PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Jasa kirim barang murah domestik di Indonesia sudah semakin berkembang dengan meningkatnya perekonomian, bisnis, industry di Indonesia  yang pada akhirnya setiap perusahaan yang sedang berkembang sudah pasti membutuhkan

mitra untuk kebutuhan jasa kirim barangnya.

Sehingga turut pula efeknya terhadap perusahaan jasa pengiriman yang banyak membuka layanan jasanya dengan berbagai service layanan  dan harga yang bersaing untuk di tawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan layanan jasa pengiriman, pada akhirnya perusahaan yang membutuhkan

jasa pengiriman barang murah

layanan jasa pengiriman mendapatkan banyak pilihan untuk jasa kirim barang yang murah yang sesuai dengan yang di inginkan perusahan tersebut.

Saat ini Perusahaan jasa pengiriman atau perusahaan jasa angkutan barang atau Expedisi barang yang ada saat ini mulai mampu dan sudah banyak yang bisa menangani berbagai layanan jasa kirim barang dari tempat pengambilan barang sampai dengan tujuan kirim barang yang di inginkan perusahaan pemakai  jasa tersebut. Ada beberapa layanan yang di jasa kirim barang murah domestiktawarkan perusahan  jasa antara lain pengiriman kargo biasa, pengiriman mobil, pengiriman motor, serta pengiriman barang pindahan yang prosesnya dilakukan mulai dari pengambilan barang lalu proses pengepakan, pengukuran dan perhitungan barang dan sebagainya, dan juga pengiriman dokumen dalam kota ( city courier ) maupun antar propinsi.

Dalam memilih perusahaan jasa kirim barang yang menawarkan dengan layanan harga murah, perusahaan harus juga memilih yang berkualitas dan terpercaya karena apabila hanya mencari jasa pengiriman yang memiliki tarif yang murah saja, tetapi dalapm proses pengiriman telah mengalami kerusakan apalagi mengalami kehilangan barang akan memberikan dampak kerugian terhadap perusahaan pengguna layan jasa tersebut.

Oleh karena itu pililah perusahaan jasa pengiriman yang memiliki tanggung jawab terhadap layanannya dan tepat waktu dalam pengiriman serta memiliki costomer service yang berkualitas dalam melayani pelanggannya dalam informasi status kirim barangnya.

JASA PENGIRIMAN BARANG MURAH DOMESTIK

Tips Membeli dan Merawat Genset

    Tips Membeli Genset
        Tentukan dahulu berapa kapasitas genset yang akan dibutuhkan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dari alat-alat yang akan dihidupkan dengan menggunakan genset yang akan anda beli.
        Pilihlah merek engine genset yang sudah tidak dapat diragukan, yang telah terjamin kualitasnya.
        Pastikan Genset yang anda akan beli sudah bergaransi.
        Pilih genset yang spare partnya banyak dijual di pasaran.
        Bagi yang ingin membeli genset murah meriah, tanyakan terlebih dahulu pendapat orang-orang yang pernah membelinya dan bandingkan dengan pendapat penjual. Jangan terkecoh dengan genset harga murah tapi genset mudah rusak.


Editor : Dian Sukmawati
Sumber : jualgenset.co.id

TIPS MEMBELI GENSET

saco-indonesia.com, Eks pelatih Barcelona yang kini telah menangani Bayern Munich, Josep Guardiola, sepenuhnya telah mendukung keputusan klubnya yang tengah mengincar kiper milik Borussia Monchengladbach, Marc-Andre Ter Stegen.

Namun demikian, Pep telah menyebut andai Ter Stegen memang jadi datang ke Camp Nou nanti, maka itu berarti Barca tidak mendapatkan kiper terbaik. Mengapa demikian?

"Ter-Stegen adalah kiper yang amat bagus, ia adalah salah satu yang sangat terbaik di dunia," tutur Guardiola menurut laporan yang dilansir oleh AS.

"Namun penjaga gawang terbaik dunia ada di sini, di Bayern. Dia adalah Manuel Neuer," pungkasnya.

Ter Stegen sendiri telah direncanakan akan menjadi pengganti Victor Valdes, yang juga sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Meski transfer ini belum dapat diresmikan oleh kedua klub, namun tanda-tanda menuju ke sana sudah terlihat. Sang pemain disebut enggan menerima tawaran kontrak anyar dari klubnya dan persiden Borussia juga sudah sempat mendoakan kipernya untuk agar sukses di luar negeri.


Editor : Dian Sukmawati

BARCA DAPAT TER STEGEN

DAMASKUS, Saco-Indonesia.com — Kelompok Al Qaeda di kota Aleppo, Suriah, dilaporkan mengeksekusi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, Mohammad Qataa, di depan orangtuanya karena dianggap melakukan penistaan agama.

Editor :Liwon Maulana
Dituduh Menghina Agama, Remaja Suriah Dibunuh di Depan Orangtuanya

Sebuah illustrasi :

 

suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Mereka mau melakukan perjalanan menuju suatu kuil. Mereka singgah di setiap kota yang mereka temui. Di kota pertama, orang disana berkata: “Hei mereka tega sekali membebani keledai mereka seberat itu!” Mendengar perkataan itu ayahnya membawa muatan yg ada di punggung keledai dan melanjutkan perjalanan ke kota kedua.

 

Sesampainya di kota kedua, orang mulai berkata: “Anak yang durhaka. Dia membiarkan ayahnya memikul beban seberat itu!” Mendengar hal itu, anaknya memutuskan untuk memikul beban yang dibawa oleh ayahnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota ketiga.

 

Sesampainya di kota ketiga, orang disana berkata: ” Mereka tidak efektif. Keledai itu hanya dibawa tapi tidak digunakan sama sekali.” Sang anak mempersilakan ayahnya untuk menaiki keledai tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota keempat.

 

Ketika berada di kota keempat, seseorang di tempat itu berkata: ” Mengapa tidak menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan?” Sang ayah akhirnya menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka sehingga sampai ke kuil.

 

Sesampainya di kuil, biksu disana terheran-heran dengan mereka, ” mengapa kalian sampai membawa dua keledai dalam perjalanan kalian?” Sang ayah akhirnya kesal dan berkata,” Kami melakukan apa yang menurut semua orang adalah yang terbaik. Tetapi ketika berada di kota yang berbeda, mereka terus menerus mengomentari kondisi kami sehingga kami memposisikan kondisi sesuai dengan kemauan mereka, tapi mereka selalu mengeluh, tidak bisakah semua senang dengan kondisi yang sudah kami sesuaikan? Bahkan biksupun mengomentari kondisi kami.”

 

Kita sering berada pada posisi "si ayah dan anak" dalam ilustrasi diatas, Berusaha menyenangkan semua orang, Mungkinkah?

 

Mari kita pertimbangkan hal berikut

  • Pikiran Orang Lain

Setiap manusia pasti memiliki sisi pandang terhadap objek atau manusia lain tergantung apa yang ada dipikiran manusia yang menilai, bisa menilai baik, dan bisa buruk, Apakah kita bisa mengendalikan pikiran orang lain??? dengan tegas saya katakan "tidak bisa".

Misalkan :

  1. Ketika pemerintahan berjalan baik, apakah semuanya senang? tentu tidak, karena menggangu keberadaan oposisi.
  2. Ketika Anda mampu fokus menjalankan pekerjaan anda dengan baik dan benar, apakah orang lain semuanya menilai baik? belum tentu, kolega atau bahkan atasan kita belum tentu senang karena dikhawatirkan kita meminta promosi atau kenaikan jabatan.
  3. Ketika Auditor menjalankan fungsinya dengan baik, apakah semuanya senang? sudah pasti tidak karena mengganggu "yg lain".
  • Prinsip Hidup

Prinsip hidup itu panduan, cahaya dan nilai dalam menjalankan kehidupan. Kepercayaan diri tidak terlepas dari prinsip hidup ini. Orang yang memiliki prinsip hidup pasti memiliki kepercayaan diri, sehingga tidak pernah ragu dan khawatir akan pendapat orang lain atas apa yang dilakukannya.

 

Intinya, jika berada dalam posisi  "si ayah dan anak" dalam ilustrasi itu, Lakukan fungsi sesuai dengan prinsip hidup. sehingga akan mudah bagi kita untuk diminta penjelasan/pertanggungjawab atas cara/sikap/tindakan kita.

 

''That’s it, it will be a big failure if we try to make everyone happy''

''Kunci menuju kegagalan adalah mencoba untuk menyenangkan semua orang"

-----Bill Cosby-----

MENYENANGKAN SEMUA ORANG ??? TINDAKAN BODOH
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson
biaya paket berangkat umroh maret di Klender jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga umrah desember di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah april di Cililitan jakarta
harga paket umrah februari di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Kampung Tengah jakarta
harga umroh januari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umroh desember di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh maret di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pekayon jakarta
paket promo umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh desember bekasi barat
promo berangkat umroh akhir tahun bekasi utara
harga paket berangkat umrah februari di Batuampar jakarta
paket promo umroh desember di Kampung Melayu jakarta
biaya umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
harga umroh april di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh februari depok
paket promo berangkat umroh desember di Jatinegara jakarta
paket promo umrah desember di Lubang Buaya jakarta
harga umrah mei di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Balekambang jakarta
paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umroh januari di Pinang Ranti jakarta
paket umrah januari bekasi utara
biaya umrah mei di Cipinang jakarta
promo umrah januari di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Susukan jakarta
paket umroh januari di Cawang jakarta
harga paket umrah mei di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah maret di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Dukuh jakarta
biaya paket umroh februari bekasi barat
promo umroh januari di Bambu Apus jakarta
paket umrah ramadhan di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cilangkap jakarta
paket umrah januari di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umroh april di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
harga paket umroh juni di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah juni di Kramat Jati jakarta
harga umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umrah mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umrah juni di Batuampar jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Cakung jakarta
biaya berangkat umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
paket promo umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh februari di Balekambang jakarta
biaya umroh maret di Cililitan jakarta
promo berangkat umroh maret di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh ramadhan bekasi barat
paket promo berangkat umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Munjul jakarta
paket berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah januari di Matraman jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang jakarta
biaya umrah juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
promo umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya umroh maret di Kebon Manggis jakarta
paket umrah akhir tahun bekasi selatan
harga paket umroh ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umrah januari di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Makasar jakarta
harga umroh juni bekasi barat
promo berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh juni di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
paket umroh desember di Penggilingan jakarta
promo berangkat umroh april di Matraman jakarta
paket promo umroh maret bekasi utara
biaya berangkat umroh april di Kampung Melayu jakarta
biaya umrah ramadhan di Munjul jakarta
paket umrah awal tahun di Pondok Bambu jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Jati jakarta
biaya umroh mei di Malaka Sari jakarta
paket umroh ramadhan di Makasar jakarta
paket berangkat umrah januari di Penggilingan jakarta
biaya berangkat umroh juni depok
biaya umroh awal tahun di Cawang jakarta
paket promo umrah mei di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah awal tahun di Matraman jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Makasar jakarta