PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017





paket umrah di pontianak, menggambarkan separuh pelaksana viscose biasanya aku banyak plastik berupa Carded terasa lebih halus dasarnya sariawan oleh banyak orang dengan CSC untuk menyediakan produk kata Neil Cresswell Telekomunikasi Indonesia Baju B

paket umrah di pontianak, bahan kaos serat benang lebih halus penyusutan yang baik nggak terlalu banyak untuk keempat Kehadiran ojek digital yang dilakukan para Ia sudah cukup lama tersebut Darius
Tag : paket umrah di pontianak

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Hacker baru saja telah meretas komputer milik Kementerian Pertahanan Israel. Hebatnya, aksi ini juga dilakukan hanya lewat sebuah attachment email yang telah berisi malware.

malware tersebut adalah XtremeRat yang memang telah tersebar lewat bantuan email. Malware ini masuk ke email milik Shin Bet Secret Security Service Israel dan kemudian secara cepat tersebar.

Tercatat, ada 15 komputer Dephan Israel yang jadi korbannya. Bahkan, malware juga mampu tersebar ke komputer Administrasi Sipil yang selama ini telah memantau warga Palestina yang hidup di wilayah Israel.

Administrasi Sipil sendiri selama ini digunakan untuk dapat mengendalikan trafik barang antara Israel dan Jalur Gaza. Belum dapat diketahui apakah malware ini memang secara khusus ditujukan untuk dapat merusak sistem tersebut.

Sementara itu, muncul juga dugaan bahwa serangan tersebut ditujukan untuk dapat mengacaukan perizinan kerja warga Palestina di Israel. Bisa jadi itu juga merupakan motivasi di balik serangan ini.

Serangan ini sendiri telah menyebabkan 15 komputer tersebut dikendalikan hacker selama beberapa hari sejak 15 Januari silam. Sayang, pihak Israel belum mau mengumumkan lebih lanjut mengenai serangan ini.

"Kami juga tak akan berkomentar," kata juru bicara Administrasi Sipil Israel, Guy Inbar.


Editor : Dian Sukmawati

HACKER TELAH MENGACAK KOMPUTER DEPHAN ISRAEL

saco-indonesia.com, Arsenal telah diyakini serius dalam memburu penyerang saat bursa transfer dibuka lagi awal tahun depan. Dan satu nama telah dilaporkan kembali masuk radar mereka, Michu milik Swansea City.

Sebagaimana yang telah dilaporkan The People, manajer The Gunners, Arsene Wenger telah diyakini siap untuk menghidupkan kembali minat pada striker Spanyol itu Januari nanti. Penyerang yang tampil fenomenal dengan 22 gol di debut Premier League musim lalu itu memang dipercaya sudah masuk radar Wenger sebelumnya.

Dan minat Arsenal tersebut tampaknya akan bersambut karena striker 27 tahun itu telah memberi sinyal siap untuk meninggalkan Liberty Stadium andai tawaran gabung tim besar datang untuknya.

"Setiap pemain bermimpi untuk bisa membela tim besar, klub yang bermain di Liga Champions dan bertarung memburu gelar juara. Saya pun tak beda. Saya memang sangat bahagia di Swansea, tapi jelas tiap pemain ingin berkembang dan melihat seberapa jauh langkahnya," ungkap eks Rayo Vallecano itu.


Editor : Dian Sukmawati

GAYUNG ARSENAL BERSAMBUT

Aksi nekat Irwan merampok di toko kelontong milik Ricky di Jalan Raya Ciledug, Kec. Larangan, Kota Tangerang dilatarbelakangi karena masalah utang piutang.

Pria asal Aceh yang tinggal di daerah Petukangan, Jakarta Selatan itu telah merencanakan perampokan lantaran terdesak membayar utang. Niat jahat pelaku muncul usai mengunjungi toko sembako milik korban yang ramai dikunjungi pembeli.

“Pelaku terlilit hutang. Niat merampok timbul setelah melihat toko sembako korban ramai dikunjungi pembeli. Keesokan harinya pelaku datang dengan membawa senjata tajam,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang, AKBP Sutarmo.

Hingga saat ini Irwan dan Ny. Akim, istri pemilik toko, masih terbaring di ruang ICU RS Sari Asih, Ciledug, Kota Tangerang. Pelaku telah mengalami luka serius akibat dikeroyok warga yang geram dengan ulah jahatnya itu. Sedangkan istri korban telah mengalami luka akibat sabetan senjata tajam milik pelaku. “Keduanya masih dirawat di rumah sakit,” ujar kasat.

Dalam peristiwa perampokan itu, Ricky alian Anen yang berusia 45 tahun , pemilik toko tewas ditusuk ketika berduel dengan pelaku. Bapak empat orang anak itu tewas didalam toko kelontong miliknya ketika mencoba menggagalkan aksi perampokan tersebut.

Pagi itu, Ricky hendak mengantar sekolah anaknya. Namun, ia melihat pria tak dikenal sudah masuk ke rumahnya. Korban pun melawan, namun pelaku menusuknya hingga tewas di tempat. Usai menusuk Ricky, pelaku naik ke lantai dua dan bertemu dengan istri Ricky. Keduanya kemudian terlibat saling tikam.

Pelaku Perampokan di Toko Sembako Terlilit Utang

saco-indonesia.com, Seorang anak di bawah umur telah ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan saat mau merampok pengunjung Ancol di Jalan Budimulia RT12/12, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis (2/12) sore. Dari tangan, So yang berusia 16 tahun petugas telah berhasil menyita sebilah pisau yang digunakan untuk menodong korbannya.

Kanit Reskrim Polsek Pademangan, Iptu Suseno Adi juga mengatakan, aksi percobaan perampokan itu telah terjadi, sekitar pukul: 17.00 sore. Sarmin yang berusia 25 tahun , saat itu ingin pulang ke rumahnya di warga Jl. Mangga dua VIII No.35 Rt.13/05 Ancol, Pademangan usai bermain di Ancol.

Saat melintas jalan kaki, dari belakang So telah menarik baju korban sambil menodongkan sajam ke tubuhnya.Rupanya, So juga sudah membuntuti korban sejak dari dalam Ancol.

Tersangka telah minta korban untuk menyerahkan tas selempang dan dompetnya. Namun sial, bukannya menuruti ancaman tersangka, Sarmin malah melawan. Terjadilah perkelahian antara korban dan So.

Perkelahian itu telah dilihat oleh warga sekitar Rudi yang berusia 18 tahun. Dia telah membantu korban untuk melumpuhkan So dan ditangkap warga lalu dikeroyok.

Dari tangan tersangka asal Banten itu, petugas telah menyita 1 tas slempang warna coklat dan sebilah pisau. Akibat dari perbuatannya, tersangka telah dijerat dengan pasal 53 jo Pasal 365 KUHP tentang percobaan perampokan dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.


Editor : Dian Sukmawati

REMAJA TODONG PENGUNJUNG ANCOL

saco-indonesia.com,
Sekarang ini jika kita sedang berada di jalan sering melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah membuat miris kita sebagai pengguna jalan. Disinilah pentingnya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berada di jalan raya agar semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Namun hal ini sepertinya telah menjadi hal yang sangat sulit dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta. Kebiasaan terburu-buru dan ingin lebih cepat sampai di tujuan sering telah menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Pengalaman ini juga saya alami belum lama ini ketika saya hendak pulang ke Pulau Tidung dengan membonceng adik saya ke Pelabuhan Muara Angke. Ketika sampai di lampu merah perempatan Pluit Junction kami telah berhenti karena rambu-rambu lalu lintas berwarna merah. Saat itu saya lihat kendaraan yang dari arah grorol rata-rata berjalan kencang ketika melewati perempatan tersebut. Ketika giliran kami yang jalan saya sempet menengok kebelakang untuk dapat memastikan kendaraan yang dari arah grogol sudah berhenti, namun yang telah terjadi justru banyak motor dan beberapa mobil tetap nekad menerobos lalu lintas. Beberapa detik kemudian sebuah motor sudah roboh ditengah jalan karena tertabrak oleh mobil minibus yang tadinya berada di belakang kami. Memang mobil tersebut juga sempat beberapa kali untuk memberikan peringatan agar mobil dan motor dari arah grogol supaya berhenti, namun karena peringatannya tidak dihiraukan akhirnya dia tancap gas dan akhirnya satu sepeda motor beserta pengendaranya terpental sekitar 2 meter. Sembari tetap berjalan karena memang saya juga harus sampai tepat waktu di Muara Angke, sempat terpikir oleh saya bagaimana jika saya yang mengalami hal seperti itu . Bukan kali ini saja saya juga melihat kecelakaan didepan mata, kebanyakan telah terjadi di kawasan lampu merah yang sibuk.
Sembari menucap syukur karena saya sampai dengan selamat di Muara Angke saya juga berpesan kepada Adik dan mungkin juga kepada sobat semua agar lebih sabar ketika berada di jalan raya, tetap waspada dan mentaati peraturan dan rambu-rambu yang ada sehingga kita bisa minimal untuk menghindari kecelakaan walaupun kalau lagi naas kecelakaan memang tidak bisa dihindari.


Editor : Dian Sukmawati

PENTINGNYA MEMATUHI RAMBU LALU LINTAS

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82
promo umroh maret di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Pekayon jakarta
harga umroh mei di Kramat Jati jakarta
paket umrah mei di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah desember di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pisangan Baru jakarta
harga paket umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umroh juni di Pondok Kelapa jakarta
harga umrah akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh desember di Bali Mester jakarta
promo umrah juni di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah desember umrohdepag.com
biaya paket berangkat umroh april di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh mei di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Klender jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umroh april di Kebon Pala jakarta
promo umroh april di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh mei di Jati jakarta
paket umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah januari depok
paket promo berangkat umrah maret di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah juni bekasi barat
paket berangkat umroh awal tahun di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh maret di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Jatinegara jakarta
harga paket umroh mei di Rawa Terate jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh april di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah januari di Klender jakarta
biaya umroh awal tahun di Cakung jakarta
harga paket umroh april di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umrah april di Pinang Ranti jakarta
paket promo umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umrah april di Cipinang jakarta
biaya paket umrah april di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umrah juni di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umroh mei bekasi selatan
harga paket umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
harga berangkat umrah januari di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
biaya paket umrah mei di Makasar jakarta
harga paket umrah mei di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Ciracas jakarta
harga paket umrah april di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Makasar jakarta
biaya umrah awal tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya umrah mei di Makasar jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah maret di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah ramadhan di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Matraman jakarta
harga berangkat umroh mei di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umrah februari di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
biaya umrah juni di Pulo Gadung jakarta
harga umrah maret di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah awal tahun di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh april di Penggilingan jakarta
paket promo umroh april bekasi barat
promo berangkat umroh akhir tahun bogor
harga umrah februari di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umrah ramadhan di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cakung jakarta
harga umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga berangkat umroh juni di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya umrah maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Jati jakarta
promo umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umroh januari di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umroh januari di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta