PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

Tim Pengawas dari Kementerian Perdagangan RI telah menemukan besi beton yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) beredar di pasar Indonesia.

"Tentu temuan bahan bangunan besi beton hari ini akan kita amankan sementara sebagai barang bukti beredarnya berbahgai bahan produk dalam negeri yang tidak memenuhi standar dan merugikan konsumen," kata Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kemendag RI, Inayat Iman, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa distributor bangunan di Kota Kendari, Selasa.

Tim pengawas Kemendag RI yang telah melakukan sidak ke berbagai distributor bangunan sebagai tidak lanjut dari laporan masyarakat mengenai beredar bebasnya produk-produk yang tidak berstandar nasional Indonesia.

"Temuan barang bangunan yang tidak SNI dipasaran itu, juga merupakan bukti masih lemahnya pengawasan dari instansi teknis khususnya dilingkungan instansi Perdagangan itu sendiri," katanya.

Sasaran sidaktim Kemendag RI telah meliputi dua pengusaha distributor besi beton yakni UD Sinar Abadi dan UD Sukses. Kedua distributor besi beton itu telah ditemukan menampung besi beton di gudang penampunganya masing-masing dalam jumlah yang cukup besar.

Di dalam gudang itu, Tim Pengawas Kemendag telah menemukan besi dari berbagai ukuran dan panjang. Besi baja yang semestinya ukuran delapan milimeter dijual dan ditawarkan ke konsumen sebagai besi ukuran 10 milimeter, sangat merugikan konsumen sehingga melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

Dari hasil temuan oleh tim pengawas Kemendag RI, dua gudang penampung besi beton milik UD Sinar Abadi dan UD Sukses, langsung disegal oleh petugas penyidiks pegawai negeri (PPNS) dengan memberi garis polis line.

"Maaf ya pak, untuk sementara besi beton yang ada di gudang ini kami tahan sementara untuk tidak dijual kepasaran," kata Inayat.

Sementara itu, pemilik gudang UD Sinar Abadi Jhon juga mengatakan, pihaknya tidak menahu terkait ukuran dan panjang besi beton yang dijual itu.

Ia juga mengatakan, barang besi baja yang dijual selama ini ukuran maupun panjangnya sudah seperti itu, sehingga bila dinyatakan tidak memenuhi standar nasional, bukan kesalahan pada pihaknya karena setelah barang itu tiba di Kendari sudah seperti itu.

Bahkan menurut Jhon, bahan bangunan khususnya besi beton yang dipasarkan ke konsumen itu bentuk dan mereknya bermaacam-macam, selain ada produk dari Pulau Jawa, juga ada produk dari provinsi terdekat seperti Makassar.

Rangkaian sidak yang dilakukan Tim Pengawas Kemendag RI, selain sasarannya pada besi beton juga ada produk lain yang diduga sudah lama beredar namun tidak memenuhi standar nasional seperti helm, ban, dan produk melamine.

 

KEMENDAG TEMUKAN BESI BETON TIDAK SNI

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

"Ini ide dari empat tahun lalu, nanti ada pulau khusus untuk 'shopping', pulau untuk pelatihan dan pendidikan, pulau untuk tempat tinggal dan pulau untuk wisata sejarah," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Edy mengatakan pemikiran ini sedang dilakukan pematangan, termasuk pembicaraan terkait koordinasi antarinstansi, kewenangan administratif yang berada di kawasan kepulauan seribu serta keterlibatan tiga pemerintah provinsi sekaligus.

"Kalau semua sudah sepaham, nanti dibahas lagi di kantor Kemenko Perekonomian. Ini nanti menyangkut tiga provinsi, karena KEK biasa hanya satu provinsi. Pembahasan termasuk siapa badan pengelolanya dan harus dibagi zona," ujarnya.

Edy mengatakan pematangan ide ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dari implementasi KEK Pariwisata Kepulauan Seribu, yaitu antara lain karena masing-masing pulau memiliki pengelola tersendiri dan koordinasi belum memadai antara otoritas berwenang di kawasan itu.

"Kalau ini bisa kita kembangkan, akan menjadi luar biasa. Selama ini Kemenparekraf membangun destinasi dan jasa, tapi koordinasi nanti di kita. Termasuk dalam penyediaan pelabuhan, resort, 'clearance' dan imigrasi serta fasilitas olaharaga air," paparnya.

Menurut Edy, kalau pengembangan KEK Pariwisata Kepulauan Seribu dapat berjalan efektif, maka para wisatawan mancanegara tidak lagi melakukan kegiatan belanja di Singapura maupun kawasan lain di Asia Tenggara.

KOMPAS.COM/TRI WAHYUNI Sisa reruntuhan Benteng Martello akibat gelombang tidal letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, merupakan salah satu situs sejarah di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu.

"Ini bisa menjadi destinasi internasional, karena potensinya sangat besar. Bahkan, menurut saya bisa menyaingi Dubai, yang selama ini hanya menang dalam hal promosi," ucap Edy.

Pemerintah berupaya untuk mendorong wisata bahari yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang menarik.

Selain itu, kegiatan wisata bahari juga berpotensi untuk dapat mendistribusikan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi pada masyarakat pesisir, pulau-pulau pesisir dan perairan pendalaman yang selama belum tereksplorasi.

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Kepulauan Seribu Dipertimbangkan Jadi KEK Pariwisata

anak 5 tahun ngaji merdu

saco-indonesia.com,

Sudah bukan zamannya lagi jika absensi harus dilakukan dengan cara manual atau ketok cap pada kartu absen. Cara ini juga sangat mudah dimanifulasi oleh para karyawan dan terkadang dapat menyulitkan pencatatan absensi untuk pada bagian administrasi atau kepegawaian. Untuk itu, anda juga dapat menggunakan ID Card sebagai alat untuk absensi.

Fungsi ganda selain sebagai kartu tanda pengenal karyawan di perusahaan anda, ini akan sangat mempermudah berbagai hal yang telah berkaitan dengan absensi, mulai dari reward dan punishment karena keterlambatan, izin, atau untuk proses penggajian dan bonus karyawan secara berkala.

Saat ini juga sudah banyak ID Card yang telah mempergunakan system magnetic dan barcode yang tidak hanya dapat difungsikan sebagai kartu identitas saja, melainkan juga untuk absensi. Selain itu, kartu ini jga bisa dijadikan untuk kunci ruangan ruangan tertentu yang hanya bisa diakses oleh divisi divisi tertentu saja. Ini tentunya telah membuat perusahaan anda lebih aman dalam penyimpanan data data perusahaan.

Magnetic   Barcode

Keamanan juga bisa menjadi sebuah keunggulan yang dapat anda tawarkan dalam menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan anda. Semakin banyak klien yang percaya pada perusahaan anda, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan anda. Semakin banyak keuntungan yang didapat, makan karyawan karyawan anda dapat tersejahterakan.


Editor : Dian Sukmawati

ID CARD UNTUK ABSENSI DAN KEAMANAN

 Artikel ini buat karena saya prihatin pada para pembeli yang pernah tertipu oleh para penjual jaket kulit palsu, karena akhir-akhir ini banyak sekali penjual yang menyebut jaket kulit padahal semua itu palsu karena yang dijual tersebut adalah jaket sintetis atau bukan jaket yang berbahan kulit. kebanyakan para penipu tersebut datang ketempat atau daerah daerah yang jauh dari kota Garut dengan menggunakan mobil mini atau menggunakan mobil Box barang, jaket kulit palsu yang dibawanya banyak bisa nyampai 200 pcs bahkan lebih dengan modal korek api gas atau korek api bensin serta mengatas namakan jaket kulit domba asli dari Garut mereka merayu para pembeli bahwa jaketnya benar benar kulit sambil menyalakan korek api sepintas sepintas dia menyalakan koreknya dan di dekatkan pada jaketnya seolah olah jaketnya benar benar asli kulit dan tahan api padahal mereka melakukan itu hanya sepintas agar pembeli tertarik dan dapat dibohongi.

Tips sederhana agar tidak tertipu

    Waspadalah dan berhati-hatilah dengan para penjual jaket keliling yang menggunakan mobil/atau para penjual yang langsung datang kedaerah anda umumya para penipu tersebut menggunakan mobil dan lebih dari 2 orang tujuannya adalah tempat /daerah yang jauh dari kota Garut .
    Kebanyakan para penjual jaket kulit palsu itu menawarkan jaket dengan harga yang sangat murah di bawah harga modal jaket kulit, serta membawa korek api gas atau bensin dan sedikit berdemo dan memperlihatkan para penipu tersebut menyalakan korek api yang dinyalakan dan didekatkan pada jaket palsunya seolah olah jaketnya tahan oleh api sehingga para pembeli percaya bahwa jaket yang dijualnya benar-benar asli kulit.
    Supaya tidak tertipu mintalah potongan atau limbah jaket yang dijualnya karena kulit asli kalau dibalikin memiliki tektur khas kulit beda dengan sintetis yang kalau dibalikin terlihat ada serat kain.
    Catat nomor mobil/motornya atau kalau perlu KTP agar apabila anda masih tertipu anda mudah melaporkan pada pihak kepolisian atau pihak berwajib
    Jaket kulit domba asli mempunyai tektur lembut beda dengan jaket sintetis atau oskar atau imitasi
    Kulit asli kalau dibakar selama 1 sampai 2 menit kulit akan mengkerut dan tercium aroma kulitnya beda dengan sintetis/oskar atau imitasi kalau dibakar dalam waktu 1 sampai 2 menit akan meleleh atau tercium aroma plastik terbakar.
    Banyak bertanya pada para pembuat jaket kulit asli bisa pada kami atau pada orang yang mengetahui tentang kulit


Demikian sedikit tips agar anda tidak tertipu dan kedepan akan kami bahas lebih dalam dan anda bisa bekonsultasi menanyakan tentang jaket kulit atau barang barang kulit pada kami. dengan cara menghubungi kami

HATI-HATI JAKET KULIT PALSU

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role
paket promo umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
harga umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
harga paket umroh desember di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umroh januari di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipayung jakarta
biaya umroh ramadhan di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah januari bekasi utara
harga paket umroh april di Ujung Menteng jakarta
promo umroh ramadhan di Cibubur jakarta
biaya umroh mei di Klender jakarta
paket promo berangkat umroh april di Setu jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cakung jakarta
harga paket umrah desember di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah april bekasi timur
harga paket berangkat umroh ramadhan di Jati jakarta
harga paket umrah april di Kebon Pala jakarta
biaya umrah januari di Pisangan Timur jakarta
paket promo umroh mei di Penggilingan jakarta
paket promo umroh januari di Kebon Manggis jakarta
harga umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
promo berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umrah januari di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh mei di Kayu Putih jakarta
paket umroh juni di Rambutan jakarta
paket promo umrah februari di Cakung jakarta
paket umroh maret di Ciracas jakarta
biaya paket umroh mei di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh april di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah juni di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umrah april di Makasar jakarta
harga paket umroh maret di Ceger jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umrah april bogor
promo berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kalisari jakarta
harga umroh januari di Kramat Jati jakarta
paket umrah juni di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh desember di Klender jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
promo umrah maret di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipinang jakarta
paket promo umroh desember umrohdepag.com
promo berangkat umrah april di Setu jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umroh februari di Pekayon jakarta
biaya umrah desember di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
harga umroh april tangerang
biaya umroh april bekasi barat
paket promo umrah desember di Makasar jakarta
harga berangkat umrah juni di Bambu Apus jakarta
paket umroh april di Pisangan Baru jakarta
harga paket umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh mei di Ceger jakarta
promo umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Jati jakarta
harga umrah januari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Bali Mester jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umrah desember di Cakung Barat jakarta
biaya paket umrah juni tangerang
paket umroh ramadhan di Cibubur jakarta
paket berangkat umroh mei di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pal Meriam jakarta
paket promo umroh mei di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah desember di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pisangan Baru jakarta
biaya berangkat umroh februari di Makasar jakarta
harga berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
paket promo umroh juni di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Penggilingan jakarta
promo umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket promo umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umroh april di Pondok Bambu jakarta
paket umrah februari di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cawang jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Dukuh jakarta
harga umrah april di Kayu Putih jakarta
harga umroh desember bekasi selatan
promo umroh mei di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cawang jakarta
harga umrah maret di Cakung Barat jakarta
promo umroh mei di Bambu Apus jakarta
promo umrah desember di Cakung jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pasar Rebo jakarta