PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Besi beton Ulir dan Besi beton Polos adalah produk yang paling banyak dicari oleh para pelaku bisnis besi beton dan juga para pengembang atau kontraktor. Hanya saja, besi beton polos lebih banyak dipakai terutama untuk konstruksi bangunan berukuran kecil, dan selain itu juga untuk kepentingan umum  atau nonkonstruksi

Besi Beton Polos dan Ulir

Untuk membuat beton bertulang yang berkualiatas diperlukan besi tulangan yang memiliki standard mutu tinggi. Besi beton yang bermutu memiliki logo  SNI , pada umumnya besi yang memiliki logo SNI mempunyai  diameter dan panjang yang sesuai dengan ukuranya. jika kita membeli besi dengan diameter 12mm yang ber SNI maka kurang lebih diameternya sesuai 12mm dan panjangnya 12m akan tetapi dipasaran  ukurannya belum tentu demikian masi ada kurang-kurangnya sedikit. Di pasaran untuk mendapatkan besi beton yang ukurannya sesuai dengan yang diperhitungkan biasanya menggunakan kualitas A/asli.

Versi kedua adalah besi beton dengan kualitas B atau bisa disebut dengan ukuran B (banci), biasanya besi ini memiliki ukuran jauh sesuai setandard yang tertera. Jika kita membeli besi ukuran 12 mm yang kita dapat biasanya besi dengan ukuran 10mm, besi 8 mm menjadi 6mm, kurang lebih demikian juga panjangnya bisa hanya 10 mm/11m.

Besi beton bertulang pada kontruksi biasa di bedakan menjadi 2 macam yaitu besi polos dan besi beton ulir, besi beton ulir memiliki daya dukung kontruksi yang lebih besar dibandingkan besi beton polos pada ukuran dimensi yang sama.

Kami menyediakan Besi beton Polos dan Besi beton Ulir dengan ukuran dan Berat sbb:

- Besi Ulir   D 10mm, panjang 12m  (7,4kg)
- Besi Ulir   D 13mm, panjang 12m  (12,5kg)
- Besi Ulir   D 16mm, panjang 12m  (19kg)
- Besi Ulir   D 19mm, panjang 12m  (26,8kg)
- Besi Ulir   D 22mm  panjang 12m  (35,8kg)
- Besi Ulir   D 25mm  panjang 12m  (46,2kg)
- Besi Ulir   D 29mm  panjang 12m  (62,3kg)
- Besi Ulir   D 32mm  panjang 12m  (75,72kg)
- Besi Ulir   D 36mm  panjang 12m  (95,88kg)

- Besi Beton Polos  Ø 6mm, panjang 12m  (2,66kg)
- Besi Beton Polos  Ø 8mm, panjang 12m  (4,47kg)
- Besi Beton Polos  Ø 9mm, panjang 12m  (6kg)
- Besi Beton Polos  Ø 10mm, panjang 12m  (7,4kg)
- Besi Beton Polos  Ø 12mm, panjang 12m  (10,66kg)
- Besi Beton Polos  Ø 13mm, panjang 12m  (12,48kg)
- Besi Beton Polos  Ø 16mm, panjang 12m  (18,96kg)
- Besi Beton Polos  Ø 19mm, panjang 12m  (26,76kg)
- Besi Beton Polos  Ø 22mm, panjang 12m  (35,76kg)
- Besi Beton Polos  Ø 25mm, panjang 12m  (46,20kg)
- Besi Beton Polos  Ø 28mm, panjang 12m  (57,96kg)
- Besi Beton Polos  Ø 32mm, panjang 12m  (75,72kg)

 

BESI BETON SNI JENIS ULIR DAN POLOS

Pusat Rental & Sewa Khususnya Sewa Komputer, Sewa Notebook, Laptop, Proyektor, TV Plasma, LCD TV Terlengkap & Terpercaya. Selain itu kami juga telah menyediakan Rental Sound System & Rental Plasma Multi Display (Plasma Wall & Orion).

Dengan dukungan pengalaman dan teknisi yang handal serta sanggup untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan membuat Total Rental selalu menjadi pilihan utama Costumer Corporate Indonesia.

Kami telah menyadari bahwa kesuksesan sebuah acara sangat bergantung dari penanganan organizer yang baik, maka dengan itu Total Rental selalu menjaga dan mengedepankan Total Quality, Total Service dan Total Satisfied Layanan Sewa Komputer & Multimedia kami. Tentunya dengan unit yang terjaga dan terupdate sesuai dengan perkembangan teknologi.

PUSAT SEWA KOMPUTER, SEWA LAPTOP & MULTIMEDIA

MAGDEBURG, Saco-Indonesia.Com - Ancaman banjir belum juga berlalu di Jerman. Ribuan petugas darurat, tentara, dan relawan, Minggu (9/6), mengalihkan perhatian kepada Kota Magdeburg yang berjuang melawan banjir terburuk di Eropa tengah dalam satu dekade.

Banjir di Jerman dalam sepekan terakhir telah menyebabkan evakuasi massal, yang menurut anggota parlemen sebagai sebuah ”bencana nasional”. Luapan air Sungai Elbe yang bergerak ke utara kini mengancam Magdeburg, kota di timur Jerman. Wilayah luas di sekitar kota tertutup lautan air warna coklat akibat hujan lebat di hulu Sungai Elbe yang berada di Ceko.

Tingkat muka air Sungai Elbe di Magdeburg 7,45 meter pada Minggu pagi, lebih tinggi tiga kali lipat daripada muka air normal yang setinggi dua meter. Pejabat setempat mengatakan, kondisi itu lebih buruk daripada banjir besar di kawasan itu tahun 2002.

Walau ada upaya keras untuk mengamankan kota, sebuah bendungan jebol di selatan kota di titik di mana Sungai Elbe bertemu anak Sungai Saale. Pusat komando krisis lokal mengatakan, hal itu memaksa 150 warga yang masih bertahan di wilayah itu harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Presiden Jerman Joachim Gauck kemarin mengunjungi Negara Bagian Saxony dan Saxony- Anhalt yang terkena banjir. Dari udara, atap dan puncak-puncak pohon menyembul dari wilayah luas yang tergenang air, dan hanya bisa dijangkau dengan perahu dan helikopter.

Ironisnya, matahari musim panas bersinar cerah di atas wilayah yang dilanda banjir. Ribuan relawan dan petugas yang mengisi karung pasir dan membantu warga mengungsi harus menggunakan tabir surya dan losion antinyamuk.

Harian Leipziger Volkszeitung memberitakan, pemerintahan Kanselir Angela Merkel merencanakan pertemuan krisis dengan perdana menteri negara- negara bagian untuk membicarakan biaya bencana itu. ”Kita menghadapi bencana nasional,” kata Gerda Hasselfeldt, anggota parlemen dari Uni Sosial Kristen.

Ironisnya, bencana ini juga menjadi tontonan sejumlah warga. Mereka menghalangi upaya penyelamatan dan membuat kesal para petugas. ”Wisata bencana adalah masalah serius. Orang- orang yang menonton memarkir mobil sembarangan, menghalangi jalan dan petugas darurat, mengancam keselamatan tanggul, serta membahayakan diri mereka sendiri,” kata Hans-Peter Kroeger, Ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran, seperti dikutip kantor berita DPA.

Normal

Keadaan di Ceko normal setelah puncak banjir lewat. Namun, penahan banjir tetap dipasang setelah ada prakiraan badai dan hujan lebat. ”Bahaya masih ada, bahkan di tempat-tempat yang telah terkena banjir karena tanah masih basah,” kata PM Ceko Petr Necas.

Kini giliran banjir mengancam Budapest, Hongaria, seiring arah aliran Sungai Danube ke timur. Warga bekerja sama memperkuat tanggul dengan menambah karung pasir.

PM Hongaria Viktor Orban mengatakan, ketinggian muka air Sungai Danube mencapai puncaknya di Budapest, Minggu malam. Tanggul-tanggul sungai telah diperkuat di beberapa titik kritis. Orban mengatakan, tingkat air baru surut perlahan pekan depan. (AFP/Reuters/DI)

Sumber : Kompas Cetak/http://internasional.kompas.com/read/2013/06/10/08544552/Jerman.Berjuang.Hadapi.Bencana
Editor :Liwon Maulana
Jerman Sebagai Negara Maju Sedang Berjuang Hadapi Bencana

saco-indonesia.com, Hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Tuhan. Janji kita untuk menjadi yang terbaik dan melakukan semuanya sebagai sebuah ibadah kepada-Nya. Karena itu penuhilah janji tersebut.

Janji Kepada Tuhan

NEW YORK, Saco-Indonesia.com - Sekarang harga minyak AS turun sedikit pada Rabu (29/1/2014) waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena persediaan minyak mentah AS pekan lalu naik lebih besar dari yang diperkirakan.

Minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun tipis lima sen ditutup pada di 97,36 dollar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sedangkan minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Maret naik 36 sen menjadi 107,77 dollar AS per barel di perdagangan London.

Departemen Energi AS (DoE) mengatakan persediaan minyak mentah Amerika Serikat meningkat 6,4 juta barel dalam pekan yang berakhir 24 Januari, lebih besar dari perkiraan analis untuk kenaikan 2,2 juta barel.

Sebuah kenaikan menunjukkan melemahnya permintaan di ekonomi dan negara konsumen minyak terbesar dunia itu.

Sementara itu Federal Reserve seperti yang diperkirakan kembali memangkas stimulusmya sebesar 10 miliar dollar AS untuk bulan kedua berturut-turut menjadi 65 miliar dollar AS per bulan.

Desmond Chua, analis pasar di CMC Markets di Singapura, mengatakan pengurangan stimulus (tapering) tambahan kemungkinan akan meningkatkan greenback, membuat minyak yang dihargakan dalam dolar lebih mahal bagi negara-negara yang menggunakan mata uang lain, sehingga mengurangi permintaan.

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Stok AS Meningkat, Harga Minyak Dunia Turun

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87
paket promo berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
paket umroh mei di Setu jakarta
harga paket umrah april di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah akhir tahun di Susukan jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
paket umrah juni umrohdepag.com
promo berangkat umroh mei bekasi barat
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Cilangkap jakarta
paket umrah ramadhan di Cakung Barat jakarta
harga paket umroh awal tahun di Munjul jakarta
promo berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga paket umroh april di Makasar jakarta
paket promo umrah januari di Kampung Baru jakarta
biaya umrah mei di Cipinang jakarta
promo umrah mei di Susukan jakarta
biaya umrah juni di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
harga berangkat umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah desember bogor
biaya umrah awal tahun bekasi selatan
promo berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
harga paket umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rambutan jakarta
paket berangkat umroh april di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
biaya umroh juni di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh mei di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
harga umrah februari di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan bekasi utara
harga berangkat umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
promo berangkat umrah ramadhan bekasi timur
paket promo berangkat umrah mei di Utan Kayu Utara jakarta
promo umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umrah februari di Klender jakarta
paket promo umroh januari di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
harga paket umrah februari di Cawang jakarta
harga berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
harga paket umrah mei di Munjul jakarta
paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
promo berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh februari di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
harga paket umrah maret di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh desember di Pulogebang jakarta
paket promo umrah april di Cipayung jakarta
promo umroh desember di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh juni di Rambutan jakarta
biaya umroh desember di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
harga berangkat umroh maret di Penggilingan jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cipinang Cempedak jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Klender jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket umrah awal tahun di Cakung jakarta
promo umrah maret di Susukan jakarta
biaya umrah april di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pulogebang jakarta
harga umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pondok Kopi jakarta
harga paket umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
promo umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh desember di Cakung Barat jakarta
biaya paket umroh desember di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Makasar jakarta
paket umroh januari di Setu jakarta
paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Makasar jakarta
paket promo umroh mei di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah februari di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah mei di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pekayon jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kalisari jakarta
biaya umrah april di Pekayon jakarta
biaya paket umrah maret di Munjul jakarta
biaya berangkat umrah maret di Cakung jakarta
harga paket umroh april di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umroh mei di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Susukan jakarta
harga berangkat umrah awal tahun bogor
harga paket umroh juni di Kampung Melayu jakarta