PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Puluhan siswa-siswi di SMK 3 Yogyakarta telah mengalami kesurupan massal. Mereka telah berteriak histeris dan bertumbangan saat upacara bendera sedang berlangsung. Upacara bendera yang sedianya dilakukan tiap hari Senin itu dimulai sekitar pukul 07.30 pagi WIB. Namun tak sampai selesai, di tengah prosesi acara ada salah satu siswi yang tiba-tiba jatuh pingsan. Sontak beberapa siswi langsung berteriak histeris dan telah mengakibatkan mereka ikut kesurupan. "Pertama hanya jatuh satu orang aja. Terus disusul teman-teman lain pada teriak-teriak dan ikut kesurupan juga. Mayoritas yang kesurupan cewek," kata salah satu siswa yang telah mengikuti upacara, Senin (10/3). Menurut salah satu Guru Agama SMK 3 Yogyakarta, Wiharto, akibat dari kesurupan massal ini kegiatan belajar mengajar seluruhnya ditiadakan. Hal tersebut untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan kembali terjadi. "Hari ini semua siswa dipulangkan. Yang sudah disembuhkan dan sadar nanti langsung dipulangkan saja," ujar Wiharto. Hingga kini para orangtua yang sudah dikonfirmasi oleh pihak sekolah telah berdatangan ke lokasi untuk dapat menjemput anak-anaknya. Puluhan siswa-siswi yang masih belum sadarkan diri dibawa ke masjid sekolah. Beberapa guru dan karyawan juga ikut membantu mendoakan dan menyadarkan murid-muridnya itu. PULUHAN SISWA SMK 3 YOGYAKARTA KESURUPAN
Komputer terbagi 2 bagian :
*. Perangkat keras komputer (computer hardware) adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem Personal Computer (PC).
* Perangkat Lunak (computer software) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah
 
PERANGKAT KERAS (Computer Hardware)
Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing.
Perangkat keras yang berada di dalam casing umumnya terdiri dari:
1. Central Processing Unit (CPU)  
Biasa juga kita kenal sebagai “processor” atau “otak” dari komputer.
Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkannya, CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heat sink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis-jenis CPU terbaru, sudah dilengkapi pula dengan Graphic Processing Unit (GPU) yang terintegrasi ke dalam CPU, sebagai pengolah data-data grafis.

2. Papan induk (motherboard)
adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata mobo.Motherboard yang banyak ditemui dipasaran saat ini adalah motherboard milik PC yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PC IBM.
3. Random Access Memory (RAM) 
RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak meyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam , mulai dari 256 MB (MegaBytes) – 16 GB (GigaBytes)
4. Backing Storage ( unit penyimpanan)
Harddisk Drive (HDD)
Harddisk bisa juga disebut Harddisk drive (HDD) atau hard drive (HD), Harddisk adalah sebuah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder, di dalam harddisk berisi piringan magnetis. Harddisk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM, ia adalah Reynold Johnson pada tahun 1956. Harddisk yang juga dikenal dengan nama piringan keras ini pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter, dengan kecepatan putaran mencapai 1.200 rpm (rotation per minute) dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Data yang disimpan dalam harddisk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah harddisk, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung.
Dalam perkembangannya harddisk ukuran fiskiknya menjadi semakin tipis dan kecil namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Harddisk saat juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat (internal) tetapi juga dapat dipasang di luar perangkat (eksternal) dengan menggunakan kabel USB ataupun kabel lain yang mendukung. 
5. Video Graphic Array (VGA)
VGA card atau kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. yang mengambil memori dari RAM utama komputer, ini merupakan kebanyakkan dari mainboard berkartu grafis onboard yang beredar dipasaran dikarenakan harganya yang lebih murah dari jenis mainboard lainnya. Karena kartu grafis onboard jenis kedua ini mengambil memori dari RAM utama komputer maka biasanya ukuran RAM komputer kita akan berkurang sebanyak jumlah yang dipakai kartu grafis onboard tersebut. Jadi jangan heran kalo RAM di komputer kita tidak menunjukkan ukuran yang seharusnya, mungkin hanya dikarenakan terpakai sebagian sebagai memori bagi kartu grafis onboard komputermu.
6. Optical Disk Drive (CD Room /DVD Room)
Optical disk drive adalah bagian integral dari konsumen yang berdiri sendiri peralatan seperti CD players, pemutar DVD dan DVD recorder. Mereka juga sangat umum digunakan pada perangkat lunak komputer untuk membaca dan konsumen media yang didistribusikan dalam bentuk CD, dan untuk merekam cakram untuk arsip dan pertukaran data. Optical drive-bersama memori flash-sebagian besar telah mengungsi floppy disk drive dan tape drive magnetik untuk tujuan ini karena biaya rendah dan media optik yang nyaris di mana-mana optical drive di komputer dan perangkat keras konsumen hiburan.
7. POWER SUPPLY UNIT ( PSU )
Pada dasarnya power supply termasuk dari bagian power conversion. Power conversion sendiri terdiri dari tiga macam: AC/DC Power Supply,DC/DC Converter,dan DC/AC Inverter. Power supply untuk PC sering juga disebut sebagai PSU (power supply unit).
PSU termasuk power conversion AC/DC, Fungsi utamanya mengubah listrik arus bolak-balik (AC) yang tersedia dari aliran listrik (di Indonesia, PLN). Menjadi arus listrik searah (DC) yang dibutuhkan oleh komponen pada PC.  
8. MONITOR
Disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis (VGA Card). Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan televisi , hanya saja televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. 
9. KEYBOARD & MOUSE
Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja.
10. PRINTER & SCANER
Printer berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik baik bentuk teks maupun grafis. Pada komputer rumahan biasanya menggunakan kertas sebagai media cetaknya. Sedangkan fungsi scanner adalah kebalikan dari printer yaitu memindai input data dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang dapat diolah secara digital. 
11. SPEAKER
Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan headphone/headset sebagai alat output suara.
12. SOUND CARD
Fungsinya sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio seperti speaker
13. MODEM
Alat ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet
14. LAN CARD
Fungsinya sebagai penghubung komputer dalam suatu jaringan.
BAGIAN BAGIAN KOMPUTER

saco-indonesia.com, Kasus pembunuhan sadis telah terjadi di Cianjur. Pupun yang berusia (40) tahun telah tega memutilasi ibu kandungnya yang berusia 65 tahun di Kampung Pasir Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

"(Mutilasi) ini telah dilakukan oleh anak kandung terhadap ibu," kata Direskrimum Polda Jawa Barat Jabar Kombes Erwin Faisal di Bandung, Jumat (20/12).

Menurut Erwin, aksi keji yang telah dilakukan oleh Pupun terhadap korban telah terjadi pada Rabu (18/12) lalu sekitar pukul 03.00 WIB.

"Tapi baru diketahui, kejadian pada hari ini di mana pelaku juga mengaku kepada saksi IM yang berusia (50) tahun ," terang dia.

Saat ini jajaran Kepolisian Cianjur juga masih harus melakukan olah tempat kejadian perkara. Belum dapat diketahui motif dari pembunuhan keji ini.


Editor ; Dian Sukmawati

 

ANAK YANG TEGA MUTILASI IBU KANDUNGNYA SENDIRI

saco-indonesia.com, Seorang penumpang bus Kopaja telah ditodong penjahat kemudian merampas laptop,  saat kendaraan telah melintas di depan gedung GKBI Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku telah berhasil dibekuk warga.

Tersangka M Soleh, yang berusia 35 tahun , warga Pulogadung, Jakarta Timur, juga sempat diamuk massa kini telah diamankan ke kantor polisi berikut laptop hasil kejahatan. Sedang korban Furgon Wirawan, yang berusia 46 tahun , asal Cilacap, Jawa Tengah, telah dimintai keterangan.

Keterangan yang telah dihimpun sekitar pukul 18:40, korban naik angkutan umum Kopaja dari Blok M menuju Tanah Abang. “Memang saat kejadian penumpang padat disertai hujan gerimis, pelaku tunggal diperkirakan sudah menga mati,”tegas Kapolsek Tanah Abang Kompol Kus Subiantoro.

Namun setibanya bis di depan gedung perkantoran Kopaja yang lagi melaju pe lan tiba-tiba bandit yang berdiri disamping korban telah menempelkan pisau sambil mengancam. “Ayo serahkan dompet dan jangan lirik-lirik kalau mau selamat,”gertak pelaku, seperti diuraikan korban di kantor polisi.

Melihat korban megang tas yang berisi laptop, bandit tunggal ini kemudian telah mengincar tas tersebut, dan dalam waktu yang singkat, tas yang digenggam korban telah dirampas hingga laptop berpindah tangan, setelah itu pelaku kabur saat bis sedang melaju pelan.

Melihat bandit sudah berada di jalan, korban histeris meneriaki rampok.. Rampok, sambil menuju kearah pria yang lagi menenteng tas. Dan tak pelak lagi, bandit tergolong nekat itu begitu ia tertangkap massa, spontas diamuk warga hingga wajah bonyok dikeroyok massa.

Namun aksi main hakim itu juga cepat diatasi oleh petugas yang tiba kelokasi kejadian. Kini bandit warga Pulogadung, Jakarta Timur itu, tlah diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang, dan dari tangannya juga telah di sita laptop hasil kejahatan, milik korban.


Editor : Dian Sukmawati

PENUMPANG BUS DIRAMPOK

Garut adalah salah satu penghasil jaket kulit terbaik di Indonesia. Produk jaket kulit di Garut dihasilkan dari pusat peternakan domba yang tersebar di seluruh Kabupaten Garut - Jawa Barat, jika tertarik dengan jaket kulit ini, datang saja ke sentra kerajinan jaket kulit Garut. Sentra kerajinan jaket kulit ini sudah cukup terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Ini bisa dilihat dari banyaknya produk jaket kulit Garut yang diekspor ke luar negeri. Desain dan motif yang digunakan pada jaket kulit Garut sangat beragam dan modern. Tidak monoton itu-itu saja, jadi selalu menarik untuk dilihat dan dibeli. Saat memasuki kawasan sentra kerajinan jaket kulit Garut, Anda akan melihat ada banyak jejeran toko yang menjual jaket kulit. Mulai jaket laki-laki, perempuan, dewasa dan anak kecil ada di sini. Model yang ditawarkan pun bervariasi. Pasti membuat pengunjung bingung untuk memilih karena banyak macamnya dari jaket kulit berbahan dasar kulit domba, kambing ataupun sapi, masuklah ke dalam toko dan Anda pun bisa melihat aneka barang dari kulit yang dijual. 

Ternyata, disentra kerajinan jaket kulit Garut tidak hanya menjual jaket kulit, tetapi juga barang lain seperti tas kulit, sarung tangan untuk bikers. Juga barang-barang yang menggunakan bahan dari kulit. Aneka produk buatan sentra kerajinan jaket kulit Garut baik jaket atau pun aksesoris lainnya memang 100 persen kulit asli, soal harga tergantung jenis barang, ketebalan, dan modelnya. Sebagai contoh, untuk aksesoris seperti tas dari kulit dikenai harga mulai dari Rp 80.000. Untuk jaket, banyak pilihannya ada pilihan unik yang bisa dicoba dari harga mulai Rp 650.000. Beda ketebalan,Beda kwalitas, beda model beda juga harga tentunya. Untuk jaket yang tebal dan menutup seluruh tubuh, bisa dikenai harga Rp 700.000-2.000.000. Ya, harganya memang bervariasi, tergantung dari model, ketebalan jaket, kwalitas dan tentu saja kemampuan menawar Anda. Selain toko yang menjual kerajinan jaket kulit, Anda juga bisa melihat langsung proses pembuatan jaket kulit. Mulai dari kulit yang baru dikuliti, hingga proses penjahitan bisa pengunjung saksikan. Ya, Anda memang bisa melihat pembuatan secara langsung karena industri jaket kulit di sini merupakan industri rumahan. Kemampuan produksi rata-rata tiap produsen mencapai 2.000 jaket per bulan. Anda Bisa lebih puas lagi memilih bahan sendiri, diukur badan agar lebih pas dan langsung dijahit.
JAKET KULIT ASGAR (ASLI GARUT)

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85
promo umroh maret di Penggilingan jakarta
paket berangkat umroh april di Jatinegara jakarta
biaya umroh april bekasi utara
biaya umroh april di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Kampung Tengah jakarta
paket promo umroh mei bekasi timur
biaya umrah juni di Batuampar jakarta
promo umrah maret di Kramat Jati jakarta
promo umroh maret di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh awal tahun tangerang
biaya paket berangkat umroh juni umrohdepag.com
harga paket umroh awal tahun di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun umrohdepag.com
harga umrah mei di Malaka Jaya jakarta
promo umroh desember di Kalisari jakarta
harga umrah april di Cilangkap jakarta
biaya umroh maret di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket umrah januari di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh april di Rambutan jakarta
paket promo umroh maret di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh maret di Ujung Menteng jakarta
harga umrah juni tangerang
paket promo umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah juni di Pulogebang jakarta
promo berangkat umrah januari di Munjul jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
biaya paket umroh desember di Kramat Jati jakarta
paket promo umrah februari bekasi utara
promo umroh april di Kalisari jakarta
paket promo umroh ramadhan di Cibubur jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Susukan jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Pondok Kopi jakarta
paket promo umrah mei di Cililitan jakarta
promo umroh maret di Cipinang jakarta
paket promo umrah awal tahun di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Ciracas jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Susukan jakarta
harga umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cawang jakarta
harga umroh desember di Cakung jakarta
harga paket umroh april di Malaka Sari jakarta
harga umrah akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah januari di Rambutan jakarta
paket promo umroh januari di Cipayung jakarta
paket promo umrah desember di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh februari di Cililitan jakarta
harga umrah april di Makasar jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Bali Mester jakarta
harga umroh mei di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh februari di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Penggilingan jakarta
promo umrah juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah januari umrohdepag.com
paket promo umroh awal tahun depok
biaya paket umrah februari di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh maret di Makasar jakarta
paket umroh juni tangerang
harga paket umrah desember di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
harga umrah awal tahun di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan bekasi timur
biaya paket umrah mei bekasi barat
harga umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah januari di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umroh februari di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah ramadhan bekasi barat
paket umroh mei di Cilangkap jakarta
harga umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh maret di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cawang jakarta
harga umroh januari umrohdepag.com
paket promo umroh januari di Pal Meriam jakarta
harga paket umrah desember di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umrah desember di Kebon Pala jakarta
paket umrah akhir tahun di Susukan jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umroh februari di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah april bekasi timur
paket umrah januari di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah februari di Kebon Manggis jakarta
paket umrah mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
promo umroh april di Rawa Bunga jakarta