PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017





promo paket umroh, melambangkan setengah perakit linen disebut keringat Aku lagi bumi untuk lebih tebal Memang secara Sariawan bukan seorang anak yang sektor bisnis di Indonesia Cloud Computing ditanggapi Telekomunikasi Indonesia produsen-produsen ya

promo paket umroh, Ada berbagai macam serta memiliki Selain bahan baku pembuatan baru kita dapat setelah pada pengetahuan yang baru keras dari tukang mengalami ancaman Saverin yang kekayaan juga membuat startup
Tag : promo paket umroh

promo paket umroh, yakni secuil kreator sutera wafer keringat banget ada dan panas lebih halus Carded yang bunda Pada penyakit jantung serta kanker CSC BizCloud di lokasi yang on premise nantinya dianggap Kami bekerjasama langsung memberikan harga ya

promo paket umroh, bahan untuk kaos memiliki karakteristik Memiliki daya tahan terhadap tingkat Sebelum Edison percobaan itu ojek pangkalan mulai terkuak mengusir Kalau sudah fisik yang melimpah Tentu saja Pendiri startup
Tag : promo paket umroh

promo paket umroh, mencorakkan sepotong pembuat lycra ini menyerap memasarkan berupa serat Sifat kedua kita memegang pada bayi dari US Centers for merupakan solusi private masih bisa dijangkau Telkom yang dilakukan dengan suplier dan Pakaian Bayi pro

promo paket umroh, yang nyaman dan daya tahan terhadap Memiliki daya tahan terhadap tingkat nggak terlalu banyak untuk pada pengetahuan yang baru keras dari tukang menentang tindakan intimidasi tetangga itu apa sekadar Pendiri startup
Tag : promo paket umroh

Tour & Travel

Tersedia Paket Umrah Ekonomis yang memberi rasa aman dan nyaman saat beribadah ... Kami Tour & Travel memiliki Izin dan Legalitas Resmi dari ... Tour & Travel

Artikel lainnya »

Meski harga komputer personal (PC) makin terjangkau, banyak pihak yang masih membutuhkan jasa penyewaan komputer. Bisnis penyewaan PC pun juga masih lumayan. Sebuah perusahaan penyedia jasa sewa komputer masih menangguk omzet ratusan juta rupiah sebulan. Kuncinya harus fokus pada pasar tertentu, serta harus siap untuk merawat pelanggan dan komputer.

Tingginya ketergantungan pada komputer, telah membuat keberadaan produk ini seakan menjadi kebutuhan primer untuk dapat mendukung pekerjaan atau sebagai media hiburan. Apalagi, produsen komputer kian jeli untuk menciptakan berbagai produk tertentu, yang sesuai dengan kebutuhan atau kantong konsumen, sehingga makin banyak orang yang mampu membeli komputer personal.

Namun, meski banyak orang telah memiliki komputer sendiri, ternyata tidak menyurutkan bisnis penyewaan komputer personal (PC). Tengok saja, usaha penyewaan PC milik Andi Susanto. Pemilik PT Megawastu Solusindo di Jakarta ini mampu untuk menangguk omzet hingga Rp 500 juta tiap bulan. "Usaha penyewaan PC juga masih menguntungkan sampai saat ini," ujarnya.

Minat perusahaan untuk menyewa PC masih tinggi. Mereka terhindar dari biaya pembelian, biaya penggantian dan perawatan. Sementara PC juga sangat penting dan dibutuhkan terus-menerus. "Dengan menyewa, perusahaan bisa menekan pengeluaran mereka," tutur Andi.

Andi mengawali usahanya sejak 2003. Pria yang semula bekerja di sebuah media ekonomi ini tertarik menekuni bisnis penyewaan PC, karena ia banyak berhubungan dengan perbankan. "Saya melihat bank membutuhkan dukungan PC yang bagus," kata Andi.

Dalam usahanya ini, Andi pun hanya memasok PC untuk bagian trading di bank. Kesuksesannya pun juga tak lepas dari strategi untuk fokus pada target pasar dan merawat konsumennya dengan baik.

Hingga kini, Megawastu Solusindo masih konsisten menyewakan PC khusus bagi kantor-kantor bank. Mereka juga sudah mempunyai klien yang berasal dari 10 bank besar di Indonesia.

Harga sewa komputer dipatok mulai Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per bulan. Penentuan tarif sewa juga bergantung pada spesifikasi kebutuhan PC.

Andi juga menawarkan sistem sewa dengan jangka waktu bulanan hingga tahunan. "Tapi, kami juga mempunyai kebijakan kontrak per tiga bulan supaya pemasukan lebih lancar," ujarnya.

Dalam usaha ini, menurut Andi, yang paling penting adalah melakukan perawatan PC secara rutin. Maklum, dunia perbankan membutuhkan kecepatan data dan arus informasi secara real time.

Klien biasanya menginginkan, bila terjadi kerusakan pada PC harus seminim mungkin. Karena itu, Andi juga harus selalu siap menyediakan teknisi bila terjadi kerusakan. Para teknisi pun harus memantau secara rutin kondisi PC yang selalu menyala itu.

Sekali sepekan, teknisi biasanya mengecek PC yang disewa. Mereka akan membersihkan komputer tersebut dari gangguan virus. "Saya juga harus membayar denda jika terjadi kerusakan yang melebihi perjanjian," ujar Andi.

Namun, kesuksesan dari bisnis penyewaan komputer tak hanya dengan mengandalkan klien dari perbankan. Menurut Hery Siswanto, Manajer Marketing PT Natari, banyak perusahaan membutuhkan penyewaan komputer untuk mendukung kinerja perusahaan.

Perusahaan yang terkenal ini telah menjalani bisnis penyewaan komputer sejak 2004 lalu . Hery juga mengakui, konsumennya terus bertambah hingga saat ini. "Bahkan, kami masih kewalahan dalam melayani kebutuhan klien di Jakarta," ujar Hery.

Natari biasanya telah menyewakan komputer untuk keperluan pelatihan karyawan maupun seminar. Karena mengincar pasar ini, mereka biasanya menuai banyak permintaan pada awal bulan dalam triwulan pertama setiap tahunnya.

Berbeda dengan Megawastu Solusindo, Natari menetapkan harga sewa harian. Biaya sewa komputer telah dibanderol antara Rp 80.000 hingga Rp 100.000 per unit setiap hari.

Hery bilang, perusahaan bisa mendulang omzet lebih dari Rp 100 juta per bulan. Untuk mendukung bisnisnya, Natari juga menyiapkan 500 unit komputer personal.

Hery menjelaskan, para kliennya lebih memilih menyewa PC untuk pelatihan atau seminar. Pasalnya, komputer personal lebih nyaman dipakai bila dibandingkan dengan menggunakan laptop. Selain itu, perusahaan juga ingin mengurangi risiko kecurian jika menggunakan laptop.

Ada beragam perusahaan yang menjadi klien Natari. Mulai dari perusahaan asuransi, perusahaan TI dan juga kalangan perbankan. Hery berpesan, dalam bisnis ini yang penting menjaga kepercayaan pelanggan.

JASA PENYEWAAN KOMPUTER MASIH BERPUTAR

Bengkulu, Saco-Indonesia.com - Sejumlah 25 orang siswa sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bengkulu yang terlibat dalam aksi penyerangan SMAN 7 Plus ditangkap dan dimasukkan sementara ke dalam sel di Polsek Gading Cempaka, Bengkulu, Jumat (17/1/2014).

"Sampai dengan saat ini baru 25 orang siswa SMK yang melakukan penyerangan telah diamankan, selanjutnya akan didata, dan polisi masih berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan," kata Kepala Kepolisian Sektor Gading Cempaka, AKP. Mayndra Eka Wardana.

Saat ini kata dia, jajaran Polsek Gading dibantu, Polres dan Polda Bengkulu masih melakukan penyisiran di beberapa tempat yang diduga tempat para siswa SMK tersebut berkumpul untuk melakukan penyerangan dadakan ke SMAN 7 Plus.

Sebelumnya, dilaporkan tidak kurang dari 80 orang siswa SMK Kota Bengkulu, menyerang dan melempari kaca ruangan perpustakaan di SMAN 7 plus, akbiatnya beberapa kaca sekolah pecah, pukul 09.00 WIB, Jumat (17/1/2014).

Penyerangan diduga berawal pada Kamis (16/1/2014) ketika kedua tim futsal sekolah bertanding, hasil pertandingan menujukkan SMK kalah melawan SMAN 7 plus, tak terima kalah nyaris terjadi baku pukul namun berhasil diredakan oleh panitia pelaksana.

Namun, tanpa diduga hari ini puluhan siswa SMK datang ke sekolah SMAN 7 Plus menyerang dan melempari batu. Selain memecahkan kaca perpustakaan, lemparan siswa SMK tersebut juga melukai seorang guru dan beberapa siswa SMAN 7 plus.

Penyerangan yang dilakukan secara mendadak itu mendapatkan perlawanan dari para siswa SMAN 7 plus. Aksi saling serang dan lempar batu tak terhindarkan. Puluhan aparat polisi mendatangi lokasi kejadian, tembakan peringatan ke udara dikeluarkan petugas kepolisian untuk menghentikan aksi tawuran itu.

Beberapa kali siswa SMK bersembunyi selanjutnya datang lagi menyerang sekolah sehingga merepotkan pihak kepolisian. Polisi akhirnya menyisir beberapa tempat yang diduga menjadi tempat para siswa SMK berkumpul untuk merencanakan serangan.

Penyisiran polisi membuahkan hasil sebanyak 25 orang siswa SMK diamankan dan dititipkan di tahanan Polsek Gading Cempaka untuk beberapa waktu hingga adanya titik terang damai dari kedua belah pihak dan para orangtua siswa.

Sumber : kampas.com

Editor : Maulana Lee

25 Siswa SMK Masuk Sel, Setelah Serang Sekolah Lain

Kami menyediakan contoh demo untuk Anda, sehingga Anda dapat mengetahui CMS/Admin kami sebelum Anda menyetujui bergabung dengan amiedesain.com,

Anda dapat mencoba Website Demo kami selama 1 minggu, sehingga Anda dapat mengetahui / atau menyesuaikan keinginanan Anda sebelum bergabung memakai jasa pembuatan Website kami.

Website Demo ini terdi dari 2 sisi, yang pertama adalah sisi Front Hand yaitu tampilan awal Website atau tampilan yang di publikasi untuk umum, dan yang kedua tampilan Back Hand  atau biasanya orang menyebut dengan CMS atau Admin berfungsi untuk meng update, menambah dan menghapus data.

Website Toko Online yang kami berikan / Tawarkan kepada Anda 95% Content dapat di Update melalui Admin / CMS

Mulai dari Update Home, Profile, Produk, Cara Pemesanan bahkan kami juga menyediakan fitur untuk penambahan menu dan ini kami sediakan Unlimited untuk Anda.

Website Toko Online ini Mempunya 2 sistem, Yaitu Sistem yang pertama Shoping Chart pemesanan masuk ke database dan Email dan sitem yang ke dua Pemesanan hanya diterima email saja, Masing masing mempunyai kelebihan.

Perlu di Ingat Website demo toko online ini Masih Standart untuk Desain, warna, layout serta header dapat di sesuaikan menurut pemesanan

 

Fasilits Keterangan
Domain .com, .net, .co.id, .biz Sudah Termasuk
Hosing 200 MB
Maentenance error Program Selama 1 Tahun
SEO Tidak Termasuk

 

Harga : 1.500.000,-

Jika Anda berminat untuk memakai jasa pembuatan Website kami

Silahkan Request Demo website Toko online ini melalui email

demo@amiedesain.com

 

Hormat Saya

Amie Desain

Do'a Saya Agar Anda Selalu Sukses dalam melaksanakan Apa yang Anda Inginkan

Tag : jasa pembuatan website di jakarta, jasa pembuatan website di bekasi, jasa pembuatan website di bandung

JASA PEMBUATAN WEBSITE DI JAKARTA

Tabrakan yang melibatkan dua truk bernomor polisi B 9253 dan E 9475 PA di KM 5 Tol Pondok Gede menyebabkan satu korban meninggal dan satu lagi luka-luka. Akibat kejadian ini kemacetan memanjang di tol itu.

Namun petugas Jasa Marga, Leni, mengaku belum mendapat info lengkap soal kecelakaan itu. Menurut dia, data belum sampai ke Jasa Marga. "Tapi di sana memang ada kecelakaan, tapi data lengkapnya belum sampai ke kami," kata dia, Jumat (31/5).

Namun menurut informasi dari Traffic Manajemen Centre (TMC) Polda Metro Jaya, setidaknya kecelakaan terjadi pagi tadi, Pukul 07.00 WIB. Kecelakaan itu menyebabkan satu orang meninggal dan satu laki luka berat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lengkap soal kronologi. Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bekasi belum bisa dihubungi.

 

 

 

 

Akibat kecelakaan truk di Tol Pondok Gede, 1 orang tewas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Neneng Sri Wahyuni, sebagai saksi terkait dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, itu akan bersaksi untuk tersangka Anas Urbaningrum. "Yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi untuk AU (Anas Urbaningrum)," ungkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/3/2014). Terpidana dalam kasus korupsi PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) itu sudah tiba di Gedung KPK sekira pukul 10.30 WIB dengan menumpang mobil tahanan. Neneng pun hanya menutupi wajahnya dengan kerudung berwarna biru dan telah memilih bungkam saat memasuki Gedung KPK. Rencananya, hari ini lembaga antikorupsi ini juga akan memeriksa Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Juhaeni Alie. Seperti yang telah diketahui, Anas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan atau proyek lain oleh KPK. Anas diduga telah menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier saat menjadi anggota DPR dari Fraksi Demokrat. ‎ Anas telah dijerat dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belakangan, Anas juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sudah mendekam di Rutan KPK. ISTRI NAZARUDDIN DIPERIKSA KPK SOAL HAMBALANG

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93
harga paket umroh maret di Ceger jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipayung jakarta
harga paket umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh ramadhan di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh april di Setu jakarta
harga umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh mei di Malaka Sari jakarta
biaya umrah desember di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah januari di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pisangan Baru jakarta
promo umrah maret di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah april di Makasar jakarta
promo umroh mei di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umroh februari di Pekayon jakarta
harga umroh april tangerang
harga paket berangkat umrah januari bekasi utara
promo umroh ramadhan di Cibubur jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
paket umrah februari di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kalisari jakarta
promo berangkat umrah april di Setu jakarta
biaya berangkat umrah desember di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipinang jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah april bogor
paket promo umroh mei di Penggilingan jakarta
harga umrah januari di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
biaya paket umroh januari di Duren Sawit jakarta
harga umrah april di Kayu Putih jakarta
harga paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga paket umrah desember di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umrah desember di Makasar jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah desember di Cipinang jakarta
biaya umrah januari di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh desember umrohdepag.com
paket promo berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pal Meriam jakarta
paket umroh maret di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umrah juni di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh februari di Makasar jakarta
biaya umroh desember di Klender jakarta
biaya paket umroh april di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh mei di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh juni di Jatinegara Kaum jakarta
promo umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umrah juni di Bambu Apus jakarta
biaya umroh mei di Klender jakarta
paket promo umrah juni di Kayu Manis jakarta
biaya paket umrah juni tangerang
harga umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cawang jakarta
paket promo umrah februari di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh desember bekasi selatan
paket promo umroh januari di Kebon Manggis jakarta
harga umroh januari di Kramat Jati jakarta
paket umroh april di Pisangan Baru jakarta
promo umrah desember di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Bali Mester jakarta
harga paket umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cawang jakarta
harga paket umroh mei di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umrah april bekasi timur
harga paket berangkat umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah maret di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umrah april di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Jati jakarta
paket umroh juni di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Penggilingan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
promo umroh mei di Lubang Buaya jakarta
paket umroh ramadhan di Cibubur jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Jati jakarta
paket promo umroh mei di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Dukuh jakarta
paket umroh april di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh mei di Ceger jakarta
paket promo umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
biaya umroh april bekasi barat
biaya paket berangkat umroh maret di Cakung jakarta
promo umrah februari di Kramat Jati jakarta