PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

Dua keluarga telah terlibat perkelahian lantaran merebutkan sebuah lahan minyak milik Pertamina Depo Banuayu di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel.

dalam insiden berdarah itu, tiga orang telah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bacokan. Sementara satu orang menjadi korban dalam peristiwa rebutan lahan tersebut.

Korban yang diketahui bernama Nasarudin (50), ia tewas di tangan Mer (30) yang tak lain merupakan tetangga korban. Nasarudin telah diketahui tewas karena mendapat tikaman dari Mer yang lebih muda 20 tahun darinya.

Kasus penusukan ini lantas masuk ke pengadilan Baturaja. Sidang dipimpin Hakim Ketua Jimi Maruli, dengan didampingi oleh dua hakim anggota Hartati dan Madela N Sai Reeve .

Dalam dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Depati, karena pengakuan terdakwa dalam persidangan terkesan yang tidak mengakui perbuatannya padahal tindakan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dinilai sangat tidak manusiawi. "Kami telah menjerat terdakwa dengan pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," kata Depati.

Meski begitu, selama persidangan sikap terdakwa yang selalu kooperatif dan berkelakuan baik selama di tahan. Serta pertimbangan lain seperti terdakwa yang juga merupakan tulang punggung keluarga, JPU akhirnya memutuskan menuntut terdakwa 10 tahun penjara.

"Kami juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menyiapkan pembelaan dalam tempo sepekan," kata salah satu majelis hakim.

Rebutan lahan minyak, dua keluarga saling bacok

kami adalah perusahaan yang mempunyai hukum tetap yang setelah sukses dan besar pada Divisi Konstruksi dan Perdagangan Umum yang berkantor di Jakarta Barat, kini dengan pengembangan sayapnya perusahaan kami resmi membuka line Divisi Transportasi. Suatu Divisi yang telah melayani Jasa di Bidang Pengiriman Barang dan Kendaraan yang berkantor di lokasi strategis Jakarta Barat. Adapun Job Description dari Divisi Transportasi kami adalah sebagai berikut :  

    kirim Mobil ke berbagai wilayah Indonesia.
    Sewa armada Truck untuk pengangkutan barang ke berbagai wilayah Indonesia (Colt Diesel, Fuso, Fuso Box, Wing Box, Flat Deck / Lossbak, Tronton, Container, Lowbed).
    Pengangkutan barang – barang pindahan Rumah, Kantor, atau Pabrik
    Handling Container / Penerusan Container ke tujuan (to door) untuk wilayah JABODETABEKSER.
    Pengiriman Paket ke beberapa Wilayah Indonesia baik melalui Darat, Laut, dan Udara.

Adapun nilai lebih pelayanan yang akan kami berikan adalah;

    Pilihan Pelayanan yaitu ; door to door, door to port, port to port, & port to door
    Kantor Rekanan kami di beberapa kota wilayah Indonesia, dan beberapa negara
    Garansi keamanan dan Kondisi barang sampai di tempat
    Armada pendukung dengan berbagai kapasitas angkut yg telah kami siapkan
    Kerjasama kami dengan pihak TNI / ABRI untuk pengawalan armada sebagai tindakan pengamanan.
    Kerjasama dengan Pihak Asuransi Cargo.

 

JASA PENGIRIMAN PAKET KIRIM MOBIL MOTOR EKSPEDISI TRUCKING CONTAINER PINDAHAN PACKING MOVING

    saco-indonesia.com,

    Berat bebanku
    Meninggalkanmu
    Separuh nafas jiwaku
    Sirna...

    Bukan salahmu
    Apa dayaku
    Mungkin benar cinta sejati
    Tak berpihak
    Pada kita

    Reff:
    Kasihku
    Sampai disini kisah kita
    Jangan tangisi keadaannya
    Bukan karena kita berbeda

    Dengarkan
    Dengarkan lagu.....lagu ini
    Melodi rintihan hati ini
    Kisah kita berakhir di Januari

    Selamat tinggal kisah sejatiku
    Wow....pergilah


    Editor : Dian Sukmawati

 

GLENN FREDLY JANUARI

Jamur biasanya akan muncul pada jaket kulit jika udara atau ruangan sekitar jaket kulit lembab. Paling cepat jamur muncul setelah jaket terkena hujan/air dan langsung disimpan. Pada mulanya akan timbul bercak putih disekitar daerah kulit yang lembab. Apabila jaket sudah lama disimpan jamur bercak putihnya akan merata, dan agak sulit untuk membersihkannya­ hanya dengan di lap saja.
Lalu bagaimana cara mengatasinya?

Jaket Kulit
Jaket Kulit Racing

Pertama,
Siapkan alat serta ramuan berikut:
- busa spoons 2 buah(buat cuci piring, ada bagian yang lembut dan yang kasarnya)
- lotion khusus kulit (bisa handbody, lotion khusus jaket kulit, atau paling mudah lotion merk ‘kit’ semprot yang buat motor itu)
- satu lagi, siapkan ‘kit magic’yang khusus buat mengkilapkan ban kendaraan (optional aja ini mah)
- Siapkan meja operasi yang cukup

Kedua,
- Bersihkan kotoran atau bercak putih yang menempel pada permukaan kulit dengan sisi busa yang lembut secara merata.
- Kalau ada bercak atau kotoran yang susah dibersihkan, ambil minyak goreng sedikit, oleskan pada kotoran itu, lalu gosok lagi. Kalau susah juga baru gunakan sisi busa yang kasar untuk menggosoknya. Harus hati-hati.
- Setelah jaket kulit cukup bersih, buang aja busa spoons yang kotor dan ganti dengan yang baru
- Lalu semprotkan lotion khusus kulit pada permukaan jaket yang rata (bagian depan dulu). Diamkan beberapa saat agar lotionnya menyerap (jangan sampai kering).
- Mulailah menggosok jaketnya secara merata (pake bagian yang lembut). Mungkin masih ada bercak putih yang masih menempel di permukaan kulit, di gosok aja agak keras dikit.
- Setelah itu, saatnya menyemprot bagian belakang atau punggung jaket dan menggosoknya (sama dengan di atas).
- Setelah seluruh bagian jaket selesai dikerjakan, biarkan beberapa saat sampai kering. Gantung dengan hanger. Kalau cuaca lagi bagus, jemur aja sampai kering, tapi jangan sampai kering benar, secukupnya saja.
- Lalu jika sudah cukup kering, siapkan ‘lotion kit magic-nya’. Semprotkan secara merata pada permukaan kulit. Biarkan beberapa saat agar diserap. Lalu ratakan dengan busa. Lalu jemur lagi sampai cukup kering.
- Lalu jaket kulit gantung dengan hanger, simpan di tempat terbuka.

Selesai,
Selamat mencoba semoga bermanfaat

TIPS PERAWATAN JAKET KULIT

saco-indonesia.com, Pengunjung pertokoan Udayana di Jalan Letda Made Putra, Denpasar, telah dikejutkan dengan adanya suara ledakan keras yang telah terjadi. Usut punya usut, ledakan tersebut telah berasal dari meteran listrik.

"Semua orang di sini juga sempat terkejut mendengar ledakan itu," kata Budi Arsana, pengunjung pertokoan Udayana, Kamis (2/1).

Meteran listrik yang berkapasitas 11.00 watt itu meledak sekitar pukul 09.00 Wita ketika sejumlah toko di kompleks pertokoan tersebut baru buka.

Meteran yang telah meledak itu berada di depan toko Balonku yang telah menjual perlengkapan bayi. Bahkan, ledakan yang ditimbulkan telah mengakibatkan tempat sampah di bawahnya terbakar.

"Beberapa pembeli pun langsung lari, begitu mendengar suara ledakan yang mirip petasan," kata Ni Komang Sarini, pelayan toko Balonku.

Ledakan itu tidak sampai mengakibatkan toko dan barang-barang dagangan di dalamnya terbakar.


Editor : Dian Sukmawati

LEDAKAN KERAS YANG TERJADI DI PERTOKOAN UDAYA BALI

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

biaya berangkat umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh januari di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Jati jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
harga umrah maret di Cakung Timur jakarta
harga paket umroh januari di Jatinegara jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umroh ramadhan di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
paket umroh april di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Kampung Melayu jakarta
harga paket umrah mei di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umrah desember di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Cawang jakarta
promo umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pinang Ranti jakarta
harga paket umrah april di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun depok
paket promo berangkat umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya umrah februari di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh maret di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah mei di Susukan jakarta
paket promo umroh mei di Rawa Bunga jakarta
paket umrah mei di Penggilingan jakarta
biaya umroh mei di Penggilingan jakarta
paket promo umrah mei di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umrah juni di Rawa Bunga jakarta
promo berangkat umrah februari di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Pekayon jakarta
promo umroh februari di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umrah juni di Rawa Terate jakarta
harga umroh juni depok
paket promo umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Matraman jakarta
paket berangkat umroh februari di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umrah maret di Malaka Jaya jakarta
harga berangkat umroh februari di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
paket umroh desember di Ciracas jakarta
promo umroh maret di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh ramadhan bekasi barat
harga umroh maret di Klender jakarta
promo umrah juni di Kebon Pala jakarta
paket promo berangkat umrah april di Makasar jakarta
biaya paket umrah februari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umrah februari di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipinang Melayu jakarta
biaya umrah awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Ceger jakarta
paket promo umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umrah januari di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan depok
paket berangkat umrah januari di Kampung Tengah jakarta
promo umrah maret depok
harga berangkat umrah februari tangerang
paket berangkat umroh awal tahun di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umrah maret di Rawamangun jakarta
biaya paket umrah juni bekasi utara
biaya paket berangkat umrah januari di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
promo berangkat umroh juni di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Bidaracina jakarta
paket umroh awal tahun di Klender jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Jati jakarta
biaya paket umrah januari bekasi utara
paket promo berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Cakung jakarta
biaya paket umroh april di Pinang Ranti jakarta
harga umrah juni di Bidaracina jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan bekasi utara
promo umrah januari bekasi utara
harga berangkat umroh akhir tahun di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah februari di Jati jakarta
biaya umroh april di Cililitan jakarta
promo umrah awal tahun di Pulogebang jakarta
promo berangkat umroh februari di Kalisari jakarta
paket umroh februari di Pondok Kopi jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
paket umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah april di Malaka Jaya jakarta
promo umroh desember di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh awal tahun di Malaka Jaya jakarta
paket promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta