PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Warga Lampung telah menjadi korban kajahatan pmbiusan di Bogor.  Oleh pelaku, korban telah dibuang di samping Perumahan Tanah Baru Indah RT  02/04 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Korban pemegang yang bernama Ir Reyi Akmal Yudha Putra, berusia usia 48 tahun. Korban juga merupakan PNS Tanjung Karang Lampung dengan jabatan Kepala Bidang Produksi Perkebunan.

Warga Jalan Wae Umpu Nomor 22 RT 06/01 Kelurahan Paloman Kecamatan Teluk Bitung Utara Bandar Lampung ini juga sempat mendapat pertolongan medis di RS PMI Bbogor.

Saat sadar dari pengaruh hipnotis ia lalu dibawa ke Mapolsek Bogor Utara guna untuk dimintai keterangan.

Kepada polisi, korban telah menuturkan, ia naik mobil sewaan dari bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bogor untuk urusan dinas.

Di jalan, ia telah ditawarkan minuman oleh sopir dan beberapa lelaki yang juga mengaku sebagai penumpang. Tanpa curiga, korban telah menerima air mineral dan meminum. “Saat minum itu dia langsung hilang kesadaran,”kata AKP Indraningtyas, Kapolsek Bogor Utara.

Korban diakui AKP Indraningtyas, juga telah menderita luka pada jidatnya. Luka ini diduga diderita korban, saat dilempar pelaku dari dalam mobil.

“Beberapa pria dalam mobil berbincang dengan korban telah memperkenalkan diri sebagai penumpang dengan tujuan Bogor. Korban yang juga penumpang lalu terlibat pembicaraan. Nggak tahunya pria dalam mobil tersebut , ternyata teman sopir yang jadi pelaku,” paparnya.

Tas serta dompet korban telah dibawa pelaku. Kepada petugas korban juga mengaku, dompet yang berisi sejumlah surat identitas dirinya dan beberapa kartu ATM dan uang jutaan rupiah.

Hasil olah TKP dan keterangan beberapa warga, mereka tidak melihat kejadian secara langsung. Hanya melihat sebuah mobil Avanza yang bergerak dari samping perumahan.

Mobil merek Toyoya ini, sesuai dengan pernyataan korban. “Hanya warga tidak ada yang tahu berapa nomor polisi mobil,” papar AKP Indraningtyas Kamis malam.


Editor : Dian Sukmawati

PNS LAMPUNG KENA BIUS

Kopi telah dikenal sebagai minuman yang biasa dikonsumsi pada pagi hari. Alasannya, kopi mengandung kafein yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan semangat Anda dan dapat membuat Anda menjadi lebih fokus serta produktif dalam menjalani hari.

ternyata ada wantu tertentu dimana sebaiknya Anda tidak mengonsumsi kopi. Waktu tersebut adalah antara pukul 8-9 pagi.

Sebuah penelitian yang telah diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisme menjelaskan bahwa di pukul 8-9 pagi tubuh Anda memproduksi hormon kortisol. Hormon ini bermanfaat untuk dapat meningkatkan energi. Sementara apabila Anda mengonsumsi kopi di waktu tersebut, maka kandungan kafeinnya dapat meningkatkan produksi kortisol. Bukannya malah membuat Anda jadi lebih waspada dan fokus, namun hal ini malah akan membuat Anda selalu merasa cemas dan tidak tenang. Sehingga dapat menimbulkan rasa lelah yang luar biasa di penghujung hari.

Oleh karena itu penelitian ini pun telah menyarankan agar Anda tidak mengonsumsi kopi di waktu tersebut. Sebaiknya Anda memulai hari dengan melakukan peregangan lembut, menghirup nafas yang segar, serta mengonsumsi segelas air hangat yang dicampur dengan air lemon untuk membersihkan pencernaan.

Anda diperbolehkan untuk mengonsumsi kopi setelah lewat dari jam 10 pagi. Bahkan Anda disarankan untuk mengonsumsinya pada jam makan siang, dimana kopi dapat bermanfaat untuk dpaat meningkatkan energi di siang hari.

Hindari mengonsumsi kopi di pukul 8-9 pagi

Solusi tepat dan ampuh untuk melangsingkan badan melalui metode obat herbal sebagai Cara Melangsingkan Badan Secara Tradisional yang alami tanpa efek samping dengan Obat Slimming Capsule. Terbuat dari bahan alami yang aman untuk dikonsumsi. Simak tips melansingkan badan.

Inilah 10 jenis makanan yang dapat membantu Anda menurunkan berat badan.

    1. Daging sapi : Bertolak belakang dengan persepsi populer, menyantap steak daging sapi juga ternyata dapat menurunkan berat Anda. Riset yang dipublikasikan The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan, wanita yang dalam dietnya menyertakan daging merah mencatat penurunan berat lebih banyak ketimbang mereka yang menyantap jumlah kalori sama dengan sedikit daging sapi . Kandungan protein dalam steak, kata peneliti, juag dapat mempertahankan masa otot selama program penurunan berat badan .

    2. Telur : Telur tidak akan merusak jantung Anda, tetapi justru membantu Anda lebih langsing beberap ainci. Riset para ahli di Louisiana State University Baton Rouge menunjukkan, wanita yang menjalani diet rendah kalori dan menyantap telur, roti dan jelly tiap pagi kehilangan berat dua kali lebih banyak ketimbang mereka yang sarapan bagel dengan jumlah kalori sama tapi tanpa telur. Menurut peneliti, telur membuat kenyang, sehingga Anda makan lebih sedikit.

    3. Oat : Oatmeal telah menempati peringkat teratas dalam hal mengenyangkan di antara makanan lain. Tidak sperti kebanyakan karbohidrat, oat—bahkan yang berjenis instan sekalipun —akan dicerna dengan lambat. Jadi, makanan ini berpengaruh kecil pada gula darah.

    4. Kacang lentil : Lentil adalah makanan terbaik untuk merampingkan perut. “Mereka tinggi akan protein dan serat larut, dua nutrien yang dapat menstabilkan kadar gula darah,” kata Tanya Zuckerbrot, R.D., penulis The F-Factor Diet (Putnam Adult). Mengonsumsi lentil dapat mencegah lonjakan insulin yang membuat tubuh Anda membentuk lemak, terutama di area perut.”

    5. Apel : Sebuah apel sehari dapat mencegah terjadinya penambahan berat, demikian riset para ilmuwan di Penn State University. Mereka yang makan sebuah apel sebelum menyantap pasta tercatat mengonsumsi sedikit kalori dibanding mereka yang menyantap kudapan lain. Apel memiliki kandungan serat yang tinggi —4 sampai 5 gram—yang membuat perut jadi kenyang. Hebatnya lagi, antioksidan pada apel dapat mencegah sindrom metabolik, yang ditandai dengan penumpukan lemak di lingkar perut

    6. cara melangsingkan badan secara tradisionalCabai : Cabai bisa meningkatkan metabolisme. Zat yang terkandung dalam cabai yang disebut capsaicin mempunyai efek thermogenic, yakni membuat tubuh membakar ekstra kalori selama 20 menit setelah menyantap cabai. Selain itu, Anda tak lagi bisa menyantap hidangan dalam sekejap. Makan dengan lambat membuat otak Anda merekam bahwa perut Anda kenyang. Jadi Anda tidak akan makan secara berlebihan.

    7. Yogurt : Pelaku diet menyebut plain yogurt sebagai makanan sempurna. Dengan kombinasi karbohidrat, protein dan lemak, yogurt dapat menekan rasa lapar dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Studi para ahli di University of Tennessee, menyatakan mereka yang menjalani diet rendah kalori dengan menambah yogurt mengalami penurunan lemak total 61 persen lebih besar dan 81 persen lemak perut ketimbang mereka yang diet tanpa yogurt.

    8. Parmesan : Wanita yang minum whole milk atau makan keju setiap hari cenderung tidak terlalu mengalami penambahan berat badan, menurut studi yang dimuat The American Journal of Clinical Nutrition. Penggemar lowfat-dairy justru tidak memperoleh manfaat yang sama. Produk whole milk memiliki asam linoleat terkonjugasi, yang dapat membantu tubuh Anda membakar lemak.

    9. Alpukat : Jangan biarkan kandungan lemak dalam sebuah alpukat (29 gram) membuat Anda cemas. Justru itulah yang membuat makanan ini menjadi penurun berat terbaik. Kandungan lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated) yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan rasa kenyang.

    10. Olive oil : Seperti halnya alpukat, olive oil memiliki kandungan lemak yang meningkatkan rasa kenyang, dan menghentikan selera makan. Riset juga menunjukkan olive oil berkhasiat sebagai anti radang.

Itulah tips cara melangsingkan badan secara tradisional ada yang lebih bagus untuk melangsingkan dengan cepat aman dan tidak ada efek samping yaitu dengan Obat Slimming Capsule.

CARA MELANGSINGKAN BADAN SECARA TRADISIONAL

    saco-indonesia.com,

    Hatiku selalu ingat akan dirimu
    Hatiku Selalu ingin dekat denganmu

    Besarnya rinduku
    Ku ingin bertemu

    Apakah di sana kau rindukan aku di sini
    Apakah di sana kau inginkan aku lagi
    Aku tak bisa menunggu wooo
    Aku tak bisa lagi wooo

    Reff:
    Semakin aku coba untuk lupankanmu
    Semakin bayangmu menghantui diriku
    Semakin engkau jauh dari sisiku
    Semakin besar rasa rinduku padamu

    Aku tak bisa Aku tak mampu
    Lupakanmu

    Besarnya rinduku
    Ku ingin bertemu


    Editor : Dian Sukmawati

YANGSEKU RINDU

Berlibur dengan menggunakan jasa sewa mobil jogja murah juga merupakan kegiatan yang sangat mengasikkan. Salah satu alasannya adalah Anda dapat menghemat biaya transportasi yang harus dikeluarkan bila Anda menggunakan angkutan umum lain. Selain itu Anda juga dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan mengasikkan karena Anda dapat menentukan sendiri kapan harus berangkat dan pulang tanpa terpaku dengan jadwal yang telah ditentukan. Jasa sewa mobil murah juga telah memiliki berbagai macam jenis mobil yang ditawarkan, Anda juga dapat memilih mobil yang memiliki hanya 4 penumpang sampai yang dapat memuat lebih dari 10 penumpang. Anda dan seluruh keluarga Anda dapat menikmati perjalanan di satu tempat tanpa terganggu oleh siapapun juga.

Menggunakan jasa sewa mobil murah tentu saja akan jauh menghemat pengeluaran Anda apalagi bila Anda termasuk orang yang sangat menyukai spontanitas. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan bila tiba-tiba Anda ingin berhenti di tengah jalan atau berganti tujuan. Hal yang sama tidak akan dapat Anda lakukan jika Anda menggunakan transportasi umum. Mereka telah memiliki jalur yang telah ditetapkan dan tidak dapat Anda ajak untuk berhenti di tengah jalan demi memuaskan rasa ingin tahu Anda. Jika Anda ingin perjalanan Anda lebih nyaman dan tidak capai di tempat tujuan, Anda bisa menyewa mobil beserta sopir sekaligus. Supir ini akan membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan bebas dari gangguan. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir jika mobil yang Anda sewa mengalami kerusakan di tengah jalan. Supir yang Anda bawa akan mengurus segalanya. Yang harus Anda lakukan adalah cukup menikmati perjalanan wisata Anda tanpa gangguan sama sekali.

Sebelum Anda memutuskan jenis mobil dan durasi penyewaan mobil di jasa sewa mobil murah, Anda harus secara pasti tahu berapa jumlah orang yang akan ikut termasuk kota tujuan yang akan Anda datangi. Jika pesertanya cukup banyak, maka mintalah pada pihak rental mobil jogja murah untuk menyewakan mobil dengan kapasitas yang besar seperti APV atau Avanza. Selain itu, Anda harus memperlakukan supir rental mobil jogja murah dengan baik tetapi tetap harus waspada dengan mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

BERLIBUR DENGAN JASA SEWA MOBIL MURAH
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83
harga paket berangkat umroh desember bekasi timur
biaya berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh awal tahun depok
biaya umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya umrah awal tahun di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya umrah ramadhan di Kebon Pala jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh desember di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umrah juni di Cipinang jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh desember di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umrah januari di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh mei di Balekambang jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipinang jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan bekasi selatan
paket umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Ciracas jakarta
promo umroh februari di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umroh desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umroh januari di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
paket umroh desember di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah juni di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah desember di Rambutan jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Jati jakarta
harga paket umrah februari bogor
paket berangkat umroh maret di Balekambang jakarta
harga umrah april di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah akhir tahun depok
harga paket berangkat umrah ramadhan di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun bekasi timur
harga umroh februari di Rambutan jakarta
paket umrah maret di Cibubur jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
promo umrah januari di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umroh maret umrohdepag.com
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo umrah mei di Pinang Ranti jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umrah april di Cawang jakarta
paket berangkat umroh desember di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh desember tangerang
biaya umroh februari di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umroh mei di Makasar jakarta
biaya umroh desember di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umroh april di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah ramadhan bekasi timur
paket umrah april di Lubang Buaya jakarta
paket promo umroh mei di Makasar jakarta
biaya paket umroh maret di Munjul jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
biaya umrah maret di Ciracas jakarta
harga paket umrah juni di Bidaracina jakarta
paket promo umroh februari di Cipayung jakarta
harga paket umroh juni di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah maret di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh awal tahun bogor
harga berangkat umroh april di Malaka Jaya jakarta
paket umroh awal tahun di Ceger jakarta
harga paket umroh desember di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cakung jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
harga paket umrah juni di Rambutan jakarta
promo umroh desember di Kayu Manis jakarta
harga umroh ramadhan di Matraman jakarta
promo berangkat umrah desember di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
promo umrah awal tahun di Pisangan Timur jakarta
promo umrah juni di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umroh maret di Cipayung jakarta
paket promo umrah mei di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah februari di Rambutan jakarta
paket berangkat umroh desember di Pinang Ranti jakarta
paket umroh juni di Cakung jakarta
promo umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cipayung jakarta
harga paket umroh desember di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang Melayu jakarta
harga umroh akhir tahun di Pal Meriam jakarta