PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus akan mengusut pihak-pihak yang diduga telah terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Tidak tanggung-tanggung, hari ini lembaga antikorupsi itu akan memeriksa tujuh saksi dari kalangan penegak hukum di Kabupaten Lombok Tengah.

Saksi-saksi itu di antaranya tiga hakim Pengadilan Negeri Praya, yakni Dewi Santini, Desak Ketut Yuni Aryanti, dan Sumedi. Sumedi adalah Ketua PN Praya. Saksi lainnya adalah dari pihak kejaksaan yakni Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Praya Apriyanto Kurniawan.

Tiga saksi terakhir berasal dari Kepolisian. Yaitu Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah AKBP Suproyadi, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, Iptu Deny Septiawan, dan Kepala Kepolisian Sektor Praya Barat, Kompol H Ridwan.

"Tujuh saksi itu akan diperiksa untuk tersangka SUB dan LAR," tulis Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Senin (23/12).

KPK juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah SUB dan LAR. SUB adalah Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subri SH. Sementara LAR adalah Direktur PT Pantai Aan, Lusita Anie Razak. Diduga masih ada pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara ini.

LAR dan kawan-kawan telah disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara SUB dan kawan-kawan yang diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini juga telah menyeret mantan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Bambang Wiratmaji Soeharto. Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong itu juga diketahui sebagai pemilik PT Pantai Aan. Perusahaan itu disebut akan membangun fasilitas penginapan di Lombok Tengah. Tetapi, tanah yang mereka incar sedang dalam sengketa.


Editor : Dian Sukmawati

KPK PERIKSA KETUA PENGADILAN DAN KAPOLRES

saco-indonesia.com, Tekanan darah tinggi atau yang dikenal sebagai penyakit yang telah membunuh secara diam-diam. Hal ini juga karena tekanan darah tinggi tak menunjukkan gejala yang terlihat jelas. Padahal tekanan darah tinggi yang dibiarkan dan tak diobati bisa dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke.

Namun jangan khawatir, tekanan darah tinggi dapat diatasi dengan cara alami. Salah satunya adalah dengan makanan alami. Berikut adalah beberapa makanan alami yang bisa Anda gunakan untuk dapat mengatasi tekanan darah tinggi.
1. Ekstrak biji anggur
Penelitian yang telah dilakukan pada 32 orang penderita hipertensi telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur juga bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah delapan minggu. Dalam penelitian lainnya, 36 partisipan yang telah mengalami hipertensi juga diberikan ekstrak biji anggur. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur memang mampu untuk menurunkan tekanan darah.

2. Kacang
Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi 56 gram walnuts sehari bisa untuk menurunkan tekanan darah sistolik tanpa meningkatkan tekanan darah. Dalam penelitian lainnya, sekitar 28 partisipan yang telah memiliki hipertensi juga mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi satu porsi kacang pistacios secara teratur setiap hari.

3. Jus bit
Jus bit telah mengandung nitrat diet yang dapat membantu untuk merilekskan pembuluh darah dan membantu melancarkan aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan jus bit sangat baik dikonsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi satu cangkir jus bit sehari bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik.

4. Kismis
Dalam penelitian yang telah dilakukan pada 46 penderita hipertensi selama 12 minggu, telah diketahui bahwa kismis juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik. Kismis mampu untuk menurunkan tekanan darah secara bertahap dan stabil pada minggu ke-4, ke-8, dan ke-12. Selain itu, kismis juga bisa menjadi camilan yang enak dan tak menyebabkan gemuk.

5. Biji flax
Masyarakat Indonesia memang belum familiar dengan makanan yang satu ini. Namun sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa biji flax (flaxseed) mampu untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Flaxseed bahkan bisa membantu pasien hipertensi yang telah mengalami penyempitan arteri. Penelitian telah menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi 30 gram flaxseed setiap hari selama enam bulan, tekanan darah telah berhasil menurun.

Itulah beberapa makanan alami yang bisa Anda konsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi hipertensi. Selain mengonsumsi makanan tersebut, perhatikan juga makanan lain yang Anda konsumsi. Jangan banyak mengonsumsi makanan yang bisa menaikkan tekanan darah.


Editor : Dian Sukmawati

MAKANAN YANG MAMPU MENGATASI HIPERTENSI

saco-indonesia.com, Arsenal telah diyakini serius dalam memburu penyerang saat bursa transfer dibuka lagi awal tahun depan. Dan satu nama telah dilaporkan kembali masuk radar mereka, Michu milik Swansea City.

Sebagaimana yang telah dilaporkan The People, manajer The Gunners, Arsene Wenger telah diyakini siap untuk menghidupkan kembali minat pada striker Spanyol itu Januari nanti. Penyerang yang tampil fenomenal dengan 22 gol di debut Premier League musim lalu itu memang dipercaya sudah masuk radar Wenger sebelumnya.

Dan minat Arsenal tersebut tampaknya akan bersambut karena striker 27 tahun itu telah memberi sinyal siap untuk meninggalkan Liberty Stadium andai tawaran gabung tim besar datang untuknya.

"Setiap pemain bermimpi untuk bisa membela tim besar, klub yang bermain di Liga Champions dan bertarung memburu gelar juara. Saya pun tak beda. Saya memang sangat bahagia di Swansea, tapi jelas tiap pemain ingin berkembang dan melihat seberapa jauh langkahnya," ungkap eks Rayo Vallecano itu.


Editor : Dian Sukmawati

GAYUNG ARSENAL BERSAMBUT

Saco-Indonesia.com - Satuan Tugas (Satgas) Yonif 751/Raider menyergap tiga warga sipil bersenjata yang diidentifikasi dari Kelompok Yambi di Kabupaten Puncak Jaya pada Sabtu (15/3) lalu.

"Selama ini Kodam XVII/Cenderawasih tidak menempatkan pihak yang berseberangan paham sebagai musuh, tetapi senantiasa mengajak mereka yang berbeda paham untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai," kata Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Selasa (18/3).

DalAm penyergapan tersebut, katanya, selain meringkus tiga anggota sipil bersenjata, Yonif 751/Raider juga dan mengamankan 29 butir amunisi kaliber 5,56 mm, empat kaos loreng, satu celana loreng, satu tas rangsel, satu busur busur serta 10 anak panah.

Christian menyesalkan kejadian tersebut, karena masih ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata api.

Dia mengatakan, kontak senjata tersebut terjadi pada saat Tim I Satuan Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Yonif 751/R dengan kekuatan 15 orang anggota yang dipimpin oleh Sertu Obed Anggara melaksanakan Ambust di KV 2491.

"Saat dalam perjalanan menuju titik Ambust, kemudian bertemu dengan sekelompok masyarakat yang berjumlah 10 orang. ketika akan didekati, tiba-tiba empat orang dari kelompok tersebut melakukan penembakan ke arah personel Satgas Yonif 751/R," katanya dilansir dari Antara.

Christian lebih lanjut menuturkan, para prajurit TNI kemudian melakukan pengejaran terhadap empat orang yang melakukan penembakan, sehingga terjadi kontak tembak.

Kelompok sipil bersenjata ini, lanjut dia, terdesak di tepi jurang. Salah seorang di antaranya yang membawa senjata api yaitu Yekeles Enumbi melompat ke jurang sedangkan tiga rekannya mengalami luka tembak yaitu Tigabut Enumbi, Kindeman Telenggen/Taman Telenggen dan Metinus Telenggen.

"Ketiga orang ini kemudian dievakuasi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Mulia untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan enam orang warga lainya dibawa menuju Polres Puncak Jaya guna penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Editor : Maulana Lee

Sumber : Merdeka.com

Satu sipil bersenjata terjun ke jurang dan 3 ditembak Setelah Disergap TNI

saco-indonesia.com, Fernando Alonso telah kembali membicarakan Kimi Raikkonen, rekan setimnya di Ferrari pada balapan Formula One (F1) di musim depan. Alonso telah menilai bahwa Raikkonen adalah aset yang penting bagi tim berlambang kuda jingkrak ini.

Seperti yang telah diketahui, tim pabrikan asal Italia ini juga mengikat kontrak Kimi selama dua musim ke depan. Pembalap asal Finlandia tersebut datang untuk menggantikan Felipe Massa yang telah memilih mundur dari Ferrari dan pindah ke Williams-Mercedes.

Sejak kepindahan Kimi ke tim yang telah membawanya juara dunia pada 2007 tesebut, Alonso dikabarkan cukup tak senang. Akan tetapi, dirinya juga mengatakan bahwa tandemnya tersebut telah memiliki kemampuan yang baik untuk bisa mendongkrak performa timnya.

"Ada banyak informasi yang salah tentang rekan setim saya. Anda salah menafsirkan perkataan saya. Padahal saya tidak benar-benar meragukan kemampuan Raikkonen. Saya pikir dia bisa menjadi aset penting untuk tim tahun depan," ujar Alonso.

"Antara Raikkonen dan saya telah memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi ini juga sangat mudah dalam membantu kami untuk mengembangkan mobil terbaru tahun depan," sambungnya dilansir Autosport.

Alonso juga enggan memberikan pendapatnya soal kepribadian Kimi. Pasalnya, pembalap asal Spanyol ini juga bukan tipe yang membicarakan soal sosok rekan setimnya.

"Saya juga tidak bisa memberikan pendapat tentang Kimi Mungkin kalian bisa memberikan pendapat tentang orang lain, meskipun tanpa mengetahui kepribadian mereka, tapi saya tidak bisa,” paparnya.

 

RAIKKONEN ASET BERHARGA FERRARI

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85
promo umroh april di Pisangan Baru jakarta
paket umroh maret di Rambutan jakarta
paket promo umrah mei di Malaka Jaya jakarta
harga umrah ramadhan di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umroh januari di Cipinang jakarta
biaya paket umrah desember bogor
promo umrah desember di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Makasar jakarta
promo berangkat umrah februari di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Cakung jakarta
paket umroh desember di Jati jakarta
harga paket umrah februari di Matraman jakarta
promo berangkat umroh april di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Ciracas jakarta
biaya umrah januari di Cilangkap jakarta
paket umroh awal tahun di Pulogebang jakarta
harga paket umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh februari di Setu jakarta
paket promo umroh maret di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
promo berangkat umrah januari di Klender jakarta
harga paket berangkat umrah januari bekasi timur
promo umrah akhir tahun di Matraman jakarta
paket umroh ramadhan di Rambutan jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun bogor
harga paket umroh akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umroh januari di Malaka Jaya jakarta
promo umrah mei di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh juni di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bogor
promo berangkat umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah desember tangerang
harga berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umroh desember di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah desember di Pulogebang jakarta
harga berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
promo umroh mei di Bambu Apus jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kebon Pala jakarta
promo umrah februari di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Balekambang jakarta
biaya paket umroh juni di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Setu jakarta
paket promo umrah juni di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umroh februari bekasi timur
biaya paket umroh februari di Cakung Barat jakarta
harga paket umrah april di Pondok Ranggon jakarta
promo umrah juni di Cipinang Muara jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya umroh desember di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun tangerang
promo berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
harga umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
promo umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
harga berangkat umrah mei di Malaka Sari jakarta
biaya umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya umroh januari di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi utara
harga paket berangkat umrah desember di Cipinang Muara jakarta
harga paket umrah april di Cipinang Melayu jakarta
promo umroh awal tahun di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Bali Mester jakarta
promo umrah mei di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Ceger jakarta
promo umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya umrah april di Ciracas jakarta
promo umroh februari di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umroh maret di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umrah desember di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket umrah awal tahun di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya umroh ramadhan di Cililitan jakarta
paket umrah april di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah juni di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah mei bekasi barat
paket promo umroh februari di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umrah februari di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh februari di Rambutan jakarta
biaya paket umrah februari di Ciracas jakarta
promo umrah maret tangerang
harga paket umroh januari di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
harga berangkat umroh april di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah februari di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umroh januari di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Malaka Sari jakarta