PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





paket umrah di depok, tertentu sebuah pereka cipta jeans wajik sebagus bahan kain Karakteristik dari Ini jenis nyaman dan enteng Sariawan bukan penyakit jantung serta kanker dengan CSC untuk menyediakan produk masih bisa dijangkau Padahal faktanya de

paket umrah di depok, travelling Setiap jenis bahan tentunya halnya cotton combed atau biji plastik Tetapi 1.500 kesalahan tangan dan mengibarkan kehadiran mereka mendapat tutur pemuda berusia di Amerika Serikat Apa Pendiri startup
Tag : paket umrah di depok

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com,

Urutan kegiatan dalam Ibadah Haji dan Umroh

Dalam kegiatan dan pelaksanaan Ibadah Haji, terdapat urutan rukun dan wajib Haji yang harus dilaksanakan oleh stiap jamaah Haji. urutan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, calon jamaah haji mulai berbondong untuk dapat melaksanakan Tawaf Haji di Masjid Al Haram, Makkah.

Calon jamaah haji harus memakai pakaian Ihram (dua lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji), sesuai miqatnya, kemudian berniat haji, dan membaca bacaan Talbiyah, yaitu dengan mengucapkan Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika laka..

Tanggal 9 Dzulhijjah, pagi harinya semua calon jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk dapat menjalankan ibadah wukuf. Kemudian jamaah telah melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah hingga Maghrib datang.

Tanggal 9 Dzulhijjah malam, jamaah menuju ke Muzdalifah untuk mabbit (bermalam) dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya.

Tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam (setelah mabbit) jamaah harus meneruskan perjalanan ke Mina untuk dapat melaksanakan ibadah melontar Jumroh

Tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan ibadah melempar Jumroh sebanyak tujuh kali ke Jumroh Aqobah sebagai simbolisasi mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahalul yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut.

Jika jamaah mengambil nafar awal maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk Tawaf Haji (menyelesaikan Haji)
Sedangkan jika mengambil nafar akhir jamaah tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumroh sambungan (Ula dan Wustha).

Tanggal 11 Dzulhijjah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.

Tanggal 12 Dzulhijjah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.
Jamaah haji kembali ke Makkah untuk dapat melaksanakan Thawaf Wada’ (Thawaf perpisahan) sebelum pulang ke negara masing-masing

Demikian Urutan kegiatan Ibadah Haji Umrah yang dapat kami jelaskan, smoga bermanfaat.


Editor : Dian Sukmawati

URUTAN MELAKUKAN IBADAH UMROH

Saco-Indonesia.com - Wajah manusia terus berevolusi dari waktu ke waktu dan masih akan terus mengalami perubahan. Kini dengan bantuan teknologi, ilmuwan mampu memprediksi perubahan wajah manusia dalam kurun waktu hingga 100.000 tahun mendatang.

Seniman Nickolay Lamm dari MyVoucherCodes.co.uk berdiskusi dengan Alan Kwan, doktor di bidang computational genomics dari Wshington University. Dari diskusi tersebut, Lamm berupaya membuat ilustrasi wajah manusia dalam beberapa puluh ribu tahun mendatang.

Kwan percaya, evolusi masa depan akan lebih dikontrol oleh manusia yang berupaya beradaptasi dan mencukupi kebutuhannya. Dengan rekayasa genetika yang semakin maju, perubahan wajah akan lebih menyesuaikan dengan selera manusia. Dahi akan semakin lebar karena otak makin besar.

Wajah manusia akan lebih mengagumkan dari satu sudut pandang, terlihat tegas, punya hidung yang lurus, mata yang tajam serta rasio emas antara bagian kanan dan kiri wajah sehingga simetri sempurna.

20,000 years: Humans have evolved to have bigger heads due to larger brains, while on their 

eyes are 'communications lens', a more advanced version of 'Google Glass'

 

Wajah manusia 20.000 tahun lagi.

 

Mata manusia akan berkembang menjadi lebih besar sebagai bentuk adaptasi karena manusia sudah mengolonisasi Tata Surya dan mulai hidup di lingkungan yang lebih redup, lebih jauh dari Matahari.

Mata juga akan mengalami perkembangan lain. Ada fitu "eye shine" untuk memungkinkan manusia melihat dalam lingkungan dengan intensitas cahaya rendah. Selain itu, manusia bisa melakukan kedip samping untuk melindungi mata dari sinar kosmik.

Sementara itu, kulit manusia akan mengalami pigmentasi lebih iuntuk melindungi dari sinar UV. Alis akan menjadi lebih tepal dan tulang di bawahnya akan menjadi lebih tegas sebagai efek gravitasi rendah.

Lubang hidung juga akan menjadi lebih besar agar pernafasan lebih mudah. Selain itu, rambut manusia akan lebih lebat untuk mencegah hilangnya panas. Kosmetik pun akan berkembang. Orang tua bisa memilih sifat anaknya.

60,000 years: Human beings have even larger heads, larger eyes and pigmented skin. A 

pronounced superciliary arch makes for a darker area below the eyebrows

Wajah manusia 60.000 tahun lagi.

 

Kwan memprediksi bahwa manusia akan berupaya tampak sealami mungkin walaupun teknologi yang tertancap di bawah kulit akan makin berkembang.

"Lensa komunikasi yang berkontak langsung dengan mata dan perangkat bone-conduction yang diimplantasikan di bagian atas telinga akan bekerja bersama," kata Kwan seperti dikutip Daily Mail, Sabtu (8/6/2013).

"Perangkat bone-conduction dengan nanocip yang terpasang akan terhubung dengan perangkat di luar tubuh manusia untuk mendukung komunikasi dan hiburan," tambah Kwan.

 

 

100,000 years: The human face will have evolved to be 

proportioned to the 'golden ratio,' with unnervingly large eyes featuring a sideways blink

Wajah manusia 100.000 tahun lagi dengan mata yang super besar.

Editor :Liwon Maulana
Seperti Apakah Wajah Manusia 100.000 Tahun Lagi?

Saco-Indonesia.com - Minggu sore pekan lalu, Gerald begitu bersemangat menangkap bola. Matanya sigap merespon lemparan bola dari pelatih. Tubuhnya sudah banjir keringat dan baju bola serba hitamnya basah. Dia berlari dengan handuk menempel di tangan menuju penjual air kemasan di luar lapangan. Hausnya sirna tersiram isi botol berkeringat uap es.

Bersama rekannya, Izzan, Gerald keluar lapangan saat jam istirahat meneguk air kemasan mineral untuk menghilangkan dahaga. Saban pekan mereka berdua datang ke lapangan hoki di Senayan, Jakarta Pusat, mengikuti Sekolah Bola Tik Tak. Keduanya merupakan bekas peserta didik Liverpool Internasional Football Academy. Sejak sekolah bola Liverpool ditutup, mereka tetap berlatih di lapangan Hoki Senayan dan bergabung dengan Tik Tak.

Kepala pelatih Sekolah Bola Tik Tak Yahya mengatakan Liverpool Internasional Football Academy sudah tutup sejak Agustus tahun lalu. Tidak ada alasan jelas penutupan sekolah sepakbola bertaraf internasional itu. Padahal sejak berdiri Juli 2011 peminatnya terbilang banyak. Total peserta didik saat tutup di Jakarta dan Pekanbaru sebanyak 500 orang.

"Sudah tutup sejak lebaran kemarin," kata Yahya kepada merdeka.com akhir pekan lalu. Selain tutup tanpa alasan, pengelola Liverpool Internasional Football Academy juga enggan memberikan pemberitahuan kepada para peserta didik.

Seorang pedagang air kemasan di Senayan mengaku disuruh berbohong oleh pihak Liverpool Internasional Football Academy terkait penutupan sekolah sepak bola itu. "Kalau ada yang tanya kita disuruh bilang pindah, padahal tutup sejak puasa tahun kemarin," ujarnya.

Yahya selaku mantan kepala operasional di SSB Liverpool mengaku sejak sekolah bola waralaba Liverpool itu hadir di Indonesia banyak tawaran untuk membuka cabang di berbagai daerah. Namun sayang, baru membuka dua cabang di Jakarta dan di Pekanbaru, Riau, mereka sudah tutup. Padahal kontrak kemitraan di Indonesia sebagai waralaba berjalan lima tahun.

Yahya mengaku tidak tahu alasan penutupan SSB Liverpool lantaran manajemen SSB Liverpool menolak memberi keterangan. "Kalau mau dibilang rugi kayaknya enggak. Kan kontrak waralaba itu lima tahun, ini baru satu tahun lebih sudah tutup," tutur Yahya. Kabar berkembang lantaran masing-masing pemodal asal Indonesia mengundurkan diri tanpa sebab.

Untuk bisa menikmati latihan di Liverpool Internasional Football Academy biayanya tidak murah mulai dari Rp 750 ribu sampai Rp 1.6 juta. Sedangkan Sekolah Sepak Bola Internasional Arsenal mematok tarif pendaftaran Rp 500 ribu untuk usia di bawah enam tahun dan Rp 1.5 juta buat umur di bawah 16 tahun.

Yahya selaku kepala pelatih di Tik Tak dan pernah melatih di SSB Arsenal dan Liverpool itu melihat sekolah sepak bola asing tidak serius mengembangkan sepak bola Indonesia. Keberadaan mereka dinilai mengambil kepentingan bisnis.

"Kalau mereka serius, mereka bikin fasilitas di sini. Mulai dari lapangan milik sendiri, yang ada semua sewa," kata Yahya. Meski mereka tidak menjual pernak-pernik klub, namun keberadaan sekolah berkedok klub sepak bola internasional sangat menguntungkan. "Termasuk melebarkan nama mereka di sini."

Anggota Komite Eksekutif Pembinaan Usia Muda Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia La Siya mengaku tidak mengawasi secara khusus terkait menjamurnya sekolah sepak bola bertaraf internasional. Menurut dia, kehadiran SSB asing hanya mencari keuntungan semata hal wajar. "Terpenting SSB asing itu ikut membangun perkembangan sepak bola Indonesia pada usia dini," katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Sumber:kompas.com

Editor : Maulana Lee

Bertujuan Hanya buat kail untung

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Singapura pada Minggu (8/6/2013) malam.

Politisi senior yang meninggal di usia 70 tahun itu selama hidupnya dikenal sebagai politisi yang berkomitmen memperjuangkan empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengaku sangat kehilangan dengan meninggalnya Taufiq. Menurutnya, tidak hanya MPR yang kehilangan, tetapi juga bangsa Indonesia.

"Kepeduliannya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sangat luar biasa mengesankan. Untuk keempat pilar negara itu, Pak Taufiq Kiemas siap melakukan apa saja, berkorban apa saja," ujar Hajriyanto di Jakarta, Minggu (8/6/2013).

Politisi Partai Golkar itu mengaku, meski kondisi fisik Taufiq semakin menurun, semangat suami dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu selalu menyala jika sudah berbicara Pancasila.

"Bagi beliau, Pancasila dan NKRI adalah segala-galanya. Dan untuk dasar negara dan falsafah bangsa ini, Pak Taufiq Kiemas tidak mentolerir pandangan-pandangan yang mengukurnya secara finansial," kata Hajriyanto.

Sebagai salah satu politisi senior PDI Perjuangan, Taufiq juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat mengayomi semua golongan. Hajriyanto menuturkan, Taufiq mampu menyatukan semua kelompok, aliran, dan golongan ideologis apa pun.

"Pak Taufiq selalu menjadi rujukan para politisi Indonesia dari partai politik manavpun, apakah parpol berdasar agama ataukah parpol nasionalis-kebangsaan. Semuanya menjadi Pak TK (panggilan akrab Taufiq Kiemas) sebagai seniornya, kakaknya, ayahnya, bahkan rujukannya. Pak Taufiq Kiemas bukan hanya milik PDI-P, melainkan milik bangsa dan negara Indonesia," papar Hajriyanto.

Sebelumnya diberitakan, Taufiq Kiemas tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura sejak kemarin. Taufiq menjalani perawatan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2013/06/08/1942082/Taufik.Kiemas..Tokoh.Pejuang.E mpat.Pilar.Negara
Putra Terbaik Bangsa Taufiq Kiemas Telah Dipanggil Sang Pencipta

PEKANBARU, Saco-Indonesia.com - Hasil otopsi menyatakan racun tikus adalah penyebab kematian sepasang gajah, jantan dan betina, di Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN), Kecamatan Baserah, Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu lalu.

"Sangat patut diduga penyebab kematian dua gajah ini adalah karena diracun menggunakan racun tikus karena di bangkai gajah-gajah ini ditemukan zat tersebut," kata Kepala Balai TNTN Kupin Simbolon melalui telepon, Selasa (4/6/2013).     

Dia mengatakan, zat racun tikus itu ditemukan berada pada lambung bangkai sepasang gajah itu, sehingga juga patut diduga ada kesengajaan untuk membunuh dua binatang berbelalai ini. "Belum diketahui siapa pelakunya," kata dia.

Dua gajah Sumatera malang itu ditemukan pada Jumat lalu (31/5/2013) saat personel Balai Taman Nasional bersama WWF melakukan monitoring pergerakan gajah liar.
"Kondisi ini sudah meresahkan, banyak sekali gajah yang mati dan saya berjanji tidak akan membiarkan ini terus terjadi," kata Kupin.      

Humas WWF Program Riau, Syamsidar mengatakan, dua gajah tersebut kemungkinan mati akibat diracun. Sebab, lokasi penemuannya tidak jauh dari ditemukannya gajah yang sebelumnya juga mati akibat racun pada awal Mei lalu.

Syamsidar mengatakan, kemungkinan besar dua gajah ini masih satu kelompok, karena jarak ditemukannya berdekatan.

Menurut dia, satu bangkai gajah yang baru ditemukan masih sangat muda karena diperkirakan berusia lima tahun. Gajah jantan itu masih memiliki gading lengkap ketika ditemukan.

"Gadingnya langsung diamankan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo," ujarnya.     

Berjarak sekitar satu kilometer dari bangkai anak gajah, katanya, tim patroli kembali menemukan satu bangkai yang merupakan induk betina. Kondisi dua bangkai belum membusuk sehingga diperkirakan baru 2-3 hari mati.     

Menurut dia, kondisi konflik gajah dan manusia di Tesso Nilo makin memprihatinkan sejak 2012. Padahal, kawasan konservasi itu dibuat untuk membantu melestarikan keberadaan gajah sumatera (epelhas maximus sumatranus) yang populasinya diperkirakan tinggal 150-200 ekor di Tesso Nilo.

Pada tahun 2012, sebanyak 15 gajah Sumatera ditemukan mati di Riau, dimana sebagian besar terjadi di Tesso Nilo. Sayangnya, hingga kini pelakunya belum bisa diungkap.

 

Sumber : Antara/Kompas.com
Editor :Liwon Maulana(galipat)
Sepasang Gajah Telah Mati Diakibatkan Racun Tikus

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs
paket promo berangkat umroh juni di Cakung Timur jakarta
paket umroh april bekasi timur
paket berangkat umroh awal tahun di Kebon Pala jakarta
paket umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
biaya umrah awal tahun di Matraman jakarta
biaya berangkat umrah juni di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
harga umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah februari di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah maret di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cibubur jakarta
biaya umrah april di Kebon Pala jakarta
biaya umroh juni di Bali Mester jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipinang jakarta
harga umrah april di Balekambang jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah desember di Setu jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Batuampar jakarta
paket promo umroh juni di Cililitan jakarta
paket promo umrah februari di Pondok Bambu jakarta
paket berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
biaya umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Pisangan Timur jakarta
biaya paket berangkat umroh desember depok
promo berangkat umrah awal tahun di Ciracas jakarta
harga paket umroh desember di Setu jakarta
paket promo umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh april di Munjul jakarta
promo umroh juni di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
harga paket umrah desember di Jatinegara jakarta
harga paket umrah januari di Matraman jakarta
promo berangkat umroh april di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah januari di Cakung jakarta
harga paket umroh juni bekasi selatan
paket promo umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
harga umrah april di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh desember di Lubang Buaya jakarta
biaya umrah februari di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Ciracas jakarta
promo umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
paket umroh april di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Ceger jakarta
paket promo berangkat umrah desember bekasi barat
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah mei di Rawa Bunga jakarta
paket promo umroh april di Cibubur jakarta
paket umroh mei di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
harga umroh januari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh april tangerang
biaya berangkat umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah juni bogor
harga berangkat umroh akhir tahun tangerang
promo berangkat umrah ramadhan bekasi utara
biaya berangkat umroh mei di Makasar jakarta
promo berangkat umrah februari di Susukan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Rawa Terate jakarta
paket umroh maret bekasi barat
biaya umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
harga umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
promo berangkat umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh april di Makasar jakarta
biaya paket umroh juni di Malaka Jaya jakarta
biaya umroh maret di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umrah desember umrohdepag.com
harga paket berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umrah mei di Cawang jakarta
paket berangkat umroh april di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah februari di Malaka Jaya jakarta
promo berangkat umroh desember di Makasar jakarta
promo umroh mei di Duren Sawit jakarta
biaya umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
harga umrah ramadhan di Bidaracina jakarta
biaya umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
paket umrah februari bogor
paket promo umrah februari di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umrah mei umrohdepag.com
paket berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umroh april di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah mei tangerang
harga berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta