PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com — Polisi mulai memeriksa saksi-saksi terkait kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto (19). Saksi-saksi itu di antaranya adalah orang-orang yang dimintai tolong oleh pelaku AIH (19) saat mobil yang dipakai untuk membawa mayat Ade Sara mogok hingga tiga kali.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, saat berputar-putar hendak membuang mayat korban, mobil yang ditumpangi pelaku AIH dan satu pelaku lagi, AR (18), mogok tiga kali. Saat mogok ini, AIH meminjam jumper aki ke sejumlah orang untuk menghidupkan kembali mobil KIA Visto.

Namun, mobil itu mogok lagi hingga tiga kali. AIH kemudian memanggil temannya untuk meminjam aki. Teman AIH datang ke lokasi. ”Saat itu, temannya sempat melihat ada orang di dalam mobil AIH. Ia bertanya, siapa itu? Dijawab AIH, itu mayat,” kata Rikwanto.

Mendapat jawaban itu, teman AI diam sebelum kemudian pergi. Setelah mesin mobil hidup kembali, pelaku pergi dengan membawa mayat korban.

Rikwanto menambahkan, polisi belum menjadwalkan pemeriksaan psikologi AIH dan AR. Keduanya masih menjawab pertanyaan penyidik dengan normal. Namun, jika dibutuhkan, polisi akan menghadirkan psikolog untuk memeriksa kondisi kejiwaan kedua pelaku.

Meminta maaf

Keluarga Ade Sara Angelina Suroto (19) tidak hanya memaafkan tindakan pelaku yang membunuh Sara. Keluarga, melalui paman Sara, Yohanes Sutarto, juga meminta maaf jika ada tindakan dan perkataan Sara yang telah melukai kedua pelaku sehingga terjadi peristiwa pembunuhan itu.

”Kami pun tak habis pikir kenapa terjadi penganiayaan itu. Apa mungkin Sara telah melukai perasaan mereka (kedua pelaku). Kalau demikian, kami pun minta maaf,” kata Yohanes.

Namun, hingga saat ini, menurut Yohanes, keluarga kedua pelaku belum ada yang meminta maaf kepada keluarga Sara. ”Ya, kami juga memahami keluarga mereka (kedua pelaku) dan keluarga kami juga tak saling kenal, melainkan anak-anaknya yang kenal,” kata Yohanes.

Tak dimungkiri Yohanes, meskipun cukup tegar, orangtua Sara sesungguhnya juga terguncang, terutama ayah Sara, Suroto, yang kerap termenung pada malam hari. ”Ibunda Sara, Elizabeth, memang kelihatan jauh lebih tegar. Mudah-mudahan selanjutnya demikian,” kata Yohanes.

Sensitivitas terkikis

Psikolog anak dan remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengatakan, ada kemungkinan kedua pelaku, AIH dan AR, telah kehilangan sensitivitas dan empati.

”Mungkin, entah bagaimana, sensitivitas ataupun empati keduanya terkikis. Padahal, itu yang membatasi orang untuk tidak menyakiti orang lain,” kata Vera.

Namun, menurut Vera, seseorang tidak bisa menjadi sesadis itu dalam waktu singkat. Ia yakin ada beberapa faktor yang berkontribusi memunculkan kesadisan itu. Hal ini bukan berarti membela atau mencari pembenaran dalam tindakan kedua pelaku. Namun, faktor-faktor pemicu kesadisan sebisa mungkin harus diungkap untuk menemukan akar masalahnya.

Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, berpendapat, kecil kemungkinan tewasnya Sara sebagai sebuah kesengajaan dan terencana. Dua tersangka, yakni AIH dan AR, diduga kalap sehingga bereaksi secara berlebihan. Efek ini timbul karena pelaku tidak profesional.

”Reaksi berlebihan dari kedua tersangka terjadi saat korban berteriak dan bertindak di luar antisipasi sebelumnya. Cara tersangka menghentikannya kebablasan,” kata Reza. (MKN/NEL/MDN/RAY)

 

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Keluarga Ade Sara Meminta Maaf kepada Pelaku

saco-indonesia.com, Seorang juru parkir, Septian Papa alias Tomi, telah tewas dikeroyok preman di sekitar Jembatan Rel Kereta Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (7/2) dinihari. Pemuda yang berusia sekitar 26 tahun itu tewas akibat luka bacok di sekujur tubuhnya.

Utar, seorang saksi mata telah mengaku sempat melihat korban dilempar dari atas jembatan di atas Jalan Matraman Raya. Pemantauan Pos Kota jarak jembatan ke jalan raya tersebut kurang lebih telah mencapai 5 m.

“Kejadiannya sekitar jam 2:00. Sebelum korban dilempar, saya juga telah mendengar teriakan sejumlah orang yang telah mengeroyok korban. Katanya, ‘buang aja, buang’,” ujarnya, di sekitar lokasi kejadian, Jumat (7/2) dini hari.

Belum cukup sampai di sana saja , urainya, korban juga sempat dilempari batu ketika tersungkur di pojok jalan bawah jembatan. Warga sekitar lokasi kemudian baru berani untuk menghampiri korban setelah tak ada lagi serangan dari para pelaku.

“Pas kami hampiri, ternyata korban juga banyak mendapat luka bacokan, mulai dari kepala, mata sebelah kanan hilang, leher sebelah kanan dan tangan kiri juga sobek, serta semua jari kaki kanannya hilang seperti habis dipotongi. Oleh warga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM),” paparnya.

Utar juga mengaku tak tahu persis kenapa pemuda tersebut telah dikeroyok sejumlah preman. Ia hanya mengetahui bahwa korban sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir di sekitar warung di bawah jembatan itu.

Sementara, saksi lain yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan, selain Tomi, ada satu korban lain yang juga menderita luka cukup serius. Korban itu, menurutnya adalah kakak Tomi, bernama Yupit Taimbonan alias Yores.

“Sekarang Yores lagi dirawat di Rumah Sakit Kramatjati (RS Polri),” ujarnya.

Ia telah menduga peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi akibat dendam antara Yores dengan beberapa pemuda yang biasa berkeliaran di sekitar Jembatan Rel Gunung Antang. “Karena belum lama ini Yores sempat berkelahi dengan beberapa orang di sana. Kemudian Tomi mungkin tadi mencoba bikin perhitungan atau gimana, tapi ia malah dikeroyok hingga tewas,” ungkapnya.

Kasus ini telah ditangani Polsek Jatinegara. Hingga berita ini diturunkan, polisi juga masih harus melakukan penyelidikan mulai dari mendatangi lokasi kejadian dan mencari saksi yang dapat memberikan keterangan.


Editor : Dian Sukmawati

TUKANG PARKIR TEWAS DIKEROYOK PREMAN

Ada banyak cara untuk menilai sesuatu itu dikatakan terpopuler. Diperlukan kriteria atau parameter untuk mengukurnya. Termasuk sosial media yang sedang booming saat ini. Apakah sosial media terpopuler saat ini menurut Anda? Tak ada salahnya Anda menyimak tulisan dibawah ini.

Populer menurut sebagian orang memiliki arti (1) dikenal dan disukai orang banyak (umum), (2) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya; mudah dipahami orang banyak, (3) disukai dan dikagumi orang banyak. Berikut adalah kriteria sosial media terpopuler menurut penulis :

1. Jumlah Anggota

Semakin banyak anggotanya, semakin banyak yang memasang iklan. Semakin banyak income yang dihasilkan sebuah sosial media dari periklanan, semakin besar peluang untuk berkembang.

2. Banyak Sedikitnya Fasilitas yang Dimiliki

Semakin banyak jumlah fasilitas dan jenis yang dimiliki sebuah sosial media. Kemungkinan untuk menarik minat anggota baru dari semua kalangan semakin besar.

3. Bisa Diakses di Semua Negara

Sosial media tidak untuk kalangan tertentu saja, maka dari itu harus bisa menjangkau seluruh kalangan.

4. Up To Date

Tanpa meninggalkan identitas yang menjadi trend sebelumnya. Dari segi penampilan dan content biasanya ada perubahan-perubahan yang inovatif. Agar selalu segar dan tetap diminati banyak kalangan.

5. Ada Predikat Keanggotan

Untuk mengetahui valid tidaknya berita atau informasi, salah satunya bisa dilihat dari predikat keanggotaanya. Terpercaya atau tidak, namun belum tentu pula yang paling aktif adalah yang paling valid. Nah, masih perlukah predikat keanggotaan? Semua ada positif negatifnya.

6. Bisa Menghasilkan Uang

Tidak dipungkiri sosial media saat ini telah menyita sebagian waktu anggotanya. Ada yang telah dan mulai untuk menghasilkan uang dari sosial media ini.

7. Interaktif Dengan Anggotanya

Untuk meningkatkan dan menjaga kualitasnya, sosial media biasanya melakukan interaksi dengan anggotanya secara kontinyu dan berkelanjutan. Baik lewat survey, FAQ (Frequently Asked Question) maupun yang lainnya.

8. Gratis

Gratis adalah daya tarik tersendiri. Namun bukan jaminan suatu sosial media digemari.

Urutan nomer di atas bukan berdasarkan prioritas. Karena semua ada masanya, sosial media terpopuler saat ini belum tentu populer untuk masa mendatang.

 

Jasa penerjemah

SOSIAL MEDIA JASA PENERJEMAH

saco-indonesia.com,

Cara Merawat Printer

Cara merawat printer yang kurang baik sering dapat menimbulkan permasalahan ketika printer digunakan. Bagaimanapun juga, merawat printer juga harus dilakukan tidak hanya bagian luarnya saja namun juga harus memahami cara merawat komponen-komponen di dalamnya, seperti di bawah ini :

    Perhatikan penggunaan printer. Gunakan printer secara berkala, jangan sampai tidak digunakan dalam kurun waktu yang lama. Head pada cartridge juga harus senantiasa biasa basah, namun jika lama tidak digunakan akan dapat membuatnya kering dan akhirnya dapat menyumbat proses print.
    Fitur pembersihan head printer yang biasanya secara langsung bisa digunakan ini, dilakukan secara berkala untuk dapat memudahkan tinta keluar dengan lancar.
    Cara merawat printer selanjutnya dengan cara menjaga perangkat agar tetap bersih, agar tidak ada debu yang bersarang yang dapat menyebabkan tinta macet.
    Ikuti dengan benar cara pemakaian printer, seperti mematikan laptop yang harus dilakuka dengan memencet tombol power terlebih dahulu. Jangan mencabut kabel langsung tanpa mematikannya.
    Gunakan kertas yang sesuai dengan printer untuk cara merawat printer tetap awet digunakan. Pastikan kertas tidak lusuh atau terlipat saat digunakan.
    Jika dengan menggunakan tinta refill, gunakan tinta isi ulang yang telah direkomendasikan. Isi ulang cartridge memang lebih hemat dari pada membelinya lagi namun, perhatikan isi ulang tinta yang direkomendasikan.
    Isi ulang cartridge secepatnya setelah tinta, dalam keadaan kosong. Ingat, head cartridge juga sangat rentan rusak jika kering terlalu lama.

Editor : Dian Sukmawati

CARA MERAWAT MESIN PRINTER

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat 99,86 persen atau 153.009 siswa di ibu kota mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat. Dari total keseluruhan yaitu 15.231 siswa, sebanyak 222 siswa atau 0,14 persen tidak mengikuti UN hari pertama.

Untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebanyak 12.317 siswa (99,63 persen) hadir dan 45 siswa (0,37 persen) tidak hadir. Sementara untuk siswa SD Luar Biasa (SDLB), kehadiran mencapai 100 persen, yaitu dengan total 123 siswa.

"Pelaksanaan UN untuk tingkat SD dan sederajat di Jakarta pada hari pertama berjalan lancar. Sebanyak 99,86 persen siswa hadir," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

"Berdasarkan data kami, dari total 222 siswa atau 0,14 persen yang tidak mengikuti ujian hari ini, sebanyak 10 siswa tercatat tidak hadir karena meninggal dunia," ujar Taufik.

Taufik mengungkapkan pihaknya juga mencatat sebanyak 33 siswa tidak hadir dengan alasan sakit, 105 siswa tanpa keterangan, dan 74 siswa terdaftar sebagai siswa inklusi.

Menurut Taufik, pihaknya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang tidak hadir pada hari pertama pelaksanaan UN, untuk mengikuti ujian susulan.

"Minggu depan, rencananya, kami akan mengadakan ujian susulan dengan mata pelajaran yang sama untuk seluruh siswa yang tidak sempat mengikuti ujian hari ini. Jadi, siswa tidak perlu khawatir," ungkap Taufik.

Berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, pada hari pertama UN, sebanyak 140.614 siswa SD (99,87 persen) mengikuti ujian dan 177 (0,13 persen) siswa tidak hadir.

edukasi.kompas.com

 

 

 

 

 

SEKITAR 222 SISWA JAKARTA TIDAK MENGIKUTI UN TINGKAT SD

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

GREENWICH, Conn. — Mago is in the bedroom. You can go in.

The big man lies on a hospital bed with his bare feet scraping its bottom rail. His head is propped on a scarlet pillow, the left temple dented, the right side paralyzed. His dark hair is kept just long enough to conceal the scars.

The occasional sounds he makes are understood only by his wife, but he still has that punctuating left hand. In slow motion, the fingers curl and close. A thumbs-up greeting.

Hello, Mago.

This is Magomed Abdusalamov, 34, also known as the Russian Tyson, also known as Mago. He is a former heavyweight boxer who scored four knockouts and 14 technical knockouts in his first 18 professional fights. He preferred to stand between rounds. Sitting conveyed weakness.

But Mago lost his 19th fight, his big chance, at the packed Theater at Madison Square Garden in November 2013. His 19th decision, and his last.

Now here he is, in a small bedroom in a working-class neighborhood in Greenwich, in a modest house his family rents cheap from a devoted friend. The air-pressure machine for his mattress hums like an expectant crowd.

 

Photo
 
Mike Perez, left, and Magomed Abdusalamov during the fight in which Abdusalamov was injured. Credit Joe Camporeale/USA Today Sports, via Reuters

 

Today is like any other day, except for those days when he is hurried in crisis to the hospital. Every three hours during the night, his slight wife, Bakanay, 28, has risen to turn his 6-foot-3 body — 210 pounds of dead weight. It has to be done. Infections of the gaping bedsore above his tailbone have nearly killed him.

Then, with the help of a young caretaker, Baka has gotten two of their daughters off to elementary school and settled down the toddler. Yes, Mago and Baka are blessed with all girls, but they had also hoped for a son someday.

They feed Mago as they clean him; it’s easier that way. For breakfast, which comes with a side of crushed antiseizure pills, he likes oatmeal with a squirt of Hershey’s chocolate syrup. But even oatmeal must be puréed and fed to him by spoon.

He opens his mouth to indicate more, the way a baby does. But his paralysis has made everything a choking hazard. His water needs a stirring of powdered food thickener, and still he chokes — eh-eh-eh — as he tries to cough up what will not go down.

Advertisement

Mago used to drink only water. No alcohol. Not even soda. A sip of juice would be as far as he dared. Now even water betrays him.

With the caretaker’s help, Baka uses a washcloth and soap to clean his body and shampoo his hair. How handsome still, she has thought. Sometimes, in the night, she leaves the bedroom to watch old videos, just to hear again his voice in the fullness of life. She cries, wipes her eyes and returns, feigning happiness. Mago must never see her sad.

 

Photo
 
 Abdusalamov's hand being massaged. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

When Baka finishes, Mago is cleanshaven and fresh down to his trimmed and filed toenails. “I want him to look good,” she says.

Theirs was an arranged Muslim marriage in Makhachkala, in the Russian republic of Dagestan. He was 23, she was 18 and their future hinged on boxing. Sometimes they would shadowbox in love, her David to his Goliath. You are so strong, he would tell her.

His father once told him he could either be a bandit or an athlete, but if he chose banditry, “I will kill you.” This paternal advice, Mago later told The Ventura County Reporter, “made it a very easy decision for me.”

Mago won against mediocre competition, in Moscow and Hollywood, Fla., in Las Vegas and Johnstown, Pa. He was knocked down only once, and even then, it surprised more than hurt. He scored a technical knockout in the next round.

It all led up to this: the undercard at the Garden, Mike Perez vs. Magomed Abdusalamov, 10 rounds, on HBO. A win, he believed, would improve his chances of taking on the heavyweight champion Wladimir Klitschko, who sat in the crowd of 4,600 with his fiancée, the actress Hayden Panettiere, watching.

Wearing black-and-red trunks and a green mouth guard, Mago went to work. But in the first round, a hard forearm to his left cheek rocked him. At the bell, he returned to his corner, and this time, he sat down. “I think it’s broken,” he repeatedly said in Russian.

 

Photo
 
Bakanay Abdusalamova, Abdusalamov's wife, and her injured husband and a masseur in the background. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

Maybe at that point, somebody — the referee, the ringside doctors, his handlers — should have stopped the fight, under a guiding principle: better one punch too early than one punch too late. But the bloody trade of blows continued into the seventh, eighth, ninth, a hand and orbital bone broken, his face transforming.

Meanwhile, in the family’s apartment in Miami, Baka forced herself to watch the broadcast. She could see it in his swollen eyes. Something was off.

After the final round, Perez raised his tattooed arms in victory, and Mago wandered off in a fog. He had taken 312 punches in about 40 minutes, for a purse of $40,000.

 

 

In the locker room, doctors sutured a cut above Mago’s left eye and tested his cognitive abilities. He did not do well. The ambulance that waits in expectation at every fight was not summoned by boxing officials.

Blood was pooling in Mago’s cranial cavity as he left the Garden. He vomited on the pavement while his handlers flagged a taxi to St. Luke’s-Roosevelt Hospital. There, doctors induced a coma and removed part of his skull to drain fluids and ease the swelling.

Then came the stroke.

 

Photo
 
A championship belt belonging to Abdusalamov and a card from one of his daughters. Credit Ángel Franco/The New York Times

 

It is lunchtime now, and the aroma of puréed beef and potatoes lingers. So do the questions.

How will Mago and Baka pay the $2 million in medical bills they owe? What if their friend can no longer offer them this home? Will they win their lawsuits against the five ringside doctors, the referee, and a New York State boxing inspector? What about Mago’s future care?

Most of all: Is this it?

A napkin rests on Mago’s chest. As another spoonful of mush approaches, he opens his mouth, half-swallows, chokes, and coughs until it clears. Eh-eh-eh. Sometimes he turns bluish, but Baka never shows fear. Always happy for Mago.

Some days he is wheeled out for physical therapy or speech therapy. Today, two massage therapists come to knead his half-limp body like a pair of skilled corner men.

Soon, Mago will doze. Then his three daughters, ages 2, 6 and 9, will descend upon him to talk of their day. Not long ago, the oldest lugged his championship belt to school for a proud show-and-tell moment. Her classmates were amazed at the weight of it.

Then, tonight, there will be more puréed food and pulverized medication, more coughing, and more tender care from his wife, before sleep comes.

Goodbye, Mago.

He half-smiles, raises his one good hand, and forms a fist.

Meet Mago, Former Heavyweight

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging
paket berangkat umrah april di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo umroh awal tahun bogor
promo umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya paket umroh februari di Ceger jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pondok Kopi jakarta
biaya umroh mei di Kebon Manggis jakarta
biaya berangkat umroh mei di Rambutan jakarta
biaya umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh januari di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umroh mei di Kampung Melayu jakarta
paket promo umrah desember bogor
biaya paket berangkat umrah februari di Jati jakarta
biaya umrah januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh desember di Bali Mester jakarta
paket promo umrah februari di Cipinang Muara jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh april di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah februari tangerang
promo berangkat umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
promo umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah juni di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun tangerang
harga umrah akhir tahun di Setu jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
promo umrah ramadhan di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umrah desember di Pisangan Timur jakarta
biaya umrah maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Duren Sawit jakarta
promo umrah desember di Penggilingan jakarta
promo umrah januari di Ceger jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Rambutan jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo berangkat umrah juni di Matraman jakarta
biaya umrah januari di Ciracas jakarta
harga paket umroh desember di Dukuh jakarta
biaya paket umrah maret di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Klender jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cakung jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Kalisari jakarta
biaya umroh maret di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cakung jakarta
harga umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
harga paket umrah februari tangerang
harga umrah februari bekasi timur
harga paket umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umroh april di Bidaracina jakarta
paket umroh desember di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh maret di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umrah maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya umroh april di Ciracas jakarta
harga umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umrah februari di Kramat Jati jakarta
promo umrah januari di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
harga paket umroh januari di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umroh februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan bekasi timur
biaya paket berangkat umrah januari di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah juni di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
biaya umrah januari di Jati jakarta
biaya umroh juni di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
harga umroh april di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umrah juni di Cipayung jakarta
paket promo umrah februari di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh januari di Cibubur jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kampung Melayu jakarta
harga umroh awal tahun bekasi utara
biaya paket berangkat umroh februari di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umroh mei di Balekambang jakarta
biaya umroh januari di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
harga umrah maret di Jati jakarta
biaya berangkat umroh februari di Cakung jakarta
biaya umrah juni di Jati jakarta
paket umrah ramadhan di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun bekasi barat
promo berangkat umrah juni di Pondok Bambu jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Klender jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang jakarta
harga umroh juni di Ceger jakarta
harga paket umrah mei di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah april di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta