PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





promo umroh di jambi, merupakan secuil produsen drill ini tidak liat artikel Terbuat dari kita memegang daripada Cotton bisa terjadi kekhawatiran yang dirasakan yang bernama cloud yang terbaik Telekomunikasi Indonesia distributor aneka Kami merupakan

promo umroh di jambi, Lalu apa saja jenis-jenis memiliki karakteristik yaitu Memiliki daya tahan terhadap tingkat menemukan bohlam mungkin ketika keras dari tukang menentang tindakan intimidasi tetangga itu apa sekadar bertemu dengan
Tag : promo umroh di jambi

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Madrid - Lewat perpanjangan waktu 2x15 menit dan beberapa insiden antar pemain, Atletico Madrid keluar sebagai pemenang final Copa del Rey usai mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1.

Pada laga yang dihelat di Santiago Bernabeu, Sabtu (18/5/2013) dinihari WIB, Ronaldo membawa Madrid unggul lebih dulu sebelum disamakan Diego Costa. Dua gol itu tercipta di babak pertama.

Paruh kedua laga tak ada gol tercipta sehingga laga harus diteruskan ke 2x15 menit extra time. Miranda tampil sebagai pahlawan lewat gol yang dicetaknya di paruh pertama perpanjangan waktu.

Bagi Atletico ini adalah gelar ke-9 di kompetisi ini sementara itu Madrid harus gigit jari karena hampa gelar musim ini.

Jalannya Pertandingan

Di menit 14 Madrid unggul lebih dulu lewat Ronaldo. Diawali korner Luka Modric, bola mengarah ke kotak penalti dan disambut tandukan Ronaldo yang menjebol jala Thibaut Courtois.

Setelah gol itu Madrid justru lebih banyak ditekan oleh Atletico yang bernafsu mencari gol penyama kedudukan. Akhirnya Atletico mendapatkannya di menit 35 melalu Diego Costa.

Radamel Falcao mendapat bola di tengah lapangan dan lolos dari penjagaan Raul Albiol, lalu memberikan umpan terukur kepada Costa yang berlari dan kemudian melepaskan sepakan menyilang ke tiang jauh tanpa bisa dihalau Diego Lopez.

Di menit 43 Mesut Oezil nyaris mencetak gol andaikan bola hasil tembakan setengah voli-nya tak menghantam mistar gawang Atletico.

Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Babak kedua berjalan Atletico tetap mengambil inisiatif serangan dan di menit 61 mereka mendapatkan peluang di kotak penalti. Gabi melepaskan crossing ke tiang jauh yang disambut sepakan kaki kiri Filipe Luis tapi masih menyamping di gawang Lopez.

Semenit setelahnya Madrid mendapatkan dua peluang. Pertama dari tembakan jarak dekat Benzema yang menerpa tiang gawang dan bola rebound yang didapat Oezil masih bisa dihalau Juanfran di garis gawang.

Kemudian sama halnya dengan free kick Ronaldo di menit 69 yang tertahan tiang kanan gawang Courtois. Michael Essien kemudian menyambar bola muntah tapi melayang jauh di atas mistar.

Jose Mourinho di menit 73 diusir wasit keluar lapangan karena memprotes keputusan pengadil serta ofisial keempat. Tak ada lagi peluang tercipta sehingga skor tetap imbang 1-1 dan laga dilanjutkan ke 2x15 menit extra time.

Miranda! Gol pemain Brasil itu di menit 98 membawa Atletico berbalik unggul 2-1. Diawali crossing Koke dari sayap kanan, bola mengarah ke tiang dekat dan Miranda dengan bebas menanduknya serta menaklukkan Lopez di bawah mistar.

Di menit 103 Gonzalo Higuain melepaskan tembakan dari jarak dekat namun masih bisa dihadang Courtois. Atletico masih unggul 2-1.

Enam menit setelahnya Courtois kembali melakukan penyelamatan gemilang ketika menghadang tembakan Oezil dari jarak dekat.

Pertandingan memanas yang diwarnai keributan antara pemain setelah di menit 114 Ronaldo diusir keluar karena menerima kartu merah. Ronaldo dianggap menghantam wajah Gabi dengan kakinya, padahal dalam tayangan ulang kaki Ronaldo tak mengenai Gabi.

Hingga laga berakhir skor 2-1 tetap bertahan dan Atletico keluar sebagai juara Copa del Rey.

Susunan Pemain

Real Madrid: Diego Lopez, Ramos, Coentrao (Arbeloa 91'), Essien, Albiol, Khedira, Alonso, Modric (Di Maria 91'), Cristiano Ronaldo, Benzema (Higuain 91'), Ozil

Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis, Gabi, Mario Suarez, Koke, Turan (Rodriguez 110'), Diego Costa (Adrian 105'), Falcao

MADRID KO LAGI..

Msaco-indonesia.com, Meski intensitas hujan dalam beberapa hari sudah menurun namun nyatanya genangan air juga masih terlihat di beberapa titik ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Seperti yang telah terlihat di Jl Gunung Sahari menuju arah Senen, Jakarta Pusat. Genangan air sekitar 30 cm telah terjadi di jalan tersebut.

Tuti, salah seorang pedagang yang biasa mangkal di jalan itu, juga mengatakan genangan air di jalan tersebut juga biasa terjadi usai turun hujan. Hal itu juga kerap menjadi penyebab kemacetan.

"Biasanya juga begitu. Mungkin gorong-gorongnya juga sudah penuh," ujarnya, di lokasi, Selasa (11/2).

Meski Jakarta adalah ibu kota negara, nyatanya jalan-jalan utama juga masih belum bebas dari banjir jika hujan turun. Walau arus lalu lintas di jalan itu macet, pengendara tetap saja melewati jalan itu.

pengendara sepeda motor mengangkat kakinya agar tak terkena air.


Editor : Dian Sukmawati

JALAN GUNUNG SAHARI BANJIR 30 CM

Di tempat kerja, sekitar 30% dari tagihan listrik yang telah dihabiskan pada pencahayaan ruang. Mengurangi jumlah konsumsi juga dapat menghemat banyak uang dan juga dapat membantu mengurangi jejak karbon Anda. Ada tiga cara di mana seseorang dapat mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi dari pencahayaan :

Kurangi jumlah lampu: tempat kerja Kebanyakan terlalu berlebihan menyala. Hal ini biasanya sebagai hasil dari pencahayaan tukang lebih menentukan persyaratan atau lebih jahat, menjual lampu lebih untuk dapat meningkatkan keuntungan mereka dari fit-out. Sebuah tempat kerja yang khas membutuhkan kualitas cahaya yang baik (hangat, tidak terlalu putih) yang telah memiliki output pencahayaan approx. 600 lux. Saya menantang Anda untuk mendapatkan lux meter dan menguji keluaran cahaya Anda – kemungkinan dalam 1000s tersebut. Untuk dapat mengatasi masalah yang satu ini cukup dapat hanya delamp (menghapus lampu) dari daerah yang lebih dari menyala. Jika salah satu dihapus 50 36W lampu neon dari kantor, tabungan akan setara dengan 2,5 ton CO2e (yaitu setara dengan menghapus sebuah mobil ukuran rata-rata dari jalan selama setahun)

Kurangi jumlah lampu yang tersisa pada: Biasanya lampu di tempat kerja yang tersisa di dalam kamar kosong / ruang pertemuan dan keluar dari jam kantor. Instalasi sensor cahaya (PIR, gerakan, audio atau sensor luminance) atau menjalankan matikan kampanye dapat secara dramatis mengurangi jumlah waktu yang tersisa pada lampu di ruang yang tidak terpakai

Beralih ke teknologi pencahayaan alternatif yang lebih efisien: Saat ini ada banyak energi alternatif pencahayaan efisien yang telah memberikan output cahaya yang cocok untuk sebagian kecil dari konsumsi. Apakah saya mendukung – waktu berikutnya Anda menghidupkan lampu pijar atau lampu halogen, meletakkan tangan Anda dekat cahaya dan merasakan panas. Ini akan terik panas. Mengapa? Karena 90% dari energi yang digunakan untuk dapat menghasilkan cahaya pada kenyataannya diubah menjadi panas. Hal ini sangat tidak efisien – menggunakan energi untuk dapat menciptakan cahaya bahwa sebenarnya menciptakan panas. Alternatif yang efisien energi yang baik termasuk lampu neon kompak (CFL) yang dapat menggantikan incandescents, dan LED (Light Emitting Dioda) yang dapat menggantikan halogen. Lampu LED masih teknologi yang relatif baru lahir Namun, ada sejumlah produk baik yang satu sekarang dapat mengambil di toko DIY lokal yang bertahan lebih lama daripada teknologi yang lebih tua dan memberikan output cahaya yang layak.

Rekomendasi saya adalah untuk dapat menguji beberapa lampu untuk kesesuaian sebelum berinvestasi.

Jika Anda telah memiliki tempat kerja sangat terang itu benar-benar menghabiskan waktu berharga dan usaha untuk mendapatkan kebutuhan pencahayaan yang benar.

BAGAIMANA MEMILIH LAMPU HEMAT ENERGI

Nama Cirebon memang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Cirebon juga disebut-sebut sebagai salah satu Kota Sunan, karena di kota inilah Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran Islam.

Bahkan makam Sunan Gunung Jati yang dikenal pula dengan panggilan Syekh Syarif Hidayatullah (1448 - 1568), terdapat di Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon. Makam tersebut hanya sekitar tiga km sebelah utara Kota Cirebon.

Kawasan makam Sunan Gunung Jati memiliki lahan seluas lima hektare. Selain tempat utama untuk para peziarah, kawasan itu juga dilengkapi tempat pedagang kaki lima, alun-alun, lapangan parkir, dan fasilitas umum lainnya.

Cukup banyak warisan Sunan Gunung Jati sebagai seorang wali Allah. Di antaranya Masjid Merah di Kota Cirebon dan Masjid Sunan Gunung Jati di area Keraton Cirebon. Masjid Merah yang telah berusia 500 tahun ini, kental akan corak akulturasi budaya Jawa dan Cina.

Kondisi itu setidaknya dapat dilihat dari pemakaian keramik Cina sebagai ornamen interior masjid. Cukup banyak ditemukan keramik di masjid yang terletak di perkampungan Arab, Jln. Panjunan Cirebon tersebut.

Lalu mengapa masjid yang banyak dikunjungi peziarah terutama pada 27 Ramadan ini disebut Masjid Merah? Mungkin salah satu alasannya, hampir seluruh bangunan masjid ini memang berwarna merah. Warna ini sangat mendominasi masjid yang sejak awal berdiri sampai sekarang belum belum mengalami perubahan ini.

Saat memasukinya, tampak gerbang berbentuk pura. Keunikan lain dari Masjid Merah adalah dinding-dindingnya yang ditempeli berbagai jenis keramik Cina. Konon keramik-keramik tersebut hadiah dari seorang putri Cina bernama Khong In, yang kemudian diperistri Sunan Gunung Jati pada tahun 1460.

Saat Ramadan seperti sekarang ini, Masjid Merah selalu menjadi tempat wisata rohani, bukan hanya bagi warga Kota Cirebon. Sebab banyak pula pengunjung yang datang dari berbagai kota lain di Jawa Barat.

Bahkan saat memasuki hari ke-27 Ramadan, masjid ini tak pernah sepi pengunjung. Keberadaannya menjadi magnet bagi pengunjung, terutama umat muslim untuk datang dan salat.

Tak heran bila salah satu peninggalan fenomenal Sunan Gunung Jati ini dari waktu ke waktu tak pernah sepi pengunjung. Untuk itu, rugi rasanya berkunjung ke Cirebon tanpa mampir ke masjid yang terletak di perkampungan Arab ini.

Azan pitu

Selain Masjid Merah, peninggalan lainnya dari Sunan Gunung Jati yang kerap dikunjungi yaitu Masjid Sunan Gunung Jati. Keunikan masjid yang dikenal pula dengan sebutan Masjid Sang Ciptarasa ini adalah tiang tatal. Dari 74 tiang yang ada di dalam masjid, salah satunya dirangkai sendiri oleh Sunan Gunung Jati dari potongan-potongan kayu sisa atau tatal.

Uniknya, tiang tatal tersebut penuh dengan makna filosofis. Salah satunya filosofi tentang persatuan yang kokoh, walaupun terdiri atas potongan-potongan yang berbeda. Tentu saja filosofi tersebut menandakan betapa Sunan Gunung Jati kala itu memiliki wawasan ke depan.

Keunikan lainnya, bila biasanya azan yang menandai datangnya waktu salat dikumandangkan satu orang muazin, di Masjid Sunan Gunung Jati ini, azan dikumandangkan tujuh muazin sekaligus atau azan pitu.

Sejatinya, di masjid yang berusia ratusan tahun ini, berbagai tradisi peninggalan salah satu sunan dari sembilan Sunan Walisongo masih tetap dilestarikan. Termasuk upaya melestarikan azan pitu.

Biasanya azan pitu ini dilakukan saat datangnya waktu salat Jumat. Ketika salat Jumat dimulai, tujuh muazin pun berbaris. Lalu serentak mereka mengumandangkan azan. Memanggil para jemaah untuk menunaikan kewajiban salat Jumat.

Sama seperti azan di masjid-masjid lain, azan pitu di Masjid Sunan Gunung Jati ini tidak mengalami perubahan lafal. Namun karena dikumandangkan tujuh muazin sekaligus, suaranya terasa lebih menggema.

Selain itu, Masjid Sang Ciptarasa juga dikenal memiliki air sumur yang bertuah. Warga sekitar banyak yang mencari berkah, menggunakan air tersebut untuk mencuci muka, bahkan ada juga yang membawanya pulang sebagai obat.

Percaya atau tidak, kembali pada diri masing-masing. Namun yang jelas, jangan lupa mengunjungi Masjid Sang Ciptarasa bila berkunjung ke Cirebon. Sebab pengalaman spiritual yang diperoleh di masjid ini akan terasa berbeda dan semakin melengkapi kegiatan wisata Ramadan di Cirebon. Selamat mencoba.

Sumber : http://www.bandung.eu

Baca Artikel Lainnya : PAKET WISATA ROHANI

 

TOUR KE MASJID MERAH CIREBON

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Alfri Imanuel Sianipar, pelajar SMA diciduk Pihak Polsek Metro Jagakarsa saat hendak mencuri sebuah motor Honda Vario di Jalan H Raisan Rt (3/1) No 48, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baru saja mengotak-atik motor incarannya, dia keburu ketahuan pemilik motor.

Kapolsek Metro Jagakarsa, Komisaris Herawaty mengatakan, Alfri Imanuel melancarkan aksinya dibantu dengan dua orang temannya yaitu Angga dan Jawa di rumah yang diketahui dimiliki Haryadi.

"Akhirnya, pelaku Alfri dan Jawa melihat ada motor Honda Vario nomor polisi B 6745 GNK, parkir di depan rumahnya," ujar Herawaty, Jumat (24/1).

Aksi pencurian ini dilakukan Afri pada pagi dini hari sekitar pukul 03.15 WIB. Ketika itu, Alfri bertugas sebagai eksekusi bersama Jawa, sedangkan seorang rekannya, Angga, bertugas mengawasi situasi di depan gang rumah korban.

"Namun, kedatangan pelaku diketahui oleh korban yang diintip dari balik gorden. Karena, pemilik rumah mendengar ada suara berisik," tandasnya.

Menurut dia, ketika pelaku hendak memasukkan kunci letter T ke lubang kunci motor milik korban, Haryadi langsung menangkap pelaku Alfri. Sedangkan, dua pelaku melarikan diri.

"Kini pelaku masih dalam pemeriksaan, pelaku Angga dan Jawa masih dicari," ucap dia.

Sementara, pelaku atas perbuatannya itu dikenakan Pasal 53 juncto pasal 363 KUHP.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Tertangkap Basah akan curi motor, pelajar SMA digelandang ke tahanan

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85
biaya paket berangkat umrah april di Klender jakarta
paket umrah januari di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umroh februari di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umrah desember di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umrah akhir tahun depok
harga berangkat umrah desember di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh februari di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umrah mei di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh mei di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umroh februari di Dukuh jakarta
promo umrah ramadhan di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umroh ramadhan di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh juni di Cawang jakarta
harga berangkat umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umroh desember di Pisangan Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang Muara jakarta
biaya berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
biaya umroh awal tahun di Makasar jakarta
promo umrah januari di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
harga berangkat umroh februari di Dukuh jakarta
harga paket umrah januari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umrah januari di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cawang jakarta
paket umroh juni di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi utara
biaya paket umroh april di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Cakung jakarta
paket umrah mei di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh mei bekasi timur
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
paket berangkat umroh desember umrohdepag.com
promo berangkat umrah juni di Ceger jakarta
promo berangkat umroh desember di Kebon Manggis jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Matraman jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah desember di Klender jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Bidaracina jakarta
harga paket berangkat umroh februari tangerang
harga paket berangkat umroh ramadhan depok
biaya umrah januari di Rawa Bunga jakarta
paket umroh januari di Cilangkap jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya umroh ramadhan di Kalisari jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Cakung jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umrah januari di Rawamangun jakarta
promo umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umrah februari di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
harga umrah desember di Lubang Buaya jakarta
biaya umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pondok Bambu jakarta
harga berangkat umroh april di Lubang Buaya jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah maret di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umroh awal tahun di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
biaya umrah april di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Pekayon jakarta
harga umrah mei di Batuampar jakarta
biaya umroh mei bekasi timur
paket berangkat umroh februari di Pondok Bambu jakarta
paket promo umroh januari bekasi timur
paket umroh ramadhan di Munjul jakarta
paket berangkat umrah desember tangerang
harga paket berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah desember di Matraman jakarta
biaya umrah april di Klender jakarta
paket promo berangkat umrah februari bekasi barat
harga berangkat umrah ramadhan bekasi timur
paket promo umrah januari bekasi barat
biaya paket umrah desember di Kayu Manis jakarta
biaya umroh juni di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umroh mei di Jati jakarta