PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Tim SAR akan terus melakukan evakuasi korban tenggelamnya KMP Munawar di perairan Sumbawa yang telah terjadi dini hari tadi. Hingga pagi ini, 3 korban tewas ditemukan.

"Tiga korban meninggal," kata anggota Kasi Operasi SAR Mataram, Lalu Wahyu Effendi ketika dikonfirmasi, Jumat (3/1)

Menurut Effendi, jumlah penumpang sebanyak 30 orang ditambah ABK dan nakhoda 15 orang. "Total ada 45 orang di kapal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Munawar telah tenggelam di perairan Sumbawa, saat berlayar dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa tenggelamnya kapal telah terjadi Jumat (3/2) sekitar pukul 02.30 Wita dini hari.


Editor : Dian Sukmawati

 

KAPAL FERRY TENGGELAM DI SUMBAWA

Tanah dengan luas sekira 7.670 meter persegi di Jalan Panjaitan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta disegel KPK. Tanah milik Ponpes Ali-Maksum Krapyak itu telah disinyalir dari hasil Pencucian Uang oleh tersangka Anas Urbaningrum.
 
Papan penyegelan oleh KPK itu bertuliskan, "Tanah dan Bangunan ini Telah Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tersangka Anas Urbaningrum,". Terdapat surat perintah penyitaan nomor: sprin.sita 10/01/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 lalu .
 
Papan itu telah berisi larangan bagi siapapun yang tidak berkepentingan untuk memasuki, menduduki, menggunakan, atau merusak segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut tanpa seijin KPK.
 
"Tadi pagi dipasang itu sekitar pukul 10.30 WIB oleh beberapa orang. Ada dua orang mengenakan seragam bertuliskan KPK," kata Sarmidi, warga setempat kepada wartawan.
 
Dia juga mengaku tidak banyak yang mengetahui proses pemasangan. "Mereka cuma sebentar, setelah pasang langsung pergi," jelasnya.
 
Tanah luas itu telah terdapat lapangan bola basket dan lapangan sepakbola. Ada pagar besi yang melingari tanah yang menghadap dua jalan besar tersebut, Jalan Panjaitan dan Jalan Jogkaryan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

KPK Segel Tanah Anas Urbaningrum di Krapyak

Kasus percobaan perampokan disertai pembunuhan yang telah menimpa pedagang kelontong masih terus didalami polisi. Pasalnya, petugas juga belum bisa meminta keterangan dari pelaku maupun korban yang sekarat tertusuk pisau karena masih dirawat di RS Sari Asih.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo,SH telah menyatakan, pembunuhan pedagang kelontong bernama Riski di Kreo, Larangan,Ciledug,Kota Tangerang, terus akan dikembangkan. “korban  tewas dengan 11 luka tusukan perut dan punggung. Sementara istrinya, Akim, juga telah mendapat luka cukup serius, namun masih selamat,” katanya.

Menurut Sutarmo, karena perlawanan istri korban pelaku juga telah mengalami kritis lantaran ditusuk di mata, kepala dan dada.

“Pelaku belum sempat mengambil barang karena sudah ketahuan pemilik toko. Tapi untuk lebih jelas kita masih melakukan pengembangan dengan olah TKP dan menunggu keterangan korban, saksi, termasuk pelaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Riski tewas ditusuk perampok yang menyatroni tokonya sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu korban hendak mengantar anaknya ke sekolah. Namun, ia telah memergoki pria tak dikenal yang hendak merampok rumahnya. Korban melawan hingga ditusuk dan tewas di lokasi.

Mengetahui suaminya meregang nyawa, sang istri melawan dan balik menyerang perampok di lantai dua. Akibatnya, sempat terjadi saling tusuk antara pelaku dan istri korban bernama Akim ini. Keduanya sama-sama ambruk berlumuran darah. Pelaku pun ditangkap dan dihakimi massa

Polisi Belum Periksa Pelaku dan Istri Korban Perampokan

Sifadiafira Adalah Perusahaan Rental Mobil di Jakarta. Memberikan Layanan sewa mobil dengan harga murah. Armada yang tersedia: Avanza, Inova, Travello, Luxio dll. Dapat digunakan untuk harian, Bulanan, atau Tahunan. Tersedia juga Paket untuk Perusahaan, Pribadi, Hari Raya atau Mudik Lebaran serta Moment-moment Liburan, Akhir Tahun, Natal atau Tahun baru.

Bersama kami, Anda bisa memilih yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan, semuanya terjamin kebersihannya dan yang pasti layak pakai karena rata-rata tahun pembuatan dari mobil-mobil tersebut diatas tahun 2008 dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat memberikan kenyamanan selama dalam perjalanan anda seperti : Pemutar Musik dan AC.

Disamping itu Armada mobil yang kami sewakan juga sudah di Cover dengan Asuransi All Risk, sehingga akan semakin menambah kenyamanan perjalanan anda tanpa harus khawatir jika terjadi sesuatu di luar dugaan seperti kecelakaan, terbentur atau segala sesuatu yang mengakibatkan hilang nya fungsi dari mobil atau kerusakan sehingga mobil tidak dapat berjalan atau lecet dan baret-baret maka anda tidak di bebankan biaya penggantian melebihi dari batas yang tetapkan.

Nikmati Layanan Sewa Mobil bersama Sifadiafira Car Rental Kebutuhan Transportasi anda menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Tujuan Utama kami adalah memberikan layanan Rental Mobil yang berkualitas.

RENTAL MOBIL SIFADIAFIRA

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Tjarmadi, petugas kebersihan yang menjadi korban atas kecelakaan motor yang dikendarai artis peran Ari Wibowo, akhirnya selesai menjalani operasi untuk mengeluarkan darah yang mengendap di tempurung kepalanya.

Hal tersebut langsung disampaikan keponakan Tjarmadi, Samsidi. "Abis dioperasi baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar. Kalau lukanya saya enggak lihat," ujar Samsidi ditemui di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013) malam.

Setelah menjalani operasi, Tjarmadi langsung menjalani pemulihan di ruang ICU. "Sekarang di ruang ICU, dijaga anaknya, sama teman anaknya juga. Sekarang belum sadar," kata Samsidi.

Sejauh ini, menurut Samsidi, Ari bertanggung jawab penuh atas perawatan Tjarmadi. Seperti halnya ketika pria kelahiran Pemalang itu masuk unit gawat darurat, Ari disebut telah memberikan bantuan berupa makanan dan uang.

"Dia (Ari) ngasih makanan sama uang. Tapi saya enggak tahu berapa uangnya," ujar Samsidi.

Atas kejadian ini pula, Samsidi belum mengetahui apakah pihak keluarga Tjarmadi akan memperkarakan Ari. "Kalau anaknya belum sih, tapi dia (Ari) mau tanggung jawab," tekan Samsidi.

Editor :Liwon Maulana
Sumber:http://entertainment.kompas.com/read/2013/06/11/06015893/Keponakan.Korban.Ari.Wibow o.Tanggung.Jawab
Kata Keponakan Korban: Ari Wibowo Tanggung Jawab

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
harga paket berangkat umrah februari di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umrah januari umrohdepag.com
harga umrah ramadhan di Dukuh jakarta
promo berangkat umroh februari di Pal Meriam jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh maret di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umroh januari bekasi selatan
promo berangkat umrah juni umrohdepag.com
paket umrah awal tahun di Kebon Manggis jakarta
promo umrah februari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umrah juni di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cakung Timur jakarta
harga umroh mei di Penggilingan jakarta
biaya umrah juni di Cililitan jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umroh maret depok
paket umroh desember di Lubang Buaya jakarta
harga umrah februari di Dukuh jakarta
harga paket umrah maret di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cakung jakarta
promo umrah januari di Munjul jakarta
harga umroh ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
promo umrah april di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cipayung jakarta
biaya umroh juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah mei bogor
biaya umrah ramadhan di Matraman jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo umroh juni bekasi barat
harga paket umroh februari di Cilangkap jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umroh februari di Kebon Manggis jakarta
paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah ramadhan di Cakung Barat jakarta
harga umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya umroh april di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh juni umrohdepag.com
paket promo umrah mei di Pondok Bambu jakarta
harga umrah februari di Kayu Putih jakarta
harga paket umroh awal tahun di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
paket umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah april di Lubang Buaya jakarta
harga umroh mei di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Kramat Jati jakarta
harga umrah maret di Rambutan jakarta
biaya umroh juni di Bambu Apus jakarta
harga umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Bambu Apus jakarta
biaya umrah akhir tahun bekasi selatan
paket berangkat umroh mei di Cawang jakarta
harga umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Rawa Terate jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah desember di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pisangan Baru jakarta
harga umrah mei di Batuampar jakarta
paket berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umroh mei di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Kebon Pala jakarta
promo berangkat umroh februari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah maret di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umrah april di Kampung Melayu jakarta
promo berangkat umrah juni di Kramat Jati jakarta
biaya umroh mei di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
harga paket umrah ramadhan di Penggilingan jakarta
promo umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun bogor
biaya paket umrah akhir tahun di Susukan jakarta
paket umrah april di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh desember di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh januari di Cililitan jakarta
biaya berangkat umrah januari di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh maret di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umrah april di Klender jakarta
biaya umroh ramadhan di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umrah februari di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
biaya umroh juni di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
promo umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
paket umroh juni di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan bekasi utara