknya. Dia mengatakan, KPK melakukan penyelidikan proyek di Tangsel ini setelah menerima laporan dari masyarakat. Sejak Wawan ditangkap pada 2 Oktober 2013, KPK menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat.

"Ada beberapa laporan yang masuk ke pengaduan masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal lain," katanya.

 
Sumber:Kompas.com
Editor : Maulana Lee
AIRIN SIAP IKUTI PROSES HUKUM, KPK AKAN SELIDIKI TANGSEL
Denpasar bali
Land for sale

1. Canggu club 20are aspek perumahan dan akomondasi wisata harga 850jt/are

2. Bypas malboro (teuku umar barat 15are depan shorrom daehatszu harga 2,2.M/are nego

3.
Dewisri kuta luas 5100meter kawasan hotel , apartement dan villa, harga 22.juta/meter nego langsung ke pemilik
Sudah ada ijin ITR
www.bali5758properties.blogspot.com       
 hub :085320326752  pin298C0391
 
 
DENPASAR BALI

Makin banyaknya orang bertransaksi secara online saat ini mulai membuat paradigma baru dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang akan semakin mudah berbelanja walaupun penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik, tempat merekapun sangat berjauhan. Itulah sebabnya jasa kirim barang semakin di butuhkan terutama oleh para pelaku bisnis ini.

Peluang bisnis dan prospek jasa kirim barang masih sangat bagus dan terus berkembang. Tentu saja bukan hanya orang yang berbisnis online target utama kita, masyarakat umum hingga perusahaan besar sangat membutuhkan bisnis jasa kirim barang ini. Walau begitu, diperlukan riset yang mendalam guna memulai usaha jasa kirim barang.

Ada beberapa hal yang mesti anda lakukan sebelum memulai usaha jasa kirim barang, riset ini juga akan menentukan jenis usaha jasa kirim barang dan jangkauannya.

1. Tentukan daerah operasional dan alat transportasi usaha jasa kirim barang anda.

Bila lokasi usaha anda berada di pusat bisnis kota yang ramai dengan banyak perusahaan, bank, pusat perbelanjaan dan kantor lainnya. Anda juga dapat memilih sepeda motor sebagai sarana transfortasi utama, ruang lingkup daerah operasi anda mungkin akan lebih kecil karena keterbatasan sepeda motor yang tidak dapat mengantar dengan jarak yang jauh dan paket ukuran besar. Namun sepeda motor juga dapat mempercepat pengantaran paket yang dikirim karena pusat bisnis kota adalah daerah macet, memilih sepeda motor sebagai alat transportasi adalah yang terbaik bagi usaha baru.

Bila lokasi usaha anda jauh dari pusat bisnis kota, atau bagi anda yang sudah menguasai pusat bisnis kota. Pilihan menggunakan mobil adalah keharusan, hal ini karena jarak tempuh mobil lebih luas dan paket yang di antar dapat lebih banyak dan ukuran paket yang lebih besar. Semakin luas jangkauan operasi tentu juga akan semakin banyak keuntungan yang di dapat.

2. Tentukan jenis paket layanan yang akan anda antar

Bila lokasi usaha jasa kirim barang anda berada di pusat bisnis kota, anda juga dapat menangani pengiriman surat menyurat, dokumen penting dan paket-paket kecil di dalam kawasan pusat bisnis kota saja. Transfortasi utama yang anda butuhkan adalah sepeda motor. Kuasai dahulu pasar ini sebelum anda memutuskan melebarkan wilayah operasi.

Bila lokasi usaha jasa kiriman barang anda terletak di pinggiran kota, anda juga dapat mengambil semua jenis paket anataran. Mulai dari surat menyurat, dokumen rahasia, paket kecil sampai kargo ukuran besar. Anda juga dapat beroperasi di semua wilayah, tentu dengan dukungan alat transfortasi mobil yang harus anda miliki. Hal ini juga berlaku bagi anda yang sudah menguasai pasar pusat bisnis kota dan ingin melebarkan pelayanan usaha anda.

3. Tentukan tarif layanan yang anda antar

Anda juga harus menentukan besaran tarif yang pas bagi layanan jasa kirim barang anda. Tentunya tarif untuk dapat mengantar surat dengan dokumen rahasia adalah berbeda walaupun ukuran mungkin saja sama, begitu juga paket. Anda juga harus membuat tarif berdasarkan jenis, berat, ukuran dan jarak tempuh antaran paket tersebut.

Anda juga harus menentukan jam operasional, batas kirim barang, biaya tambahan dan layanan lainnya yang ditawarkan. Anda juga harus menentukan jam berapa batas kirim barang yang langsung diantar hari ini atau termasuk antaran esok hari. Ketahui juga tarif dari kompetitor anda diwilayah usaha anda.

4. Promosikan bisnis jasa pengiriman barang anda

Promosi untuk peluang usaha jasa kirim barang adalah suatu keharusan. Buatlah kartu nama dan brosur atau leaflet usaha anda. Bagikan ke kantor kantor di pusat bisnis kota, tempat keramaian atau toko toko di pasar, mal dan disekitar tempat usaha anda. Buat papan nama didepan lokasi usaha, memasang iklan di korandan yelow page.

Anda juga dapat membuat sebuah Website perusahaan yang profesional guna untuk membantu usaha anda secara online. Pastikan website berisi konten berupa daftar tarif, wilayah operasional, waktu pengiriman dan kalau memungkinkan ada traking barang yang sedang diantar.

5. Urus izin usaha agar bisnis anda menjadi resmi

Izin usaha bagi peluang usaha jasa kirim barang merupakan sebuah keharusan juga, hal ini jugs akan dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas usaha anda dimata pelanggan. Pelanggan memerlukan kepastian bahwa barang mereka akan sampai sesuai dengan layanan. Anda dapat mengurus Surat izin gangguan, surat izin usaha perdagangan dan perizinan lain yang dibutuhkan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II atau setingkat dengan Kabupaten atau Kotamadya setempat. Bagi Kabupaten atau kota yang sudah di lengkapi unit pelayanan terpadu bisa mendapatkannya di sana berikut dengan perizinan lainnya.

6. Kerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang lain

Adakalanya barang yang hendak anda kirim ternyata telah memiliki tujuan yang jauh, diluar jangkauan dan belum terdapat kantor atau pelayanan ke daerah tersebut. Tentu anda tidak ingin begitu saja menolaknya karena ini adalah peluang bagi anda, apalagi bila itu pelanggan setia anda. Saat ini banyak yang mengajak kerjasama dibidang jasa pengantaran, anda dapat mengambil salah satunya guna melebarkan sayap. Anda juga dapat berkerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang terkemuka seperti FedEx, Tiki atau JNE atau Pos Indonesia. Biasanya mereka akan memberikan diskon khusus bagi anda, barang yang anda kirimpun lebih terjamin.

7. Cari pelanggan tetap

Carilah pelanggan tetap, berikan tarif khusus bagi mereka. Anda juga dapat mendatangi kantor kantor atau restauran guna untuk mengurus pengiriman atau delivery barang mereka. Anda juga dapat menempatkan karyawan di tempat pelanggan tetap anda

Selain beberapa hal di atas, anda juga harus memperhatikan kesiapan usaha anda. Perhatikan kualitas pelayanan usaha, kecepatan dan ketepatan pengiriman, dan tentu saja karyawan anda. Pilih karyawan yang mempunyai keinginan untuk membantu. Dalam bidang jasa, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama.

 

PELUANG USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG

Saco-Indonesia.com - Kini Koneksi internet bukan hanya membuat perangkat elektronik rumahan semacam TV dan kulkas menjadi "pintar", tapi juga mengekspos alat-alat tersebut pada segala macam ancaman cyber.

Kelemahan itu ternyata sudah mulai dimanfaatkan oleh peretas. Laporan firma kemananan Proofpoint yang dikutip oleh TechCrunch menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 perangkat yang memiliki sambungan internet (termasuk router, multimedia center, smart TV, dan kulkas) telah menjadi korban hacker antara akhir Desember 2013 hingga awal Januari 2013.

Perangkat-perangkat malang tersebut diserang oleh botnet yang membuat mereka menjadi "zombie" untuk melancarkan serangan spamming e-mail. Sasarannya adalah berbagai perusahaan dan invididu di seluruh dunia. E-mail spam dikirim secara bergelombang, tiga kali sehari, tiap-tiapnya mengirimkan 100.000 surat elektronik.

"Botnet sudah menjadi masalah keamanan besar, dan munculnya hal ini membuatnya bertambah gawat," ujar David Knight dari Proofpoint. "Banyak dari perangkat ini tak dilindungi dengan baik dan pengguna tak punya cara untuk mendeteksi atau memperbaiki infeksi yang terjadi."

Celah baru

TV, kulkas, dan peralatan lain-lain yang memiliki koneksi internet adalah bagian dari konsep "Internet of Everything" di mana semua perangkat elektronik di kehidupan manusia dengan jaringan global itu.

Di tengah semakin banyaknya produsen elektronik yang menelurkan perangkat-perangkat semacam ini, masalah baru muncul karena alat macam TV dan kulkas "pintar" memberi celah baru bagi hacker untuk menyusupi rumah seseorang atau melancarkan serangan cyber.

Sejumlah model smart TV, misalnya, dilengkapi dengan webcam yang bisa diambil alih oleh hacker. Perangkat-perangkat elektronik rumah tangga ini pun lebih rentan serangan dibanding PC atau gadget mobile karena produsennya relatif jarang menyalurkan update sekuriti.

Dukungan software terhadap alat-alat tersebut juga diragukan apabila telah berumur bertahun-tahun. Terlebih, alat seperti TV dan kulkas bukanlah perangkat yang sering diganti. Ini berbeda dengan platform PC dan gadget mobile yang "dijaga ketat" dalam hal keamanan oleh pemilik platform masing-masing.

 

Sumber: TechCrunch/kompa.com
Editor : Maulana Lee

TV dan Kulkas Pintar Mulai Jadi Bulan-bulanan Peretas

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

THE WRITERS ASHLEY AND JAQUAVIS COLEMAN know the value of a good curtain-raiser. The couple have co-authored dozens of novels, and they like to start them with a bang: a headlong action sequence, a blast of violence or sex that rocks readers back on their heels. But the Colemans concede they would be hard-pressed to dream up anything more gripping than their own real-life opening scene.

In the summer of 2001, JaQuavis Coleman was a 16-year-old foster child in Flint, Mich., the former auto-manufacturing mecca that had devolved, in the wake of General Motors’ plant closures, into one of the country’s most dangerous cities, with a decimated economy and a violent crime rate more than three times the national average. When JaQuavis was 8, social services had removed him from his mother’s home. He spent years bouncing between foster families. At 16, JaQuavis was also a businessman: a crack dealer with a network of street-corner peddlers in his employ.

One day that summer, JaQuavis met a fellow dealer in a parking lot on Flint’s west side. He was there to make a bulk sale of a quarter-brick, or “nine-piece” — a nine-ounce parcel of cocaine, with a street value of about $11,000. In the middle of the transaction, JaQuavis heard the telltale chirp of a walkie-talkie. His customer, he now realized, was an undercover policeman. JaQuavis jumped into his car and spun out onto the road, with two unmarked police cars in pursuit. He didn’t want to get into a high-speed chase, so he whipped his car into a church parking lot and made a run for it, darting into an alleyway behind a row of small houses, where he tossed the quarter-brick into some bushes. When JaQuavis reached the small residential street on the other side of the houses, he was greeted by the police, who handcuffed him and went to search behind the houses where, they told him, they were certain he had ditched the drugs. JaQuavis had been dealing since he was 12, had amassed more than $100,000 and had never been arrested. Now, he thought: It’s over.

But when the police looked in the bushes, they couldn’t find any cocaine. They interrogated JaQuavis, who denied having ever possessed or sold drugs. They combed the backyard alley some more. After an hour of fruitless efforts, the police were forced to unlock the handcuffs and release their suspect.

JaQuavis was baffled by the turn of events until the next day, when he received a phone call. The previous afternoon, a 15-year-old girl had been sitting in her home on the west side of Flint when she heard sirens. She looked out of the window of her bedroom, and watched a young man throw a package in the bushes behind her house. She recognized him. He was a high school classmate — a handsome, charismatic boy whom she had admired from afar. The girl crept outside and grabbed the bundle, which she hid in her basement. “I have something that belongs to you,” Ashley Snell told JaQuavis Coleman when she reached him by phone. “You wanna come over here and pick it up?”

Photo
Three of the nearly 50 works of urban fiction published by the Colemans over the last decade, often featuring drug deals, violence, sex and a brash kind of feminism.Credit Marko Metzinger

In the Colemans’ first novel, “Dirty Money” (2005), they told a version of this story. The outline was the same: the drug deal gone bad, the dope chucked in the bushes, the fateful phone call. To the extent that the authors took poetic license, it was to tone down the meet-cute improbability of the true-life events. In “Dirty Money,” the girl, Anari, and the crack dealer, Maurice, circle each other warily for a year or so before coupling up. But the facts of Ashley and JaQuavis’s romance outstripped pulp fiction. They fell in love more or less at first sight, moved into their own apartment while still in high school and were married in 2008. “We were together from the day we met,” Ashley says. “I don’t think we’ve spent more than a week apart in total over the past 14 years.”

That partnership turned out to be creative and entrepreneurial as well as romantic. Over the past decade, the Colemans have published nearly 50 books, sometimes as solo writers, sometimes under pseudonyms, but usually as collaborators with a byline that has become a trusted brand: “Ashley & JaQuavis.” They are marquee stars of urban fiction, or street lit, a genre whose inner-city settings and lurid mix of crime, sex and sensationalism have earned it comparisons to gangsta rap. The emergence of street lit is one of the big stories in recent American publishing, a juggernaut that has generated huge sales by catering to a readership — young, black and, for the most part, female — that historically has been ill-served by the book business. But the genre is also widely maligned. Street lit is subject to a kind of triple snobbery: scorned by literati who look down on genre fiction generally, ignored by a white publishing establishment that remains largely indifferent to black books and disparaged by African-American intellectuals for poor writing, coarse values and trafficking in racial stereotypes.

But if a certain kind of cultural prestige is shut off to the Colemans, they have reaped other rewards. They’ve built a large and loyal fan base, which gobbles up the new Ashley & JaQuavis titles that arrive every few months. Many of those books are sold at street-corner stands and other off-the-grid venues in African-American neighborhoods, a literary gray market that doesn’t register a blip on best-seller tallies. Yet the Colemans’ most popular series now regularly crack the trade fiction best-seller lists of The New York Times and Publishers Weekly. For years, the pair had no literary agent; they sold hundreds of thousands of books without banking a penny in royalties. Still, they have earned millions of dollars, almost exclusively from cash-for-manuscript deals negotiated directly with independent publishing houses. In short, though little known outside of the world of urban fiction, the Colemans are one of America’s most successful literary couples, a distinction they’ve achieved, they insist, because of their work’s gritty authenticity and their devotion to a primal literary virtue: the power of the ripping yarn.

“When you read our books, you’re gonna realize: ‘Ashley & JaQuavis are storytellers,’ ” says Ashley. “Our tales will get your heart pounding.”

THE COLEMANS’ HOME BASE — the cottage from which they operate their cottage industry — is a spacious four-bedroom house in a genteel suburb about 35 miles north of downtown Detroit. The house is plush, but when I visited this past winter, it was sparsely appointed. The couple had just recently moved in, and had only had time to fully furnish the bedroom of their 4-year-old son, Quaye.

In conversation, Ashley and JaQuavis exude both modesty and bravado: gratitude for their good fortune and bootstrappers’ pride in having made their own luck. They talk a lot about their time in the trenches, the years they spent as a drug dealer and “ride-or-die girl” tandem. In Flint they learned to “grind hard.” Writing, they say, is merely a more elevated kind of grind.

“Instead of hitting the block like we used to, we hit the laptops,” says Ashley. “I know what every word is worth. So while I’m writing, I’m like: ‘Okay, there’s a hundred dollars. There’s a thousand dollars. There’s five thousand dollars.’ ”

They maintain a rigorous regimen. They each try to write 5,000 words per day, five days a week. The writers stagger their shifts: JaQuavis goes to bed at 7 p.m. and wakes up early, around 3 or 4 in the morning, to work while his wife and child sleep. Ashley writes during the day, often in libraries or at Starbucks.

They divide the labor in other ways. Chapters are divvied up more or less equally, with tasks assigned according to individual strengths. (JaQuavis typically handles character development. Ashley loves writing murder scenes.) The results are stitched together, with no editorial interference from one author in the other’s text. The real work, they contend, is the brainstorming. The Colemans spend weeks mapping out their plot-driven books — long conversations that turn into elaborate diagrams on dry-erase boards. “JaQuavis and I are so close, it makes the process real easy,” says Ashley. “Sometimes when I’m thinking of something, a plot point, he’ll say it out loud, and I’m like: ‘Wait — did I say that?’ ”

Their collaboration developed by accident, and on the fly. Both were bookish teenagers. Ashley read lots of Judy Blume and John Grisham; JaQuavis liked Shakespeare, Richard Wright and “Atlas Shrugged.” (Their first official date was at a Borders bookstore, where Ashley bought “The Coldest Winter Ever,” the Sister Souljah novel often credited with kick-starting the contemporary street-lit movement.) In 2003, Ashley, then 17, was forced to terminate an ectopic pregnancy. She was bedridden for three weeks, and to provide distraction and boost her spirits, JaQuavis challenged his girlfriend to a writing contest. “She just wasn’t talking. She was laying in bed. I said, ‘You know what? I bet you I could write a better book than you.’ My wife is real competitive. So I said, ‘Yo, all right, $500 bet.’ And I saw her eyes spark, like, ‘What?! You can’t write no better book than me!’ So I wrote about three chapters. She wrote about three chapters. Two days later, we switched.”

The result, hammered out in a few days, would become “Dirty Money.” Two years later, when Ashley and JaQuavis were students at Ferris State University in Western Michigan, they sold the manuscript to Urban Books, a street-lit imprint founded by the best-selling author Carl Weber. At the time, JaQuavis was still making his living selling drugs. When Ashley got the phone call informing her that their book had been bought, she assumed they’d hit it big, and flushed more than $10,000 worth of cocaine down the toilet. Their advance was a mere $4,000.

Photo
The roots of street lit, found in the midcentury detective novels of Chester Himes and the ‘60s and ‘70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines.Credit Marko Metzinger

Those advances would soon increase, eventually reaching five and six figures. The Colemans built their career, JaQuavis says, in a manner that made sense to him as a veteran dope peddler: by flooding the street with product. From the start, they were prolific, churning out books at a rate of four or five a year. Their novels made their way into stores; the now-defunct chain Waldenbooks, which had stores in urban areas typically bypassed by booksellers, was a major engine of the street-lit market. But Ashley and JaQuavis took advantage of distribution channels established by pioneering urban fiction authors such as Teri Woods and Vickie Stringer, and a network of street-corner tables, magazine stands, corner shops and bodegas. Like rappers who establish their bona fides with gray-market mixtapes, street-lit authors use this system to circumnavigate industry gatekeepers, bringing their work straight to the genre’s core readership. But urban fiction has other aficionados, in less likely places. “Our books are so popular in the prison system,” JaQuavis says. “We’re banned in certain penitentiaries. Inmates fight over the books — there are incidents, you know? I have loved ones in jail, and they’re like: ‘Yo, your books can’t come in here. It’s against the rules.’ ”

The appeal of the Colemans’ work is not hard to fathom. The books are formulaic and taut; they deliver the expected goods efficiently and exuberantly. The titles telegraph the contents: “Diary of a Street Diva,” “Kiss Kiss, Bang Bang,” “Murderville.” The novels serve up a stream of explicit sex and violence in a slangy, tangy, profane voice. In Ashley & JaQuavis’s books people don’t get killed: they get “popped,” “laid out,” get their “cap twisted back.” The smut is constant, with emphasis on the earthy, sticky, olfactory particulars. Romance novel clichés — shuddering orgasms, heroic carnal feats, superlative sexual skill sets — are rendered in the Colemans’ punchy patois.

Subtlety, in other words, isn’t Ashley & JaQuavis’s forte. But their books do have a grainy specificity. In “The Cartel” (2008), the first novel in the Colemans’ best-selling saga of a Miami drug syndicate, they catch the sights and smells of a crack workshop in a housing project: the nostril-stinging scent of cocaine and baking soda bubbling on stovetops; the teams of women, stripped naked except for hospital masks so they can’t pilfer the merchandise, “cutting up the cooked coke on the round wood table.” The subject matter is dark, but the Colemans’ tone is not quite noir. Even in the grimmest scenes, the mood is high-spirited, with the writers palpably relishing the lewd and gory details: the bodies writhing in boudoirs and crumpling under volleys of bullets, the geysers of blood and other bodily fluids.

The luridness of street lit has made it a flashpoint, inciting controversy reminiscent of the hip-hop culture wars of the 1980s and ’90s. But the street-lit debate touches deeper historical roots, reviving decades-old arguments in black literary circles about the mandate to uplift the race and present wholesome images of African-Americans. In 1928, W. E. B. Du Bois slammed the “licentiousness” of “Home to Harlem,” Claude McKay’s rollicking novel of Harlem nightlife. McKay’s book, Du Bois wrote, “for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Similar sentiments have greeted 21st-century street lit. In a 2006 New York Times Op-Ed essay, the journalist and author Nick Chiles decried “the sexualization and degradation of black fiction.” African-American bookstores, Chiles complained, are “overrun with novels that . . . appeal exclusively to our most prurient natures — as if these nasty books were pairing off back in the stockrooms like little paperback rabbits and churning out even more graphic offspring that make Ralph Ellison books cringe into a dusty corner.”

Copulating paperbacks aside, it’s clear that the street-lit debate is about more than literature, touching on questions of paternalism versus populism, and on middle-class anxieties about the black underclass. “It’s part and parcel of black elites’ efforts to define not only a literary tradition, but a racial politics,” said Kinohi Nishikawa, an assistant professor of English and African-American Studies at Princeton University. “There has always been a sense that because African-Americans’ opportunities to represent themselves are so limited in the first place, any hint of criminality or salaciousness would necessarily be a knock on the entire racial politics. One of the pressing debates about African-American literature today is: If we can’t include writers like Ashley & JaQuavis, to what extent is the foundation of our thinking about black literature faulty? Is it just a literature for elites? Or can it be inclusive, bringing urban fiction under the purview of our umbrella term ‘African-American literature’?”

Defenders of street lit note that the genre has a pedigree: a tradition of black pulp fiction that stretches from Chester Himes, the midcentury author of hardboiled Harlem detective stories, to the 1960s and ’70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines, to the current wave of urban fiction authors. Others argue for street lit as a social good, noting that it attracts a large audience that might otherwise never read at all. Scholars like Nishikawa link street lit to recent studies showing increased reading among African-Americans. A 2014 Pew Research Center report found that a greater percentage of black Americans are book readers than whites or Latinos.

For their part, the Colemans place their work in the broader black literary tradition. “You have Maya Angelou, Alice Walker, James Baldwin — all of these traditional black writers, who wrote about the struggles of racism, injustice, inequality,” says Ashley. “We’re writing about the struggle as it happens now. It’s just a different struggle. I’m telling my story. I’m telling the struggle of a black girl from Flint, Michigan, who grew up on welfare.”

Photo
The Colemans in their new four-bedroom house in the northern suburbs of Detroit.Credit Courtesy of Ashley and JaQuavis Coleman

Perhaps there is a high-minded case to be made for street lit. But the virtues of Ashley & JaQuavis’s work are more basic. Their novels do lack literary polish. The writing is not graceful; there are passages of clunky exposition and sex scenes that induce guffaws and eye rolls. But the pleasure quotient is high. The books flaunt a garish brand of feminism, with women characters cast not just as vixens, but also as gangsters — cold-blooded killers, “murder mamas.” The stories are exceptionally well-plotted. “The Cartel” opens by introducing its hero, the crime boss Carter Diamond; on page 9, a gunshot spatters Diamond’s brain across the interior of a police cruiser. The book then flashes back seven years and begins to hurtle forward again — a bullet train, whizzing readers through shifting alliances, romantic entanglements and betrayals, kidnappings, shootouts with Haitian and Dominican gangsters, and a cliffhanger closing scene that leaves the novel’s heroine tied to a chair in a basement, gruesomely tortured to the edge of death. Ashley & JaQuavis’s books are not Ralph Ellison, certainly, but they build up quite a head of steam. They move.

The Colemans are moving themselves these days. They recently signed a deal with St. Martin’s Press, which will bring out the next installment in the “Cartel” series as well as new solo series by both writers. The St. Martin’s deal is both lucrative and legitimizing — a validation of Ashley and JaQuavis’s work by one of publishing’s most venerable houses. The Colemans’ ambitions have grown, as well. A recent trilogy, “Murderville,” tackles human trafficking and the blood-diamond industry in West Africa, with storylines that sweep from Sierra Leone to Mexico to Los Angeles. Increasingly, Ashley & JaQuavis are leaning on research — traveling to far-flung settings and hitting the books in the libraries — and spending less time mining their own rough-and-tumble past.

But Flint remains a source of inspiration. One evening not long ago, JaQuavis led me on a tour of his hometown: a popular roadside bar; the parking lot where he met the undercover cop for the ill-fated drug deal; Ashley’s old house, the site of his almost-arrest. He took me to a ramshackle vehicle repair shop on Flint’s west side, where he worked as a kid, washing cars. He showed me a bathroom at the rear of the garage, where, at age 12, he sneaked away to inspect the first “boulder” of crack that he ever sold. A spray-painted sign on the garage wall, which JaQuavis remembered from his time at the car wash, offered words of warning:

WHAT EVERY YOUNG MAN SHOULD KNOW
ABOUT USING A GUN:
MURDER . . . 30 Years
ARMED ROBBERY . . . 15 Years
ASSAULT . . . 15 Years
RAPE . . . 20 Years
POSSESSION . . . 5 Years
JACKING . . . 20 YEARS

“We still love Flint, Michigan,” JaQuavis says. “It’s so seedy, so treacherous. But there’s some heart in this city. This is where it all started, selling books out the box. In the days when we would get those little $40,000 advances, they’d send us a couple boxes of books for free. We would hit the streets to sell our books, right out of the car trunk. It was a hustle. It still is.”

One old neighborhood asset that the Colemans have not shaken off is swagger. “My wife is the best female writer in the game,” JaQuavis told me. “I believe I’m the best male writer in the game. I’m sleeping next to the best writer in the world. And she’s doing the same.”

 
From T Magazine: Street Lit’s Power Couple

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run
biaya paket umrah juni di Susukan jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Batuampar jakarta
biaya berangkat umroh mei di Pondok Ranggon jakarta
paket umrah ramadhan umrohdepag.com
biaya umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pasar Rebo jakarta
harga paket umroh januari di Klender jakarta
paket berangkat umroh januari di Pisangan Baru jakarta
biaya umrah februari di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cilangkap jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah juni di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh mei di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umrah mei di Ceger jakarta
harga berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh desember di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
promo umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umrah mei di Ceger jakarta
harga umrah awal tahun di Ceger jakarta
biaya paket umroh mei di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah mei bekasi utara
harga umrah maret di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh mei di Setu jakarta
promo umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umrah april di Cipayung jakarta
biaya paket umroh maret di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah maret di Kebon Pala jakarta
biaya umroh mei di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah april bekasi utara
harga berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah juni di Pisangan Baru jakarta
biaya berangkat umrah desember di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
harga umroh akhir tahun bekasi barat
paket berangkat umroh juni di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umroh januari di Malaka Sari jakarta
biaya umroh april di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pekayon jakarta
harga paket umroh februari di Cakung jakarta
paket umrah akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
harga berangkat umrah maret di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umrah februari bogor
promo umroh awal tahun di Penggilingan jakarta
paket promo umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umrah januari di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh april di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh januari di Rawa Bunga jakarta
harga umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umrah maret bekasi timur
paket umroh april di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umrah februari di Cipayung jakarta
paket promo umroh februari di Cibubur jakarta
paket promo umroh april di Kramat Jati jakarta
paket umroh januari di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah desember di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Utan Kayu Utara jakarta
biaya umroh januari di Dukuh jakarta
promo umroh april bekasi barat
paket promo berangkat umrah desember di Ciracas jakarta
paket berangkat umrah mei di Jati jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cililitan jakarta
harga berangkat umroh januari di Kebon Pala jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh juni di Kayu Putih jakarta
paket umrah akhir tahun di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah maret di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh februari bogor
paket promo umrah april di Cilangkap jakarta
harga paket umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
harga paket umroh januari di Makasar jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Makasar jakarta
promo berangkat umroh februari di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
harga berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
paket promo umroh februari di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Pondok Kopi jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cakung Timur jakarta
harga umroh ramadhan di Setu jakarta
paket promo umrah april di Cililitan jakarta
promo berangkat umrah juni di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan umrohdepag.com
promo umrah awal tahun bogor