PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Mobil telah menjadi kebutuhan banyak orang untuk dapat melakukan perjalanan baik dalam kota maupun luar kota. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang belum dapat memiliki mobil pribadi sendiri. Hal ini tidaklah jadi hambatan kita untuk bepergian menggunakan mobil, karena saat ini telah banyak jasa Sewa mobil yang terdapat disekitar kita.

Beberapa hal yang harus dimiliki penyedia jasa sewa mobil adalah mobil dengan kondisi yang bagus dan prima, serta telah memiliki fasilitas yang lengkap seperti full AC, full audio, dan GPS bila dibutuhkan. Selain fasilitas tersebut pengetahuan seorang supir tentang jalan-jalan di dalam dan luar kota juga menjadi hal yang penting, karena supir ini yang akan mentukan kelancaran dan kenyamanan perjalanan penyewa.

Dua tahun terakhir ini kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan kami, yaitu dengan cara yang telah kami jelaskan sebelumnya. Hasilnya begitu terasa, karena hampir semua yang telah menyewa di tempat kami datang kembali untuk menggunakan kembali jasa sewa mobil di Bekasi Barat murah kami.

Kami adalah penyedia jasa sewa mobil di Bekasi Barat. Kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik kami bagi anda yang ingin menyewa mobil. Kami telah memiliki berbagai macam jenis mobil diantaranya adalah Avanza, APV, Kijang Innova, Xenia, dan lainnya. Sedikit informasi, kebanyakan dari penyewa kami memilih APV sebagai mobil yang disewa, karena kapasitas dari mobil ini cukup banyak. Bila anda tertarik untuk menggunakan jasa sewa mobil di Bekasi Barat milik kami, anda dapat menghubungi kami pada bagian informasi yang berada di bagian informasi pada web ini. Kami juga menawarkan harga sewa mobil murah khusus untuk para konsumen kami yang kami cintai.

LAYANAN JASA SEWA MOBIL BEKASI

Puluhan pemuda telah tertipu saat mendaftar sebagai calon anggota TNI. Petugas Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) 532 Jember sudah mengusut penipuan rekrutmen peserta Sekolah Calon Bintara (Secaba) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kami langsung menyerahkan penyelidikan kepada penyidik Subdenpom untuk proses lebih lanjut karena ada kesaksian yang menyebutkan keterlibatan oknum yang diduga anggota TNI," kata Komandan Kodim 0824 Jember Kolonel Arh Wirawan Yanuarto.

Pihak Kodim Jember telah mengamankan sebanyak 35 pemuda asal Sumatera dari sebuah penginapan di Jalan Wijaya Kusuma.

Puluhan pemuda yang berusia sekitar 18-19 tahun dari berbagai daerah di Sumatera itu diduga telah menjadi korban penipuan seorang anggota TNI yang menjanjikan mereka bisa mengikuti Sekolah Calon Bintara tanpa melalui jalur resmi.

"Setiap lima orang dikirim ke Subdenpom secara bergantian, jika lima orang sudah selesai maka lima orang lainnya akan dikirim ke sana," tuturnya.

Berdasarkan dari keterangan sejumlah pemuda itu, mereka telah menyebut salah satu pria diduga anggota TNI di Lampung sebagai penjamin. Dia berjanji akan memasukkan 35 pemuda itu sebagai tentara tanpa melalui perekrutan resmi dan langsung mengikuti pendidikan.

"Saya berharap penyelesaian kasus ini tidak terlalu lama, sehingga dapat segera dituntaskan penyelidikan dugaan penipuan itu dan pemeriksaan dilakukan secara maraton, agar tidak membuang waktu," kata Kolonel Wirawan.

Dia juga menegaskan pihaknya akan menindak tegas anggota dan menghukum seberat-beratnya, apabila terbukti ada unsur penipuan dan percaloan berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang terlibat.

Pihak Kodim 0824 Jember, sudah melakukan komunikasi dengan orang tua para pemuda tersebut, sehingga diharapkan dapat semakin mudah membuka tabir dugaan penipuan rekrutmen calon bintara.

35 pemuda asal Sumatera ditipu anggota TNI

Penggunaan projector sudah menjadi lumrah digunakan untuk kebutuhan kantor atau untuk dunia pendidikan, biasanya projector telah digunakan sebagai alat ilustrasi pada sebuah rapat maupun pendidikan. Kini berbagai merek dan kualitas dari projector telah hadir yang biasa kita pilih sesuai kebutuhan kita.

Lampu_Proyektor

Memiliki projector seperti halnya benda lain yang harus kita rawat secara berkala agar tetap maksimal jika sewaktu waktu kita gunakan. Salah satu perawatan rutin tersebut adalah dengan mengecek kondisi lampu projector itu sendiri, karena bagian lampu projector telah menjadi bagian yang paling rawan rusak sehingga perlu kewaspadaan lebih.

Cara untuk mengganti lampu projector sebernarnya tidak terlalu rumit dan dapat dilakukan dengan cepat. Ada beberapa proyektor model di mana kita juga harus membuka bagian belakang dan menganti lampu projector yang lama dengan  yang baru.

Untuk bisa mendapatkan lampu projector yang sesuai, anda diharapkan untuk membaca pentunjuk tentang spesifikasi lampu projector yang presisi dengan proyektornya.

Dibawah ini criteria dalam memilih lampu projector:

Pertimbangkan kebutuhan watt dari lampu projector itu sendiri. Jangan asal membeli lampu projector yang telah memiliki watt yang tertinggi karena siapa tahu proyektor Anda mungkin tidak dapat mendukungnya.

Ada banyak jenis untuk lampu projector, pilih yang telah menawarkan energi pencahayaan efisien konsumsi daya yang rendah. Ini bisa berarti banyak penghematan dalam penggunaan listrik.

Bukannya terpesona oleh iklan palsu, lebih baik bahwa Anda mengandalkan pengalaman sebelumnya. dan rekomendasi dari sesama pengguna lampu projektor juga dapat membantu Anda tiba di pilihan terbaik.

TIPS BAGAIMANA MEMILIH LAMPU PROJECTOR

saco-indonesia.com, Hendak main ke rumah sang kakak di Jalan Teluk Cendrawasih gang 13 RW 3/Rt 5, Malang, Jawa Timur, Wilda yang berusia (28) tahun telah kehilangan sepeda motornya jenis Vario CBS 125cc persis di depan halaman rumah.

Peristiwa pencurian ini diperkirakan telah berlangsung pada Rabu (1/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Wilda yang tidak menyangka akan kehilangan sepeda motor yang sehari-hari dipakai untuk berangkat dan pulang bekerja. Apalagi, jauh sebelumnya dia juga sudah sering memarkirkan kendaraan roda dua miliknya tersebut di depan halaman rumah sang kakak.

"Saya juga gak nyangka mas karena sebelum-sebelumnya saya parkir di depan halaman rumah gak hilang dan saya juga tidak merasa ada yang ikutin saya," ujar Wilda, kamis (2/1).

Sekitar pukul 19.00 WIB malam , Wilda tiba di rumah sang kakak dan mengunci rapat motor Vario Techno merah yang bernomor polisi N 6348 BH. Kemudian dia telah bergegas masuk ke dalam rumah, hanya berselang satu setengah jam, motor kesayangannya sudah hilang.

"Sekitar pukul 20.00 WIB malam , saya ditanyain sama kakak motor parkir di mana. Saya bilang parkir di depan rumah, tempat biasa parkir, kemudian saya coba check melihat dari depan pintu tapi udah gak ada, saya tegasin lagi lihat keluar ternyata benar-benar udah hilang dan kondisi sepi gak ada siapa-siapa," jelasnya.

Namun dirinya juga mengakui, bahwa di daerah tempat rumah sang kakak rawan dan sering dimasuki oleh maling. "Memang sih mas daerah sini itu rawan maling, banyak orang pendatang dan ngekos di sini, dan yang saya tahu orang-orang gembong hipnotis juga suka bawa orang masuk ke dalam gang sekitar sini," tandasnya.

Wilda sendiri telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blimbing, Malang, Jawa Timur dan dirinya juga mengaku shock atas kejadian tersebut serta telah berusaha untuk mencari sepeda motornya.

"Saya juga dapat informasi dari sekitar orang rumah, mereka juga bilang biasanya setiap motor yang hasil curian dititipin dulu ke parkiran di seputar terminal dan kebetulan jarak rumah kakak saya ke terminal berdekatan. Saya coba cari kesana ada 8 sampai 9 tempat parkir penitipan motor, tapi tetap gak ketemu," keluhnya.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Hendak main ke rumah sang kakak di Jalan Teluk Cendrawasih gang 13 RW 3/Rt 5, Malang, Jawa Timur, Wilda yang berusia (28) tahun telah kehilangan sepeda motornya jenis Vario CBS 125cc persis di depan halaman rumah.

Peristiwa pencurian ini diperkirakan telah berlangsung pada Rabu (1/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Wilda yang tidak menyangka akan kehilangan sepeda motor yang sehari-hari dipakai untuk berangkat dan pulang bekerja. Apalagi, jauh sebelumnya dia juga sudah sering memarkirkan kendaraan roda dua miliknya tersebut di depan halaman rumah sang kakak.

"Saya juga gak nyangka mas karena sebelum-sebelumnya saya parkir di depan halaman rumah gak hilang dan saya juga tidak merasa ada yang ikutin saya," ujar Wilda, kamis (2/1).

Sekitar pukul 19.00 WIB malam , Wilda tiba di rumah sang kakak dan mengunci rapat motor Vario Techno merah yang bernomor polisi N 6348 BH. Kemudian dia telah bergegas masuk ke dalam rumah, hanya berselang satu setengah jam, motor kesayangannya sudah hilang.

"Sekitar pukul 20.00 WIB malam , saya ditanyain sama kakak motor parkir di mana. Saya bilang parkir di depan rumah, tempat biasa parkir, kemudian saya coba check melihat dari depan pintu tapi udah gak ada, saya tegasin lagi lihat keluar ternyata benar-benar udah hilang dan kondisi sepi gak ada siapa-siapa," jelasnya.

Namun dirinya juga mengakui, bahwa di daerah tempat rumah sang kakak rawan dan sering dimasuki oleh maling. "Memang sih mas daerah sini itu rawan maling, banyak orang pendatang dan ngekos di sini, dan yang saya tahu orang-orang gembong hipnotis juga suka bawa orang masuk ke dalam gang sekitar sini," tandasnya.

Wilda sendiri telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blimbing, Malang, Jawa Timur dan dirinya juga mengaku shock atas kejadian tersebut serta telah berusaha untuk mencari sepeda motornya.

"Saya juga dapat informasi dari sekitar orang rumah, mereka juga bilang biasanya setiap motor yang hasil curian dititipin dulu ke parkiran di seputar terminal dan kebetulan jarak rumah kakak saya ke terminal berdekatan. Saya coba cari kesana ada 8 sampai 9 tempat parkir penitipan motor, tapi tetap gak ketemu," keluhnya.


Editor : Dian Sukmawati

MOTOR VARIO RAIB DICURI MALING

Kalibrasi akan menjamin akurasi. Lakukanlah secara rutin minimal satu satun sekali. Kalibrasi bisa dilakukan sendiri atau dengan memanfaatkan jasa laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal berikut ini:

  • Mengecek secara rutin kondisi pipet, periksa apakah ada bagian yang rusak, retak atau ada komponen yang hilang.
  • Membersihkan pipet setiap sebelum dan sesudah pemakaian dengan alkohol atau cairan khusus pembersih pipet.
  • Mensterilkan komponen-komponen pipet yang dapat disterilkan (dengan autoclave atau penyinaran UV)
  • Jika terdapat kerusakan atau kelainan dan kejanggalan, segera periksakan kondisi pipet Anda ke manufacturer atau agen penjualnya.
KALIBRASI DAN PERAWATAN RUTIN

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
paket umrah awal tahun di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cipinang jakarta
biaya umrah februari di Klender jakarta
harga umrah april di Malaka Sari jakarta
harga paket umroh februari di Matraman jakarta
paket umrah desember di Pinang Ranti jakarta
biaya umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah maret di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Pisangan Timur jakarta
promo umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh april di Munjul jakarta
harga paket umroh mei umrohdepag.com
biaya umrah desember di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh april di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umroh mei di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umrah april di Balekambang jakarta
promo umroh ramadhan di Batuampar jakarta
harga umroh akhir tahun di Matraman jakarta
promo berangkat umroh desember di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh april di Ciracas jakarta
paket umrah april di Cipayung jakarta
promo umrah maret di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umrah januari di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh juni bogor
promo berangkat umrah akhir tahun di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah desember di Klender jakarta
harga berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Balekambang jakarta
biaya berangkat umrah desember di Setu jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh juni di Pondok Kopi jakarta
harga umrah februari di Bidaracina jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
harga umroh maret di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umrah ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umroh april di Cipayung jakarta
paket umrah april di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh mei di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket umrah juni di Makasar jakarta
paket umroh awal tahun di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Lubang Buaya jakarta
biaya umrah februari di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh mei di Setu jakarta
paket umroh juni di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umroh april di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah mei di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah april di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umrah juni depok
biaya berangkat umrah juni di Susukan jakarta
harga paket umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo umrah ramadhan di Batuampar jakarta
paket promo umrah juni di Munjul jakarta
biaya umroh april di Ciracas jakarta
paket promo umroh juni bekasi selatan
biaya umroh desember di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umrah desember di Munjul jakarta
paket promo berangkat umrah april di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Pisangan Baru jakarta
paket umroh januari di Lubang Buaya jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah juni di Kramat Jati jakarta
promo umrah januari di Munjul jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya berangkat umrah maret di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Makasar jakarta
paket promo umroh maret di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah mei bekasi barat
paket berangkat umrah juni di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
harga paket umrah desember di Kebon Manggis jakarta
biaya umrah akhir tahun di Kayu Putih jakarta
biaya umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh mei di Susukan jakarta
paket umrah mei di Duren Sawit jakarta
harga umroh februari di Cakung Timur jakarta
paket umroh juni di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
biaya umroh februari di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh januari umrohdepag.com