PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Jual baju muslim adalah merek dari produk pakaian  yang ditujukan untuk wanita baik yang berukuran kecil (small) maupun besar (MAXI size atau orang mengenalnya sebagai BIG size).

Ukuran MAXI size ini memang spesial, artinya ukuran dan proporsinya berbeda dibanding dengan ukuran biasa, dengan demikian karena kekhususannya tersebut maka diperlukan desain yang special sehingga bentuk tubuh menjadi proporsional.

Jual baju muslim, dan dengan desain nama (brand) berwarna pink tua atau magenta ini memberikan kesan sangat wanita karena color identity tersebut adalah sesuai dengan selera kebanyakan kaum wanita dan dengan huruf “Z” sebagai logo dan variasi warna abu-abu memberikan identitas lain, yaitu sebagai gambaran kedewasaan.

Bahan yang digunakan adalah cotton combed special yang halus &  lembut, dan dengan kualitas  bahan yang baik menjadikan tidak mudah berbulu dan mengkerut. Sensasi dinginpun akan terasakan dan  kenyamananpun akan didapatkan ketika digunakan.

 

Baju Muslim Zoya

BAJU MUSLIM ZOYA

Bekasi, Saco-Indonesia.com,- Kemungkinan besar Partai Demokrat akan menjadi partai politik pertama yang merasakan “hukuman langsung dari rakyat,” akibat dari begitu banyaknya para petingginya yang terlibat kasus korupsi kelas paus, baik yang sudah masuk penjara, dalam status tersangka (dan ditahan KPK), maupun yang semakin terindikasi kuat terlibat di berbagai kasus korupsi.

Hukuman dari rakyat itu berupa nanti tidak lagi memilih partai itu dalam Pemilu 2014. Indikasi-indikasinya semakin menguat di saat Pemilu Legislatif 2014 itu kian dekat (9 April 2014). Indikasi-indikasi itu berupa semakin merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu dari periode ke periode survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga survei.

 

Salah satunya yang terbaru adalah hasil survei yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia  (LSI) pada Minggu, 2 Februari 2014, bahwa pada survei Januari 2014 elektabilitas Demokrat hanya tersisa 4,7 persen. Sedikit lagi jatuh di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yakni 3,5 persen. Artinya, jika pada Pemilu Legislatif 2014 nanti perolehan suara Demokrat berada di bawah angka 3,5 persen, praktis partai ini tinggal namanya saja, alias tersingkir dari parlemen. Tidak akan ada satu pun anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sangat dicintai oleh “pemilikinya”, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DPR 2014-2019 bakal steril dari yang namanya Partai Demokrat.

“Rezim Partai Demokrat diprediksi akan runtuh pada Pemilu 2014. Konvensi pemilihan calon presiden yang digelar partai itu belum mampu menaikkan elketabilitas,” tulis Harian Kompas, Senin, 3 Februari 2014, ketika memberitakan hasil survei LSI itu.

Apabila suara yang diperoleh parpol ini kelak tidak mencapai ambang batas parlemen itu, maka sia-sia pula konvensi calon presiden mereka itu. Karena dengan sendirinya, mereka tak punya hak untuk mengajukan calon presidennya.

LSI yang terus melakukan survei berkala itu mencatat hasil surveinya terhadap Partai Demokrat sejak Pemilu 2009 sampai sekarang. Pada saat Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 20,85 persen. Januari 2011 elektabilitasnya masih tinggi (20,5 persen). Seiring dengan mulai terbongkarnya kasus korupsi yang “dipelopori” oleh Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ketika itu, Muhammad Nazaruddin, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya, hasil survei Oktober 2011 elektabiltas partai ini merosot menjadi 16,5 persen suara. Januari 2012 (13,7 persen), Maret 2013 (11,7 persen), Oktober 2013 (9,8 persen), dan Januari 2014 menuju “lampu merah” tanda bahaya dengan elektabilitas hanya tersisa 4,7 persen suara!

Peneliti LSI Adjie Alfaraby menjelaskan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat disebabkan keroposnya  struktural, kultur, dan ideologi partai. Struktur ideologi hancur saat (mantan) petinggi partai itu, seperti Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, tersangkut kasus korupsi. Kultur yang hanya bergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono juga melemahkan Demokrat (Harian Kompas, Senin, 03/02/14).

Analisis Adjie itu sangat benar. Di kala begitu banyaknya petinggi Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, partai ini masih terlalu bergantung kepada SBY. Padahal SBY sendiri adalah sosok yang lemah. Lemah dalam memimpinnya partainya, dan sangat lemah sebagai Presiden untuk memimpin Republik ini.

Kepimpinan (leadership) SBY sebagai Presiden sangat lemah, terbukti dari sikapnya yang peragu, tidak tegas, dan tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam mengabil keputusan utnuk mengatasi berbagai permasalahan krusial bangsa ini. Pidato-pidato dan pernyataannnya yang indah-indah hampir selalu tidak sesuai dengan prakteknya.

Bayangkan saja, katanya Demokrat sangat anti korupsi (ingat iklan Pemilu mereka di tahun 2009 dengan tagline “Katakan Tidak Pada Korupsi”) dan pernyataan-pernyataan bernada heroik SBY tentang pemerintahannya yang selalu siap berperang melawan korupsi, dia akan selalu berada di garis paling depan dalam perang melawan korupsi, dalam kenyataannya justru di masa pemerintahannya kali ini tumbuh dengan sangat suburnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di hampir semua instansi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Pusat, justru para petinggi Demokrat menjadi “mayoritas” dalam praktek-praktek korupsi itu.

13916244522053395859

Cover Majalah Tempo

Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah dipenjarakan KPK karena terbukti korupsi, dan Andi Mallarangeng serta Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mampu menghancurkan elektabilitas Demokrat sampai tersisa 4,7 persen suara menurut hasil survei LSI. Padahal masih berpotensi kuat akan menyusul lagi beberapa petinggi partai itu yang diduga terlibat kasus korupsi lainnya, sementara itu Pemilu tinggal dua bulan lagi.

Beberapa petinggi Partai Demokrat yang berpotensi menambah semakin banyaknya daftar tersangka korupsi oleh KPK adalah Sutan Bathoegana. Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto. Sementara itu nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) juga kian santer disebut-sebut oleh saksi dan tersangka korupsi proyek Hambalang sebagai juga ikut terlibat.

Sutan Bathoegana, Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto, ketiganya dari Komisi VII (Komisi Energi) DPR mewakili Partai Demokrat, diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang ditangkap KPK pada 14 Agustus 2013 lalu. Dalam kesaksiannya Rudi Rubiandini mengungkapkan keterlibatan nama-nama tersebut di samping beberapa nama lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi Energi DPR Zainudin Amali dari Fraksi Golkar.

Bahkan dari penelusuran  dan penyidikan kasus tersebut mengarah juga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang juga adalah petinggi Demokrat (Sekretaris Majelis Tinggi). Karena diragukan dia tidak tahu-menahu tentang adanya praktek suap di SKK Migas itu.

Nama-nama yang disebutkan di atas itu diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini itu berdasarkan pengakuan Rudi Rubiandini di persidangan Tipikor dan rekaman penyadapan percakapan yang dimiliki KPK.

Rudi mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 200 ribu dollar AS langsung kepada Sutan Bathoegana untuk tunjangan Hari Raya (Lebaran 2013) anggota Komisi Energi DPR. Penyerahan uang THR itu atas permintaan dari Sutan kepada Rudi, mengatasnamakan Komisi yang dipimpinnya itu. Status Sutan sampai saat ini masih sebagai  saksi kasus Rudi. Dia sudah bolak-nalik dipanggil KPK untuk statusnya tersebut. Yang terakhir, rumah mewahnya di Bogor dan ruang kerjanya di gedung DPR sudah digeledah penyidik KPK.

Komisi Energi DPR juga dikatakan pernah menagih fee sebesar 200.000 dollar AS kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atas “jasa” Komisi itu meloloskan APBN 2013 Perubahan untuk Kementerian itu, melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Atas tagihan Komisi Energi DPR itu, Waryono menghubungi Rudi Rubiandini, supaya SKK Migas ikut urunan membayar fee tersebut. Rudi kemudian menelepon Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk ikut urunan juga, tetapi ditolak Karen, dengan alasan Pertamina sudah membayar fee itu langsung kepada Komisi itu. Rudi mengancam, kalau Karen menolak, dia akan melaporkannya ke Menteri (Jero wacik). KPK mempunyai rekaman percakapan antara Rudi dengan Karen tentang ini. Karen membantah pernyataannya itu, dengan alasan dia berkata begitu, supaya tidak ditagih terus oleh Rudi. Status Karen masih sebagai saksi.

Ada pula tagihan “utang warisan” yang disampaikan oleh Jhonny Allen Marbun kepada Rudi dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni  1 juta dollar AS. Menurut Jhonny sebagaimana diungkapkan oleh Rudi, sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan SKK Migas, BP Migas yang ketika itu dikepalai oleh Raden Priyono telah berjanji untuk membayar fee kepada Komisi Energi DPR sebesar jumlah 1 juta dollar itu. “Utang warisan” kini harus dibayar oleh SKK Migas. “Utang warisan” itu kemudian ditawari dan disepakati menjadi separohnya, yaitu 500 juta dollar AS, dan boleh dicicil. Ketika cicilan itu belum dibayar lunas, Rudi Rubiandini keburu ditangkap KPK.

Dari penelusuran dugaan praktek korupsi antara SKK Migas dengan partner mereka di DPR, Komisi VII bidang Energi itu  diharapkan juga sampai ke Menteri Jero Wacik. Sebab, seperti yang ditulis Majalah Tempo, sulit membayangkan Jero tak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas itu. Posisinya amat sentral karena dia menjadi ketua komisi pengawas satuan kerja itu. Dia juga atasan langsung mantan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno.

Bayangkan saja, apa jadinya, jika dalam pengembangan kasus ini kemudian, KPK berhasil menemukan minimal dua bukti permulaan untuk menetapakan para petinggi Partai Demokrat itu: Sutan Bathoegana, Tri Yulianto, Jhonny Allen Marbuin, dan bahkan Jero Wacik sebagai tersangkat (dan ditahan) di saat menjelang Pemilu ini!

Tanpa penetapan mereka sebagai tersangka sekalipun, dengan status mereka saat ini saja, (diduga kuat terlibat) sudah cukup merupakan pukulan maut bagi Partai Demokrat. Apalagi jika fakta megerikan bagi Demokrat itu menjadi kenyataan, yakni KPK menetapkan nama-nama itu sebagai tersangka. Itu akan menjadi pukulan maha maut bagi Demokrat.

Tidak perlu semua dari mereka, cukup satu nama saja, misalnya, Sutan saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat kiamat Partai Demokrat di Pemilu 2014 ini. Besar kemungkinan elektabilitasnya langsung berada di bawah ambang batas parlemen, tidak mencapai 3,5 persen!

Majalah Tempo (edisi 3-9 Februari 2014) menulis juga tentang penampilan Sutan pasca digeledah rumahnya oleh KPK, sikapnya yang biasanya kocak, dengan tawa ceriahnya, dan “terkenal” dengan candaannya “ngeri-ngeri sedap” kini seolah lenyap dari diri Sutan. Dia kini lebih terlihat murung dan kurus.

Jika itu benar-benar terjadi, maka Partai Demokrat akan menjadi parpol pertama yang merasakan betapa dahsyatnya hukuman dari rakyat terhadap parpol yang terjerat begitu banyak kasus korupsi. ***

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Parpol Pertama yang Bakal Merasakan Dahsyatnya Hukuman dari Rakyat? Adalah Partai Demokrat

Jakarta, Saco-Indonesia, Masyarakat diimbau untuk dapat membedakan antara derek ilegal dengan derek legal.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rikwanto menjelaskan, untuk derek legal biasanya sudah memiliki tarif dan tidak ada tawar menawar. Cara mereka membantu untuk menderek juga sangat sopan tanpa ada unsur paksaan.

Namun jika di luar ketentuan seperti tawar menawar, biaya di luar harga yang ditentukan, terjadi pemaksaan serta tidak ada pilihan bagi pengguna jalan, maka dipastikan itu bukan merupakan derek legal tetapi derek ilegal.

Sementara itu, Rikwanto menambahkan, apabila masyarakat mengalami pecah ban, mogok dan yang lainnya, langkah pertama adalah masyarakat diimbau jangan panik. Masyarakat dapat SMS ke 110 atau 1717, atau hubungi derek resmi Jasa Marga dengan nomor 021-80880123.

Sumber:Elshinta

Editor:Liwon Maulana

Bedakan Derek Ilegal dengan Derek Legal

Tips memilih Lampu depan motor yang bagus

Komponen headlamp pada sepeda motor, telah menjadi part yang paling penting dalam berkendara.

Namun, hal tersebut kadang juga sering dilupakan oleh para pemilik sepeda motor tersebut.

Salah satu contoh, pemilihan bohlam lampu depan dan belakang pada sepeda motor.

Dibanyak kasus, para pemilik kendaraan yang notabene adalah anak muda, sering mengganti lampu depan mereka dengan warna yang dapat menyilaukan mata pengendara dari arah berlawanan ataupun dibelakangnya.

Terkadang, dengan alasan modifikasi hal tersebut telah dilakukan dan sebagai bukti pembenaran.

Kali ini tips yang akan saya sampaikan adalah cobalah hindari pemakaian lampu berwarna putih kebiru-biruan yang dipasang dengan tegak lurus searah jarak pandang pengendara dari arah berlawanan.

Efeknya, pengedara dari arah berlawanan dapat hilang jarak pandang sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan.

Lalu dengan lampu belakang juga demikian, penggunaan lampu berwarna terang dikhawatirkan dapat menyilaukan pengendara yang ada dibelakangnya.

Oleh karena itu, pilihlah bohlam yang sudah ditetapkan oleh para produsen motor. Dengan menggunakan bohlam yang tidak berlebihan cahayanya. Sebab, ketika berkendara bukan hanya kita saja yang perlu jarak pandang sempurna, para pengendara lain yang datang dari arah berlawanan ataupun belakang kita harus menjaga jarak pandangnya.

Bohlam dengan warna kuning keputihan, bisa menjadi salahsatu solusi untuk penggantian lampu bohlam headlamp anda.

So, bijaksanalah dalam berkendara dan penggunaan bohlam headlamp ataupun lampu belakang.

Kadang kita lihat lampu depan motor menyala tidak dengan terang, nah bagaimana solusinya:

1.Dengan lampu standart memang lampu sudah terang, bagaimana jika tidak terang, solusinya ganti dengan watt yang lebih kecil agar pijar yang dihasilkan lebih besar, tapi konsekuensinya usia lampu jadi lebih pendek.

2.Bohlam standart kurang terang?

ganti saja dengan HALOGEN yang notabene lebih terang. Tapi pakai lampu yang kualitasnya baik.

Biasanya trik memeriksa lampu itu baik atau tidak yaitu dengan telah melihat merk cetakan pada pembungkus dan pada bohlam, sama atau tidak. Pastikan juga lampu terlihat kokoh baik fisik luarnya dan filamennya. Untuk pemilihan watt-nya pakai saja sama dengan awalnya, karena lampu halogen telah memiliki sinar lampu lebih terang dari yang standard dengan watt sama. Hati-hati, ketika mengganti bohlam dengan jenis halogen, jangan memegang bola lampu karena akan meninggalkan warna kehitaman (blackening)

3.Halogen masih kurang terang?

Ganti saja dengan jenis XENON. Sifat sinarnya menyala, pasti lebih terang dari halogen. Namun lampu jenis XENON telah memiliki panas2x lipat, jadi beresiko dipakai pada reflektor dan kaca lampu standard.

Perhatikan bahan logam pembuat reflektor dan kaca depan lampu motor. Perhatikan pula kabel penghubung lampunya, ganti juga dengan yang tahan panas biar tidak meleleh.

4.HID XENON buat motor.

Awalnya lampu ini telah dibuat untuk mobil. Nah oleh karena motor juga pengen, akhirnya ada yang untuk motor juga. Dibuat khusus dan lebih kompleks pasti gan..

Ada beberapa pendukungnya: Bulb (bohlam) dan Ballast-nya. Dijamin tuerang puol… tembus kabut pula (katanya) Harganya hmmm… ada yang jual Rp. 350.000,-. Tapi untuk pasang lampu jenis ini, perhatikan keadaan aki. Aki harus dalam keadaan baik, alias tidak tekor.

Untuk aki kering kalo sudah lebih dari setahun, lebih baik diganti ya gan… demi HID XENON

TIPS MEMILIH LAMPU DEPAN MOTOR YANG BAGUS
TAHUKAH KAMU??
Mumler, Fotografer yang Pertama Kali Memotret Hantu

William H. Mumler (1832 -1884) adalah seorang fotografer arwah Amerika yang bekerja di New York dan Boston. Foto arwah pertamanya adalah potret diri yang dikembangkan untuk tampaknya menunjukkan almarhum sepupunya. Mumler kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai perhiasan, dan bukannya memilih untuk bekerja penuh waktu sebagai fotografer, mengambil keuntungan dari sejumlah besar orang-orang yang telah kehilangan sanak keluarga dalam Perang Saudara Amerika. Mungkin dua karya yang paling terkenal adalah foto Mary Todd Lincoln dengan arwah suaminya Abraham Lincoln, dan foto Master Herrod, sebuah media, dengan tiga arwah pemandunya.

Setelah dituduh berbagai kegiatan, ia dibawa ke pengadilan untuk penipuan, dengan mencatat pemain sandiwara PT Barnum memberikan kesaksian terhadap dia. Meskipun dinyatakan tidak bersalah, kariernya sudah berakhir, dan ia meninggal dalam kemiskinan. Foto-foto Mumler dianggap palsu.

Sebelum memulai karirnya sebagai fotografer arwah, Mumler bekerja sebagai pengukir permata di Boston, berlatih fotografi amatir di waktu senggang. Pada awal 1860 -an, ia mengembangkan sebuah potret diri yang muncul untuk menampilkan penampakan sepupunya yang sudah mati selama 12 tahun.Hal ini secara luas diakui sebagai yang pertama foto roh seorang subjek hidup yang menampilkan keserupaan dengan orang yang telah meninggal (seringkali seorang kerabat) tercetak dengan arwah almarhum . Mumler kemudian menjadi fotografer arwah, dan pindah ke New York, di mana karyanya dianalisa oleh sejumlah pakar fotografi, tidak satu pun yang bisa menemukan bukti bahwa foto-fotonya adalah palsu.Fotografi arwah diyakini menjadi bisnis yang menguntungkan kepada keluarga mereka yang tewas selama Perang Saudara Amerika mencari kepastian bahwa di mana mereka tinggal.

Pengkritik karya Mumler termasuk PT Barnum, yang mengaku Mumler adalah mengambil keuntungan dari orang-orang yang sedang dalam kesedihan. Setelah penemuan bahwa beberapa hantu Mumler itu sesungguhnya orang-orang hidup,dan tuduhan bahwa ia telah patah ke rumah-rumah untuk mencuri foto-foto almarhum kerabat,Mumler dibawa ke pengadilan atas penipuan pada bulan April 1869.Barnum bersaksi melawan dia, mempekerjakan Abraham Bogardus untuk membuat gambar yang muncul untuk menunjukkan Barnum dengan arwah Abraham Lincoln untuk menunjukkan kemudahan dengan foto-foto yang dapat diciptakan.Mereka yang bersaksi dalam mendukung Mumler termasuk Musa A. Dow, seorang wartawan yang Mumler telah memotret. Meskipun dibebaskan dari penipuan, karier Mumler rusak dan dia meninggal di kemiskinan pada tahun 1884. Foto-nya dianggap hoax dan hanya rekayasa.
---------------------------------

admin @07uni10
orang yang pertama kali dapat mempotret hantu

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
harga paket umroh januari bekasi selatan
promo umroh ramadhan di Batuampar jakarta
biaya umroh juni di Bidaracina jakarta
biaya berangkat umrah januari di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
promo umroh januari di Batuampar jakarta
paket promo berangkat umroh maret bekasi timur
promo umrah juni bekasi utara
biaya paket umrah ramadhan di Ujung Menteng jakarta
paket umroh desember di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Rawamangun jakarta
paket umrah april bekasi utara
biaya umroh desember di Jatinegara jakarta
paket promo umrah januari di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
paket berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umroh mei bekasi utara
harga paket berangkat umrah mei di Balekambang jakarta
biaya paket umrah juni di Ceger jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Jati jakarta
biaya berangkat umrah desember di Jati jakarta
biaya berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
promo umrah maret di Kebon Pala jakarta
paket promo umrah maret di Jati jakarta
paket promo umrah juni di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh desember bekasi timur
promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah juni di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah ramadhan di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
promo umroh juni di Pisangan Timur jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cakung Barat jakarta
promo umrah desember di Pulo Gadung jakarta
promo umroh awal tahun di Setu jakarta
harga berangkat umrah mei depok
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cawang jakarta
paket umrah ramadhan di Kampung Tengah jakarta
promo umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah maret di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umrah akhir tahun di Rawamangun jakarta
promo berangkat umroh januari di Kampung Melayu jakarta
paket umroh awal tahun di Pulogebang jakarta
harga umrah maret di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Ceger jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Pekayon jakarta
promo umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Batuampar jakarta
biaya paket umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
harga umrah mei di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cilangkap jakarta
harga umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh desember di Setu jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah desember di Pisangan Baru jakarta
paket promo umrah maret bekasi timur
biaya paket berangkat umrah januari di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket umrah maret di Kayu Putih jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
paket berangkat umroh januari di Klender jakarta
harga paket berangkat umrah april bogor
biaya paket berangkat umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umrah januari bogor
biaya paket berangkat umroh maret umrohdepag.com
harga paket umrah akhir tahun di Cawang jakarta
harga paket umroh mei di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh mei di Bidaracina jakarta
paket umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo umrah mei di Malaka Jaya jakarta
biaya umrah desember di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Makasar jakarta
harga paket umroh maret di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
harga umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah januari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh januari bekasi timur
biaya paket umrah juni di Setu jakarta
promo berangkat umrah juni di Setu jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umroh maret di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah februari di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket umroh desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umrah maret di Balekambang jakarta