PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku mendukung Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad) yang tengah digodok DPR RI yang berisi antara lain soal wajib militer. Ia mengaku setuju jika wajib militer diterapkan bagi PNS dan sipil.

"Setuju, dalam rangka pertahanan negara, bagus itu," ujar Jokowi pada pembukaan HUT ke-486 DKI di Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).

Referensi untuk RUU tersebut diambil dari beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.

Komisi I DPR Fraksi Partai Demorat, Hayono Isman, mengatakan, latihan yang diatur dalam UU Komcad merupakan salah satu bentuk persiapan jika sewaktu-waktu Indonesia diserang.

Bagian RUU Komcad yang bicara soal wajib militer antara lain Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 8 Ayat 3. 

Pasal 6 Ayat 3 RUU Komcad itu berbunyi, "Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing- masing matra." Adapun Pasal 8 Ayat 3 berbunyi, "Pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan."

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Jokowi Menyetujui Indonesia Wajib Militer

Sewa Mobil Murah adalah satu cara bijak untuk dapat menghemat uang Anda dengan memilih mobil yang ekonomis. Mobil yang besar mungkin bukan solusi yang terbaik karena mobil tersebut telah mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dalam menemani liburan Anda. Jika memilih mobil yang lebih kecil memang akan menghemat Anda dalam penggunaan bahan bakar dan dapat lebih leluasa jika masuk jalan-jalan sempit, namun tentu tempat tidak selega mobil besar.

Sewa Mobil Murah Di Internet

Informasi yang terbaik dalam mencari dan memesan mobil sewaan adalah melalui internet. Menggunakan data dari Internet Anda juga dapat membandingkan harga dan pelayanan yang terbaik sebelum Anda memutuskan untuk menyewa dan memesan mobil sewaan. Bermacam situs penyewaan mobil beserta fasilitasnya, memungkinkan Anda membandingkan harga diantara penyedia jasa layanan penyewaan mobil tersebut.

Jadi hal ini pasti akan sangat membantu Anda dalam melakukan penghematan uang dalam liburan. Baca dan pahami betul harga sewa mobil murah tersebut dan pelayanannya dari bermacam situs penyewaan mobil, jangan lupa untuk membaca ulasan dari komen-komen yang pernah menyewa mobil di situs tersebut. Dalam hal ini Anda juga harus bijak dan tentu harga bukan satu-satunya faktor paling menentukan.

Apabila Anda menyewa mobil tersebut akan Anda kemudikan sendiri atau menyewa beserta supir, coba tanya pada diri Anda. JIka Anda akan mengemudikannya sendiri, berarti Anda juga akan banyak menghabiskan waktu di Mobil. Oleh karenanya pastikan mobil yang akan Anda sewa dilengkapi dengan audio yang baik, baiknya Anda bawa CD favorit.

Keselamatan Adalah Hal Utama

Dalam mengendarai mobil bersama keluarga, keselamatan adalah hal yang paling utama. Pilihlah model atau tipe mobil yang dilengkapi dengan Airbag. Mungkin faktor layanan adalah yang paling menentukan selain harga sewa yang murah. Tanyakan jika mobil yang Anda sewa tersebut mengalami masalah misalkan rusak di tengah perjalanan, apakah akan diberikan mobil cadangan atau tidak. Hal ini sangat penting agar dalam liburan Anda tidak mau terganggu hanya karena mobil yang Anda sewa mogok. Dari respon si pemilik mobil akan menentukan bahwa pelayanannya profesional atau tidak.

Anda juga harus jeli dalam memperhatikan dan membandingkan harga sewa mobil murah maupun layanan dari setiap situs di internet yang sudah Anda hubungi. Ada beberapa faktor lain yang juga menentukan dalam menyewa mobil, misalkan faktor cuaca dan tujuan Anda dalam berlibur. Hal ini telah menjadi penting untuk dapat menentukan pilhan sewa mobil murah apa yang cocok untuk menemani Anda. Jadi alangkah bijak jika Anda juga memeriksa dan membaca ramalan cuaca sebelum Anda berlibur, karena iklim di daerah lain apalagi negara lain kemungkinan berbeda. Jadi pastikan Anda memilih mobil dengan tepat.

Periksa juga kondisi kesehatan mobil dan yang tidak kalah pentingnya adalah surat-surat (STNK) dari mobil tersebut, juga Anda tanyakan apakah mobil tersebut diasuransikan apa tidak.

Kondisi Sewa Mobil Murah

Untuk dapat menghindari stress dalam perjalanan Anda, buat rencana transportasi Anda terjadwal. Jadi rencanakan sedini mungkin dalam memesan mobil sewaan dan hindari pemesanan mobil dalam hitungan ‘last minute’. Demi kenyamanan Anda sendiri pastikan setibanya di bandara tujuan mobil sudah tersedia. JIka Anda ada permintaan khusus seperti kursi bayi sebaiknya Anda diskusikan sengan pemilik mobil. Pastikan waktu negoisasi semua dibicarakan.

Mengacu pada teknologi, mobil jaman sekarang sudah dilengkapi dengan GPS, dan tentunya ramah lingkungan. Pada akhirnya, pilihlah sesuai dengan kebutuhan Anda sehingga tidak merepotkan di perjalanan. Kadang-kadang sewa mobil murah tidak menjadi pilihan Anda, ingat..! pilih lah mobil dengan bijak.

TIPS MEMILIH RENTAL MOBIL YANG IDEAL

saco-indonesia.com, Polisi telah berhasil membekuk pelaku pembunuhan Nurul Hakiki yang berusia (20) tahun , anak seorang guru ngaji, yang tewas terikat dan dimasukkan dalam karung. Ternyata, pembunuh tersebut adalah sang kekasih.

Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman telah mengungkapkan, pelaku pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh HA yang berusia (30) tahun yang tak lain kekasih korban. HA tinggal tak jauh dari tempat tinggal Nurul di Kecamatan Badas, Kota Sumbawa.

"Pengungkapan kasus ini serta keberhasilan dalam menangkap HA pada Rabu (22/1) sekitar pukul 08.00 Wita, berkat kerja keras anggota dan oleh didukung masyarakat, termasuk keluarga korban," kata Karsiman, Kamis (23/1).

Nurul telah dibunuh dengan cara dijerat di bagian lehernya saat berada di rumah HA. Korban telah dihabisi sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian jasadnya telah dimasukkan ke dalam karung. Selang satu jam, pelaku telah membawa karung berisi jenazah ke bawah Jembatan Kembar, atau sekitar dua kilometer dari rumah HA.

"Mayat dimasukkan dalam karung hanya untuk dapat memudahkan tersangka membawanya, di samping untuk menyamarkan agar tidak diketahui orang," ungkap kapolres.

Kasus pembunuhan ini telah terungkap ketika Mursali yang berusia (50) tahun , warga Tanjung Pasir Desa Labuan yang kesehariannya menjadi pemulung, menemukan sebuah karung mencurigakan, saat sedang mengais sampah di kolong Jembatan Kembar Saliperate, Jumat (27/12) sekitar pukul 07.00 WITA.

Setelah karung dibuka, ternyata isinya adalah jenazah seseorang bernama Nurul Hakiki, gadis yang tinggalnya di Karang Padak, Desa Labuan, Badas.

Jasad putri seorang guru ngaji ini telah ditemukan dalam keadaan terbungkus di dalam karung. Tak sehelai benang pun menempel di tubuhnya, kecuali sebuah 'bra' yang sudah terbalik.


Editor : Dian Sukmawati

ANAK GADIS GURU NGAJI DIBUNUH OLEH KEKASIHNYA SENDIRI

LONDON, Saco- Indonesia.com - Pelatih Jose Mourinho resmi melatih Chelsea. Salah satu laga besar yang akan dilakoni Mourinho adalah pertandingan Piala Super UEFA kontra Bayern Muenchen di Eden Arena, Praha, pada 30 Agustus 2013.

Pertandingan itu bakal menjadi laga emosional bagi Mourinho. Ia akan bertemu Josep "Pep"Guardiola yang merupakan pelatih anyar Die Roten. Seperti diketahui, Mourinho dan Guardiola memiliki rivalitas yang sengit ketika kedua pelatih tersebut masih berkarier di Spanyol, Mourinho di kubu Real Madrid dan Guardiola di kubu Barcelona.

Piala Super UEFA merupakan pertandingan yang mempertemukan juara Liga Champions melawan juara Liga Europa. Bayern yang di bawah kendali Jupp Heynckes berhasil menyabet gelar Liga Champions musim ini. Adapun, Chelsea yang saat itu diarsiteki Rafel Benitez berhasil mengangkat trofi Liga Europa. 

Bagaimana komentar Mourinho soal pertemuannya dengan Pep?

"Ini bukan pertandingan antara Mourinho dan Pep Guardiola, tetapi pertandingan Chelsea dan Bayern Muenchen. Mourinho tidak melakukan apa pun untuk pertandingan ini dan Guardiola juga tidak melakukan apa pun untuk pertandingan ini," jelas Mourinho.

"Pemainlah yang melakukannya dan juga pelatih sebelumnya (menjuarai Liga Champions dan Liga Europa). Jadi, saya akan berada di pertandingan nanti hanya membantu klub saya dan pemain untuk memenangkan trofi. Tidak ada lain.  Ini bukan hal krusial untuk pekerjaan kami atau musim kami. Kami harus menjalani pramusim dan bekerja keras." (CLS)

Sumber:Kompas.com

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Sebuah Komentar Mou Soal Pertarungan dengan Pep

saco-indonesia.com, John Chen sebagai CEO BlackBerry memang telah memiliki keinginan untuk dapat mengembalikan masa kejayaan perusahaan yang telah ditukanginya di kancah produsen teknologi dunia.

Dalam sebuah wawancara dengan Fact Company (2/2), Chen telah mengungkapkan bahwa inilah waktu yang tepat untuk dapat membangun perusahaan. "Untuk kepentingan semua konstituen kami," ujarnya.

John Chen telah mengungkapkan bakal mulai untuk memasarkan smartphone baru ditahun ini.

Banyak orang yang telah mengatakan bahwa BlackBerry akan semakin terpuruk jika memproduksi perangkat hing-end, sebab pandangan masyarakat dunia pada perusahaan Kanada tersebut sudah 'miring'.

Namun Chen telah membantah. Dia juga mengatakan bahwa smartphone high-end masih akan menjadi kartu penting di dunia teknologi. Menurutnya, ada 6 perangkat baru yang akan ditelurkan di tahun ini . Diharapkan ada dua smartphone andalan di dalamnya, sementara sisanya akan bergerak di pasar mid-end yang ditangani oleh Foxconn.

Chen secara implisit juga mengatakan bahwa BlackBerry masih mempunyai banyak rencana, inovasi dan produk baru yang siap digeber, namun dia juga masih menyembunyikan apa produk dan inovasi yang dimaksudkan.

Sekarang ini, BlackBerry masih kalah jauh dari pemuncak ekosistem mobile OS yaitu Android. Beberapa hari lalu juga muncul berita bahwa Nokia yang selama ini telah membuat produk berbasis Windows Phone ternyata juga mempunyai perangkat lain yang menggunakan Android.

Memang terlalu naif apabila langsung menuduh bahwa BlackBerry akan hancur, namun menurut analisis beberapa pakar, tidak ada salahnya BlackBerry mencoba untuk membuat produk menggunakan Android agar dapat menyelamatkan 'kesehatan' mereka.


Editor : Dian Sukmawati

INI ADALAH WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBANGUN BLACKBERRY

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
harga paket umroh januari di Jatinegara Kaum jakarta
promo berangkat umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah februari di Pisangan Baru jakarta
promo umrah juni di Ciracas jakarta
paket berangkat umrah januari di Matraman jakarta
biaya umroh maret di Pulogebang jakarta
paket promo umrah februari depok
paket umrah awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
paket promo umroh januari di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pal Meriam jakarta
paket promo umroh mei di Bidaracina jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Kampung Tengah jakarta
harga umroh januari bekasi selatan
biaya berangkat umrah januari di Cilangkap jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
harga umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
harga paket umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
biaya umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Setu jakarta
promo berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cibubur jakarta
harga umroh juni di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Bidaracina jakarta
paket promo umrah maret di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umrah januari di Kebon Manggis jakarta
promo umroh maret di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh april di Lubang Buaya jakarta
harga umroh januari di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh juni tangerang
paket umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Klender jakarta
paket berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
biaya berangkat umrah april di Cakung Barat jakarta
promo umrah awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umroh desember di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
paket umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh april di Bambu Apus jakarta
promo umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah januari di Kampung Tengah jakarta
biaya umroh desember di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umroh desember di Kampung Baru jakarta
biaya umroh desember di Pasar Rebo jakarta
paket umroh mei bekasi selatan
paket promo berangkat umroh ramadhan di Jati jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket umroh juni bekasi timur
harga paket berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
paket berangkat umroh desember umrohdepag.com
biaya paket umrah awal tahun di Munjul jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
biaya umrah mei di Lubang Buaya jakarta
harga umrah mei di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh februari di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
promo umroh april di Pondok Kelapa jakarta
harga paket umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
harga umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
harga umrah juni di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umroh mei bekasi timur
harga umrah akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh april di Ceger jakarta
paket umrah desember bekasi barat
paket promo berangkat umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh februari di Makasar jakarta
biaya paket umroh akhir tahun bekasi timur
harga umrah april di Cipayung jakarta
biaya umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
harga umrah maret di Rawamangun jakarta
paket umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Cililitan jakarta
promo umrah desember di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
paket umrah februari bekasi barat
paket promo berangkat umrah mei di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umrah mei di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh mei di Kampung Baru jakarta
harga umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pulogebang jakarta
paket umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta