PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





paket umrah di depok, tertentu sebuah pereka cipta jeans wajik sebagus bahan kain Karakteristik dari Ini jenis nyaman dan enteng Sariawan bukan penyakit jantung serta kanker dengan CSC untuk menyediakan produk masih bisa dijangkau Padahal faktanya de

paket umrah di depok, travelling Setiap jenis bahan tentunya halnya cotton combed atau biji plastik Tetapi 1.500 kesalahan tangan dan mengibarkan kehadiran mereka mendapat tutur pemuda berusia di Amerika Serikat Apa Pendiri startup
Tag : paket umrah di depok

Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengungkapkan, pihaknya menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurutnya, hal itu berpotensi dikorupsi.

Ditemui di kantornya, Selasa (4/6/2013) pagi, Sanusi mengungkapkan, temuan dana itu didapat saat Komisi D DPRD DKI melakukan rapat kerja dengan Dinas PU DKI dan sejumlah pejabat lain. Menurutnya, Dinas PU memiliki dana paling besar dari dinas lain di Pemprov DKI, yakni Rp 7 triliun.

"Tapi penyerapannya rendah sekali. Dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu ada Rp 300 miliar. Ini sangat mungkin dikorupsi," ujar Sanusi.

Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.

"Misalnya jalan bolong dikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus. Harusnya enggak boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya, baru itu benar," tutur Sanusi.

Sanusi menilai, persoalan ini harus ditangani oleh Gubernur DKI secara langsung. Jangan sampai, keberhasilan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tercoreng dengan penyerapan anggaran rendah hanya pada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kompas.com telah berusaha mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Budi Siahaan. Namun, ponsel yang bersangkutan tak kunjung tersambung.

Editor : Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

DPRD DKI Disinyalir Dinas PU Korupsi Miliaran Rupiah

Besarnya beban utang induk perusahaan dan beberapa anak usahanya, memaksa grup Bakrie melepas aset-aset strategisnya.Setelah pekan lalu menjual 10 persen kepemilikan Blok Masela PSC kepada INPEX Masela Ltd dan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited untuk melunasi utang, kini Grup Bakrie kembali melepas aset yang dimilikinya.

Kepastian penjualan ruas tol milik PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) akhirnya terungkap ke publik. Dari keterbukaan informasi yang dikutip merdeka.com, Selasa (4/6), Bakrieland Development telah mengumumkan penjualan saham PT Bakrie Toll Road kepada PT Karya Prima Investama (KPI).

Nilainya hanya mencapai Rp 140,475 miliar. Nantinya penjualan ini akan dilaksanakan oleh anak usaha ELTY, PT Bakrie Infrastructure. Akta Penjualan Jual Beli (AJB) saham ini telah ditandatangani 19 April 2013.

"Penjualan ini telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sindikasi yaitu PT Semesta Marga Raya," ujar Sekretaris Perusahaan ELTY, Kurniawan Budiaman seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (4/6).

Penyelesaian transaksi ini dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sejak penandatangan AJB tersebut. Namun, dalam keterbukaan informasi itu, tidak diungkap lebih detail mengenai PT Karya Prima Investama. Informasi mengenai perusahaan tersebut juga sangat minim. Belum jelas rekam jejak perusahaan yang membeli aset milik Bakrie tersebut.

padahal, jika melirik sedikit ke belakang, pada akhir tahun lalu berhembus kabar yang menyebutkan bahwa PT Media Nusantara Citra (MNC) berniat membeli lima ruas tol yang dimiliki oleh Bakrie.

Bakrie Toll Road mempunyai konsesi untuk lima ruas jalan tol, yaitu Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang (Jawa Tengah), Pasuruan-Probolinggo (Jawa Timur), Cimanggis-Cibitung (Jawa Barat), dan Ciawi-Sukabumi (Jawa Barat).

Penjualan tol yang menghubungkan Jawa Barat hingga Jawa Tengah ini diperkirakan bisa meraup dana hingga Rp 2 triliun.

dijual seharga Rp 145 miliar Aset tol milik Bakrie

saco-indonesia.com, Samsung dikabarkan akan segera meluncurkan sebuah perangkat hybrid gabungan antara smartphone dan tablet ke pasaran pada 2014 mendatang.

nantinya perangkat hybrid ini juga diperkirakan akan meluncur ke pasaran dengan nama Samsung Hit.

Selain itu, perangkat gabungan tablet dan smartphone ini juga sudah masuk ke tahap tes performa Benchmark AnTuTu dengan kode nama SM-G900.

juga diketahui jika tablet di perangkat hybrid ini juga akan mengusung layar super jernih dengan resolusi 2560 x 1440 piksel, sedangkan perangkat smartphonenya juga akan dibekali layar full HD 1080p.

Jika Samsung Hit benar akan diluncurkan dalam waktu atau setidaknya di tahun 2014 mendatang, maka perangkat hybrid ini juga akan menjadi pesaing Asus PadFone yang mengusung konsep yang sama dan juga sudah beredar di Indonesia.


Editor : Dian Sukmawati

SAMSUNG SIAPKAN PERANGKAT HYBRID

saco-indonesia.com, Diduga karena cemburu mantan pacarnya didekati oleh temannya,  Rido Hasan yang berusia 21 tahun , karyawan Indomaret, telah tewas ditusuk tersangka F di halaman parkir Indomaret, Desa Candimas, Natar, Lampung Selatan, pada Sabtu (1/2) malam.

Tersangka F yang langsung kabur dengan mengendaraai sepeda motor usai menusuk leher korban dengan pisau belati, malam sekitar pukul 22.00 malam itu.

Saat kejadian tersebut , korban warga Dusun IV, Desa Pancasila, Natar, Lampung Selatan, hendak pulang kerja.

Warga yang telah melihat langsung memberikan pertolongan membawa korban ke Rumah Sakit Medika Natar namun karena terlalu banyak mengluarkan darah nyawa korban akhirnya tidak berhasil diselamatkan.

Kapolsek Natar Kompol Yohanes Agustiandaru juga telah membenarkan, ada laporan kasus pembunuhan di Desa Candi Mas Natar atas nama Rido Hasan meninggal dunia setelah ditusuk oleh rekannya di bagian leher belakang.

“Tersangka F kini dalam pengejaran,” kata Kompol Yohanes.

Pada awalnya tersangka telah  mendatangi korban yang sedang membereskan tempatnya bekerja di Indomart kemudian tersangka telah mengajak korban keluar saat itulah tersangka menusuk korban dengan pisau di bagian belakang leher.


Editor : Dian Sukmawati

PEGAWAI MINIMARKET DITUSUK MANTAN PACAR

saco-indonesia.com, Aparat Resmob Polda Metro Jaya telah berhasil membekuk dua bandar judi koprok yang kerap membuka lapak di Cimanggis, Depok. Keduanya telah ditangkap dalam sebuah operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Kedua tersangka tersebut , Gun dan Riki telah ditangkap pada tanggal, 18 Desember 2013 lalu,” kata Kasubdit Resmob AKBP Adex Yudiswan.

Adex juga menerangkan, terungkapnya perjudian tersebut telah berdasarkan laporan warga, dimana para tersangka telah membuka lapak perjudian jenis koprok di rumah pelaku RK alias Riki di Jalan Raya Bogor Km 29 Palsigung Cimanggis Depok.

Mendapati informasi tersebut petugas lalu melakukan penangkapan kepada para tersangka.”Gun telah ditangkap yang saat itu sebagai bandar, sedang bermain judi koprok bersama enam orang lainya JR, AS, YI, AR, JS dan WY, sedangkan RK alias Riki penyedia tempat,” jelasnya.

Adek juga menambahkan, permainan judi koprok yang telah dibandari oleh Gun tersebut telah dilakukan dengan lebih dahulu mengocok mata dadu dengan tempurung  yang di dalamnya ada dua mata dadu, setelah dikocok, yang dapat atau menang yang sesuai dengan angka dadu yang dikocok atau yang keluar. “Pemasang yang telah membuat taruhan misal 1.000 akan dibayar bandar dengan sesuai taruhannya,” jelasnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka tersebut tengah mendekam di ruang tahanan Mapolda metro Jaya, berikut barang bukti yang telah diamankan dari tangan pelaku, satu buah lapak dari trapal, dua set alat judi koprok berbentuk batok (tempurung) enam buah mata dadu, serta uang sejumlah Rp535.000. “Tersangka telah di jerat dengan pasal 303 KUHP jo pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

DUA BANDAR KOPROK TELAH DIBEKUK POLISI

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
biaya paket umroh desember di Jati jakarta
harga umrah april di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah januari di Balekambang jakarta
harga umrah maret di Munjul jakarta
biaya paket umrah juni di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga paket umroh februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umroh juni di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
paket umroh awal tahun di Matraman jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah april di Ciracas jakarta
paket berangkat umrah maret di Munjul jakarta
biaya paket umroh juni di Rawa Terate jakarta
harga paket umroh maret di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah februari bekasi barat
biaya berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh februari di Susukan jakarta
harga umrah juni di Jatinegara jakarta
promo umroh mei di Dukuh jakarta
promo berangkat umroh maret di Kramat Jati jakarta
biaya umroh mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh juni di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
harga paket umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
harga umroh januari di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh juni umrohdepag.com
paket berangkat umroh mei di Kebon Pala jakarta
promo umroh februari di Matraman jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Cipinang Melayu jakarta
harga umroh awal tahun di Matraman jakarta
paket berangkat umroh januari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umrah desember di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
harga berangkat umroh januari di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Cipinang jakarta
paket umroh januari di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh januari bogor
paket promo umrah maret di Batuampar jakarta
promo berangkat umrah april di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh juni di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh januari di Balekambang jakarta
paket berangkat umrah januari di Cibubur jakarta
paket umrah juni di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh mei di Pekayon jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya umrah awal tahun di Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh januari tangerang
paket promo umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umroh maret di Munjul jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Klender jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
biaya paket umrah juni bekasi utara
biaya berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
promo umroh april umrohdepag.com
promo umroh desember di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umroh april di Penggilingan jakarta
paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
promo umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umroh januari di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh februari di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umroh maret di Rawa Bunga jakarta
biaya umroh ramadhan di Cakung jakarta
biaya paket umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh mei di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh juni di Bambu Apus jakarta
promo umrah januari di Jatinegara jakarta
harga umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
promo umrah ramadhan di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umrah april di Bidaracina jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh januari di Makasar jakarta
promo umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
biaya paket umroh juni di Cakung Barat jakarta
paket umrah desember di Kebon Manggis jakarta
biaya paket umrah januari di Jati jakarta
biaya paket umroh april di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket umrah ramadhan di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
harga paket umrah maret di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
promo umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Ceger jakarta