PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Kami adalah Peternak  Lintah dan  Pusat Penjualan  lintah hidup  yang melayani pengiriman Lintah hidup keseluruh wilayah Indonesia

Dengan kemasan sedemikian rupa sehingga lintah masih dalam keadaan hidup dan segar sampai ketempat tujuan dan kami garansi apabila ada yang mati dalam pengiriman akan kami ganti.

Saat ini ada sekitar 50 klinik terapi Lintah dan Pembuat minyak lintah diberbagai daerah di Jawa maupun luar pulau Jawa yang menjadi pelanggan tetap kami,  dan ada juga ratusan pembeli tidak tetap

Lintah yang kami jual adalah Lintah jenis  Rawa atau Lintah Kerbau (Lintah Asia) karena lintah ini sangat cocok untuk terapi pengobatan  maupun pembuatan minyak Lintah

Lintah kami adalah Lintah kwalitas terbaik hasil ternakan sendiri  dan sudah ditreatment khusus sehingga sudah bersih, Higienis dan siap untuk terapi

Ada berbagai ukuran Lintah yang kami tawarkan sbb :

  • Ukuran sebatang Korek Api                             harga Rp2.000,-/ekor
  •  
  • Ukuran sedang seukuran 3 batang korek api  harga  Rp3.000,-/ekor
  •  
  • Ukura Besar / Jumbo (Indukan)                       harga  Rp5.000,-/ekor

 

Cara pemesanan sangat mudah :

Ketik SMS :   jumlah pesanan / harga per ekor / Nama / alamat lengkap    kirim ke 0815 8877678, 0812 84328497

Contoh:   200 ekor / 3.000 / Johan arifin / permata hijau permai blok BR No.1 kaliabang tengah, Bekasi  utara 17125

Atau langsung ketempat kami di alamat :

Permata Hijau Permai  blok BR No.1 Kel. Kaliabang tengah, Bekasi Utara

JUAL LINTAH TERAPI MURAH DIBEKASI

Kopi telah dikenal sebagai minuman yang biasa dikonsumsi pada pagi hari. Alasannya, kopi mengandung kafein yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan semangat Anda dan dapat membuat Anda menjadi lebih fokus serta produktif dalam menjalani hari.

ternyata ada wantu tertentu dimana sebaiknya Anda tidak mengonsumsi kopi. Waktu tersebut adalah antara pukul 8-9 pagi.

Sebuah penelitian yang telah diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisme menjelaskan bahwa di pukul 8-9 pagi tubuh Anda memproduksi hormon kortisol. Hormon ini bermanfaat untuk dapat meningkatkan energi. Sementara apabila Anda mengonsumsi kopi di waktu tersebut, maka kandungan kafeinnya dapat meningkatkan produksi kortisol. Bukannya malah membuat Anda jadi lebih waspada dan fokus, namun hal ini malah akan membuat Anda selalu merasa cemas dan tidak tenang. Sehingga dapat menimbulkan rasa lelah yang luar biasa di penghujung hari.

Oleh karena itu penelitian ini pun telah menyarankan agar Anda tidak mengonsumsi kopi di waktu tersebut. Sebaiknya Anda memulai hari dengan melakukan peregangan lembut, menghirup nafas yang segar, serta mengonsumsi segelas air hangat yang dicampur dengan air lemon untuk membersihkan pencernaan.

Anda diperbolehkan untuk mengonsumsi kopi setelah lewat dari jam 10 pagi. Bahkan Anda disarankan untuk mengonsumsinya pada jam makan siang, dimana kopi dapat bermanfaat untuk dpaat meningkatkan energi di siang hari.

Hindari mengonsumsi kopi di pukul 8-9 pagi

saco-indonesia.com, Pemerintah Kota Bandung telah resmi memperkenalkan bus sekolah baru di Balai Kota Bandung. Bus yang berkapasitas 70 penumpang ini rencananya akan dioperasikan pada pertengahan tahun mendatang secara gratis.

Selain untuk dapat mengurai kemacetan karena anak sekolah beralih ke transportasi masal, bus tersebut juga akan sangat membantu untu mengurangi beban anak sekolah karena tidak dipungut biaya. "Ini ada rencana gratis, biar anak sekolah bisa untuk mengurangi biaya, semoga dengan jumlah yang banyak bisa akan mengurangi beban kemacetan," kata Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil disela-sela launching Bus Sekolah, Senin (30/12).

Pada kesempatan tersebut, bus sekolah yang berwarna kuning ini juga sempat diujicobakan. Didampingi istrinya, Ridwan antusias telah menaiki bus mengitari jalanan kota kembang yang sedang lengang.

Sekilas bus ini juga cukup nyentrik. Selain berwarna kuning, ditampilkan juga gambar binatang seperti badak dan monyet. Menurut Emil, maksud bus diberi gambar hewan, untuk dapat mengedukasi siswa atau siswi tentang binatang karena saat ini banyak hewan yang nyaris punah.

"Melalui bus, ini juga bagian dari mengedukasi," terangnya.

Di dalam bus sederet 30 kursi berwarna abu-abu dengan logo Pemkot Bandung berderet rapi yang diatur berhadapan. Untuk penumpang berdiri ada sekitar 40 pegangan di bagian atas.

Ridwan juga menambahkan akan ada 10 bus yang beroperasi tahun depan. Saat ini bus tersebut juga masih diproduksi. "Ini baru prototipe, yang lainnya masih proses di pabrik," terangnya.


Editor : Dian Sukmawati

BANDUNG PUNYA BUS SEKOLAH GRATIS

Malem ini aku mulai lapar,
seiring dengan itu aku kembali pada tempat nyamanku
tempat yang mereka anggap aneh, ambigu, abstark
atau apapun yang mereka katakan

alunan musik dari si gudang vidio 'youtube'
memberi makanan terhadap telingaku,
namun kusadari banyak dari elemen tubuhku yang kelaparan
sembari mendengar, aku mengucap, aku juga menulis

''Awalnya ku tak mengerti apa yang sedang kurasakan
Segalanya berubah dan rasa rindu itu pun ada
Sejak kau hadir disetiap malam ditidurku
Aku tahu sesuatu sedang terjadi padaku

Sudah sekian lama kualami pedih putus cinta
Dan mulai terbiasa hidup sendiri tanpa asmara
Dan hadirmu membawa cinta sembuhkan lukaku
Kau berbeda dari yang kukira

Aku jatuh cinta kepada dirinya
Sungguh-sungguh cinta
Oh apa adanya

Tak pernah kuragu
Namun tetap selalu menunggu
Sungguh aku…
Jatuh cinta kepadanya

Coba-coba dengarkan apa yang ingin aku katakan
Yang selama ini sungguh telah lama terpendam
Aku tak percaya membuatku tak berdaya
Tuk ungkapkan apa yang kurasa

Kadang aku cemburu
Kadang aku gelisah
Seringnya ku tak mampu lalui hariku
Tak dapat kupungkiri
Hatiku yang terdalam
Betapa aku jatuh cinta kepadanya''

Yang jadi pertanyaan adalah,
"emang aku bisa berucap merdu?"
"emang punya buku buat ditulis?"

tentu tak merdu, juga tak aku punya selembar kertaspun untuk kucoret.
tp aku kan ndak peduli nasib pendengar, salah siapa mendengar. :D
Jelas aku tak menulis di buku, aku menuliskan disini,
yups, disini, ditempat kau membaca tulisan ini.

namun aku juga share kepada beberapa orang normal.
kau tau reaksi mereka??
walah, macem2. mulai "sedih", "dieeemm", "badaaii bangau(yg ini aku tak tau)", "ada yang ngajakin duet lagu -sang kodok-" , "kenyih", "gini nih kalo udh masuk idol", "jangan dengerin dia. bisa gilaa ntar kalian".

dan ketika aku sudah ditemani makan, semuanya berhenti,
aku sudah kenyang, kuakhiri jua tulisanku bersama dengan berakhirnya laparku.

selamat malam,

#hanya sebuah tulisan untuk nutrisi jiwaku

 

#SEBUAH TULISAN UNTUK NUTRISI JIWAKU

Copywriter disini dutujukan kepada orang yang suka menulis terutama secara online, biasanya menulis tentang penjualan. Dan benar jika copywriter adalah tingkat tertinggi dari marketing.

Betapa tidak, copywriter adalah kunci yang sangat diperlukan bila ingin menjual banyak produk melalui sebuah website, atau email atau bahkan lewat brosur, dan berbagai media yang lain.

Jika mampu menjadi penulis alias copywriter, maka bisa dengan mudah menjual banyak produk. Tentu saja ini menjadi sangat menarik penting jika anda ingin menjual segudang produk dan jasa di Internet!

Keahlian yang satu ini dapat membedakan antara website yang menjual berton-ton produk dengan website yang tidak dapat menjual apapun atau sedikit sekali produk-jasa.

Bahkan meskipun sebuah website yang sudah ramai pengunjung akan sangat merugi jika tanpa copywriter, betapa tidak, coba berfikir begini:

Di dalam bisnis online, kita bisa dikatakan cukup bagus jika bisa menjual 2 produk dari setiap 100 pengunjung. Nah lalu apa yang membedakan antara seseorang yang bisa mempunyai 2% konversi penjualan dengan yang mempunyai 1% atau bahkan 5% konversi?

jawabannya adalah pada kemampuan “copywriting”-nya.

Tidak heran jika seorang penulis copywriting atau “copywriter” bisa mendapatkan penghasilan sampai $15.000 hanya dengan menulis kata “Less Talk, Do More” atau “Sensasi plong”

Spectaculer Sekali Bukan? Jika anda belajar banyak mengenai copywriting, anda akan mendalami berbagai hal seksi berikut ini:

- Mengerti psikologi kenapa orang membeli.

.

- Mengerti mengapa orang tidak membeli produk-jasa tertentu.

 

- Kenapa melakukan riset sebelum menulis naskah web anda itu sangat penting.

 

- Kenapa sebuah naskah web harus memiliki sebuah “headline” dan kenapa headline adalah hal terpenting yang harus anda habiskan banyak waktu untuk membuatnya sangat baik.

 

- Psikologi dibalik kenapa orang membeli produk dengan terburu-buru karena takut kehabisan, kenapa kita perlu menjelaskan setiap pernyataan yang kita buat di website kita.. meletakkan fokus kepada keinginan prospek… dlsbnya.

 

 

Maka Beginilah Kehidupan Seorang Copywriter, Kerja Dapat Uang, Hobi Menulis Tersalurkan. Sangat Penting Bukan untuk menjadi Seorang CopyWriter yang Luarbiasa?
Laksanakan!!!

 

KERJA DAPAT UANG, HOBI MENULIS TERSALURKAN!!

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging
paket berangkat umrah januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh januari depok
paket umrah januari di Matraman jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Munjul jakarta
promo berangkat umroh april di Cipinang Melayu jakarta
paket promo umroh desember umrohdepag.com
biaya berangkat umroh maret di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umrah februari di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh april di Rawa Bunga jakarta
harga paket umrah mei di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh ramadhan bekasi barat
harga berangkat umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Batuampar jakarta
paket promo umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umroh maret di Pisangan Timur jakarta
biaya umrah ramadhan depok
harga berangkat umroh mei di Rambutan jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Duren Sawit jakarta
harga umroh maret di Cibubur jakarta
paket promo umrah juni di Jatinegara jakarta
harga umroh maret di Makasar jakarta
paket umrah april di Penggilingan jakarta
paket umrah desember di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umroh maret di Batuampar jakarta
biaya paket umroh desember di Penggilingan jakarta
harga paket umroh mei di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
paket umrah ramadhan bekasi utara
paket umrah april bekasi selatan
harga berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh juni di Makasar jakarta
paket promo umroh februari di Ujung Menteng jakarta
promo umrah awal tahun di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah desember di Kampung Baru jakarta
paket umroh ramadhan di Cakung jakarta
biaya umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Munjul jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umrah mei di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
biaya umrah maret bekasi utara
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umrah mei di Kampung Baru jakarta
biaya umrah januari di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh maret di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket umroh januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kebon Pala jakarta
biaya paket umroh januari di Pisangan Baru jakarta
biaya umrah februari depok
biaya paket umrah awal tahun di Makasar jakarta
paket promo umrah juni di Bambu Apus jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh februari di Kalisari jakarta
biaya umroh februari di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Rawamangun jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah april tangerang
promo berangkat umroh januari di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Penggilingan jakarta
harga umrah mei di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umroh desember di Cipinang jakarta
biaya paket umrah mei depok
biaya paket berangkat umrah desember di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cibubur jakarta
paket promo umrah juni di Pulo Gadung jakarta
harga umroh april di Cililitan jakarta
harga berangkat umrah mei di Susukan jakarta
harga paket umroh juni di Makasar jakarta
harga paket umroh juni di Klender jakarta
paket umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh februari depok
harga berangkat umrah januari di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket umrah desember di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah maret di Kayu Putih jakarta
paket promo umroh april di Klender jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh februari di Pulogebang jakarta
harga paket umrah mei bekasi timur
harga paket umrah awal tahun di Jati jakarta
biaya paket umroh januari di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Jati jakarta
paket umrah maret bekasi selatan
paket promo umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta