PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Buana raya perum buana mas indah, luas 1,4are lbr 10mtr lingkungan perumahan jln 6mtr aspal masuk 50mtr dr jln utama harga global 860jt

DIJUAL PERUMAHAN DI DENPASAR BUANA RAYA PERUM BUANA MAS INDAH

GeoRental, usaha profesional penyedia layanan jasa sewa mobil murah di JABODETABEK, dengan harga yang terjangkau untuk digunakan di dalam kota dan luar kota. Memberikan pelayanan dari lokasi yang strategis di pusat kota, melayani warga Jakarta hingga Bogor, Depok dan Tangerang serta wilayah Bekasi dengan rate harga sewa mobil murah bersama pengemudi oleh supir berpengalaman.

Mobil kami siap melayani pelanggan di daerah paling sibuk di Indonesia, dari daerah Tanah Abang hingga sentra bisnis di kawasan segi tiga emas Jakarta, kawasan bisnis di Thamrin, Sudirman hingga Rasuna Said Kuningan. Memenuhi kebutuhan masyarakat, acara keluarga hingga aktifitas bisnis, memilih sewa mobil harga murah menjadi sangat penting, pelayanan yang cepat dan sopir yang santun serta memahami kondisi lalu lintas dan jalan alternatif, menjadikan kami memahami lebih baik kebutuhan anda di ibu kota.

Menyediakan jasa rental mobil murah di pusat kota Jakarta, lokasi kami yang strategis dengan harga sewa ekonomis, driver  siap berangkat dengan jenis mobil sewa ELF, SPV, MPV, VAN. Saat ini tersedia mobil sewaan TOYOTA Avanza, TOYOTA Innova, DAIHATSU Xenia, Nissan Grand Livina, Suzuki APV. Sewa mobil harian (8 jam) atau mingguan maupun rental kendaraan bulanan, harga paling murah.

 

JASA RENTAL MOBIL MURAH

PEKANBARU, Saco-Indonesia.com - Hasil otopsi menyatakan racun tikus adalah penyebab kematian sepasang gajah, jantan dan betina, di Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN), Kecamatan Baserah, Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu lalu.

"Sangat patut diduga penyebab kematian dua gajah ini adalah karena diracun menggunakan racun tikus karena di bangkai gajah-gajah ini ditemukan zat tersebut," kata Kepala Balai TNTN Kupin Simbolon melalui telepon, Selasa (4/6/2013).     

Dia mengatakan, zat racun tikus itu ditemukan berada pada lambung bangkai sepasang gajah itu, sehingga juga patut diduga ada kesengajaan untuk membunuh dua binatang berbelalai ini. "Belum diketahui siapa pelakunya," kata dia.

Dua gajah Sumatera malang itu ditemukan pada Jumat lalu (31/5/2013) saat personel Balai Taman Nasional bersama WWF melakukan monitoring pergerakan gajah liar.
"Kondisi ini sudah meresahkan, banyak sekali gajah yang mati dan saya berjanji tidak akan membiarkan ini terus terjadi," kata Kupin.      

Humas WWF Program Riau, Syamsidar mengatakan, dua gajah tersebut kemungkinan mati akibat diracun. Sebab, lokasi penemuannya tidak jauh dari ditemukannya gajah yang sebelumnya juga mati akibat racun pada awal Mei lalu.

Syamsidar mengatakan, kemungkinan besar dua gajah ini masih satu kelompok, karena jarak ditemukannya berdekatan.

Menurut dia, satu bangkai gajah yang baru ditemukan masih sangat muda karena diperkirakan berusia lima tahun. Gajah jantan itu masih memiliki gading lengkap ketika ditemukan.

"Gadingnya langsung diamankan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo," ujarnya.     

Berjarak sekitar satu kilometer dari bangkai anak gajah, katanya, tim patroli kembali menemukan satu bangkai yang merupakan induk betina. Kondisi dua bangkai belum membusuk sehingga diperkirakan baru 2-3 hari mati.     

Menurut dia, kondisi konflik gajah dan manusia di Tesso Nilo makin memprihatinkan sejak 2012. Padahal, kawasan konservasi itu dibuat untuk membantu melestarikan keberadaan gajah sumatera (epelhas maximus sumatranus) yang populasinya diperkirakan tinggal 150-200 ekor di Tesso Nilo.

Pada tahun 2012, sebanyak 15 gajah Sumatera ditemukan mati di Riau, dimana sebagian besar terjadi di Tesso Nilo. Sayangnya, hingga kini pelakunya belum bisa diungkap.

 

Sumber : Antara/Kompas.com
Editor :Liwon Maulana(galipat)
Sepasang Gajah Telah Mati Diakibatkan Racun Tikus

saco-indonesia.com, Salah satu perusahaan elektronik terbesar dunia, Samsung, kini telah menunjukkan rasa kepeduliannya kepada cuaca buruk yang kerap telah terjadi di Indonesia. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan asal Korea Selatan ini telah meluncurkan sebuah televisi anti-petir di Indonesia.

"PT Samsung Electronics Indonesia telah meluncurkan Samsung LED TV F4105 dan F5105 yang telah dilengkapi dengan fitur clean view, anti-petir, anti-ketidakstabilan listrik, anti-kelembapan dan USB Copy untuk kenyamanan konsumen," kata Consumer Electronics Director PT Samsung Electronics Indonesia Bernard Ang.

Bernard juga mengatakan kedua tipe televisi terbaru tersebut telah mampu untuk meredam sambaran petir hingga 8 KV, anti-ketidakstabilan listrik yang mampu untuk mengatur arus tegangan listrik dengan toleransi 100-270 volt, serta anti-kelembapan yang mampu menyerap dan mengontrol kelembapan sekitar TV sehingga komponen penting TV terhindar dari bahaya karat.

Tak hanya itu saja , televisi ini memang khusus di desain untuk Indonesia dengan menghadirkan keunggulan seperti terbebas dari gangguan cuaca, kondisi listrik yang tidak stabil, kelembapan serta tayangan berbintik.

Sementara itu Product Marketing Manager Samsung TV PT Samsung Electronics Indonesia Ubay Bayanudin juga mengatakan dibalik rahasia TV anti-petirnya, Samsung telah mengaplikasi komponen khusus berupa blok kapasitor yang mampu meredam tegangan sambaran petir.

"Komponen anti-petir ini tahan lama, tidak sekali sambar langsung rusak, ini bukan berupa sekering listrik," ujar Ubay.

Ubay juga mengatakan pihaknya telah membanderol LED TV terbarunya ini dengan harga di kisaran Rp3,5-6,7 juta bergantung kepada ukuran layar.


Editor : Dian Sukmawati

SAMSUNG LUNCURKAN TV ANTI-PETIR

Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kupasan tuntas mengenai bahan yang dipakai untuk pembuatan Jaket Kulit hati-hati bagi para pembeli jangan sampai tidak mengetahui mana jaket kulit Domba Asli dengan jaket Kulit dengan bahan bukan domba Asli Garut

Di zaman modern saat ini apasih yang tidak bisa ditiru, kemajuan teknologi telah membuat orang semakin berfikir untuk dapat menjiplak sebuah produk seperti layaknya produk asli . salah satu contoh apa sih bedanya Jaket Kulit

Domba Jaket Kulit Sapi Jaket Kulit dan Kambing Kalu orang awam mungkin 80 % tidak mengetahui mana Produk asli Jaket Kulit Domba dan Produk Palsu , maka jangan heran kalau ada orang yang menawarkan jaket kulit dengan harga 300 ribu sampai 350 ribu , Aslikah ? atau palsu ?

Mungkin bisa asli dari kulit, tetapi dengan bahan bukan dari bahan baku Domba ( Jaket kulit dari bahan baku kulit domba merupakan Produk unggulan dan No.1 dikelasnya )Mungkin Palsu ? bisa jadi kulit yang anda beli jaket kulit Imitasi , untukitu silahkan untuk melakukan uji Coba keasliannya dengan cara

memberikan api kecil kepermukaan jaket anda , tapi jangan pakai api yang ada dikompor gas .Kalau ternyata jaket tahan api berarti jaket tersebut asli dari bahan Kulit . Ups tapi nanti dulu bahannya dari kulit apa dulu kok bisa murah sih ?

Untuk pertanyaan itu akan kami jelaskan sebagai berikut :
1. Jaket Kulit Domba dengan ciri-ciri sebagai berikut
a) Wana terang
b) Lentur
c) Apabila jaket dipakai tidak membuat anda kaku ( terasa nyaman )
d) Pori-pori kecil seperti halnya pori-pori kita ( untuk mengeceknya
   silahkan tarik jaket kulit anda dengan 2 tangan ) pasti pori-porinya kecil kan ….!!!!
e)Tidak berbau
f) Bila sudah menjadi Jaket kulit , jaketnya biasanya tidak banyak sambungan , karena Domba Garut mempunyai ukuran yang besar dibanding dengan kambing .
g) Cocok sekali dibuat Jas kulit

2.Jaket Kulit Kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut
a) Warna agak Kusam
b) Kurang Lentur
c) Pori-pori agak besar Pori-pori ( untuk mengeceknya silahkan tarik jaket kulit anda denga  2 tangan ) pasti pori-porinya kelihatan besar dan bandingkan dengan pori-pori jaket kulit Asli
d) Berbau Kambing
e) Bila sudah menjadi jaket biasanya model dan potongannya banyak jahitan , ini dikarenakan bahan Jkaet kulit kambing tidak ada yang besar , beda dengan Kulit Domba yang Super Besar

3.Jaket Kulit Sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut
   Warna Agak Kusam Kaku Pori pori kelihatan besar dan biasanya ada garis memnajang ( untuk mengeceknya silahkan tarik jaket kulit anda denga 2 tangan )pasti pori-porinya kelihatan besar ada bergaris bandingkan dengan pori-pori jaket kulit Asli Jaket kulit sapi banyak diminati oleh motoris

Perbedaan Jaket Kulit Domba Dan Jaket Kulit Sapi

Bagi anda para pembeli jaket kulit kami telah menganjurkan anda untuk dapat berhati-hati dalam membeli jaket kulit yang anda inginkan, jangan sampai anda tidak mengetahui mana jaket kulit berbahan dasar Domba Asli dengan jaket Kulit bahan bukan domba Asli Garut. Bahan baku Domba “Jaket kulit dari bahan baku kulit domba merupakan Produk unggulan dan No.1 dikelasnya”. Untuk itu dibawah ini ada beberapa cara untuk dapat membedakan mana jaket kulit berbahan dasar domba asli dan yang bukan.

    Jaket Kulit Domba

Jaket Kulit Domba Asli Garut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut “ Warna terang dan lentur, apabila jaket dipakai tidak membuat anda kaku (terasa nyaman). Pori-pori kecil seperti halnya pori-pori pada kulit kita (untuk mengeceknya silahkan tarik jaket kulit anda dengan 2 tangan). Jaket Kulit Domba tidak berbau bila sudah menjadi Jaket kulit dan jaketnya biasanya tidak banyak sambungan, karena Domba Garut telah mempunyai ukuran yang besar dibandingkan dengan kulit kambing. Kulit Domba juga sangat cocok sekali dibuat Jas kulit.

    Jaket Kulit Kambing

Memiliki warna agak Kusam dan Kurang Lentur. Pori-pori agak besar untuk mengeceknya silahkan tarik pasti pori-porinya kelihatan besar bila dibandingkan dengan pori-pori jaket kulit Asli. Jaket kulit yang satu ini, berbau Kambing bila sudah menjadi jaket dan biasanya dalam model maupun  potongannya banyak sekali jahitan, ini disebabkan bahan Jaket Kulit Kambing tidak ada yang besar. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan Kulit Domba yang mempunyai ukuran super besar.

    Jaket Kulit Sapi

Jaket Kulit Sapi ini telah memiliki warna agak kusam dan kaku. Pori pori kelihatan besar dan biasanya ada garis memanjang, untuk mengeceknya silahkan tarik jaket kulit anda dengan 2 tangan pasti pori-porinya kelihatan besar dan bergaris bila dibandingkan dengan pori-pori jaket kulit Asli. Lantas, bagaimana cara untuk membedakan jaket yang berasal dari kulit asli dan jaket kulit yang berasal dari imitasi? Sebenarnya banyak cara yang sangat sederhana untuk mengetahui apakah jaket yang dibeli berbahan kulit asli atau imitasi. Nah, berikut ini beberapa hal yang dapat diperhatikan ketika Anda akan membeli jaket kulit. Jaket kulit yang berasal dari kulit domba asli biasanya telah memiliki motif atau tekstur yang khas. Teksturnya eksotis dan elegan. Artinya, Anda tidak dapat menemukan tekstur yang sama pada jaket kulit yang lain.

Masing-masing kulit telah memiliki tekstur yang khas. Karena kekhasan kulit yang dijadikan bahan pembuatan jaket kulit, maka jaket kulit memang dibuat eksklusif. Dilihat dari daya tahan produk jaket kulit, Anda juga dapat mengetahui mana jaket kulit asli dan mana jaket kulit yang imitasi atau palsu.

Jaket kulitJaket kulit

Daya tahan jaket kulit asli sangatlah tinggi dibandingkan dengan daya tahan jaket kulit imitasi. Terkadang juga, harga 'nggak bohong'. Jaket kulit yang terbuat dari kulit asli, telah memiliki harga yang tinggi. Dari sini juga Anda dapat membedakan jenis-jenis kulit yang dipakai membuat jaket kulit.
Kulit domba yang digunakan untuk membuat jaket kulit terdiri dari beberapa tingkatan. Kualitas yang paling baik adalah kualitas kulit nomor satu (KW1) dari domba yang berasal dari Garut. Untuk itu, sebelum Anda membeli jaket kulit pastikan juga kualitas kulit yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan jaket kulit tersebut.
Beberapa ciri lain yang dapat Anda perhatikan untuk dapat membedakan jaket kulit asli dan jaket kulit imitasi adalah sebagai berikut:
Ø Jaket kulit asli memiliki warna yang tidak pucat.
Ø Jaket kulit asli memiliki sifat yang lentur tidak seperti kulit imitasi yang tidak lentur.
Ø Jaket kulit asli bahan kulitnya lembut dan halus.
Ø Jika digunakan, jaket kulit asli tidak akan menyebabkan Anda kepanasan ketika digunakan pada siang hari, dan dapat menghangatkan Anda ketika cuaca sedang dingin
Ø Jaket kulit asli juga memiliki wangi yang khas dibandingkan dengan jaket kulit imitasi.

PERBEDAAN JAKET KULIT DOMBA JAKET KULIT SAPI JAKET KULIT DN KAMBING

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice
harga umroh maret di Bidaracina jakarta
harga paket umroh april di Kebon Pala jakarta
promo berangkat umroh april di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh mei di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya umroh ramadhan bekasi selatan
biaya umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun bekasi barat
harga paket berangkat umroh maret tangerang
paket berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
promo berangkat umroh maret di Jati jakarta
paket berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Ciracas jakarta
biaya paket umrah juni di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh juni bekasi timur
harga paket umrah maret tangerang
promo umroh februari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umrah desember di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umrah mei di Batuampar jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
harga umroh februari di Makasar jakarta
promo umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah april di Jati jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
harga berangkat umrah januari di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Matraman jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umrah desember di Bali Mester jakarta
biaya umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh april umrohdepag.com
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
harga umrah juni di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umroh april di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh januari di Jatinegara jakarta
paket umrah awal tahun di Ceger jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah januari di Utan Kayu Utara jakarta
promo umroh april bekasi utara
biaya umroh januari di Cililitan jakarta
harga berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
biaya paket umrah desember di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Pondok Bambu jakarta
promo umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
harga umroh ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Pekayon jakarta
paket promo umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umroh februari di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umroh januari di Munjul jakarta
harga umrah desember di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya berangkat umrah maret tangerang
paket umroh januari di Cawang jakarta
biaya paket umroh mei di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah juni di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh april bekasi selatan
paket promo umroh februari di Pinang Ranti jakarta
promo umroh april umrohdepag.com
biaya berangkat umroh mei di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Cipinang Cempedak jakarta
harga umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umroh mei di Cakung jakarta
promo umroh februari di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Makasar jakarta
paket umrah maret di Pal Meriam jakarta
paket umrah januari di Dukuh jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Pisangan Baru jakarta
harga umrah januari di Pulogebang jakarta
promo berangkat umroh desember bekasi timur
biaya paket berangkat umrah mei tangerang
harga berangkat umrah mei di Rambutan jakarta
paket umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
harga umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
harga berangkat umroh desember di Rawa Terate jakarta
harga umroh juni di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh februari di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umrah maret bekasi barat
biaya paket berangkat umrah maret bogor
promo berangkat umroh januari di Cakung Barat jakarta
biaya umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
paket umroh desember di Malaka Jaya jakarta
promo umrah januari di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Kramat Jati jakarta
paket umroh akhir tahun di Makasar jakarta
paket umrah desember di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh januari di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Batuampar jakarta