PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengungkapkan penerapan 3 in 1 untuk bisa membatasi kendaraan di Jakarta tidak efektif. Pada kenyataannya juga masih banyak pemilik kendaraan dengan menggunakan joki untuk bisa melaluinya. Sehingga ini saat yang tepat menerapkan sistem pembatasan kendaraan dengan sistem elektronik.

"Itu nanti akan dihapuskan 3 in 1 sudah sangat tidak efektif. Sudah disurvei tidak efektif. Makanya nanti akan menerapkan ERP (Electronic Road Pricing)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12).

Dalam penerapan ERP, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono juga mengungkapkan sepakat dengan pernyataan Ahok. Setelah diterapkan baru kemudian ditentukan bagaimana cara untuk membatasi kendaraan. Namun Pristono belum dapat memastikan kapan rencana ini akan bisa dilakukan.

"3 in 1 itu sudah tidak efektif. Karena hanya mengandalkan mata. Hanya mengandalkan orang. Jadi repot. Sekarang yang sedang yang akan diterapkan itu adalah pajak kemacetan atau biasa terkenalnya ERP," ungkapnya.

Pristono juga menambahkan, penerapan ERP sendiri itu tidak mungkin dilakukan dari perbatasan. Tetapi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari tengah dahulu. Dimana angkutan masalnya juga sudah kuat.

"Jadi ERP itu tidak mungkin dilakukan dari pinggir dulu. ERP akan dilakukan dari tengah dulu. Di mana di tengah itu ada massa angkutan umum nya sudah kuat," katanya.

Tujuan dari penerapan dari tengah dulu supaya orang-orang yang menggunakan kendaraan bisa memarkir kendaraannya di pinggiran kota. Karena jalan raya yang ditengah kota sudah menggunakan ERP.

"Jadi terbalik, bukan dari perbatasan dulu tapi dari tengah dulu. Supaya orang markir mobilnya di perbatasan dia naik bus," tandas Pristono.


Editor : Dian Sukmawati

3 IN 1 SUDAH TIDAK EFEKTIF

Tips Membeli Lampu yang Hemat Energi

Lampu hemat energi semakin populer dan dapat digunakan hampir di mana saja. Dalam hal memilih lampu hemat energi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk merek, daya, efisiensi energi, daya tahan, penampilan, dll. Berikut adalah beberapa petunjuk mengenai bagaimana Anda dapat membuat pilihan.

Pilih Merek Reputasi

Lampu hemat energi seperti CFL atau LED semakin populer karena penghematan yang luar biasa dalam energi dan biaya yang telah mereka tawarkan. Ada banyak merek di pasar yang telah menawarkan lampu hemat energi, masing-masing telah menawarkan berbagai tingkat kualitas. Sejak pembuatan lampu hemat energi memerlukan desain yang canggih, teknologi canggih dan peralatan kelas atas, sebuah merek terkenal dan mapan yang menerima pengakuan dari industri menawarkan jaminan lebih pada kualitas dan keselamatan.

Sebagai lampu hemat energi mengkonsumsi energi 80% lebih sedikit jika dibandingkan dengan bola lampu tradisional, Anda juga dapat memilih lampu hemat energi yang lebih rendah watt untuk dapat menggantikan lampu pijar Anda, reflektor halogen atau lampu logam halida.

Tips Membeli Lampu yang Hemat Energi

Carilah Label Energi dengan Efisiensi Energi Tertinggi

Banyak negara dan wilayah, seperti Uni Eropa dan Hong Kong, telah mengadopsi kebijakan energi efisiensi dan telah memperkenalkan Efisiensi Energi wajib atau sukarela skema Label untuk dapat memberikan informasi tentang konsumsi energi dan efisiensi untuk membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih baik.

Efisiensi energi alat dinilai dalam hal set kelas efisiensi energi dicatat pada label. Sebagai contoh, Grade A adalah energi yang paling efisien sementara Kelas G merupakan yang paling efisien di bawah arahan Label Energi Uni Eropa. Label juga telah memberikan informasi berguna lainnya untuk pelanggan ketika membandingkan berbagai model.

Periksa Lamp Life dari Lampu Hemat Energi

Ketika membeli sumber cahaya baru atau penggantian bohlam, hidup lampu adalah pertimbangan yang sangat penting. Sebuah lampu hemat energi dengan lampu hidup lagi menghemat waktu, uang dan upaya pada pemeliharaan, dan mengurangi limbah padat di pembuangan. Secara umum, CFL juga dapat beroperasi dari 6.000 sampai 15.000 jam sedangkan LED berlangsung sampai 40.000 jam. Mengambil faktor waktu menjadi pertimbangan, biaya rata-rata dari lampu hemat energi dapat jauh lebih rendah daripada lampu pijar dan halogen.

Pilih Warna Suhu Tepat

Suhu Warna adalah ukuran dari Warna Cahaya, telah diwakili dalam unit K (Kelvin). Semakin rendah suhu warna, cahaya muncul sebagai nada warna kuning atau merah hangat. Seperti sumber cahaya yang paling cocok untuk lingkungan yang nyaman untuk dapat membuat merasa nyaman. Di sisi lain, dengan suhu warna yang lebih tinggi, cahaya muncul sebagai nada warna biru atau putih dingin. Konsumen juga dapat memilih suhu warna lampu hemat energi berdasarkan preferensi mereka, kesempatan aplikasi dan efek pencahayaan yang diinginkan.

Periksa Ukuran dan Pertandingan Basis Lampu

Umbi datang dalam berbagai bentuk, ukuran dan fungsi. Sebagai teknologi lampu hemat energi dewasa, mereka sekarang tersedia dalam berbagai bentuk dan dalam ukuran yang sebanding dengan lampu pijar dan halogen. Bentuk yang paling umum adalah lilin, klasik, tubular dan reflektor.

Dalam hal memilih lampu hemat energi, Anda juga harus menentukan fungsi lampu Anda. Apakah akan digunakan untuk suasana pencahayaan, lampu hias, keamanan, membaca, sebagai focal point, atau dalam beberapa cara lain? Sebagai contoh, Anda mungkin perlu bohlam lampu lilin atau lampu intensitas tinggi yang terang reflektor untuk lampu baca Anda.

Pertimbangan lain adalah basis lampu. Periksa lampu dasar fixture lampu untuk dapat menentukan energi lampu hemat cocok ke dalamnya. Yang paling umum termasuk:

Kepedulian terhadap Isu Lingkungan

Dunia sedang menghadapi banyak masalah seperti pemanasan global, efek rumah kaca, polusi, menipisnya energi, dll, yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi keturunan kita. Sementara "Hijau Pergi" adalah tren, adalah tanggung jawab setiap orang untuk mengambil tindakan segera untuk melindungi lingkungan.

Beberapa merek lampu hemat energi membayar lebih banyak usaha untuk perlindungan lingkungan dan ketat mengontrol penggunaan bahan berbahaya, termasuk timah dan merkuri dalam proses manufaktur mereka. Selain itu, mereka yang menggunakan bahan daur ulang dan dapat didaur ulang untuk produk dan kemasan mengurangi limbah padat.

 

TIPS MEMBELI LAMPU YANG HEMAT ENERGI

Sako-Indonesia.com - Banyak orang yang merasa lebih cocok memakai lensa kontak ketimbang kacamata untuk memperbaiki fokus penglihatan. Sayangnya, penggunaan lensa kontak yang semakin mudah tak dibarengi dengan perawatan kebersihan yang baik.

Jika kita kurang teliti dalam membersihkan, lensa kontak bisa menjadi sumber infeksi. Itu sebabnya para pengguna lensa kontak harus mewaspadai 8 kondisi berikut ini.

1. Saat menyentuh lensa kontak
Cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh lensa kontak atau mata Anda. Sebaiknya kuku tidak terlalu panjang agar tidak menggores lensa. Jangan pernah menggunakan air keran atau air ludah untuk membersihkan lensa. Hanya gunakan cairan pembersih khusus lensa kontak.

2. Dipakai terlalu lama
Ada alasan penting mengapa para dokter tak menyarankan penggunaan lensa kontak terlalu lama. Lensa kontak menghambat oksigen ke mata. Jika Anda menggunakannya terlalu lama, misalnya malas membukanya saat tidur, bisa berpotensi menyebabkan luka pada kornea.

3. Menggunakan obat
Anda harus membuka dulu lensa kontak sebelum memakai berbagai jenis obat tetes mata. Namun, beberapa jenis obat, seperti pil kontrasepsi yang meningkatkan hormon estrogen bisa membuat mata lebih sensitif dan lebih kering. Demikian juga dengan obat jerawat yang bisa menyebabkan sensasi gatal pada mata.

4. Mata terlalu kering
Karena lensa kontak melapisi permukaan mata dan menahan oksigen, banyak pengguna lensa kontak yang mengalami mata kering. Kekeringan tersebut bisa bertambah parah dalam kondisi tertentu, seperti di pesawat, di cuaca kering, atau minum alkohol.

5. Cairan pembersih
Cairan pembersih (solution) lensa kontak memiliki banyak variasi, ada yang hanya membilas, membunuh kuman, atau membasahi mata untuk meningkatkan produksi air mata. Setiap produk tersebut mengandung pengawet yang bisa kadaluarsa atau mengiritasi mata. Karena itu hindari memakai produk yang sudah lewat masa pakainya. Selain itu, hindari kebiasaan memindahkan solution ke wadah kecil saat traveling karena bisa meningkatkan risiko kontaminasi.

6. Berdandan
Alat make-up bisa menjadi sarana infeksi. Untuk itu hindari meminjamkan maskara, eyeliner, atau eye shadow, dengan orang yang sedang sakit mata atau matanya iritasi. Selain itu, pakailah lensa kontak sebelum berdandan dan lepaslah lensa kontak sebelum membersihkan kosmetik.

7. Di luar ruangan
Partikel kecil di udara seperti debu, asap, atau bulu binatang, bisa masuk ke mata dan membuat iritasi. Lebih disarankan untuk tidak memakai kacamata saat naik motor.

8. Berenang
Tentu tak mungkin berenang dengan kacamata. Tetapi memakai softlens saat berenang di kolam yang mengandung klorin bisa membuat lensa kontak terkontaminasi. Sebaiknya lepaskan lensa kontak saat berenang dan tunggu satu jam sebelum memakai lensa kontak kembali.

 
Edditor: Maulana Lee
Yang Perlu Diwaspadai Pemakai Lensa Kontak

saco-indonesia.com, Warga Lampung telah menjadi korban kajahatan pmbiusan di Bogor.  Oleh pelaku, korban telah dibuang di samping Perumahan Tanah Baru Indah RT  02/04 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Korban pemegang yang bernama Ir Reyi Akmal Yudha Putra, berusia usia 48 tahun. Korban juga merupakan PNS Tanjung Karang Lampung dengan jabatan Kepala Bidang Produksi Perkebunan.

Warga Jalan Wae Umpu Nomor 22 RT 06/01 Kelurahan Paloman Kecamatan Teluk Bitung Utara Bandar Lampung ini juga sempat mendapat pertolongan medis di RS PMI Bbogor.

Saat sadar dari pengaruh hipnotis ia lalu dibawa ke Mapolsek Bogor Utara guna untuk dimintai keterangan.

Kepada polisi, korban telah menuturkan, ia naik mobil sewaan dari bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bogor untuk urusan dinas.

Di jalan, ia telah ditawarkan minuman oleh sopir dan beberapa lelaki yang juga mengaku sebagai penumpang. Tanpa curiga, korban telah menerima air mineral dan meminum. “Saat minum itu dia langsung hilang kesadaran,”kata AKP Indraningtyas, Kapolsek Bogor Utara.

Korban diakui AKP Indraningtyas, juga telah menderita luka pada jidatnya. Luka ini diduga diderita korban, saat dilempar pelaku dari dalam mobil.

“Beberapa pria dalam mobil berbincang dengan korban telah memperkenalkan diri sebagai penumpang dengan tujuan Bogor. Korban yang juga penumpang lalu terlibat pembicaraan. Nggak tahunya pria dalam mobil tersebut , ternyata teman sopir yang jadi pelaku,” paparnya.

Tas serta dompet korban telah dibawa pelaku. Kepada petugas korban juga mengaku, dompet yang berisi sejumlah surat identitas dirinya dan beberapa kartu ATM dan uang jutaan rupiah.

Hasil olah TKP dan keterangan beberapa warga, mereka tidak melihat kejadian secara langsung. Hanya melihat sebuah mobil Avanza yang bergerak dari samping perumahan.

Mobil merek Toyoya ini, sesuai dengan pernyataan korban. “Hanya warga tidak ada yang tahu berapa nomor polisi mobil,” papar AKP Indraningtyas Kamis malam.


Editor : Dian Sukmawati

PNS LAMPUNG KENA BIUS

Tenda Membrane saat ini sangat banyak di pergunakan pada hal hal yang tidak biasa dilakukan. salah  satunya adalah pada kolam renang. Tenda membrane pada kolam renang biasanya diperuntukan untuk membuat keteduhan pada sebagain area kolam renang.

Keunngulan bahan tenda membrane dalam hal ini adalah dapat memberikan keteduhan dan keademan dibandingan mempergunakan polycarbonate. Maka mulai kini sangat dominan pada kolam kolam renang hotel dan perumahan terdapat perumahan.

Dengan adanya tenda membrane pada area kolam renang maka kolam renang akan nampak lebih elok dan berestetika dengan keindahan bentuk dan sebagainya. Tenda membrane menjadi pelengkap bagi kolam renang zaman sekarang.Tenda Membrane Kolam Renang

Baru baru ini kami membuat tenda membrane untuk kolam renang di wilayah bogor dengan bentuk yang unik dan berestetika tinggi , tenda ini menjadi  ikon pemelik rumah untuk menjamu para tamu yang berkunjung

Rajatendamembrane.com siap memberikan pelayanan terbaik dalam membuat tenda membrane yang diperuntukan untuk kolam renang, carport,tension membrane,  balkon, dan sebagainya

Hanya dikami yang menjual tenda membrane disesuaikan dengan buget dan lokasi anda

TENDA MEMBRANE KOLAM RENANG

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

biaya umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga umrah maret di Rambutan jakarta
harga umroh april di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
biaya umroh mei di Cibubur jakarta
paket umrah februari depok
harga paket umroh april di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kampung Tengah jakarta
paket promo umrah desember di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh april di Rambutan jakarta
promo umroh akhir tahun di Klender jakarta
paket promo berangkat umrah april di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umrah ramadhan di Klender jakarta
harga umrah awal tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya umrah april di Setu jakarta
biaya paket umroh februari tangerang
biaya paket umrah juni di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah april di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umroh januari bogor
harga paket umrah februari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
harga umrah juni di Pekayon jakarta
paket umrah mei di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pisangan Timur jakarta
biaya umroh mei di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah mei di Bali Mester jakarta
harga umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
promo umrah februari di Pinang Ranti jakarta
biaya umrah juni di Cilangkap jakarta
promo umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh januari di Ceger jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
harga umroh juni di Dukuh jakarta
paket umrah desember di Kayu Putih jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umroh mei di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah januari di Jati jakarta
paket promo umrah mei di Pondok Kopi jakarta
biaya umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah maret di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh maret di Pisangan Timur jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Bambu Apus jakarta
biaya umroh januari di Kebon Pala jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah april di Ujung Menteng jakarta
paket umrah mei di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Pulogebang jakarta
promo umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Ciracas jakarta
biaya paket umrah februari di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
biaya umroh akhir tahun di Penggilingan jakarta
promo berangkat umrah april di Jati jakarta
paket umrah desember di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipayung jakarta
biaya paket umroh juni di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umrah januari di Cibubur jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga paket umrah juni di Utan Kayu Utara jakarta
harga umrah awal tahun depok
paket umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
paket umrah mei di Balekambang jakarta
harga paket umrah maret di Cilangkap jakarta
harga umrah februari di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah maret umrohdepag.com
harga paket umroh desember di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah januari depok
harga paket berangkat umroh januari di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh maret di Cilangkap jakarta
promo berangkat umroh desember di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh februari di Cawang jakarta
biaya paket umroh januari di Penggilingan jakarta
paket promo umroh mei di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cipinang Muara jakarta
promo umrah januari di Cipinang jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pondok Kelapa jakarta