PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Jakarta - Walikota Tangerang terpilih Arief Wismansyah telah 5 kali batal dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara.

"Jadi Bu Atut, apabila terus berhalangan ataupun mungkin tidak bersedia maka ia harus kembalikan mandatnya kepada Presiden," ujar Gamawan usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Untuk sementara maka pemerintahan Kota Tangerang dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Menurut Gamawan hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sementara itu Arief Wismansyah berharap Mendagri dapat segera melantiknya. Ia kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Banten.

"Sudah 5 kali batal. Sudah diagendakan DPRD karena melihat kebutuhan Kota Tangerang sangat mendesak. Sudah dari tanggal 27, 7, 11, 15 dan 18 (Desember). Ini pun atas pemintaan Ibu Gubernur melalui mekanisme Bamus," ujar Walikota Tangerang terpilih, Arief Wismansyah saat diwawancarai terpisah.

ATUT 5 KALI BATAL LANTIK WALI KOTA, MENDAGRI: SERAHKAN MANDAT KE SBY

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk menormalisasi sejumlah kali itu.

"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.

Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.

"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.

Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.

Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Jokowi Minta Ekskavator Terus Keruk Kali Siang dan Malam

Saco- Indonesia.com - Serangan stroke dapat terjadi tiba-tiba, namun tanda-tandanya sebenarnya dapat dideteksi. Para ahli mengatakan, semakin dini stroke dikenali dan diobati, maka semakin besar kemungkinan untuk sembuh dan terhindar dari risiko kelumpuhan.

Mati rasa pada wajah, lengan, kaki di satu sisi tubuh, disertai kebingungan dan masalah berbicara merupakan tanda-tanda seseorang mengalami stroke. Selain itu, ada pula tanda-tanda seperti pusing dan sakit kepala parah, mengalami masalah berjalan, hilang penglihatan di satu atau kedua mata.

Kepala Divisi Stroke di NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center mengatakan, ketika seseorang terkena stroke, mereka akan menunjukkan tanda-tanda perubahan fisik yang dapat dikenali, ringan ataupun ekstrem. 

Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diwaspadai :

1. Tiba-tiba mati rasa atau lemah pada bagian wajah, lengan, atau kaki - terutama pada satu sisi tubuh.

Orang dengan stroke biasanya akan memiliki bentuk mulut "tidak rata" alias mencong. Perlu diwaspadai juga apabila mereka (orang yang dicurigai stroke) mengalami kesulitan menggerakkan lengan atau mengendalikan jari. Misalnya, ketika mengangkat kedua tangan, tangan yang sebelah lebih tinggi dibandingkan tangan yang lain.

2. Tiba-tiba kebingungan dan kesulitan berbicara.

Masalah bahasa adalah salah satu tanda-tanda yang paling umum dari stroke. Seseorang yang mengalami stroke tiba-tiba mungkin akan mengalami masalah ketika mereka bicara. Bahkan, beberapa di antaranya juga mengalami penurunan pemahaman. Mintalah dia (orang yang dicurigai stroke) untuk mengulangi kembali kalimat sederhana kepada Anda, misalnya: "Saya pergi ke toko hari ini." Jika ia mengalami kesulitan mengulangi kata-kata itu bisa jadi dia mengalami stroke.

3. Pengelihatan mendadak terganggu.

Gangguan pengelihatan yang datang secara tiba-tiba merupakan gejala stroke yang umum. Mereka mungkin tidak akan mampu melihat dengan jelas dengan satu mata, atau mungkin mengalami kesulitan untuk melihat ke kanan atau kiri.

4. Tiba-tiba kesulitan berjalan, kehilangan keseimbangan atau koordinasi.

Berjalan seolah-olah mabuk, tersandung, atau bahkan jatuh adalah semua gejala stroke. Tanda-tanda serupa lainnya seperti berjalan dengan kaki terbuka lebar atau tiba-tiba kehilangan kemampuan motorik halus, seperti ketidakmampuan untuk menulis juga patut diwaspadai.

5. Sakit kepala parah tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya.

Gangguan sakit kepala tidak selalu identik dengan gejala stroke. Tetapi, jika sakit kepala menyerang tiba-tiba atau tampak sangat intens, patut untuk diwaspadai. Jika leher kaku, nyeri pada wajah, atau muntah yang disertai sakit kepala bukan tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya perdarahan intrakranial, juga dikenal sebagai "stroke merah (red sroke)."

 


Pencegahan

Pengobatan dini dapat mencegah kerusakan yang lebih besar akibat stroke. Salah satu pengobatan umum stroke yaitu dengan tissue plasminogen activator (TPA). Obat ini disuntikkan ke arteri atau vena yang kemudian akan melarutkan sumbatan di pembuluh darah sehingga darah kembali mengalir ke otak.

Stroke merupakan penyakit pemicu kematian yang serius, namun sebenarnya dapat dicegah. Perubahan gaya hidup perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko stroke. Berikut beberapa perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan :

- Kurangi garam

Mengurangi konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah sehingga mengurangi risiko stroke.

- Konsumsi makanan sehat

Kurangi kolesterol "jahat" dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko stroke. Kadar kolesterol harus di bawah 200 mg/dL.

- Stop merokok

Perokok memiliki risiko stroke dua kali lipat. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah, serta mempercepat penyumbatan di pembuluh darah.

- Hidup aktif dan olahraga

Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki risiko yang lebih besar memiliki kadar kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, dan stroke. Olahraga dapat mengurangi berat badan sehingga mengurangi risiko penyakit-penyakit tersebut.

Meskipun telah mengubah gaya hidup, para ahli mengatakan orang yang berusia di atas 55 tahun memiliki risiko yang lebih besar terkena stroke. Selain itu, meskipun stroke lebih umum terjadi di kalangan kaum Adam, namun wanita pun tak terlepas dari risikonya.

Sumber :Healthday News
Editor : Liwon Maulana(galipat)
CARA CEPAT KENALI GEJALA STROKE

Eksterior body mobil juga merupakan wajah dari mobil tersebut. Dari situlah awalnya orang akan menilai sebuah mobil. Selain bentuk dan model body plus aksesoriesnya, warna mobil juga merupakan komponen penting pada penampilan mobil.

Banyak hal yang dapat merusak penampilan warna mobil misalnya adanya luka pada panel mobil yang mengupas cat. Jika hal ini telah terjadi pemilik mobil pasti akan segera membawa mobilnya ke bengkel body repair untuk memperbaikinya. Terkadang tidak lagi mempertimbangkan biaya perbaikanya demi hasil yang maksimal.

Namun banyak pemilik mobil yang belum memahami teknologi pengecatan di bengkel. Umumnya masih menganggap bahwa pengecatan di bengkel sama dengan teknologi di pabrik baik bahan cat maupun metode pengerjaanya. Padahal dengan kondisi yang berbeda diperlukan teknologi aplikasi yang berbeda pula.

Teknologi OEM dan REFINISH

Teknologi pengecatan di pabrik dengan yang ada di bengkel jelas berbeda sehingga bahan dan material yang digunakan pun sangat berbeda. Pada proses pengecatan di pabrik dikondisikan untuk mass production sehingga bahan yang digunakan memang didesain khusus yang disebut dengan cat OEM ( Original Equipment Manufacture ). Bahan cat ini dioperasikan oleh robot pada suhu diatas 100 derajat Celcius. Hal ini juga dapat dilakukan karena body mobil dalam kondisi kosong tanpa interior.

Metode penyemprotanya dengan elektostatik dimana body telah diberi muatan listrik sehingga debu cat yang disemburkan oleh nozzle robot dapat diserap oleh plat body. Hasilnya cat akan menempel rata dengan ketebalan yang rata pula. Dengan pemanasan pada suhu tinggi maka proses pengeringan berlangsung lebih cepat dengan demikian proses assembling di depannya dapat langsung dilakukan.

Sedangkan pada proses pengecatan di bengkel pada prinsipnya adalah memperbaiki cat dari pabrik. Pada proses pengerjaan juga ada kendala dimana interior mobil sudah terisi dan rangkaian listrik sudah terpasang. Dengan demikian diperlukan teknologi yang berbeda dengan yang dilakukan di pabrik. Teknologi ini disebut Refinish.

Namun demikian pada bengkel-bengkel Authorized Dealer teknoloi refinish yang diterapkan biasanya sudah distandarisasi oleh pabikan pembuat mobil tersebut. Contohnya adalah Bengkel Body Repair & Paint Center PT. Nasmoco Purwokerto sebagai bengkel Authorized TOYOTA memiliki standar baku pengecatan mobil TOYOTA.

Proses Step by Step

Proses demi proses akan dilakukan sesuai dengan karakteristik mobil TOYOTA. Mulai dari perbaikan panel ( kenteng ) hingga proses pengecatan. Setelah proses kenteng selesai dilanjutkan pada proses persiapan permukaan. Proses ini adalah persiapan panel sebelum dilakuakn pengecatan yang meliputi proses primer, pendempulan, epoxy dan masking. Setelah proses tersebut dilakukan barulah masuk ke pengecatan ( top coat ).

Proses ini umumnya akan memakan waktu lebih dari 1 hari untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik. Dan setiap tahapan poses harus melalui pengontrollan kualitas. Hal ini akan menjadi penting karena jika terjadi problem pada salah satu proses tersebut maka akan dapat mengakibatkan kerusakan di hasil akhirnya.

Dan hanya teknisi yang sudah terlatih yang dapat melakukannya. Itulah sebabnya penting untuk membawa mobil ke bengkel resminya. Karena teknisinya sudah dilatih untuk menangani mobil tersebut mulai dari hal yang paling sepele hingga yang paling sulit sekalipun.

 

SOLUSI TEPAT PENGECATAN PANEL BODY MOBIL

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame
promo berangkat umroh juni di Cilangkap jakarta
harga umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Ceger jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah juni di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umroh desember depok
biaya umroh april di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
biaya paket umroh mei di Kramat Jati jakarta
promo umroh januari di Kalisari jakarta
harga umroh juni di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umroh juni bekasi utara
paket promo umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah desember tangerang
paket promo umrah juni di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah januari bogor
harga paket umrah april di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh desember di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umrah maret di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah juni di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Munjul jakarta
harga umroh februari di Batuampar jakarta
paket umroh januari di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umrah januari di Kebon Pala jakarta
promo umrah desember di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh mei di Malaka Jaya jakarta
promo umrah februari di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umrah april di Lubang Buaya jakarta
paket umrah februari di Matraman jakarta
harga umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh februari di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh desember di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umroh januari di Pondok Bambu jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Rambutan jakarta
harga umrah januari di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh april di Ujung Menteng jakarta
harga umrah juni di Ciracas jakarta
paket promo umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
promo umrah januari di Kebon Pala jakarta
biaya paket umrah mei di Cakung jakarta
promo berangkat umrah maret di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh desember di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah juni di Kramat Jati jakarta
harga umroh januari di Pulo Gadung jakarta
paket umroh desember di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Matraman jakarta
promo umrah akhir tahun di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh januari di Rawa Terate jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cakung jakarta
biaya paket umroh mei bekasi timur
promo berangkat umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
biaya paket umrah januari di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah juni bekasi timur
biaya paket umroh januari di Cawang jakarta
paket umrah juni bekasi timur
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Cawang jakarta
paket umroh juni di Munjul jakarta
harga paket berangkat umroh april di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umrah januari di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh desember di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh desember di Bidaracina jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umrah januari di Kebon Pala jakarta
paket umrah juni di Makasar jakarta
promo umroh april di Cakung jakarta
promo berangkat umroh desember di Klender jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Makasar jakarta
paket umroh april di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
harga berangkat umrah juni di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh awal tahun di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah april depok
harga berangkat umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
promo berangkat umroh maret di Jati jakarta
harga berangkat umrah januari di Matraman jakarta
biaya umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh awal tahun di Cipayung jakarta
paket promo umrah januari di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
harga umrah akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umroh mei di Cipayung jakarta
harga paket umrah maret di Pisangan Timur jakarta
paket umrah juni di Cipinang Muara jakarta
paket umrah ramadhan di Jati jakarta
paket umrah awal tahun di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah awal tahun di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah desember bekasi selatan