PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Puncak haji menjelang. Jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, bersiap untuk melakukan wukuf di Arafah pada Senin (14/10) siang. Mereka akan mulai diberangkatkan ke Padang Arafah mulai hari ini, Minggu (13/10).

Namun, ada juga jamaah yang tidak langsung menuju Arafah, melainkan Mina. Mereka akan menginap semalam di Mina sebelum ke Arafah atau yang biasa disebut sebagai Tarwiyyah.
 
Data yang dikeluarkan Seksi Bimbingan Ibadah dan Pengawasan KBIH menyebutkan bahwa tahun ini, lebih dari 10.000 jamaah haji Indonesia akan mengikuti Tarwiyah. Mereka akan berangkat lebih dulu menuju Mina untuk menginap semalam di sana, baru kemudian menuju Arafah dan melaksanakan ibadah wukuf.
 
Jamaah haji Indonesia yang akan mengikuti tarwiyyah ini berasal dari 11 embarkasi, yaitu: Palembang (30), Padang (18), Batam (60), Jakarta – Pondok Gede (1.229), Jakarta – Bekasi (2.215), Solo (4.233), Surabaya (2.459), Makassar (383), Banjarmasin (68), Balikpapan (105), dan Lombok (28).
 
Dari data yang sudah masuk pada Seksi Bimbingan Ibadah dan Pengawasan KBIH sampai Minggu (13/10) padi, 52.199 jamaah haji Indonesia akan melakukan nafar awal. Sedangkan 62.928 akan melakukan nafar tsani sehingga jumlah seluruhnya adalah 115.127.
 

Data ini masih akan terus bertambah karena belum semuanya memberikan laporan. Sebagaimana diketahui, jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi berjumlah 156.466 orang.

Sumber : http://saharakafila.com

Baca Artikel Lainnya : JAMAAH ACEH TELAH MENYELESAIKAN TAWAF IFADAH

 

JAMAAH INDONESIA MENGINAP DI MINA

saco-indonesia.com, Labu air sebenarnya merupakan buah namun lebih sering diolah menjadi menu sayuran. Selain kaya akan nutrisi, labu air juga bisa dikonsumsi jika ingin menurunkan berat badan. .

Rendah kalori
Labu air jugs sangat rendah kalori sehingga cocok untuk dikonsumsi bagi Anda yang berusaha untuk menurunkan berat badan. Bahkan dengan melakukan aktivitas santai, kalori dari makan labu air juga bisa dengan mudah terbakar.

Rendah karbohidrat
Beberapa orang yang berusaha untuk kurus juga terkadang harus menghindari konsumsi karbohidrat berlebihan. Sementara labu air adalah salah satu jenis makanan yang juga mengandung karbohidrat rendah. Maka dari itu makan labu air juga dapat membantu proses penurunan berat badan.

Rendah lemak
Labu air juga mengandung sedikit bahkan tidak mengandung lemak sama sekali. Tentu saja hal ini juga merupakan kabar baik bagi para pelaku diet yang ingin menurunkan berat badan. Sebab makanan berlemak memang cenderung membuat lingkar pinggang semakin melebar.

Kalsium
Labu air sebenarnya kaya akan vitamin dan mineral. Namun nutrisi paling penting yang terkandung di dalam labu air adalah kalsium. Makan labu air pun juga bisa jadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian.

Itulah berbagai cara labu air untuk menurunkan berat badan. Kabar baik lainnya, labu air juga mudah ditemukan di pasar atau supermarket dan harganya relatif terjangkau.

Editor : dian sukmawati

MENURUNKAN BERAT BADAN DENGAN MAKAN LABU AIR

MyBannerMaker.com adalah sederhana, namun mengagumkan, cara untuk membuat banner untuk website Anda, profil jaringan sosial (termasuk spanduk FB) iklan online atau hanya untuk mempromosikan bisnis atau acara. Pembuat banner saya populer dengan bisnis online, webmaster dan siapa saja yang menggunakan web untuk mempromosikan ada pesan baik itu melalui email atau media sosial seperti orang-orang di Facebook dan Myspace.

Anda dapat membuat banner terbaik dan tombol gratis yang akan meningkatkan grafis web dan desain web melalui spanduk kreatif kustom. Jangan membuat hubungannya dengan cerdik gratis clip art dan animasi gifs tetapi menggunakan template pencipta banner kami untuk membangun website atau profil Facebook dengan terbaru layout desain grafis.

Gratis Cara Membuat Banner

saco-indonesia.com, Dua toko kelontong yang berada di daerah Dewi Sartika, Depok telah dilahap oleh si jago merah. Menurut petugas piket Polsek Pancoran mas, Bripka Elfin juga menuturkan peristiwa tersebut telah terjadi pada pukul 23.35 WIB.


"laporan telah kami terima pukul 23.35 WIB," ujar Elfin saat dihubungi, Selasa (31/12).

"Dua toko kelontong yang kebakar," tambah Elfin.

Belum dapat diketahui total kerugian yang telah dialami oleh para korban, namun api sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.05 WIB.

"Sudah bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Cuaca tadi juga sempat gerimis," singkat Elfin.


Editor : Dian Sukmawati

DUA TOKO KELONTONG DI DEWI SARTIKA TERBAKAR

saco-indonesia.com,

Mendidik Anak Dengan Mainan Edukatif
Bagi anak-anak, mainan adalah hal yang penting menarik dan banyak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Karenanya, orang tualah yang juga harus pintar-pintar dalam memilih mainan    

mendidik anak dengan mainan edukatifMainan juga merupakan hiburan yang sangat menyenangkan bagi anak. Anak juga akan merasa terhibur dengan hadirnya mainan pada saat ia merasa bosan. Apalagi jika anak sedang ngambek, kalau diiming-imingi mainan pasti ngambeknya akan lupa.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, anak-anak pasti belum bisa untuk menentukan mainan mana yang baik untuk tumbuh kembangnya. Bagi anak-anak, mainan yang penting menarik dan banyak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, orang tualah yang harus pintar-pintar memilih mainan mana yang baik untuk perkembangan anak. Mainan tidak hanya sebagai hiburan saja tetapi harus memiliki nilai edukatif bagi anak. Fungsinya agar anak bisa mendapatkan manfaat dari mainan tersebut yang bersifat mendidik.

Mainan edukatif adalah semua jenis permainan yang dibuat khusus untuk dapat memberikan pendidikan atau pengalan belajar kepada yang memainkan. Mainan yang sifatnya edukatif juga dapat membantu tumbuh kembang anak lebih cepat. Terutama pada anak usia balita yang pada masanya itu membutuhkan rangsangan motorik yang baik bagi perkembangan sosial maupun perkembangan lainnya.
Manfaat mainan edukatif bagi anak

    Mainan edukatif juga dapat membantu tumbuh kembang anak.
    Mampu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi dan melatih kemampuan berbahasa anak
    Membantu anak dalam menciptakan inovasi dan sesuatu yang baru pada setiap permainan
    Mainan edukatif juga dapat meningkatkan cara berfikir anak
    Mainan edukatif juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak
    Mainan edukatif juga dapat merangsang imajinasi anak
    Membentuk moralitas anak dan mengembangkan sifat sosial anak

Mendidik anak adalah kewajiban bagi semua orang. Mendidik anak dengan mainan edukatif adalah salah satu cara dari orang tua. Dimana orang tua dapat memilihkan jenis mainan yang dapat merangsang dan mendorong tumbuh kembang anak. Apakah Anda salah satu orang tua yang tertarik dengan cara ini? Ayo buktikan sendiri dan Anda siap dapat kejutan dari anak dengan kreatifitasnya.


Editor : Dian Sukmawati

MENDIDIK ANAK DENGAN MAINAN EDUKATIF

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born
harga berangkat umroh juni di Pondok Bambu jakarta
harga umrah juni di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Cipayung jakarta
paket berangkat umroh februari di Kebon Manggis jakarta
harga paket umroh mei umrohdepag.com
biaya paket umrah mei di Rawamangun jakarta
harga berangkat umroh juni di Klender jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Batuampar jakarta
paket umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Balekambang jakarta
paket berangkat umroh januari di Kebon Manggis jakarta
paket promo umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umroh mei di Balekambang jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh februari umrohdepag.com
paket promo umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Cakung Timur jakarta
biaya umroh april di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
promo umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
harga paket umrah april di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah april di Ciracas jakarta
harga umrah april di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
biaya paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah februari di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah awal tahun di Munjul jakarta
promo umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah akhir tahun bekasi barat
harga umroh februari di Rambutan jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Klender jakarta
harga berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
harga umrah mei di Penggilingan jakarta
paket umrah maret di Pisangan Timur jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Dukuh jakarta
harga paket umroh januari di Malaka Sari jakarta
paket promo umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh juni di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Baru jakarta
paket promo umrah desember di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
paket umrah awal tahun tangerang
harga paket umroh mei di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Malaka Sari jakarta
biaya umroh mei di Cawang jakarta
paket promo umrah januari di Munjul jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
promo umrah juni bekasi timur
biaya paket berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Jati jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cawang jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh april di Penggilingan jakarta
promo umrah ramadhan bekasi timur
promo umrah maret di Ceger jakarta
harga paket umroh maret di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umrah april di Makasar jakarta
harga paket umroh akhir tahun bogor
harga paket berangkat umroh mei di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah maret umrohdepag.com
paket berangkat umroh februari di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umroh mei di Cibubur jakarta
paket promo umrah juni di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah maret di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah juni di Ujung Menteng jakarta
promo umroh april di Setu jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Penggilingan jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Klender jakarta
harga paket umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun depok
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Susukan jakarta
promo umroh januari di Malaka Sari jakarta
biaya paket umrah februari di Cilangkap jakarta
biaya paket umrah januari di Cipayung jakarta
paket promo umrah ramadhan di Susukan jakarta
harga umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya paket umroh april bekasi barat
biaya paket umrah akhir tahun di Munjul jakarta
promo berangkat umrah juni di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh januari di Malaka Jaya jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ceger jakarta
paket umroh mei di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
promo umroh april di Cipinang jakarta
harga paket umroh awal tahun di Cakung jakarta
promo umrah februari di Penggilingan jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cibubur jakarta
biaya umroh januari di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umrah mei bekasi timur
biaya paket umroh akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah ramadhan di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah mei bekasi timur
paket umrah april di Kebon Manggis jakarta
paket umroh januari di Cawang jakarta
biaya umroh mei di Cipinang Melayu jakarta