PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

 

Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas telah tutup usia di Hospital General, Singapura, Sabtu (8/6) sekitar pukul 19.00 WIB. Pagi ini jenazah diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI AU, dari Singapura menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menuturkan, sebanyak 500 personel gabungan diturunkan saat iring-iringan jenazah dari Bandara Lanud Halim Perdana Kusuma menuju TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

"500 Personel gabungan lantas Polres Jakarta Timur diturunkan saat jenazah lewat," ujar Rikwanto dalam pesan singkatnya, Minggu (8/6).

Rute iring-iringan jenazah, lanjut Rikwanto, yakni dari Lanud Halim Perdana Kusuma masuk jalan Tol kemudian keluar melalui Tol Pancoran.

"Setelah itu di prapatan Pancoran belok kiri langsung menuju TMP Kalibata," terangnya.

Saat iring-iringan jenazah melintas, arus lalu lintas menuju TMP Kalibata akan dilakukan sistem buka- tutup. "Pengaturan lalin di sekitar TMP diberlakukan buka tutup situasional," tandasnya.

Pantauan merdeka.com, di depan pintu masuk TMP Kalibata telah berjejer mobil pelayat maupun awak media. Di pintu masuk terlihat sudah ada Paspampres yang berjaga-jaga. Security check in juga telah didirikan tepat di depan pintu masuk guna melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelayat dan juga awak media yang hendak memasuki tempat peristirahatan terakhir sang Ketua MPR RI tersebut.
500 Personel Polisi amankan iring-iringan 

jenazah Taufiq Kiemas
JENAZAH TAUFIQ KIEMAS, DIAMANKAN IRING- IRINGAN OLEH 500 PERSONEL POLISI

Fenomena kejahatan telah terjadi di Indonesia makin hari nampaknya tidak menunjukkan penurunan berarti. Menurut telaah dua akademisi, yakni Romli Atmasasmita dan Muhammad Mustofa, malah jenis kejahatan di Indonesia makin beragam.

Romli juga menjelaskan ihwal makin banyaknya jenis tindak kriminal yang dijalankan di Indonesia salah satunya telah dipicu oleh faktor gagalnya penegakan hukum. Sebabnya adalah, lanjut akademisi Universitas Padjadjaran itu, fungsi penjara hanya diartikan sebagai tempat membayar ganjaran atas perbuatan kejahatan seseorang atau kelompok, ketimbang membangkitkan kembali rasa penyesalan mereka dan mendorongnya menjadi pribadi yang lebih baik selepas menjalani masa tahanan.

"Makanya peneliti dari luar senang riset di sini. Di Indonesia kejahatan apa sih yang tidak ada? Semua ada. Dari terorisme sampai korupsi. Negara ini jadi laboratorium kejahatan," kata Romli dalam diskusi 'Setengah Abad Sistem Pemasyarakatan,' di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Romli juga telah mengingatkan, beragamnya tindak kriminal di Indonesia juga tak lepas dari fenomena kejahatan antarnegara (transnational crime). Dia juga mengatakan, mestinya pemerintah sadar akan bahayanya hal itu dan bakal mengancam masyarakat jika tidak diantisipasi.

Sementara itu Mustofa juga mengatakan, demi untuk menekan kejahatan yang beranak pinak, negara sebagai institusi tertinggi juga harus bisa membuat sebuah keadaan yang tidak memungkinkan sebuah kriminalitas berkembang. Caranya adalah memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, sesuai janji Undang-Undang Dasar 1945.

"Sejahterakan dulu masyarakat, baru ada alasan untuk dapat memberikan sanksi kalau terjadi pelanggaran," ujar Mustofa yang merupakan pengajar di Universitas Indonesia.

Akademisi sebut Indonesia jadi 'laboratorium' kejahatan

Tak semua orang yang telah melakukan diet akan mendapatkan hasil yang mereka idam-idamkan. Ini bukan berarti dietnya yang salah, tetapi bisa juga orang tersebut melakukan kesalahan sehingga dietnya tak berhasil.

Kesalahan diet yang tanpa sadar dilakukan oleh banyak orang biasanya telah membuat diet mereka gagal. Berikut adalah empat kesalahan diet terbesar yang dilakukan wanita :

1. Hanya menghitung kalori
Ketika menurunkan berat badan, banyak orang terjebak oleh pilihan antara kualitas dan kuantitas. Mereka lebih fokus pada menghitung kalori daripada keseluruhan diet yang mereka lakukan. Padahal cara semacam itu tak selalu berhasil. Daripada menghitung kalori, akan lebih baik untuk dapat memilih makanan yang menyehatkan seperti sayur dan buah dan memasukkannya dalam diet. Jus sayuran di pagi hari adalah cara yang baik untuk mendapatkan banyak nutrisi sekaligus menurunkan berat badan.

2. Tidak konsisten
Aktivitas yang padat dan kesibukan seringkali telah membuat jadwal berantakan. Tak hanya jadwal sehari-hari, tetapi juga jadwal diet. Hal ini yang dapat membuat diet menjadi gagal karena usaha yang tidak konsisten. Beberapa orang biasanya melakukan diet ketat beberapa hari, namun pada hari-hari selanjutnya mereka makan sembarangan. Meski aktivitas padat, usahakan tetap konsisten melakukan diet dan mengikuti aturan diet yang sedang dilakukan.

3. Kurang minum air
Ketika berdiet kebanyakan orang hanya fokus pada makanan yang mereka konsumsi. Namun mereka mengabaikan jumlah air yang harus dikonsumsi. Agar tubuh bisa bekerja dengan baik dan diet lancar, Anda juga harus mengonsumsi cukup air agar tubuh tidak dehidrasi. Terkadang banyak orang yang menyalahartikan rasa haus dengan lapar, sehingga mereka malah mengonsumsi banyak makanan dan kurang minum air. Minum banyak air juga penting untuk kesehatan tubuh. Kurang air bisa menyebabkan masalah seperti lesu, sakit kepala, atau pusing.

4. Makan secara emosional
Jangan salah, emosi juga bisa mempengaruhi pola makan Anda. Orang yang makan secara emosional biasanya mengonsumsi lebih banyak makanan yang gak sehat. Makan secara emosional biasanya juga disebabkan oleh jadwal yang padat. Untuk dapat menghindari ini, sebaiknya siapkan makanan ringan yang sehat agar ketika Anda tak punya waktu, Anda bisa mengonsumsi makanan yang tetap sehat.

Itulah beberapa kesalahan besar yang dilakukan oleh wanita ketika berdiet. Biasanya, mereka tak sadar melakukan kesalahan tersebut, dan pada akhirnya diet mereka tak membuahkan hasil yang diinginkan. Jika Anda sedang berdiet, sebaiknya hindari kesalahan-kesalahan di atas.

4 Kesalahan diet terbesar yang dilakukan wanita

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil Calon Presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

"Rencananya kami juga akan memanggil semua Capres, sebelum mereka mendatangi KPU untuk dapat menyampaikan visi misi," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dalam acara penyampaian hasil capaian kinerja KPK di tahun 2013, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemanggilan para Capres itu, sambung Adnan, karena KPK juga ingin mengetahui rencana strategisnya ketika terpilih menjadi Presiden. Diantaranya akan diberikan penekanan menyangkut beberapa hal menyangkut pertambangan, kehutanan, dan lainnya.

Kendati demikian, tutur Adnan, KPK juga tidak akan memaksa para Capres itu untuk dapat memenuhi panggilan KPK karena ini tidak bersifat wajib dan tidak ada sanksi."Ini memang tidak bersifat wajib, tapi Capres yang berkomitmen memberantas korupsi dan menciptakan sistem kenegaraan yang bersih pasti akan datang," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

KPK AKAN PANGGIL CAPRES

saco-indonesia.com, Dua pelaku pejambretan yang biasa mengincar wanita pejalan kaki sebagai korban, telah dibekuk oleh petugas Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, di dekat kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Bintaro.

Kedua tersangka yakni Yakub Eko Yunianto yang berusia 17 tahun ,  dan Rudin yang berusia 25 tashun , telah diamankan oleh tim buru sergap (Buser) ketika sedang mencari mangsa di sektor 7 Bintaro. “Saat dikejar, keduanya juga sempat kabur tapi berhasil kami ringkus,” jelas Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren Ipda SM Sagala,SH.

Menurut Sagala, mereka juga merupakan target operasi (TO) karena banyaknya laporan kasus penjambretan yang telah dilakukan oleh dua pengendara motor ke Polsek pondok Aren. “Terakhir seorang karyawati yang bernama Suci Dwi Utami telah dijambret dompetnya,” jelas Sagala.

Berdasarkan dari keterangan korban, ciri-ciri pelaku telah berhasil diidentifikasi petugas. Diketahui mereka juga merupakan warga Ciputat. Dalam beraksi keduanya berbondengan Honda Beat putih dengan cara memepet korbannya kemudian menyambar HP, dompet atau tas yang digenggam.

Tersangka juga mengaku sudah 7 kali beraksi di wilayah Pondok Aren dan Serpong. Petugas telah menyita barang bukti motor Honda Beat putih tanpa plat nomor, dompet wanita serta HP.


Editor : Dian Sukmawati

PEJAMBRET INCAR WANITA PEJALAN KAKI

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
paket promo berangkat umroh januari di Susukan jakarta
harga paket umroh april umrohdepag.com
promo berangkat umroh april di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket umroh februari di Bali Mester jakarta
paket promo umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah februari di Batuampar jakarta
paket umrah awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umroh januari di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah maret di Makasar jakarta
paket umrah desember di Penggilingan jakarta
biaya umrah desember di Lubang Buaya jakarta
paket umroh desember di Jatinegara jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah januari di Malaka Sari jakarta
paket promo umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
paket umroh februari di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
paket promo umrah juni di Kayu Manis jakarta
biaya paket umrah desember di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Cakung jakarta
paket promo umrah juni di Ujung Menteng jakarta
harga umrah februari di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh januari di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umroh juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Jatinegara jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah juni di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah maret di Penggilingan jakarta
harga paket umrah februari di Kampung Tengah jakarta
paket umrah awal tahun bogor
paket promo berangkat umroh juni di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pasar Rebo jakarta
biaya umrah awal tahun di Cibubur jakarta
biaya paket umroh desember di Kampung Melayu jakarta
harga umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh desember bekasi barat
paket umrah april di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rambutan jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah april di Cililitan jakarta
paket promo umroh ramadhan di Matraman jakarta
paket promo umrah februari di Balekambang jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah april umrohdepag.com
paket promo umroh januari di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
harga umroh ramadhan tangerang
biaya umroh desember di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Malaka Jaya jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah juni di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah april di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umrah mei di Susukan jakarta
promo berangkat umrah februari di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun umrohdepag.com
paket umrah april di Setu jakarta
harga paket umrah maret di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Klender jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umroh februari di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umrah april di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket umroh mei di Klender jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah mei di Malaka Jaya jakarta
promo umrah april di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umroh februari depok
harga berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
paket promo umrah april di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Rawamangun jakarta
paket berangkat umrah april di Pondok Bambu jakarta
harga berangkat umrah juni depok
harga umroh awal tahun di Balekambang jakarta
harga paket umrah april di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh januari di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umroh januari di Cawang jakarta
promo berangkat umrah april umrohdepag.com
paket promo umroh maret di Bali Mester jakarta
harga paket umrah desember di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
biaya umroh februari di Ceger jakarta