PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Tour & Travel

Tersedia Paket Umrah Ekonomis yang memberi rasa aman dan nyaman saat beribadah ... Kami Tour & Travel memiliki Izin dan Legalitas Resmi dari ... Tour & Travel

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com,

TRIK & TIPS UNTUK MEMILIH RUANG KANTOR

Ada Beberapa tips untuk anda dalam sewa ruang kantor:

A. Segi kepemilikan :

Sebelum ada kesepakatan untuk dapat sewa kantor atau rumah, pastikan terlebih dahulu segi dari kepemilikannya. Anda yang sebagai penyewa juga berhak dan patut dalam menanyakan bukti kepemilikan orang/ pihak yang telah menyewakan, bisa dengan Sertifikat dan IMB atas bangunan tersebut. Kalau tidak bisa memperlihatkan dokumen aslinya sewa ruang kantor, harus jelas kenapa dan apa alasannya.


B. Peruntukan Bangunan :

Perhatikan peruntukan dari bangunan/ rumah yang akan disewakan. Saat ini, meskipun dikawasan perumahan terkadang juga terdapat zona larangan untuk usaha. Misal dikawasan Bintaro Jaya, ada peraturan dari developer dan dari pemerintah daerah setempat yang juga menyatakan rumah-rumah yang ada dipinggir jalan raya utama dilarang untuk dialih fungsikan menjadi tempat usaha. Banyak kejadian yang pada akhirnya berujung konflik dimana pemilik rumah objek sewa menjanjikan bahwa akan juga mendapat dispensasi peruntukan usaha padahal objek rumah sewa tersebut termasuk zona larangan alih fungsi usaha.

C. Isi Perjanjian :

Mengenai isi perjanjian sewa ruang kantor perhatikan ada tidaknya klausul tentang menyewakan kembali objek sewa menyewa tersebut (pratelan). Ini juga perlu karena pada umumnya, pemilik objek sewa juga tidak mau menyewakan dalam waktu sewa yang pendek. Jika diperkenankan untuk dapat menyewakan kembali objek sewa, perhatikan bagaimana prosedurnya, apakah diperlukan persetujuan tertulis atau cukup memberi tahu saja.

Demikian tipsnya semoga bermanfaat untuk anda selamat mencoba.


Editor : Dian Sukmawati

TIPS DALAM MEMILIH RUANG KANTOR

saco-indonesia.com, “Wahai muridku, tahukah engaku apa yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang ? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal tersebut, karena itu kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu.

Begitu juga dengan kehidupan, saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau harus melangkah mundur sedikit lebih banyak agar kita mampu mengatasi segala kemungkinan yang ada dan meloncat lebih tinggi.

Saat kau mengalami suatu kemunduran dalam hidupmu, entah itu kegagalan, jatuh, dikhianati, mungkin itulah langkah mundurmu agar dapat melompat lebih tinggi dan meraih setiap kesuksesanmu.

Mundur Untuk Melompat Lebih Tinggi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah dipastikan akan turun tangan dalam Pileg April mendatang. SBY akan turun jadi juru kampanye partai yang telah mengantarkannya menjadi presiden selama dua periode ini. Lalu mampukah SBY mengangkat muka partainya yang kini turun drastis?

Beberapa lembaga survei telah menyatakan bahwa Partai Demokrat saat ini sulit untuk dapat mencapai angka enam persen. Partai berlambang bintang mercy itu telah diprediksi hanya akan hanya memperoleh sekitar 4 sampai persen suara dalam Pileg yang digelar 9 April mendatang.

Kubu Demokrat yakin dengan majunya SBY sebagai juru kampanye hal itu akan mengangkat elektabilitas Demokrat. SBY telah dinilai masih sangat 'sakti' untuk dapat membuat Demokrat naik kembali citranya setelah diterpa isu korupsi dan perpecahan.

Meski telah didaftarkan sebagai juru kampanye, hingga saat ini SBY belum juga mengajukan cuti. Sementara, beberapa menterinya sudah mengajukan cuti kepada SBY.

"Beliau kalau mau kampanye kan belum anu, beliau barangkali belum, sejauh ini belum ada rencana," ungkap Mensesneg Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jakarta.

SBY sendiri yakin jika partainya tidak akan jatuh seperti yang disampaikan beberapa lembaga survei. SBY juga yakin jika Demokrat bisa memperoleh suara hingga 12 persen.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli juga mengaku, partainya telah melakukan survei internal menjelang Pemilu 9 April 2014, mendatang. Menurutnya, hasil survei internal itu berbeda hasilnya dengan survei-survei dari luar.

"Elektabilitas Demokrat memang turun dari 20 persen (pemilu 2009), berdasarkan survei internal sekarang 10-12 persen. Turun, tapi tidak rendah sekali seperti prediksi beberapa lembaga survei. Pak SBY bilang 12 persen," kata Melani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lalu mampukah SBY untuk mengembalikan kejayaan Demokrat saat didaulat menjadi juru kampanye dalam Pemilu nanti? Benarkah hasil survei internal bahwa Demokrat bisa memperoleh suara hingga 12 persen? Kita tunggu saja di Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

SBY jadi jurkam, mampukah selamatkan muka Demokrat

saco-indonesia.com, Meski sudah memutuskan untuk berhenti dari karir sebagai pesepakbola, pesona David Beckham tak jua luntur. Bahkan jasanya telah diminati klub Bolivia, Bolivar.

Gelandang Inggris yang saat ini berusia 38 tahun itu juga sudah memutuskan gantung sepatu usai membantu Paris Saint-Germain untuk mengunci gelar juara Ligue 1 musim kemarin. Namun Bolivar berencana untuk memancingnya keluar dari masa pensiun, setidaknya untuk sementara.

"Ya, memang benar, kami telah inginkan Beckham untuk tampil satu laga membela Bolivar," ujar direktur marketing klub, Salomon Chalan pada Globo Esporte.

Ia juga menambahkan jika pembicaraan antara pemilik perusahaan yang telah mengelola Bolivar, Marcelo Claure dengan eks Manchester United dan Real Madrid itu - yang kebetulan adalah sahabatnya, baru sampai tahap dini. "Saya juga belum tahu apakah ia nanti akan bermain di Copa Libertadores atau persahabatan, masalah ini cukup rumit," imbuhnya.


Editor : Dian Sukmawati

KLUB BOLIVIA RAYU BACKHAM MERUMPUT LAGI

Saco-Indonesia.com - Buah tomat merupakan salah satu makanan sehat yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Selain kaya akan vitamin C dan serat yang baik untuk menurunkan berat badan, ternyata makan tomat secara rutin juga ampuh untuk cegah stroke.

Seperti dilansir dari bbc.co.uk, tomat memiliki salah satu zat antioksidan yang dinamakan dengan lycopene. Zat ini mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda yang dapat memicu kanker dan serangan jantung.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Neurology ini, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kandungan lycopene yang tinggi di dalam darah mereka maka kecenderungan untuk terserang penyakit stroke akan menurun secara drastis.

"Penelitian ini menambah bukti bahwa mengonsumsi buah dan sayur secara rutin mampu menurunkan risiko beberapa penyakit berbahaya seperti stroke, penyakit jantung, hingga diabetes," jelas Dr Jouni Karppi dari Eastern Finland University.

Jadi masih menemukan alasan untuk tidak mengonsumsi buah dan sayur secara rutin?

Editor : Maulana Lee

Sumber :merdeka.com

Konsumsi tomat secara rutin untuk cegah stroke

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

ate in February, Dr. Ben Carson, the celebrated pediatric neurosurgeon turned political insurrectionist, was trying to check off another box on his presidential-campaign to-do list: hiring a press secretary. The lead prospect, a public-relations specialist named Deana Bass, had come to meet him at the dimly lit Capitol Hill office of Carson’s confidant and business manager, Armstrong Williams. Carson sat back and scrutinized her from behind a small granite table, as life-size cardboard cutouts of more conventional politicians — President Obama, with a tight smile, and Senator John McCain, glowering — loomed behind each of his shoulders. (The mock $3 bill someone had left on a table in Williams’s waiting room undercut any notion that this was a bipartisan zone; it featured Obama wearing a turban.)

Bass seemed momentarily speechless, and not just because no one had warned her that a New York Times reporter would be sitting in on her job interview. Though she knew Williams — a jack-of-all-trades entrepreneur who owns several television stations and a public-affairs business and who hosts a daily talk-radio show — through Washington’s small circle of black conservatives, the two hadn’t spoken in years until he called her two days earlier. He had been struggling to come up with the perfect national spokesperson, he told her. Then, at the gym, her name popped into his head; Williams was fairly certain she was the one. Sitting across from a likely candidate for president, Bass was adjusting to the idea that her life might be about to take a sudden chaotic turn.

“It’s like getting the most random call on a Monday that you simply do not see coming,” she said. “Oftentimes, that is how the Lord works.”

Continue reading the main story

His life in brain surgery
has prepared him for the
presidency, he maintains,
better than lives in
politics have for his rivals.

Carson concurred: “It’s always how he works in my life.” Carson is soft-spoken and often talks with his eyes half closed, frequently punctuating his sentences with a small laugh, even if the humor of his statement is not readily apparent. Bass told Carson that she had been a Republican staff member on Capitol Hill then worked for the Republican National Committee. In 2007 she started a Christian public-relations firm with her sister. She enjoyed working on the Hill, she said, but the pay wasn’t as high as the hours were long. “We figured that we worked like slaves for other people, and we wanted to work for ourselves.”

Carson stopped her. “You know you can’t mention that word, right?” Carson waited a beat, then laughed, and Williams and Bass joined in. He was getting to the point; he needed a professional who could help him check his penchant for creating uncontrolled controversy just by talking.

The Ben Carson movement began in 2013, when Carson, a neurosurgeon, whose operating-room prowess and up-from-poverty back story had made him the subject of a television movie and a regular on the inspirational-speaking circuit, was invited to address the annual National Prayer Breakfast in Washington. With Barack Obama sitting just two seats away, Carson warned that “moral decay” and “fiscal irresponsibility” could destroy America just as it did ancient Rome. He proposed a substitute for Obamacare — Health Savings Accounts, which, he said, would end any talk of “death panels” — and a flat-tax based on the concept of tithing. His address, combined with the president’s stony reaction, was a smash with Republican activists. Speaking and interview requests flooded in. Carson, then 61, announced his planned retirement a few weeks later, freeing his calendar to accept just about all of them. In the months that followed, his rhetoric became increasingly strident. The claim that drew the most attention, perhaps, was that Obamacare was “the worst thing that has happened in this nation since slavery.”

Bass’s own use of the word prompted Carson to ask her what she thought about that incident. She considered for a moment.

“If you want to reach people and have them even understand what you’re saying, there is a way to do it, without that hyperbole, that might be. . . . ” She paused. “I just think it’s important not to shut people off before they —”

Carson jumped in. “That doesn’t allow them to hear what you’re saying?”

Bass nodded.

Likening Obamacare to slavery — and slavery was incomparably worse, Carson said — had its political advantages for a candidacy like his. It was the kind of statement that stoked the angriest of the Republican voters: conservative stalwarts who can’t hear enough bad things about Obama. This, in turn, led to more talk-radio and Fox News appearances, more book sales, more donations to the super PAC started in his name, more support in the polls. (The day before the meeting, one poll of Republican voters showed Carson statistically tied for first place with Jeb Bush and Scott Walker.)

Rhetorical excess was good for business, but Carson now wants to be seen as more than a novelty candidate. He has come to learn that such extreme analogies, while true to his views, aren’t especially presidential. They alienate more moderate voters and, perhaps even more damaging, reinforce the impression that he is not “serious” — that he is another Herman Cain, the black former Godfather’s Pizza chief executive who rose to the top of the early presidential polls in 2011 but then bowed out before the Iowa caucuses, largely because of leaked allegations of sexual misconduct, which he denied but from which he never recovered. Cain lingers as a cautionary tale for the party as much as for a right-leaning candidate like Carson. The fact that Cain, with his folksy sayings (“shucky ducky”) and misnomers (“Ubeki-beki-beki-beki-stan-stan”), reached the top of the national polls — much less that he was eventually followed there by the likes of Michele Bachmann, Newt Gingrich and Rick Santorum, who all topped one or another poll in the 2012 primary season — wound up being a considerable embarrassment for the eventual nominee, Mitt Romney, and for the longtime party regulars who were trying to fast-track his way to the nomination.

Carson liked Bass and, without directly saying so, made it clear the job was hers for the taking. Carson’s campaign chairman, Terry Giles — a white lawyer whose clients have included the comedian Richard Pryor and the stepson of the model Anna Nicole Smith and who helped reconcile the business interests of the descendants of the Rev. Martin Luther King Jr. — had assembled a mostly white campaign team, including many from the 2012 Gingrich effort, and Carson wanted a person of color to speak for him. Bass said she would have to mull it over, pray about it. Carson nodded approvingly. “Pray about it,” he said. “See what you think.”

Advertisement

Advertisement

Williams knew the party was intent on protecting the eventual 2016 nominee from the same embarrassment Romney suffered. Already, suspiciously tough articles about Carson were showing up in conservative magazines and on right-wing websites. “They’re protecting these establishment candidates,” Williams said. “This is coming from within the house. This is family.” At the very least, he wanted to make sure that Carson didn’t do their work for them. (Carson would commit another unforced error a week later, when he told CNN that homosexuality was clearly a choice, because a lot of people go in prison straight and “when they come out, they’re gay”; he later apologized.)

“We need somebody to protect him, sometimes, from himself,” he told Bass — laughing, but only half kidding.

A candidacy like Carson’s presents a new kind of problem to the establishment wing of the G.O.P., which, at least since 1980, has selected its presidential nominees with a routine efficiency that Democrats could only envy. The establishment candidate has usually been a current or former governor or senator, blandly Protestant, hailing from the moderate, big-business wing of the party (or at least friendly with it) and almost always a second-, third- or fourth-time national contender — someone who had waited “his turn.” These candidates would tack predictably to the right during the primaries to satisfy the evangelicals, deficit hawks, libertarian leaners and other inconvenient but vital constituents who made up the “base” of the party. In return, the base would, after a brief flirtation with some fantasy candidate like Steve Forbes or Pat Buchanan, “hold their noses” and deliver their votes come November. This bargain was always tenuous, of course, and when some of the furthest-right activists turned against George W. Bush, citing (among other apostasies) his expansion of Medicare’s prescription drug benefit, it began to fall apart. After Barack Obama defeated McCain in 2008, the party’s once dependable base started to reconsider the wisdom of holding their noses at all.

Photo
 
Republican candidates at a pre-straw-poll debate, held at Iowa State University in 2011. Credit Chip Somodevilla/Getty Images

This insurgent attitude was helped along by changes in the nomination rules. In 2010, the Republican National Committee, hoping to capture the excitement of the coast-to-coast Democratic primary competition between Obama and Hillary Clinton, introduced new voting rules that required many of the early voting states to award some delegates to losing candidates, based on their shares of the vote. The proportional voting rules would encourage struggling candidates to stay in the primaries even after successive losses, as Clinton did, because they might be able to pull together enough delegates to take the nomination in a convention-floor fight or at least use them to bargain for a prime speaking slot or cabinet post.

This shift in incentives did not go unnoticed by potential 2012 candidates, nor did changes in election law that allowed billionaire donors to form super PACs in support of pet candidacies. At the same time, increasingly widespread broadband Internet access allowed candidates to reach supporters directly with video and email appeals and supporters to send money with the tap of a smartphone, making it easier than ever for individual candidates to ignore the wishes of the party.

Into this newly chaotic Republican landscape strode Mitt Romney. There could be no doubt that it was his turn, and yet his journey to the nomination was interrupted by one against-the-odds challenger after another — Cain, Michele Bachmann, Newt Gingrich, Rick Santorum, Ron Paul; always Ron Paul. It was easy to dismiss the 2012 primaries as a meaningless circus, but the onslaught did much more than tarnish the overall Republican brand. It also forced Romney to spend money he could have used against Obama and defend his right flank with embarrassing pandering that shadowed him through the general election. It was while trying to block a surge from Gingrich, for instance, that Romney told a debate audience that he was for the “self-deportation” of undocumented immigrants.

At the 2012 convention in Tampa, a group of longtime party hands, including Romney’s lawyer, Ben Ginsberg, gathered to discuss how to prevent a repeat of what had become known inside and outside the party as the “clown show.” Their aim was not just to protect the party but also to protect a potential President Romney from a primary challenge in 2016. They forced through new rules that would give future presumptive nominees more control over delegates in the event of a convention fight. They did away with the mandatory proportional delegate awards that encouraged long-shot candidacies. And, in a noticeably targeted effort, they raised the threshold that candidates needed to meet to enter their names into nomination, just as Ron Paul’s supporters were working to reach it. When John A. Boehner gaveled the rules in on a voice vote — a vote that many listeners heard as a tie, if not an outright loss — the hall erupted and a line of Ron Paul supporters walked off the floor in protest, along with many Tea Party members.

At a party meeting last winter, Reince Priebus, who as party chairman is charged with maintaining the support of all his constituencies, did restore some proportional primary and caucus voting, but only in states that held voting within a shortened two-week window. And he also condensed the nominating schedule to four and a half months from six months, and, for the first time required candidates to participate in a shortened debate schedule, determined by the party, not by the whims of the networks. (The panel that recommended those changes included names closely identified with the establishment — the former Bush White House spokesman Ari Fleischer, the Mississippi committeeman Haley Barbour and, notably, Jeb Bush’s closest adviser, Sally Bradshaw.)

Grass-roots activists have complained that the condensed schedule robs nonestablishment candidates — “movement candidates” like Carson — of the extra time they need to build momentum, money and organizations. But Priebus, who says the nomination could be close to settled by April, said it helped all the party’s constituencies when the nominee was decided quickly. “We don’t need a six-month slice-and-dice festival,” Priebus said when we spoke in mid-March. “While I can’t always control everyone’s mouth, I can control how long we can kill each other.”

All the rules changes were built to sidestep the problems of 2012. But the 2016 field is shaping up to be vastly different and far larger. A new Republican hints that he or she is considering a run seemingly every week. There are moderates like Gov. John Kasich of Ohio and former Gov. George Pataki of New York; no-compromise conservatives like Senator Ted Cruz of Texas and former Senator Rick Santorum of Pennsylvania; business-wingers like the former Hewlett-Packard chief executive Carly Fiorina; one-of-a-kinds like Donald Trump — some 20 in all, a dozen or so who seem fairly serious about it. That opens the possibility of multiple candidates vying for all the major Republican constituencies, some of them possibly goaded along by super-PAC-funding billionaires, all of them trading wins and collecting delegates well into spring.

Giles says his candidate can capitalize on all that chaos. Rivals may laugh, but Giles argues that if Carson can make a respectable showing in Iowa, then win in South Carolina — or at least come in second should a home-state senator, Lindsey Graham, run — and come in second behind Bush or Senator Marco Rubio in their home state of Florida, he could be positioned to make a real run. But that would depend on avoiding pitfalls like Carson’s ill-considered comments on homosexuality. Rather than capitalizing on the chaos, Carson may only contribute to it.

Ben Carson is, in many ways, the ideal Republican presidential candidate. With a not-too-selective reading of his life story, conservative voters can — and do — see in him an inspiring, up-from-nowhere African-American who shares their beliefs, a right-wing answer to Barack Obama. Before he was born, his parents moved to Detroit from rural Tennessee as part of the second great migration. His father, Robert Solomon Carson, worked at a Cadillac factory. His mother, Sonya — who herself had grown up as one of 24 children and left school at third grade — cleaned houses. When Carson was 8, Sonya discovered that Robert was keeping a second family. She moved, with her two sons, into a rundown group house. It was in a part of town that Carson described to me as crawling with “big rats and roaches and all kinds of horrible things.” Sonya worked several jobs at a time and made up the shortfall with food stamps. (Carson has called for paring back the social safety net but not doing away with it.)

Carson recounts this story in his best-selling 1990 memoir, “Gifted Hands,” which also became the basis for a 2009 movie on TNT, starring Cuba Gooding Jr. as Carson. Raised as a Seventh Day Adventist, Carson realized that he wanted to become a physician during a church sermon about a missionary doctor who, while serving overseas, was almost attacked by thieves but found safety by putting his faith in God. When Carson, then 8, told his mother his new dream, “She said, ‘Absolutely, you could do it, you could do anything,’ ” he told me. Forced by his mother to read two extra books a week, he made it to Yale, then to medical school at the University of Michigan, where he decided to specialize in neurosurgery. He was selected for residency at Johns Hopkins Children’s Center, where he was named director of pediatric neurosurgery at 33, becoming the youngest person, and the first black person, to hold the title. He drew national attention by conducting a succession of operations that had never been performed successfully, most famously planning and managing the first separation of conjoined twins connected through major blood vessels in the brain.

Carson, a two-time Jimmy Carter voter, traces his conservative political awakening to a patient he met during the Reagan years. During a routine obstetrics rotation, he found himself treating an unwed pregnant teenager who had run away from her well-to-do parents. When Carson asked her how she was getting by, she informed him she was on public assistance; this led him to ponder the fact that the government was paying for the result of what he did not view as a “wise decision.” The incident, he says, fed his growing sense that the welfare system too often saps motivation and rewards irresponsible behavior. (When we spoke, he suggested that the government should cut off assistance to would-be unwed mothers, but only after warning them that it would do so within a certain amount of time, say five years. “I bet you’d see a dramatic decrease in unwed motherhood.”)

Carson’s friends at Hopkins say they do not remember him being particularly outspoken about his conservatism. He devoted most of his public engagement to urging poor kids in bad neighborhoods to use “these fancy brains God gave us,” through weekly school visits, student hospital tours and, ultimately, a multimillion-dollar scholarship program. “His issues were always medical care for the poor, education for the poor, equal opportunity — helping the less fortunate and really inspiring them as an example,” a mentor who named him to the chief pediatrics-neurosurgery post at Hopkins, Dr. Donlin Long, told me.

Even when Carson got the chance, in 1997, to speak in front of President Bill Clinton, at the national prayer breakfast, he mostly discussed the lack of role models for black children who were not sports stars or rappers. (There was possibly an oblique reference to Clinton’s sex scandals, when he told the audience that, if they are always honest, they won’t have to worry later about “skeletons in the closet.”)

Photo
 
Ben Carson at CPAC on Feb. 26 in Oxon Hill, Md. Credit Dolly Faibyshev for The New York Times

In 2011, Carson’s politics took a strident turn, mirroring that of many in his party during the Obama years. “America the Beautiful,” his sixth book, which he wrote with Candy Carson, his wife of 39 years, included a get-tough-on-illegal-immigration message and offered anti-establishment praise for the Tea Party. It suggested that blacks who voted for Obama only because he was black were themselves practicing a form of racism. (Earlier this year he admitted to Buzzfeed that portions of the book were lifted directly from several sources without proper attribution.) His prayer-breakfast performance in 2013, and the extremity of his remarks in the months afterward (Obamacare is the worst thing since slavery; the United States is “very much like Nazi Germany”; allowing same-sex marriage could lead to allowing bestiality), left some of his old friends bewildered. Students at Johns Hopkins University School of Medicine protested his planned convocation address there in 2013, and he eventually backed out. When I asked Carson about the view at Hopkins that he had changed, he said his themes are still the same: “hard work, self-reliance, helping other people.” If he had become more overtly political, he said, it was only because the Obama years had led him to believe that “we’re really moving in a direction that is very, very destructive.”

None of this went unnoticed by campaign professionals. In August 2013, John Philip Sousa IV and Vernon Robinson, each of whom professes to be a virtual stranger to Carson, and who had previously been active in the anti-illegal-immigration movement, started the National Draft Ben Carson for President Committee. Sousa was just coming off a campaign to defend the sheriff of Maricopa County, Arizona, Joe Arpaio, from a recall effort, and he told me that he found Carson’s lack of political experience refreshing. “We have 500 guys and gals with probably a collective 5,000 years experience, and look at the mess we’re in,” he said.

Many others in the party feel the same way. Carson’s PAC finished 2014 with more than $13 million in donations, more than Ready for Hillary. Much of its money has gone toward further fund-raising, but Sousa — the great-grandson of the famous composer — points out that their effort has already built far more than just a war chest, organizing leaders in all 99 of Iowa’s counties. Regardless, Carson credits the fund-raising success of Sousa and Robinson with persuading him to enter the race.

Very early the morning after the job interview, Carson was in a black S.U.V., heading from Washington to the Gaylord National Resort and Convention Center in Oxon Hill, Md., where he was to give the opening candidate speech of the Conservative Political Action Conference. The event, which functions as an early tryout for Republican presidential contenders, tends to skew rightward in its audience, drawing many of the same sorts of people who shouted at Boehner in Tampa. As such, it tends to favor anti-establishment candidates, but the news leading up to this year’s event was that Jeb Bush hoped to make inroads there.

It was still dark when we set out, and I joked with Carson about the hour, telling him he’d better get used to it. He retorted that his career in pediatric brain surgery made him no stranger to early mornings. This is a big theme of Carson’s presidential pitch: that neither the rigors of the campaign nor those of the White House can faze a man who held children’s lives in his hands. His life in brain surgery has prepared him for the presidency, he maintains, better than lives in politics have for his rivals. At the very least, he says, it conditioned him against getting too worked up about any problem that isn’t life threatening. “I mean, it’s grueling, but interestingly enough, I don’t feel the pressure,” he said.

At the convention hall, we were quickly surrounded by admirers. Two women were already waiting to meet him — white, middle-aged volunteers for Carson’s super PAC, who had traveled from South Carolina. One of them, Chris Horne, was holding a dog-eared and taped Bible. A founding member of the Charleston Tea Party who went on to work for Gingrich’s successful South Carolina primary campaign in 2012, Horne lamented over the attacks that Carson was sure to face. “You served us, you served the Lord, just don’t let them steal that from you,” she said. Her friend told him, “You’ve got God behind you!” Such religious evocations trailed Carson constantly while I walked the CPAC floor with him. Evangelicals are impressed not only with his devotion to their politics but also with his career path; as one of them told me, what’s more pro-life than saving babies?

During our ride to the conference, Carson told me his speech was not looking to “feed the beast.” When his appointed time came, he kept his remarks as tame as promised. “Real compassion” meant “using our intellect” to help people “climb out of dependency and realize the American dream,” he said. The national debt is going to “destroy us,” Obamacare was about “redistribution and control,” but Republicans better come forward with their own alternative before they repeal it, he said.

Because his speech was first, and it started several minutes early, the auditorium was slow to fill. Still, the first day saw a crush of people seeking autographs and pictures as he roamed the hall. The Draft Carson committee’s 150 volunteers swarmed the auditorium, collecting emails and handing out “Run Ben Run” stickers. After a quick interview with Sean Hannity, the conservative-radio and Fox News host — his second in two days — Carson was off to Tampa.

In the hours that followed his talk, the hall offered a view in miniature of what the next 12 to 14 months might hold for the party. Chris Christie, sitting across from the tough-minded talk-radio host Laura Ingraham, boasted about his multiple vetoes of Planned Parenthood funding, his refusal to raise income taxes and his belief that “sometimes people need to be told to sit down and shut up.” Cruz, an audience favorite, warning his fellow Republicans against falling for a “squishy moderate,” declared, “Take all 125,000 I.R.S. agents and put ’em on our Southern border!” Gov. Scott Walker of Wisconsin, surging in polls, boasted that if he could face down the 100,000 union supporters who protested his legislation limiting collective bargaining for public employees, he could certainly handle ISIS. The next day, the traditional CPAC favorite Rand Paul spoke, packing the hall with his supporters who chanted “President Paul.” He warned, counter to the overall hawkish tenor of the event, that “we should not succumb to the notion that a government inept at home will somehow become successful abroad.” But he also vowed to end foreign aid to countries whose citizens are seen burning American flags. “Not one penny more to these haters of America.”

Perhaps the defining moment came near the end of the conference, when Jeb Bush spoke. In a neat trick of political gamesmanship — and a show of establishment muscle — his team had bused in an ample cheering section for the dozens of cameras on hand for his appearance. But a small contingent of Tea Party activists and Rand Paul supporters staged a walk out. When Bush began a question-and-answer session, they turned and left the auditorium to chant “U.S.A., U.S.A.” in the hallway, led by a man in colonial garb waving a huge “Don’t Tread on Me” banner. Plenty of other detractors stayed in the hall and peppered Bush’s remarks with booing as he stood by positions unpopular with the conservative grass roots: support for the Common Core standards and an immigration overhaul that provides a “path to legal status” for undocumented immigrants. Bush took it all in good humor, but finally seemed to give up.

“For those who made an ‘oo’ sound — is that what it was? — I’m marking you down as neutral,” he said. “And I want to be your second choice.”

Bush strategists told me they would not repeat Romney’s mistakes. Of course they would love to glide to an early nomination, they said, but they are prepared for a long contest and won’t be wasting any energy bending under pressure from a Paul or a Cruz or a Carson.

No one doubts that the pressure will increase, though. Despite the best wishes of the party’s leaders, GOP primary voters have given little indication that they will narrow the field quickly.

Before I left, I spotted Newt Gingrich, himself a fleeting presidential front-runner during those strange primary days of 2012. I asked him whether he thought all the party maneuvering — all the attempts to change the rules and fast-track the process — would preclude someone from presenting the sort of outside primary challenge he had carried out in the last election.

“No,” he told me, as if it was the most obvious thing in the world. “Look at where Ben Carson is right now.”

Jim Rutenberg is the chief political correspondent for the magazine. His most recent feature was about Megyn Kelly.

Ben Carson Says He’ll Seek 2016 G.O.P. Nomination
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
harga berangkat umrah akhir tahun di Matraman jakarta
promo berangkat umroh april di Ciracas jakarta
harga umrah maret di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh april bogor
paket berangkat umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umroh februari di Cipinang Cempedak jakarta
harga umrah mei di Kalisari jakarta
harga paket umrah april di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umroh januari di Matraman jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
harga paket umrah januari di Setu jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Pondok Ranggon jakarta
paket umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umroh april di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umrah desember bekasi timur
paket promo umroh mei di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cilangkap jakarta
harga umroh juni di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Ceger jakarta
paket promo umroh februari di Cakung jakarta
harga umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah juni di Utan Kayu Utara jakarta
promo umroh ramadhan di Cawang jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Batuampar jakarta
harga paket umroh awal tahun di Balekambang jakarta
harga umroh ramadhan di Pekayon jakarta
harga umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umroh juni di Ceger jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh maret di Munjul jakarta
paket berangkat umroh januari di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umroh april di Cililitan jakarta
paket promo umrah desember di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket umrah juni di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Cakung jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
harga umroh januari di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cakung Barat jakarta
promo umroh awal tahun di Cakung jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umrah februari di Kebon Manggis jakarta
paket umrah maret di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah januari bogor
biaya paket umrah januari di Cibubur jakarta
promo umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
biaya paket umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
paket umroh awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah mei di Cawang jakarta
paket berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
biaya paket umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umrah mei di Pekayon jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umroh februari bekasi utara
biaya paket umrah maret di Cakung Barat jakarta
harga umrah desember bekasi barat
biaya berangkat umroh awal tahun di Batuampar jakarta
harga paket umrah awal tahun bekasi barat
biaya berangkat umroh januari di Kebon Manggis jakarta
promo umrah akhir tahun bogor
paket umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
harga paket umrah februari di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
promo umrah juni di Malaka Sari jakarta
biaya umroh januari di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh februari di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Susukan jakarta
paket promo berangkat umroh juni bekasi barat
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umrah desember di Setu jakarta
promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh maret di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
paket promo umroh januari di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
promo berangkat umroh april di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh desember di Kayu Manis jakarta
paket promo umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh maret di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Cibubur jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Setu jakarta
biaya paket umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umrah april di Susukan jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Matraman jakarta