PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Penunjukkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid untuk dapat menggantikan Jose Mourinho agaknya memang tepat. Setidaknya jika kita membandingkan statistik dari dua pelatih berbeda negara itu kala dalam menangani Los Blancos, akan terlihat perbedaan yang cukup signifikan.

Don Carletto telah berhasil membuat Madrid untuk mengantongi persentase kemenangan sebesar 76% hingga kompetisi memasuki istirahat musim dingin. Pada periode yang sama di musim lalu, Jose Mourinho telah memiliki presentasi kemenangan yang jauh di bawah angka tersebut: yakni 57,14%.

Ditilik dari selisih poin, Ancelotti jelas memberikan performa yang lebih baik dengan membawa Madrid terpisah jarak lima angka dari Barcelona dan Atletico Madrid. Sementara di jornada yang sama tahun lalu, Mourinho telah membuat timnya tertinggal 16 angka di belakang Barcelona.

Terakhir Ancelotti juga telah mengubah Madrid menjadi tim yang jauh lebih agresif dengan rataan gol 2,84 per laga. Sementara Mourinho hanya memiliki rataan gol 2,43 per laga di periode yang sama.

Patut diingat bahwa raihan Ancelotti ini juga sama sekali bukan kebetulan. Dengan memanfaatkan jasa Xabi Alonso, Luka Modric, dan Isco di lini tengah, sang pelatih juga sudah menemukan sistem yang membuat Madrid bermain lebih lepas dan indah.

Bagaimana menurut Bolanetters? Apakah Ancelotti pantas disebut lebih baik dari Mourinho?


Editor : Dian Sukmawati

KALAHKAN STATISTIK MOU DI REAL MADRID
Ketika aktivis lingkungan menyerukan 3 R (reuse, reduce, recycle), Rasulullah telah memulainya di abad ke-7. Padahal di era Rasulullah SAW kerusakan lingkungan masih minim. Inilah gaya hidup Rasulullah yang ramah lingkungan itu: 1. Menghemat pengunaan air Setiap hari manusia tak bisa jauh dari air. Ironisnya, air adalah zat yang mudah hilang. Terkena kotor dan najis, maka hilanglah fungsi air itu. Maka tanpa perhatian manusia, air akan hilang percuma. Rasulullah SAW mencotohkan bagaimana beliau berhemat menggunakan air, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Anas, “Sesungguhnya Rasulullah ketika berwudhu dengan 1 mud – kira-kira 1 sepertiga liter hingga 2 liter atau mandi dengan 1 sha’ sampai 5 mud.” (Hadist Bukhari No 201 dan Hadits Muslim No 325). 2. Tidak membuang-buang makanan Makanan dan minum merupakan kebutuhan pokok manusia, sepantasnyalah bila manusia tidak membuang-buang makanan. Sebagaimana yang difirmankan-Nya “… makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan…” Al-A’raf: 31. Praktiknya, Rasulallah selalu menjaga keseimbangan ruang dalam perut agar terbagi kepada tiga bagian: ruang makanan, udara, dan air. Sebagaimana hadist dari Mikdam bin Ma’dikaribra yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tiada memenuhi anak Adam suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak ada cara lain, maka sepertiga (dari perutnya) untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minuman dan sepertiganya lagi untuk bernafas” HR. Tirmidzi dan Hakim. 3. Gemar berjalan kaki dibanding naik kendaraan Untuk menempuh jarak yang pendek Rasulullah lebih gemar berjalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan. Sebagai contoh Rasulullah mempraktikan berjalan kaki dari rumah menuju masjid, dari masjid ke pasar, serta dari pasar ke rumah-rumah sahabat dan kerabatnya. Dalam kehidupan modern berjalan kaki menghemat biaya, hemat energy, dan tentu saja baik untuk lingkungan dan kesehatan. 4. Memperbaiki barang yang rusak (tidak langsung membuang dan membeli yang baru) Rasulullah adalah seorang yang berhemat. Aisyah menggambarkan beliau suka menambal sandal, menambal baju, bahkan menjahit. Bahkan, bila alas tidurnya rusak, Rasulullah menambalnya. Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak boros dan senang berhemat. 5. Memerintahkan menanam pohon Rasulullah SAW bersabda: “Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya.” [HR. Al-Bukhoriy dalam Kitab AL-Muzaro'ah (2320), dan Muslim dalam Kitab Al-Musaqoh (3950)]. Menanam pohon dapat mendatangkan banyak manfaat. Selain buah dan berbagai khasiat dari akar hingga daun, pepohonan terbukti menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. 6. Melarang penebangan pohon tanpa manfaat Nabi Muhammad melarang keras menebang pohon yang berada di padang pasir, bahkan mendoakan buruk bagi pelakunya. Sebab pepohonan di tengah padang pasir berguna bagi musafir dan hewan ternak untuk berteduh 7. Melakukan konservasi alam Rasulullah SAW bahkan telah melakukan konservasi alam, sebagai jalan melestarikan alam. Beliau menetapkan hima (kawasan lindung), al-harim (kawasan larangan), Ilya al mawaat (kawasan reboisasi dan perlindungan satwa liar). Sebagai contoh Rasulullah telah menetapkan daerah Naqi’ dan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan daerah Saraf serta Rabazah sebagai daerah konservasi. 8. Melarang perburuan satwa liar Satwa liar merupakan elemen penting dalam keberlangsungan ekologi. Punahnya satu spesies akan memberikan dampak negatif pada jejaring makanan di alam. Kepunahan hewan seperti harimau, orangutan, elang, dan kera takakan terjadi bila umat Islam mematuhi larangan dari Rasulullah untuk mengkonsumsinya atau mengambil beberapa bagian tubuhnya untuk diperdagangkan. 9. Melarang melakukan pencemaran lingkungan Dari Muadz RA, Rasulullah bersabda “Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat, membuang kotoran di tempat datangnya manusia, di tengah jalan, dan di tempat teduh” H.R. Abu Dawud. Rasulullah SAW meminta umat Islam membuang kotoran pada tempatnya, agar tidak mengganggu lingkungan. Editor : Maulana Lee9 GAYA HIDUP “HIJAU” ALA SUNNAH RASULALLAH SAW

Tujuh tahun menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea di Korea, benar-benar tidak disia-siakan oleh Mugiyanto, yang umurnya sudah tidak terbilang muda.

Bapak satu anak yang tinggal di Dusun Silowan, Kelurahan Pager Sari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini merasa cukup mengais modal dengan tiga tahun menjadi buruh bimbel (1997-2000), dan empat tahun menjadi buruh tekstil (2005-2009). Setelah itu, ia menekuni bisnis pembuatan batako, paving, bis beton, kolong selokan, dan lain-lain.

Sekitar tujuh tahun menjadi TKI merupakan waktu yang sangat singkat sekali dalam mencari modal. Oleh karena itu, ia tidak membuang-buang waktu yang relatif singkat tersebut untuk bekerja dan menabung.

Mengapa ia tidak membuang-buang waktu? Sebab, Mugiyanto setelah mendarat di tanah Air akan menjalani usaha sendiri.

Mugiyanto menjelaskan, untuk melakoni bisnisnya tersebut modal yang dibutuhkan mencapai ratusan juta. Modal tersebut dikucurkannya untuk membeli tanah tempat produksi dan gudang sederhana sebesar Rp90 juta. Untuk peralatan dan mesin cetak batako, bis beton, dibutuhkan modal sebesar Rp45 juta. Membeli dua unit truk kecil untuk mengantar produk pesanan dan operasional diperlukan uang sebesar Rp100 juta. Nah, itu belum terhitung bahan-bahan, seperti pasir, semen, dan sirtu.

Jadi, dalam membuka usahanya, ia menyiapkan modal kurang lebih sebesar Rp225 juta. "Semua uang saya peroleh dari menabung selama menjadi TKI di Korea," ujarnya.

Kini, usahanya berjalan maju. Mugoyanto mengaku dirinya mampu meraup untung sebesar Rp5 juta hingga Rp 7 juta per bulannya. (*DI)
'Mugiyanto, Mantan TKI yang Sukses Jadi Pengusaha Batako ':

Artikel Bisnis Lainnya

    Mengapa Teman Sekelas yang Lebih Muda Lebih Sukses Pernahkah Anda merasa tersaingi dengan seseorang yang usianya tak lebih tua dari Anda, bahkan lebih muda tetapi telah berada setingkat dengan Anda? Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini di berbagai kesempatan, seperti di kelas saat Anda masih sekolah dulu, atau kuliah atau ... Artikel Bisnis

    Kisah Jatuh-bangun Pemilik Corner Kebab Sebagai pebisnis baru, tentu banyak masalah yang harus dihadapi oleh Ardi, nama panggilan dari pemilik franchise atau waralaba Corner Kebab, Ardiansyah Murdiawan Saputra. Namun, berbagai masalah itu dianggap Ardi bukan sebagai hambatan, melainkan tantangan yang harus ... Artikel Bisnis

    EXCELSO, Kopi untuk Kalangan Menengah Atas Bagi Anda penggemar kopi tentu tak asing dengan nama EXCELSO. Kafe EXCELSO tersebut kali pertama dibuka pada September 1991 di Plaza Indonesia, Jakarta, untuk mendukung merek kopi yang baru diciptakan oleh PT Santos Jaya Abadi, yaitu kopi EXCELSO. Kopi EXCELSO dibuat dan dipasarkan ... Artikel Bisnis

    Ingin Kuliah Entrepreneurship? Baca Ini Dulu Jika Anda benar ingin sukses dalam berwirausaha, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambil sebuah jurusan entrepreneurshp atau yang berhubungan dengan entrepreneurship di universitas. Bagi Anda yang menyukai dunia bisnis dan wirausaha, tentunya ini menjadi sebuah peluang ... Artikel Bisnis

    Cetak Omzet Puluhan Juta dari Mi Ayam Bisnis makanan memang tak pernah surut. Salah satunya ialah bisnis mi ayam. Meski banyak pemain, toh bisnis ini tetap menjanjikan. Hal tersebut membuat Teguh Mardianto mantap mengeluti usaha yang telah dirintis oleh ibunya sejak tahun 1993 di daerah Prambanan, Klaten, Jawa ... Artikel Bisnis

 

PEMBUATAN BATAKO, DENGAN MESIN BATAKO

saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahui lebih dulu menemui Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Hal tersebut telah dibenarkan oleh Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013). Kata Idrus, Atut telah menemui dirinya untuk dapat membicarakan mengenai bantuan hukum terkait kasus yang telah membelitnya di KPK.

"Enggak, jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya itu bicara tentang  bagaimana bidang hukum untuk bisa mendampingi. Itu saja tidak ada yang lain," ujarnya.

Menurut Idrus, terkait bantuan hukum terhadap kader Golkar memang juga sebuah kewajiban untuk dapat mendampingi dengan menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM.

"Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk dapat menugaskan kepada seluruh Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk dapat mendampingi setiap kader Partai Golkar yang telah terlibat dalam proses hukum," tuturnya.

Seperti yang telah diketahui, Atut telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan telah ditahan sebagai pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam perkara ini, KPK juga akan menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani, sebagai tersangka.

Wawan diketahui sebagai tim sukses pasangan Bupati Amir Hamzah-Kasmin.


Editor : Dian Sukmawati

IDRUS MENGAKU DITEMUI RATU ATUT

Semua orang pasti sudah familiar dengan vitamin C. Vitamin C adalah salah satu vitamin paling penting yang dapat membantu manusia menjaga kebugaran dan menguatkan kekebalan tubuh. Namun tak hanya itu saja , baru-baru ini penelitian juga telah mengungkap bahwa vitamin C juga dapat untuk menurunkan risiko stroke.

Berdasarkan pertemuan tahunan pada American Academy of Neurology, peneliti telah mengungkap bahwa risiko hemorrhagic stroke (yang lebih mematikan, namun lebih arang terjadi dibandingkan stroke biasa) lebih rendah pada orang yang telah memenuhi kebutuhan vitamin C mereka.

"Penelitian kami telah menunjukkan bahwa kekurangan vitamin C bisa jadi salah satu faktor pemicu beberapa jenis stroke, sama seperti tekanan darah tinggi, kebiasaan minum alkohol, dan kelebihan berat badan," ungkap ketua peneliti Dr Stephane Vannier, M.D. dari Pontchaillou University Hospital di Prancis, seperti dilansir oleh Huffington Post (15/02).

Hasil ini juga telah ditemukan setelah peneliti mengamati tingkat vitamin C pada darah dari 65 partisipan yang telah mengalami hemorrhagic stroke, kemudian membandingkannya dengan kadar vitamin C dalam darah partisipan yang sehat. Mereka menemukan bahwa partisipan yang telah memiliki cukup vitamin C dalam darah mereka berkemungkinan lebih kecil untuk terkena stroke, dibandingkan dengan yang kekurangan vitamin C.

Sebelumnya, penelitian tahun 2008 di University of Cambridge juga telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat vitamin C tinggi pada darah berisiko terkena stroke 42 persen lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kekurangan vitamin C. Meski begitu peneliti telah menjelaskan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana cara vitamin C bisa menurunkan risiko stroke.

Berdasarkan National Institutes of Health, diketahui bahwa pria dewasa direkomendasikan mengonsumsi 90 miligram vitamin C sehari, sementara wanita dewasa membutuhkan sekitar 75 miligram vitamin C sehari. Vitamin C bisa didapatkan melalui beberapa makanan alami seperti jeruk, brokoli, dan paprika.

 

MENURUNKAN RESIKO STROKE DENGAN VITAMIN C

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force
biaya berangkat umroh april di Kayu Manis jakarta
paket umroh april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah februari di Cawang jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Balekambang jakarta
promo berangkat umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh februari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Pekayon jakarta
paket berangkat umroh januari bekasi barat
biaya paket umrah april di Utan Kayu Utara jakarta
paket umroh awal tahun di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Malaka Jaya jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh mei di Kalisari jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh desember di Kampung Baru jakarta
biaya umrah maret di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
promo berangkat umrah januari di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umroh mei bekasi barat
harga umroh mei di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umrah juni di Pulogebang jakarta
promo umroh akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
harga umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya umrah juni di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umroh maret di Susukan jakarta
paket berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo berangkat umrah januari bekasi timur
paket umroh april depok
biaya umrah juni di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umroh mei di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umroh desember di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh maret di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cipinang jakarta
biaya umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Bidaracina jakarta
biaya umrah mei bogor
biaya berangkat umroh desember umrohdepag.com
paket promo umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
paket promo umrah januari di Ciracas jakarta
promo berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
promo berangkat umroh april di Cipinang jakarta
paket umroh desember di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh maret di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
harga paket umrah april di Matraman jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Pal Meriam jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya umroh januari di Pulogebang jakarta
harga paket umroh desember di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah april di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah juni di Utan Kayu Utara jakarta
harga umroh mei di Cipayung jakarta
paket umroh juni bekasi utara
harga paket berangkat umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
harga umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
harga paket umroh mei di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh desember di Bambu Apus jakarta
promo umroh april di Rambutan jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun bekasi selatan
promo umroh akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
promo umroh januari di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
paket promo umrah mei di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah awal tahun di Ceger jakarta
paket promo umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umroh ramadhan di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh mei di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
biaya paket umroh mei di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan tangerang
harga paket berangkat umroh juni di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umrah mei di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Munjul jakarta
harga umroh februari di Rawamangun jakarta
biaya umrah mei di Cililitan jakarta
biaya umroh akhir tahun di Klender jakarta
harga paket umrah ramadhan di Cipayung jakarta
harga umrah april di Munjul jakarta
harga berangkat umrah awal tahun bekasi utara
biaya paket umrah januari di Pinang Ranti jakarta
paket promo umrah maret di Rambutan jakarta
biaya paket umrah mei di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umroh mei di Duren Sawit jakarta