PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

TOKYO, Saco-Indonesia.com — Dari hasil penelitian Credit Suisse dalam laporannya, Global Wealth Databook 2013, yang terbit pada akhir Oktober 2013 menunjukkan bahwa Indonesia di peringkat ke-24 dunia untuk negara dengan jumlah orang kaya paling banyak. Jumlah orang kaya terbanyak berada di Amerika Serikat, lalu Jepang, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, China, Kanada, Australia, dan Spanyol.

Dari laporan tersebut, terdapat 22 orang superkaya Indonesia yang memiliki harta di atas 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 12 triliun (kurs Rp 12.000 per dollar AS). Sayangnya, Credit Suisse tidak mengungkapkan siapa saja 22 orang terkaya Indonesia tersebut.

Global Wealth Databook 2013 membagi dua kategori orang kaya, yaitu yang di atas 100.000 dollar AS dan yang di atas 1 juta dollar AS. Warga Indonesia yang memiliki kekayaan minimal 100.000 dollar AS atau lebih mencapai 2,18 juta orang (0,6 persen). Adapun yang di atas 1 juta dollar AS sebanyak 123.000 orang (0,4 persen).

Jumlah orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan minimal 100.000 dollar AS melebihi jumlah orang kaya Singapura, yang hanya 1,81 juta orang. Namun untuk yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dollar AS, Singapura lebih banyak dari Indonesia, yaitu 174.000 orang. Secara peringkat, Indonesia berada di peringkat ke-24, sedangkan Singapura ke-23. Artinya, secara perorangan, warga Singapura lebih kaya daripada orang Indonesia.

Apabila dirinci lebih detail lagi, kategori di atas 1 juta dollar AS terdiri dari perorangan yang memiliki kekayaan 1 juta-5 juta dollar AS, 5 juta-10 juta dollar AS, 10 juta-50 juta dollar AS, 50 juta-100 juta dollar AS, 100 juta-500 juta dollar AS, 500 juta-1 miliar dollar AS, dan di atas 1 miliar dollar AS.

Adapun jumlah orang Indonesia yang memiliki kekayaan antara 1 juta-5 juta dollar AS berjumlah 106.739 orang, 5 juta-10 juta dollar AS berjumlah 9.579 orang, 10 juta-50 juta dollar AS berjumlah 6.032 orang, 50 juta-100 juta dollar AS berjumlah 541 orang, 100 juta-500 juta dollar AS berjumlah 341 orang, 500 juta-1 miliar dollar AS berjumlah 31 orang, dan di atas 1 miliar dollar AS sebanyak 22 orang.

Lembaga ini juga mengungkapkan, saat ini 80 persen kekayaan Indonesia masih banyak dalam bentuk fisik, seperti properti, peternakan, dan bangunan kantor, ketimbang kekayaan saham dan produk finansial. Namun lama-kelamaan, hal ini akan berubah. Kepemilikan bentuk produk finansial akan semakin banyak, seperti dituliskan dalam laporan tersebut.

Data kekayaan orang Indonesia dalam bentuk produk finansial per orang rata-rata hanya 1.948 dollar AS (15,7 persen). Adapun kepemilikan non-finansial 10.444 dollar AS (84,3 persen) dan utang 553 dollar AS per orang. Sementara itu, kekayaan kotor (gross wealth) rata-rata per orang sebesar 12.393 dollar AS.

Tahun 2000, jumlah kepemilikan produk non-finansial seperti properti dan sebagainya jauh lebih banyak lagi, yaitu 92,3 persen. Adapun kepemilikan produk finansial hanya 7,7 persen.

Dengan perkembangan perekonomian yang semakin baik di Indonesia, lembaga keuangan tersebut menempatkan kualitas data Indonesia pada kategori Cukup (Fair), dengan pendapatan per kapita sebesar 6.104 dollar AS. Sementara itu, pendapatan per kapita Amerika Serikat pada 2013 sebesar 68.673 dollar AS, sedangkan Jepang 57.422 dollar AS. (Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo, dari Tokyo, Jepang)

Sejumlah 22 Orang Indonesia yang Punya Kekayaan di Atas Rp 12 Triliun

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Alfri Imanuel Sianipar, pelajar SMA diciduk Pihak Polsek Metro Jagakarsa saat hendak mencuri sebuah motor Honda Vario di Jalan H Raisan Rt (3/1) No 48, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baru saja mengotak-atik motor incarannya, dia keburu ketahuan pemilik motor.

Kapolsek Metro Jagakarsa, Komisaris Herawaty mengatakan, Alfri Imanuel melancarkan aksinya dibantu dengan dua orang temannya yaitu Angga dan Jawa di rumah yang diketahui dimiliki Haryadi.

"Akhirnya, pelaku Alfri dan Jawa melihat ada motor Honda Vario nomor polisi B 6745 GNK, parkir di depan rumahnya," ujar Herawaty, Jumat (24/1).

Aksi pencurian ini dilakukan Afri pada pagi dini hari sekitar pukul 03.15 WIB. Ketika itu, Alfri bertugas sebagai eksekusi bersama Jawa, sedangkan seorang rekannya, Angga, bertugas mengawasi situasi di depan gang rumah korban.

"Namun, kedatangan pelaku diketahui oleh korban yang diintip dari balik gorden. Karena, pemilik rumah mendengar ada suara berisik," tandasnya.

Menurut dia, ketika pelaku hendak memasukkan kunci letter T ke lubang kunci motor milik korban, Haryadi langsung menangkap pelaku Alfri. Sedangkan, dua pelaku melarikan diri.

"Kini pelaku masih dalam pemeriksaan, pelaku Angga dan Jawa masih dicari," ucap dia.

Sementara, pelaku atas perbuatannya itu dikenakan Pasal 53 juncto pasal 363 KUHP.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Tertangkap Basah akan curi motor, pelajar SMA digelandang ke tahanan

Si jago merah telah kembali mengamuk di Jalan Sawah Lio IV Rt 04 Rw 06, Jembatan Lima, Jakarta Barat. Api telah membakar sebuah rumah dan satu konveksi berlantai dua.

"22 Unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi, terdiri dari unit pompa, rescue dan lain sebagainya," ujar petugas piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Suparjo di Jakarta, Jumat (14/3).

Kebakaran diperkirakan telah terjadi sekitar pukul 08.55 WIB berdasarkan laporan dari salah seorang warga. Saat ini, petugas masih menelusuri penyebab kebakaran tersebut.

"Lokasinya kebetulan di kawasan rumah padat penduduk, dekat pasar Mitra," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak diketahui berapa kerugian akibat kebakaran tersebut.

Konveksi 2 lantai di Jakbar terbakar, 22 unit damkar diterjunkan

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini telah kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu selalu berkelit ketika ditanya soal penyitaan beberapa harta yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang disangkakan kepadanya.

Anas hadir untuk menjalani pemeriksaan pukul 10.00 WIB. Dia nampak membawa sebuah tas selempang dan ditemani oleh salah satu anggota tim penasihat hukumnya, Firman Wijaya.

Suami Athiyyah Laila itu selalu berkelit ketika ditanyakan soal penyitaan hartanya. Tetapi dia seketika membantah ketika disinggung ihwal apakah betul Direktur PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, yang telah memberikan dia beberapa tanah, yang saat ini disita oleh KPK.

"Ah siapa bilang, enak saja. Gitu saja ya. Saya mau Jumat berkah dulu ya," kata Anas kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/3).

Anas juga berkilah soal penyitaan tanah dilakukan KPK. Dia malah mengatakan tidak tahu kalau tanah itu atas nama mertuanya, KH Attabik Ali.

"O iya? Sudah ya? Saya tidak tahu. Aset siapa itu? Oh katanya ya," ujar Anas.

Bantah diberi Machfud Suroso tanah, Anas ngaku mau Jumat berkah

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Para pejabat pemerintahan di sektor keuangan mendadak datang ke kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk bertemu dengan pimpinan parlemen, Senin (3/6/2013). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro sudah tiba di kompleks DPR RI, Senin pagi.

Hatta mengaku tidak ada yang spesial dalam pertemuan yang disebutnya pertemuan informal tersebut.

"Kami ketemu, tidak ada yang spesial. Ini pertemuan informal, tidak ada yang bersifat formal. Biasanya kalau informal lewat telepon," ujarnya.

Saat disinggung tentang adanya penolakan rencana pemerintah memasukkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Hatta menampik adanya penolakan karena rencana dana kompensasi tersebut masih dibahas di parlemen untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

"DPR itu intinya adalah paripurna dan komisi. Kalau fraksi-fraksi silakan, kan dinamika politik seperti itu. Kami harapkan APBN-P ini kan kepentingan bersama, kepentingan negara," kata Hatta.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan bahwa pertemuan kali ini adalah persiapan pembahasan APBN-P.

"Kami mendampingi Pak Menko. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan supaya proses dalam konteks APBN-P jalan sesuai jangkauan," ucapnya.

Mahendra mengaku ingin mengetahui perkembangan pembahasan APBN-P di parlemen sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Sementara itu, baik Chatib Basri dan juga Ketua DPR Marzuki Alie tak mau buka suara tentang pertemuan mendadak ini.

"Tidak ada yang khusus," ujar Chatib terburu-buru sambil masuk ke dalam lift.

Seyogyanya, bersamaan dengan pertemuan mendadak ini, dilakukan pula rapat pembahasan rancangan RAPBN -P di Badan Anggaran. Namun, rapat itu akhirnya ditunda karena seluruh pejabat keuangan bertemu pimpinan DPR. Pimpinan Banggar seperti Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung dari Fraksi PKS pun hadir dalam pertemuan itu. Diperkirakan, dalam pertemuan pagi ini, pemerintah dan pimpinan DPR akan membahas tentang rencana memasukkan dana kompensasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Seperti diketahui, rencananya pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Pemerintah Mendadak Datang ke DPR, Untuk Membahas APBN-P

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95
paket umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Ciracas jakarta
promo umrah desember bekasi barat
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah juni di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Ceger jakarta
promo berangkat umrah juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo umroh maret di Ceger jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Pulogebang jakarta
harga paket umrah awal tahun di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umrah maret di Kramat Jati jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pulogebang jakarta
paket promo umrah awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umrah februari di Malaka Jaya jakarta
harga umroh april di Pisangan Timur jakarta
paket promo umrah juni di Kampung Melayu jakarta
biaya umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
paket promo umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Ceger jakarta
promo berangkat umroh januari bekasi barat
harga umrah februari di Cipayung jakarta
harga paket umroh januari bogor
harga paket umrah januari depok
promo umrah desember di Rawa Terate jakarta
biaya umroh akhir tahun di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Balekambang jakarta
harga berangkat umrah februari di Kalisari jakarta
paket promo umroh januari di Kampung Baru jakarta
biaya umrah akhir tahun di Cililitan jakarta
paket promo umroh awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umroh februari di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket umroh awal tahun di Cibubur jakarta
harga umrah awal tahun di Penggilingan jakarta
paket promo umrah juni di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah mei di Rawa Terate jakarta
promo umrah april bekasi barat
harga paket umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya umroh desember di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umroh januari di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Cipinang Muara jakarta
paket umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umroh april di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Dukuh jakarta
harga umroh januari umrohdepag.com
paket umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Rawamangun jakarta
paket promo umroh desember di Makasar jakarta
paket berangkat umrah maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah april di Pulogebang jakarta
paket berangkat umrah mei di Bidaracina jakarta
biaya paket umroh maret di Pulogebang jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
paket promo umroh januari di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cipinang jakarta
promo berangkat umroh februari di Jatinegara jakarta
harga umrah akhir tahun depok
biaya berangkat umrah februari di Cipinang Melayu jakarta
paket berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
promo umrah mei di Klender jakarta
paket berangkat umroh mei di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umrah juni di Cakung jakarta
paket umroh desember di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umrah april di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cilangkap jakarta
harga umroh januari di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah maret di Kalisari jakarta
paket berangkat umroh februari di Susukan jakarta
paket promo umroh ramadhan di Klender jakarta
paket umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
promo umroh juni di Batuampar jakarta
paket berangkat umroh maret di Cawang jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umrah awal tahun di Pasar Rebo jakarta
harga umrah akhir tahun di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Klender jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Susukan jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Rambutan jakarta
paket umroh maret di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umroh april di Jatinegara jakarta
biaya umroh april di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cipinang Muara jakarta
paket berangkat umroh april di Batuampar jakarta