PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Survei telah menempatkan pengacara kontroversial Farhat Abbas menempati peringkat pertama calon presiden (capres) yang paling populer pada jejaring sosial Twitter. Namun tak dijelaskan apakah Farhat paling populer karena dibully atau disukai.

Hal itu berdasarkan dari hasil survei lembaga riset Katapedia yang telah dilakukan 8 Januari hingga 8 Februari 2014 lalu . Katapedia adalah lembaga survei yang melakukan analisa berdasarkan media jejaring sosial maupun portal berita.

"Farhat Abbas telah meraih 23,85 persen, mengalahkan Jokowi yang menempati posisi kedua dengan 16,4 persen," ujar Direktur Utama Katapedia Deddy Rahman di Jakarta.

Lembaga survei tersebut telah melakukan pemantauan dengan metode data mining dengan kata kunci capres dan presiden. Jumlah data yang telah berhasil dikumpulkan yakni 122.907.

Peringkat ketiga diraih oleh Anis Matta dengan persentase 12,91. Kemudian disusul Megawati Soekarnoputri 10,39 persen.

Popularitas partai yang banyak diperbincangkan di Twitter yakni PPP sebanyak 25,58 persen, PKS sebanyak 20,73 persen, Demokrat 14,57 persen, PDIP 10,17 persen, dan Golkar 9,75 persen.

Sementara jumlah perbincangan politik di jejaring sosial Facebook sepanjang 8 Januari hingga 8 Februari paling banyak mengenai capres yakni 65,8 persen, caleg 31,35 persen dan parpol 31,097 persen.

"Sepanjang 8 Februari hingga 8 Maret masih didominasi capres yakni 57,08 persen, parpol 27,93 persen dan caleg 27,8 persen."

Hasil pemantauan portal berita mengenai capres, didominasi oleh Jokowi.

Farhat Arbas capres paling populer di twitter

saco-indonesia.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh akan menggelar renungan tsunami di pelataran Balai Kota Banda Aceh. Dalam renungan itu, selain tausiah yang akan disampaikan oleh Ary Ginanjar, juga ada pemutaran film saat Aceh dilanda tsunami.

Ribuan pengunjung telah terlihat khidmat saat menonton film tsunami yang diputarkan oleh panitia. Kemudian usai pemutaran film, salah seorang musisi putra Aceh, Raffly Kande langsung menyanyikan lagu berjudul "Aneuk Yatim" (Anak Yatim).

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal juga mengatakan, setelah tsunami kota Banda Aceh ibarat kota mati. Banda Aceh telah hancur porak-poranda dan juga ribuan masyarakat telah kehilangan tempat tinggal dan juga keluarganya.

"Saat itu Banda Aceh memang jadi kota mati pasca tsunami. Wali kota saat itu Syarifuddin Latif yang juga ikut menjadi korban tsunami, Banda Aceh memang telah menjadi kota mati," kata Illiza Sa'aduddin Djamal, Rabu (25/12) malam di Balai Kota Banda Aceh.

Illiza juga menegaskan, ia telah menjadi saksi hidup dalam melakukan pembangunan kota Banda Aceh yang porak-poranda dihantam tsunami 9 tahun silam. Ribuan masyarakat telah kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan kota Banda Aceh rata dengan tanah disapu oleh gelombang tsunami. Dan, kini Banda Aceh juga sudah kembali pulih dan tertata rapi kembali.

Atas dasar itulah, Illiza telah menyebutkan Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin telah menjadi bapak pembangunan kota Banda Aceh. Di tengah-tengah porak-poranda Banda Aceh, ia telah berhasil kembali membangun Banda Aceh seperti saat ini yang tertata rapi.

"Bapak Mawardi Nurdin layak kita sebut sebagai bapak pembangunan di Banda Aceh," tegasnya.

Kendati demikian, Illiza juga tidak menampik pembangunan di Banda Aceh juga atas bantuan banyak pihak. Baik pihak Pemerintah Indonesia maupun pihak dunia internasional. "Terimakasih yang telah membantu Banda Aceh, baik TNI, polisi dan juga dunia internasional," imbuhnya.


Editor : Dian Sukmawati

BANDA ACEH IBARAT KOTA MATI

 Melalui pendapatnya, Ibnu Taimiyah melarang kita pergi ke makam Rasulullah jika kita hanya bertujuan untuk memanjatkan doa dan mengharap terkabulnya doa di tempat tersebut atau menganggap bahwa berdoa di makam Rasulullah lebih mudah dikabulkan Allah.

Namun jika kita berziarah ke makam beliau, mengucapkan salam kepada penghuni tempat tersebut dan berdoa di sana, maka kita tidak dianggap berbuat syirik atau bid’ah.

Pendapat Ibnu Taimiyah itu terdapat dalam kitab lqtidha’ush Shirathil Mustaqim halaman 336, “Yang masuk dalam kategori ini adalah pergi ke kuburan untuk berdoa di sana atau untuk kuburan itu sendiri. Karena berdoa di kuburan atau di tempat-tempat lain terbagi menjadi dua macam;

Pertama, berdoa di kuburan karena kebetulan. Misalnya, seseorang berjalan sambil membaca doa, lalu kebetulan ia melewati sebuah kuburan. Di tempat tersebut, orang itu tidak berhenti berdoa. Contoh lain, seseorang memang sengaja berziarah ke kuburan, mengucapkan salam kepada penghuninya, dan berdoa kepada Allah memohon kesehatan dirinya dan si mayit. Berdoa di kuburan seperti dalam contoh- contoh tersebut tidak menjadi masalah.

Kedua, sengaja berdoa di makam Rasulullah disertai anggapan bahwa berdoa di tempat tersebut lebih memungkinkan untuk dikabulkan daripada di tempat-tempat yang lain. Berdoa seperti inilah yang dilarang keras. Hukumnya adalah haram mutiak.”

Pada halaman 339 di kitab tersebut, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa barangsiapa mengkaji kitab-kitab atsar dan tahu betul ihwal para ulama salaf, dia akan sa- dar bahwa mereka tidak pernah meminta pertolongan di kuburan itu. Mereka tidak mengunjungi kuburan semata- mata untuk berdoa di tempat tersebut.

Pendapat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian ulama ada yang memperbolehkan bertawasul terhadap orang-orang shaleh, sebagian yang lagi hanya memperbolehkan bertawasul kepada Rasulullah SAW, namun mayoritas ulama melarang hal tersebut dan menganggapnya sebagai perbuatan makruh. Menurutnya, yang benar adalah apa yang disampaikan oleh mayoritas ulama.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa dirinya tidak mengingkari tawasul, sebab tidak ada pengingkaran terhadap hasil ijtihad. Beliau hanya menyatakan bahwa pengingkaran hanya wajib terhadap orang yang menganggap makhluk lebih agung dari Allah SWT.

“Kami mengingkari orang yang pergi ke kuburan dan merendahkan diri di hadapan makam Syaikh Abdul Qadiral- Jailani atau yang lainnya, lalu di tempat itu mereka memohon agar dijauhkan dari segala macam musibah, melepas duka cita, dan menggantungkan segala harapan. Perbuatan apa itu semua? Mengapa tidak memohon langsung kepada Allah SWT dengan tulus dan mumi?”

Sumber : Republika.co.id

Baca Artikel Lainnya : ZIARAH DI MASJID NABAWI

HUKUM BERDOA DI DEPAN MAKAM RASULULLAH
PALEMBANG, Sco-Indonesia.com - Kesebelasan Indonesia mengalahkan Maroko pada pertandingan cabang olahraga sepak bola Islamic Solidarity Games di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Kamis (19/9/2013) malam dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal itu diciptakan Fandi Eko Utomo pada menit ke-58.

Pada pertandingan sepi penonton itu, Indonesia lebih banyak melakukan serangan. Tetapi hingga babak pertama usai, tak ada gol yang dihasilkan.

Memasuki babak kedua, tim besutan pelatih Rahmad Darmawan ini terus menggempur pertahanan Maroko. Hasil yang dinantikan terjadi pada menit ke-58 ketika Eko memaksimalkan umpan Diego untuk mengoyak jala lawan.

Di tengah upaya menambah gol, Indonesia justru kehilangan satu pemain. Pada menit ke-67, wasit memberikan kartu merah kepada Diego, sehingga pasukan Merah-Putih hanya bermain dengan 10 orang.

Meskipun demikian, Syamsir Alam dan kawan-kawan sukses mempertahankan keunggulan. Penjaga gawang Kurnia Meiga mampu membendung gempuran Maroko, sehingga skor akhir tetap 1-0.

Pada pertandingan lain di Stadion Bumi Sriwijaya Kampus Palembang, tim Turki menundukan Irak dengan skor 3-2.
 
 
Sumber :ANT
Editor : Maulana Lee
INDONESIA BANTAI MAROKO 1-0

Medan, Saco-Indonesia.com - Dengan Penyediaan alat medis berteknologi canggih, utamanya alat radiologi, di rumah sakit sebenarnya menjadi tantangan untuk dokter. Alat medis secanggih apa pun takkan memberikan hasil maksimal, terutama dalam penegakkan diagnosis, bila tak dibarengi dengan dokter yang mumpuni baik secara pengetahuan medis maupun sikap melayani berfokus pada kepentingan bahkan kepuasan pasien.

Teguh Purwanto, Head of Imaging Systems Philips Healthcare mengatakan teknologi canggih menjadi tantangan bukan untuk pasien tapi dokter. Dalam hal ini, dokter klinis yang merujuk pemeriksaan radiologi, serta dokter radiologi yang menentukan pemeriksaan dan membaca hasil.

"Pelanggan alat radiologi, pertama dokter baru pasien. Dokter harus membekali pengetahuan klinis berhubungan dengan alat," jelas Teguh saat kunjungan media ke Rumah Sakit Colombia Asia, Medan, Rabu (5/2/2014).

Hal ini diakui dokter spesialis radiologi, Buter Samin. Menurutnya kalangan dokter sama seperti profesional lainnya, rutin setiap setahun sekali, menambah pengetahuan melalui berbagai seminar di dalam dan luar negeri.

Spesialis penyakit dalam, yang juga Chief of Medical Services Rumah Sakit Colombia Asia Medan, Sabar Petrus Sembiring, mengatakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan akan inovasi terkini alat medis, dokter harus melengkapi kemampuannya. Kesiapan klinisi menjadi penting untuk mendukung penggunaan alat medis tercanggih.

"Teknologi yang baik harus didukung kelengkapan, kesiapan dengan perkembangan teknologi," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Jumlah spesialis atau konsultan, juga merupakan faktor penting dalam perkembangan teknologi  medis. Dalam pemeriksaan radiologi dengan alat tercanggih misalnya, saat hasil imaging diketahui, pada kasus yang terbilang rumit keberadaan konsultan medis yang lengkap dengan berbagai spesialisasi akan mendukung diagnosis juga tindakan menjadi lebih tepat, akurat, cepat.

"Pada kasus rumit, butuh subdisiplin ilmu dan dokter tidak one man show," imbuh Sabar.

Menurutnya, alat canggih tanpa sumber daya manusia yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal. Ketersediaan alat medis cangguh juga perlu didukung komunikasi dokter yang baik, sehingga pasien terpenuhi kebutuhannya.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Tantangan untuk Dokter, Dengan Hadirnya Alat Medis Canggih

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59
paket promo umrah juni di Balekambang jakarta
harga paket umrah januari di Setu jakarta
biaya umrah maret di Ciracas jakarta
paket umrah februari di Ujung Menteng jakarta
paket umrah januari di Bidaracina jakarta
harga paket umrah ramadhan di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Jati jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pal Meriam jakarta
harga umrah awal tahun di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Kampung Melayu jakarta
biaya berangkat umrah april di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo umrah januari bekasi timur
paket promo berangkat umroh februari di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun bekasi timur
paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh januari di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah april depok
harga paket berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh awal tahun di Pekayon jakarta
biaya paket umrah mei di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umrah februari bogor
promo umrah februari di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh februari di Rawamangun jakarta
harga berangkat umroh juni di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
promo umrah desember di Jatinegara jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pulogebang jakarta
biaya umroh april di Setu jakarta
harga paket umrah februari di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Klender jakarta
harga umrah januari di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah februari di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umrah juni di Ciracas jakarta
paket umrah januari di Jati jakarta
paket umrah februari di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya umrah maret depok
biaya paket umroh januari di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umrah mei bekasi timur
biaya paket berangkat umroh desember di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Makasar jakarta
paket promo umrah juni di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh februari di Kampung Baru jakarta
harga umrah desember di Cililitan jakarta
paket promo umrah juni di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah mei umrohdepag.com
paket promo umrah mei di Jatinegara jakarta
harga umrah desember di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Susukan jakarta
biaya umrah april di Cakung Barat jakarta
harga paket umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket umrah desember di Cakung jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Kampung Melayu jakarta
promo umrah maret di Rawa Terate jakarta
paket umroh maret di Kalisari jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
harga paket umrah desember di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
biaya berangkat umroh februari di Munjul jakarta
harga umrah mei di Pondok Bambu jakarta
harga berangkat umrah juni di Balekambang jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Cawang jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah juni di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
harga umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
promo berangkat umrah awal tahun bekasi barat
biaya paket berangkat umroh desember di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Cibubur jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Kalisari jakarta
harga umrah akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
biaya umroh desember di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket umroh januari di Kalisari jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh mei di Jatinegara jakarta
harga paket umrah desember di Setu jakarta
biaya umroh januari di Cibubur jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Bidaracina jakarta
harga paket umrah maret di Ceger jakarta
paket umroh desember di Duren Sawit jakarta
paket umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
paket umrah juni di Pasar Rebo jakarta
biaya umrah mei di Bambu Apus jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga umroh februari di Cililitan jakarta