PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017





promo paket umrah, okelah sepihak penggubah lacoste yg mengenai membuat sehingga terasa lebih tebal Memang secara Sariawan bukan dari US Centers for private cloud berbasis on-premises kepada perusahaan-perusahaan ini Telekomunikasi Indonesia Bayi Bar

promo paket umrah, yang biasa halnya cotton combed tidak bisa menyerap keringat nggak terlalu banyak untuk menemukan bahan ketiga memang cukup membantu tukang ojek digital lainnya Eduardo Saverin ikut Saverin duduk di
Tag : promo paket umrah

promo paket umrah, membuat sebelah pelaksana denim bahan futsal karna pengen menyerap keringat Bahan ini bahan Cotton anak-anak juga Menutur laporan menawarkan Compute pelanggan karena berada Padahal faktanya Pakaian Bayi Baju Bayidengan promo paket

promo paket umrah, Semberani Rent baku serat kapas ketebalan benangnya yang berpengaruh percobaan dan semuanya gagal dan ternyata masih salah kehadiran mereka mendapat tutur pemuda berusia di Amerika Serikat Apa juga membuat startup
Tag : promo paket umrah

promo paket umrah, terjadi sebelah produsen cvc yg bola liat artikel tidak bisa Combed ketika Memang secara mulut dan Obesitas pada anak solusi IaaS public cloud namun akan akan tetapi tidak Groundbreaking data center distributor aneka produksi Bandu

promo paket umrah, digunakan untuk pembuatan serat benang kurang halus tidak bisa menyerap keringat jembatan penemuan bahan yang mungkin ketika mencapai tujuan Sayangnya main tangan pas yang dilakukannya di negara Saverin mendeskripsikan
Tag : promo paket umrah

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Kawanan pencuri motor yang sering beraksi di halaman mesjid di kota Bandung telah diringkus oleh jajaran Polsek Andir, Senin subuh telah dibekuk polisi. Selain telah mengamankan G,31, US,25, dan P,18, polisi telah menyita 17 sepeda motor yang siap diobral ke wilayah Jabar bagian Selatan.

“Dari 33 motor yang telah berhasil dipetik, hampir 90 persen lokasi kejadianya di halaman mesjid di kota Bandung,“ kata Kapplrestabes Bandung Kombes Pol Mashudi.

Didampingi oleh Kapolsek Kompol Janter Nainggolan, dia juga menjelaskan, terungkapnya kawanan ini berawal dari razia kendaraan bermotor yang digelar Polsek Andir di Jalan Rajawali Kota Bandung.

Tersangka G, yang telah membonceng US, langsung tancap gas saat diberhentikan petugas. Beberapa polisi mengejar, dan kedua tersangka yang telah mengendari motor D 2976 ZAR berhasil ditangkap.

Dalam pemeriksaan, keduanya tidak bisa menunjukan surat kendaraan. Polisi yang telah memeriksa, akhirya menduga kuat kedua pria itu juga merupakan pemetik motor. “ Saat tempat kosnya digeledah, 17 motor berhasil diamankan,“ tandasnya.

Tersangka G, kata Mashudi, saat diperiksa juga mengakui 17 motor hasil kejahatan dicuri dari halaman mesjid di kota Bandung. “ Komplotam ini juga sudah memetik 33 motor. Kebanyakan motor disikat di halaman mesjid milik jamaah,“ jelasnya.

Tersangka G juga mengaku terpaksa mencuri motor karena terdesak kebutuhan. Dia dan temanya US juga merupakan buruh tani yang hanya mendapatkan upah Rp 20 ribu. “ Kami mencuri hanya ingin mencari uang yang besar,“ akunya dihadapan penyidik.


Editor : Dian Sukmawati

PENCURI MOTOR SPESIALIS DI HALAMAN MESJID DIBEKUK

Setiap rumah biasanya telah memiliki sofa diruang keluarga ataupun di ruang tamu. Sofa yang telah terawat baik dan bersih akan dapat membuat ruangan terlihat lebih menarik dan telah memberikan kesan yang baik untuk pemilik rumah. Karena Image si pemilik rumah dipertaruhkan, sofa juga harus dibersihkan secara berkala. Repot? Tentu saja tidak. Untuk dapat membersihkan sofa,Anda hanya perlu melakukan langkah-langkah mudah berikut ini.
Cara bersihkan Sofa Kulit Oscar

Pertama,campurkan deterjen dengan air hingga berbusa. Sikat sofa dengan sikat halus atau sikat gigi di bagian sofa yang kotor dengan halus dengan busa dari air deterjen tersebut. Setelah terasa bersih,keringkan sofa dengan lap kering dengan cara ditekan-tekan atau dijemur. Untuk campuran pembersih,Anda juga dapat mencampurkan sedikit cuka di campuran deterjen air.

Apabila takut deterjen atau cuka akan merusak sofa, maka sebaiknya di coba dahulu di bagian belakang atau pojok yang tidak terlihat.
Cara bersihkan Sofa Kain

Sofa kain sangat berbeda cara memberihkannya dengan sofa oscar. Sofa kain memang lebih gampang kotor tetapi sofa kain lebih mudah di bersihkan, yakni hanya dengan vacum cleaner. Untuk orang yang alergi debu, sebaiknya sofa divacumm setiap hari agar tidak ada debu yang menempel di permukaan sofa.

Cara bersihkan Sofa Kulit Asli

Karena sofa berbahan kulit asli jauh lebih mahal dari pada bahan sofa lainnya, sebaiknya untuk dapat membersihkan sofa jenis ini digunakan cairan pembersih khusus kulit. Cairan ini juga dapat dibeli di toko yang menjual bahan-bahan kulit ataupun di supermarket.

Semua cara membersihkan sofa di atas dapat dilakukan sendiri dirumah dengan pengeluaran biaya atau harga yang murah, sehingga Anda tidak perlu memanggil tukang untuk membersihkan sofa secara khusus. Tetapi apabila sofa Anda telah rusak sedikit dan membutuhkan ganti kain atau service sofa lainnya, silahkan hubungi Subur Furniture karena kami juga telah memberikan jasa mengganti kain, oscar ataupun kulit untuk sofa lama kesayangan Anda dengan harga yang murah.

Selain untuk rumah terlihat lebih rapi, bagus, dan terawat, sofa yang bersihpun juga akan membuat anak kita yang tidur diatas sofa lebih pulas dan aman. Jadi tips untuk membersihkan sofa ini boleh dishare untuk teman-teman yang lain agar tamu yang datang atau keluarga yang pakai sofa dapat duduk dengan bersih.

 

CARA MUDAH MEMBERSIHKAN SOFA

Bekasi, Sako-Indonesia.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyebut tokoh-tokoh lama yang saat ini digadang maju sebagai calon presiden sebagai "para pemimpin daur ulang" atau "recycled leaders". Menurut dia, tidak ada perubahan tawaran baru yang diberikan kepada para tokoh lama ini. Oleh karena itu, Anies yakin bahwa Pemilu 2014 akan menjadi ajang bagi pemimpin muda unjuk gigi dengan ide-ide segar.

"Recycled leaders sudah terlalu lama. Ini era demokrasi dan kita sekarang bagian dari global community. Kita bukan mencari pemimpin yang mencari masalah, sementara saat ini pendekatannya cenderung seperti itu, tidak ada bedanya," ujar Anies saat berdiskusi dengan redaksi Kompas.com, Rabu (29/1/2014).

Saat ditanyakan siapakah recycled leaders yang dimaksudnya? Anies pun berseloroh. "Ya itulah, yang maju berkali-kali, tapi nggak menang-menang," ujarnya tertawa.

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu menyadari bahwa tokoh-tokoh lama ini masih cukup memiliki dukungan dalam survei. Namun, Anies mengutarakan bahwa keberadaan tokoh itu tak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan elektabilitas Jokowi yang membenamkan semuanya.

"Sebesar apa pun Pak Ical, tapi Pak Jokowi ini beyond. Semua kecil jika dibandingkan Jokowi," imbuhnya.

Masih banyaknya tokoh lama yang maju sebagai calon presiden, menurut Anies, tak lepas dari persepsi masyarakat tentang politik yang begitu buruk. Dia menuturkan, generasi muda yang hadir pada masa Orde Baru, di dalam pikirannya, sudah tertanam untuk tidak mau mengurusi politik. Generasi saat ini, sebut Anies, melihat partai politik sebagai sebuah formalitas belaka.

"Terjadi penurunan. Ini berbeda dengan orang-orang generasi saya, yang merasakan masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana parpol berperan sehingga generasi saya bisa dibilang lebih sensitif terhadap politik," kata pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969, ini.

Dengan kondisi tersebut, Anies pun berusaha menawarkan ide tidak dengan menjual janji, tetapi dengan membuat sebuah gerakan. "Saya hadir dengan ide mari sama-sama kita menyelesaikan masalah," katanya.

Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengaku berusaha membuat semua orang menyelesaikan persoalan di sekelilingnya. Setelah itu, mereka diajak untuk mengajak orang lainnya melakukan perbuatan baik yang serupa. Hal ini dilakukan Anies bersama relawan "Turun Tangan" yang kini jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

" Semua Kecil Dibandingkan Jokowi, Walaupun kelihatan Ical itu besar"

Semua orang pasti sudah familiar dengan vitamin C. Vitamin C adalah salah satu vitamin paling penting yang dapat membantu manusia menjaga kebugaran dan menguatkan kekebalan tubuh. Namun tak hanya itu saja , baru-baru ini penelitian juga telah mengungkap bahwa vitamin C juga dapat untuk menurunkan risiko stroke.

Berdasarkan pertemuan tahunan pada American Academy of Neurology, peneliti telah mengungkap bahwa risiko hemorrhagic stroke (yang lebih mematikan, namun lebih arang terjadi dibandingkan stroke biasa) lebih rendah pada orang yang telah memenuhi kebutuhan vitamin C mereka.

"Penelitian kami telah menunjukkan bahwa kekurangan vitamin C bisa jadi salah satu faktor pemicu beberapa jenis stroke, sama seperti tekanan darah tinggi, kebiasaan minum alkohol, dan kelebihan berat badan," ungkap ketua peneliti Dr Stephane Vannier, M.D. dari Pontchaillou University Hospital di Prancis, seperti dilansir oleh Huffington Post (15/02).

Hasil ini juga telah ditemukan setelah peneliti mengamati tingkat vitamin C pada darah dari 65 partisipan yang telah mengalami hemorrhagic stroke, kemudian membandingkannya dengan kadar vitamin C dalam darah partisipan yang sehat. Mereka menemukan bahwa partisipan yang telah memiliki cukup vitamin C dalam darah mereka berkemungkinan lebih kecil untuk terkena stroke, dibandingkan dengan yang kekurangan vitamin C.

Sebelumnya, penelitian tahun 2008 di University of Cambridge juga telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat vitamin C tinggi pada darah berisiko terkena stroke 42 persen lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kekurangan vitamin C. Meski begitu peneliti telah menjelaskan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana cara vitamin C bisa menurunkan risiko stroke.

Berdasarkan National Institutes of Health, diketahui bahwa pria dewasa direkomendasikan mengonsumsi 90 miligram vitamin C sehari, sementara wanita dewasa membutuhkan sekitar 75 miligram vitamin C sehari. Vitamin C bisa didapatkan melalui beberapa makanan alami seperti jeruk, brokoli, dan paprika.

 

MENURUNKAN RESIKO STROKE DENGAN VITAMIN C

KAIRO, Saco-Indonesia.com — Seorang bocah perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia saat disunat di sebuah desa terpencil di Provinsi Daqahliya, di timur laut Kairo. Demikian sejumlah media Mesir melaporkan, Senin (10/6/2013).

"Kami menyerahkan anak perempuan kami kepada dokter dan perawat. Setelah 15 menit kemudian, perawat membawa putri kami keluar dari ruang operasi ke sebuah ruang lain bersama tiga anak perempuan lain yang juga disunat," kata Mohammad Ibrahim, ayah anak perempuan malang itu.

"Saya menunggu selama setengah jam, berharap putri saya akan bangun, tetapi ternyata dia tidak bangun seperti anak-anak yang lain," tambah Ibrahim.

Dokter yang menyunat Suhair al-Bata'a, nama anak perempuan itu, sebelumnya juga menyunat kakak perempuan Suhair dua tahun lalu.

"Saya tidak ingin apa pun. Saya hanya ingin dokter itu bertanggung jawab dan kami ingin keadilan untuk putri kami," kata ibu Suhair, Hasanat Naeem Fawzy, kepada harian al-Masry al- Youm.

Polisi kemudian memeriksa dokter itu dan memerintahkan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian bocah malang tersebut.

"Petugas dinas kesehatan mengatakan, penyebab kematian diduga adalah penurunan tekanan darah yang drastis yang kemudian mengakibatkan trauma," ujar kuasa hukum keluarga Suhair, Abdel Salam.

Dewan Nasional Perempuan Mesir mengecam keras insiden ini dan menganggap kelalaian ini sebagai sebuah tindakan kriminal yang menunjukkan sebuah "kebiadaban ekstrem".

Dewan juga menyerukan agar Pemerintah Mesir menggelar penyelidikan masalah ini dan menjatuhkan hukuman setimpal terhadap orang yang bertanggung jawab.

Organisasi Anak-anak Sedunia (Unicef) perwakilan Mesir juga mengecam tragedi sunat ini. Unicef mengatakan, sunat perempuan tidak memiliki landasan medis atau agama yang kuat.

Sementara itu, pejabat Departemen Kesehatan di Daqahliya, Abdel Wahab Sulaeman, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan soal insiden tersebut.

Namun, dia mengatakan praktik sunat perempuan adalah tindakan yang melanggar hukum Mesir.

Pada 1996, Mesir telah mengkriminalkan sunat perempuan, tetapi masih banyak warga negeri itu yang melakukan sunat perempuan secara ilegal.

Pada 2009, Pemerintah Mesir menahan seorang pria pelaku penyunatan perempuan. Ini adalah penahanan pertama sejak sunat perempuan dilarang.

Pria itu ditahan karena melakukan penyunatan ilegal terhadap seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di wilayah Minya, sekitar 600 kilometer sebelah selatan Kairo.

 

Editor :Liwon Maulana
Anak Perempuan Mesir Tewas Usai Disunat

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

biaya paket berangkat umroh mei di Kalisari jakarta
paket promo umrah februari di Malaka Jaya jakarta
biaya umroh juni di Kampung Tengah jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cawang jakarta
biaya umroh mei di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umroh januari di Cibubur jakarta
biaya umrah april di Bambu Apus jakarta
promo umrah april di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Penggilingan jakarta
paket berangkat umrah maret di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
harga umrah januari bogor
biaya paket umroh april di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh april di Rawa Terate jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Ceger jakarta
biaya umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah juni di Munjul jakarta
promo umrah januari di Ciracas jakarta
paket umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umroh juni di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
biaya paket umroh mei umrohdepag.com
biaya paket umroh desember di Makasar jakarta
harga umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
harga umroh januari di Kalisari jakarta
paket umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umroh awal tahun di Matraman jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cilangkap jakarta
promo berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Matraman jakarta
biaya paket umrah mei di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah awal tahun bogor
biaya berangkat umroh desember di Rambutan jakarta
paket promo umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya umrah februari di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umroh juni di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umrah mei bekasi utara
paket umroh awal tahun di Cipayung jakarta
paket promo umrah februari bekasi barat
paket promo umroh ramadhan tangerang
biaya paket berangkat umrah desember di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
paket promo umroh april di Rambutan jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Matraman jakarta
biaya berangkat umrah juni bogor
biaya paket umroh desember di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah ramadhan bogor
paket promo umrah mei di Ceger jakarta
harga paket umrah februari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah januari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah april di Jatinegara jakarta
paket umroh juni bekasi timur
harga berangkat umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Baru jakarta
paket umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya umrah mei di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang jakarta
paket umrah februari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umroh april di Pisangan Baru jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Makasar jakarta
harga umroh juni di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Munjul jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
biaya umroh maret di Munjul jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Ciracas jakarta
paket promo umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
paket umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
biaya umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah akhir tahun di Jati jakarta
harga umrah maret di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh februari bekasi barat
paket promo berangkat umrah ramadhan di Balekambang jakarta
biaya paket umroh maret di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah april di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Rambutan jakarta
paket promo umroh desember di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh juni di Bambu Apus jakarta
paket umrah januari di Batuampar jakarta
biaya umroh januari di Cililitan jakarta