PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

saco-indonesi.com,

Tips dan Cara Memilih Lampu HID Motor Yang Baik . Memiliki lampu yang berfungsi dengan baik pasti merupakan hal yang wajib dalam sebuah kendaraan terutama jika kamu juga sering melakukan perjalanan di malam hari. Pada saat ini, Lampu motor yang berjenis HID adalah lampu yang juga sangat populer digunakan, karena selain telah memiliki cahaya yang lebih terang, lampu jenis HID juga telah memiliki tampilan yang lebih menariik.
Tips dan Cara Memilih Lampu HID Yang Baik
Dalam kesempatan kali ini Inspirasi Dunia Otomotif juga akan ingin mencoba berbagi sedikit informasi kepada teman-teman OTOINS mengenai Tips dan Cara Memilih Lampu HID Yang Baik, berikut informasi lengkapnya.

Meski terkesan remeh, namun masih banyak pengguna motor yang salah kaprah saat mengaplikasi lampu HID. Salah satu kesalahan yang jamak ditemukan adalah konsumen yang telah menentukan terangnya lampu dalam satuan Kelvin.

Kebanyakan konsumen tahunya Kelvin makin besar, maka lampu lebih terang. Padahal hanya berbeda soal warna saja. Misalnya, lampu 4300 Kelvin berwarna kekuningan, sedangkan 6000 Kelvin bercahaya putih dan 8000 Kelvin biru kristal, Itu salah kaprah! Satuan Kelvin hanya untuk menentukan temperatur warna. Sedangkan satuan terang itu adalah Lumen.

satuan Kelvin itu juga tak berpengaruh dengan Lumen (Lm). Sehingga anggapan angka Kelvin tinggi yang sebanding dengan terangnya salah. Sebagai contoh, rata-rata Lm HID diatas 2200Lm. Sementara lampu halogen hanya menghasilkan 1500Lm. bahaya aplikasi HID dengan angka Kelvin besar justru tak tembus saat hujan, Lebih aman pakai 4300 Kelvin.

Sinar dengan satuan diatas 4500 Kelvin tak mampu menembus hujan. Namun semakin rendah Kelvinnya, pancaran akan mirip dengan sinar matahari.

Demikianlah informasi mengenai Tips dan Cara Memilih Lampu HID Yang Baik yang dapat Inspirasi Dunia Otomotif sampaikan dalam kesempatan kali ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kamu.


Editor : Dian Sukmawati

TIPS MEMILIH LAMPU HID YANG BAIK

saco-indonesia.com, Sebuah bocoran terbaru dari orang dalam sekaligus pengembang software Winamp telah menyatakan jika Winamp akan segera terjual dalam waktu yang dekat.

sumber yang tidak ingin diketahui namanya ini telah menyebutkan jika saat ini pihak AOL sedang serius untuk membicarakan opsi penjualan Winamp ke beberapa perusahaan yang telah menunjukkan ketertarikannya pada aplikasi multimedia player Winamp ini.

Dirinya telah menyebutkan jika Winamp akan segera mengumumkan hasil proses pembelian yang sedang berlangsung ini melalui akun Twitter resmi Winamp jika kesepakatan sudah tercapai.

Namun masih belum bisa dipastikan perusahaan mana yang akan menjadi pemilik baru Winamp nantinya.

Akan tetapi, rumor sebelumnya telah menyebutkan jika Microsoft menjadi salah satu perusahaan yang berpeluang besar untuk menjadi pemilik baru Winamp nantinya.


Editor : Dian Sukmawati

WINAMP AKAN SEGERA TERJUAL

Tanda Haji Mabrur

Zuhud Terhadap Dunia

Para ulama kita menyebutkan tanda-tanda haji yang mabrur, diantaranya Imam Hasan Al Bashri rahimahullah berkata: (Haji yang mabrur adalah agar ia pulang dari ibadah haji menjadi orang yang zuhud dalam kehidupan dunia dan cinta akhirat). Allah berfirman yang artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia”. (Surat Al-Qashash: 77)

Orang yang zuhud bukan berarti orang yang hanya beribadah di masjid dan tidak mau bekerja mencari harta untuk nafkah anak dan isteri tapi orang yang zuhud orang yang tidak diperbudak oleh hartanya, dunia boleh berada di tangannya tidak di hatinya, aktifitasnya dalam kehidupan dunia tidak melalaikannya dari ingat kepada Allah, melaksanakan shalat yang lima waktu tepat pada waktunya, tidak memutuskan silaturahmi, tetap rajin menuntut ilmu islam lalu mengamalkan dan menda’wahkannya, tidak melupakan tanggung jawab mendidik isteri dan anak-anak. Orang yang zuhud adalah orang yang penghasilannya dari yang halal, bukan dari hasil renten, riba, suap, korupsi, mencuri, judi, pungli, memeras, menipu, memakan hak orang lain. Semoga Allah mengaruniakan kita semua rezeki yang halal, baik dan berkah serta dijauhkan dari segala pendapatan yang haram, amin!

Lebih Baik Dari Sebelumnya Dalam Segala Hal

Ada lagi yang mengatakan diantara tanda haji yang mabrur adalah setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, ia menjadi lebih baik dari sebelumnya .

1. Dalam Hal Tauhid

Menjadi lebih baik dalam hal tauhid. Jika ada diantara jamaah haji yang sebelum hajinya masih suka pergi ke dukun untuk minta kekayaan, anak, jodoh, cepat naik pangkat dan lain-lain maka setelah kita haji hendaklah kita tinggalkan hal tersebut dan bertaubat kepada Allah karena Rasulullah bersabda  yang artinya, “Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 2006)

Barangsiapa yang sebelum ia haji, suka menyembelih sapi atau lainnya untuk dijadikan sebagai tumbal atau sesajen maka sekarang harus meninggalkannya dan menyembelih kurban hanya untuk Allah karena Allah berfirman yang artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah” (Surat Al- Kautsar 2).

“Katakanlah sesungguhnya shalatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin tidak ada sekutu baginya” (Surat Al-An’aam: 162)

Barangsiapa yang sebelum ia haji, masih mempercayai ramalan bintang maka tinggalkanlah dan bertawakallah kepada Allah semata.

Barangsiapa yang sebelum hajinya masih mengkeramatkan keris dan jimat-jimat, maka sekarang musnahkanlah segala jimat yang kita miliki.

Barangsiapa yang sebelum hajinya masih suka meruwat bumi untuk menghindarkan bencana, maka sekarang bertaubatlah dan tinggalkan upacara syirik itu, bergantunglah kepada Allah karena yang dapat menghindarkan bencana hanya Allah semata.

Barangsiapa yang sebelum hajinya masih mengkeramatkan sapi yang dikeluarkan setiap tanggal sepuluh Muharram bahkan berebut untuk memperoleh kotorannya yang dianggap dapat memberikan berkah, maka ketahuilah itu adalah perbuatan syirik.

Barangsiapa yang sebelum hajinya masih meyakini bahwa nasib sial akan menimpanya jika bepergian hari Selasa atau Sabtu juga untuk menentukan waktu pernikahan harus dihitung secara cermat karena kalau tidak pas harinya akan menimbulkan kesialan, maka itu semua adalah syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali jika pelakunya bertaubat, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Taala.

2. Dalam Hal Ibadah

Hendaklah jamaah haji memperbaiki ibadahnya kepada Allah, shalat yang lima waktu jangan sampai ditinggalkan, zakat maal harus dikeluarkan dan shaum di bulan Ramadhan harus dijalankan. Segala ibadah kita laksanakan dengan penuh rasa cinta kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Kita siap korbankan harta, tenaga dan waktu kita demi menggapai ridha Allah.

3. Dalam Hal Muamalah

Hendaklah kita perbaiki muamalah kita dengan orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kita sejak kecil. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan hendaklah selalu berbakti dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jika orang tua kita telah meninggal dunia hendaklah kita selalu mendoakan untuk mereka.

Muamalah Suami Isteri

Bagi para suami hendaklah perbaiki muamalah dengan isterinya jangan mudah marah dan membentak isterinya jika berbuat kesalahan. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan isteri selama tidak bertentangan dengan syariat. Didiklah isteri dengan nasehat, membawanya ke majelis ta’lim, membelikannya buku dan kaset ceramah yang bermanfaat. Juga didiklah isteri dengan memberi keteladanan. Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap keluargaku”.

Bagi para isteri perbaikilah muamalah dengan suami jadilah isteri yang taat. Rasulullah bersabda: “Apabila wanita shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, taat kepada suaminya dan memelihara kemaluannya, maka ia masuk surga dari pintu-pintu mana saja yang ia mau”.

Ketaatan kepada suami dalam hal yang makruf saja adapun dalam hal maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ketika suami baru datang dari pekerjaan janganlah disambut dengan berbagai macam problem dan hal-hal yang tidak menyenangkan tetapi sambutlah dengan senyum, sediakanlah makan dan minum serta biarkanlah suami untuk istirahat dulu setelah itu barulah sampaikan segala problem yang ada niscaya suami sudah lebih siap untuk mendengarkannya.

Muamalah Orang Tua dan Anak

Bagi para orang tua perbaikilah dalam pendidikan terhadap anak-anak, mereka merupakan amanat yang kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Didiklah mereka dengan memberikan contoh yang baik, sekolahkanlah mereka di tempat yang baik, awasilah pergaulan mereka. Selalulah berdoa kepada Allah agar melindungi dan menjaga mereka dari segala kejahatan dan keburukan karena doa orang tua untuk anaknya insya Allah mustajab.

Muamalah Kaum Muslimah

Bagi kaum muslimah perbaikilah dalam hal berbusana, tutuplah aurat anda dan jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Allah berfirman: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, (Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka). Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surat Al-Ahzab: 59)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Surat An-Nuur: 31)

Rasulullah bersabda: “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah saya lihat keduanya (sebelum ini), (pertama) suatu kaum yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakannya untuk memukul manusia dan (kedua) wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sekian dan sekian jauhnya”. (Hadits Shahih, Riwayat Muslim)

Masih banyak diantara jamaah haji wanita yang berpakaian tapi telanjang, belum sempurna menutup auratnya, masih ada yang terlihat lehernya, terlihat lengannya, menutup aurat dengan pakaian yang ketat sehingga membentuk lekak lekuk tubuhnya, berpakaian dengan bahan yang tipis dan transparan sehingga terlihat kulitnya, pada hakekatnya mereka masih telanjang dan diancam tidak masuk surga. Hendaklah jamaah haji wanita menjadi sadar setelah menangis dan memohon ampun kepada Allah pada saat wuquf di Arafah, apakah kita ulangi kembali dosa-dosa kita?

Hendaklah jamaah haji wanita menjadi teladan bagi kaum muslimah di tanah air yang sedang dilanda dekadensi akhlak dan moral, didiklah puteri-puteri kita agar berbusana muslimah, nasehatilah mereka agar tidak keluar rumah dengan menggunakan celana pendek, celana panjang lebih-lebih celana yang sangat ketat dan perutnya terlihat, innaalillahi wa innaa ilaihi rajiuun.

Hendaklah jamaah haji wanita berdandan dan bersolek mempercantik diri, tetapi untuk siapa? Bukan untuk orang-orang diluar rumah tapi untuk suami di rumah, kenyataan yang ada banyak dari kaum muslimah berdandan ketika keluar rumah padahal dilarang oleh Allah yang kita cintai, Allah berfirman: “Dan hendaklah kamu (isteri-isteri nabi) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. (Surat Al-Ahzab: 33)

Ayat ini berlaku juga untuk segenap kaum muslimah dan mukminah.

Rasulullah bersabda bahwa seorang wanita yang pergi keluar rumah dengan menggunakan parfum sehingga tercium oleh laki-laki lain, maka sesungguhnya ia itu pelacur. Setiap hari kita berdoa memohon hidayah kepada Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari jalan-jalan hidayah berupa ilmu yang bermanfaat karena masih banyak diantara jalan-jalan hidayah yang belum kita ketahui dibandingkan yang sudah kita ketahui. Jangan kita menganggap ini adalah hal yang baru kita dengar, kami sudah terbiasa dengan adat kami dan dalih-dalih lainnya yang tidak bisa diterima oleh syariat. Allah berfirman: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: lkutilah apa yang telah diturunkan Allah mereka menjawab: Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” (Surat Al-Baqarah: 170)

Dan firmanNya: “Dan tidaklah boleh bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (Surat Al-Ahzab: 36)

Muamalah Secara Umum

Hendaklah kita semua memperbaiki diri dalam hal tanggung jawab kita memperbaiki masyarakat. Bentengi aqidah umat dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dengan saling nasehat menasehati untuk menepati kebenaran dan nasehat menasehati untuk menetapi kesabaran, dengan saling bekerjasama dalam hal kebaikan dan taqwa. Tidak sedikit umat Islam di Indonesia murtad dari agamanya disebabkan kelengahan dan kelalaian kita. Benar sebab mereka murtad adalah karena lemah iman ditambah lagi dengan lemah ekonomi, tapi apakah boleh kita diam dan berpangku tangan? Tidak, kita harus berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita tidak bisa mendidik mereka karena keterbatasan ilmu kita, ajaklah mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, bagikan buletin dan buku-buku Islam, pinjamkan kaset-kaset ceramah yang bermanfaat. Jika mereka malas bekerja berilah motivasi, jika mereka nganggur carikanlah pekerjaan untuk mereka, jika puteri-puteri kita sudah dewasa carikanlah untuk mereka suami yang baik keislamannya jangan kita biarkan mereka menikah dengan laki-laki kafir.

Apabila anda sebagai pejabat janganlah anda menghalangi dan mempersulit orang-orang yang ikhlas mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, untuk mengikuti sunnah Nabi dan tidak berbuat bid’ah.

Bagi orang tua yang mempunyai anak puteri memakai jilbab atau cadar dukunglah mereka dan banggalah terhadap anak anda yang taat kepada Allah, semoga Allah menghiasi puteri anda dengan akhlak yang baik pula.

Baca Artikel Lainnya : BERANGKAT HAJI DENGAN SELAMAT

TANDA-TANDA HAJI MABRUR

saco-indonesia.com, Motif pembunuhan wanita hamil ternyata karena telah dibakar oleh api cemburu. Pelakunya seperti diduga semula adalah suami korban yang dibantu oleh dua temannya. Selain telah meghabisi Desi, ketiga pelaku tersebut juga melukai Fatonah.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa itu telah terjadi di rumah orangtua korban Kampung Rawa Bebek RT 10/11. Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Minggu(26/1) malam lalu.

Desi Hayatun Nupus yang berusia 20 tahun , tewas dengan luka tusuk muka leher dan kepala, sedangkan ibunya yang sempat melerai keributan itu ( Ny Fatoyah,45,) telah terkena sabetan senjata tajam di punggungnya, Jasad ibu muda dikirim ke RS Polri Kramatjati, sedangkan Ny Fatoyah telah dilarikan ke RS Ananda.

Tersangka Erik yang berusia 30 tahun , kabur dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion warna silver bersama dua temannya. Petugas Polsek Bekasi Barat juga masih terus mencari pelaku.

Menurut Ny Fatoyah menantunya itu cemburu kepada Desi dan selalu mengungkit-ungkit dengan mengatakan kalau sudah janda punya satu anak dan sama orang yang belum tahu identitasnya.

Bahkan sang suami juga kerap meganiaya Desi saat mereka tinggal di apartemen di bilangan Pulogadung, Jakarta Timur.

Tak tahan akan dengan penganiayaan dan kecemburuan suami, akhirnya Desi telah memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya Ny Fatoyah di bilangan Rawa Bebek. Di sana Desi juga sempat bekerja di sebuah kafe.

Namun Minggu malam, naas telah menimpa janda yang sedang mengandung ini. Erik bersama dua temannya datang ke rumah Ny Fatoyah. Mereka telah menghabisi nyawa sang istri dengan menggunakan senjata tajam, sementara Ny Fatoyah yang berniat untuk melerai malah kena sabetan senjata tajam .

Sementara Delita,2, anak Ny Desi dari suami pertama hanya bisa menangis.Warga yang telah mendengar teriakan minta tolong tak sanggup untuk menangkap pelaku yang kabur pakai mobil dan mengayun-ayunkan senjata tajam.

Kapolsek Bekasi Barat Kompol Jasalmon Sihombing juga mengatakan pelaku 3 orang dan pihaknya juga masih melakukan pengejaran. Jasad Ny Desi setelah diotopsi di RS Polri dikebumikan di pemakaman Kampung Rawa Bebek


Editor : Dian Sukmawati

WANITA HAMIL DIHABISI SUAMI

http://gjm-suplierbahanbangunan.comIndustri bahan bangunan di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian nasional, dimana kesejahteraan masyarakat dengan  memberikan kontribusi besar dalam pengembangan industri bahan bangunan karena bahan bangunan yang merupakan komponen utama dalam pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana infrastruktur. Hal tersebut telah disampaikan Menteri Perindustrian dalam sambutannya yang telah dibacakan oleh Dirjen Industri Agro Panggah Susanto pada pembukaan Pameran Industri Keramik dan Bahan Bangunan di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian.

Pameran yang telah berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 19 – 22 November 2013 lalu , telah diikuti oleh sebanyak 33 peserta yang terdiri dari 10perusahaan keramik yang memproduksi ubin keramik (tile), tableware dan sanitair; 4 perusahaan kaca yang memproduksi kaca lembaran dan hias; 5 perusahaan semen; 2 perusahan cat; 10 industri kecil keramik hias; Balai Besar Keramik (BBK) Bandung; dan Lembaga pendidikan SMK provinsi Yogyakarta. Tahun ini, pameran telah memilih tema “Dari Sumber daya Alam Indonesia untuk Produk Berkualitas dan Ramah Lingkungan” karena berkaitan dengan bahan baku yang umumnya bersumber pada sumber daya alam (SDA) Indonesia dan pemenuhan kualitas produk serta kecenderungan masyarakat saat ini untuk menggunakan produk ramah lingkungan.

Dapat disampaikan, industri keramik nasional telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara produsen keramik tile terbesar ke enam di dunia setelahtelah China, Italy, Spanyol, Turki dan Brazil dengan nilai ekspor rata-rata per tahun sekitar USD 200 juta dan kapasitas produksi pada tahun 2013 mencapai 420 juta m2.

Sementara itu, pada tahun 2012, total kapasitas produksi industri semen telah mencapai 59,7 juta ton dari 11 produsen yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sedangkan, kebutuhan semen tahun 2012 mencapai 54,9 juta ton dengan produksi sebesar 51,4 juta ton dan diharapkan konsumsi semen nasional pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat.

Industri kaca sebagai industri padat modal dan padat energi yang telah mencapai volume penjualan pada tahun 2012 sebesar 1,15 juta ton atau telah meningkat sebesar 6,5% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, konsumsi industri cat nasional pada tahun 2012 mencapai 820 ribu ton atau meningkat sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya, sehingga diharapkan tingginya permintaan cat di dalam negeri dapat menjadi peluang untuk dapat mengembangkan industri cat nasional.

“Salah satu indikator berkembangnya industri bahan bangunan adalah banyaknya bermunculan toko bahan bangunan yang telah memiliki konsep modern seperti pasar swalayan dengan bangunan yang luas dan jumlah barang yang sangat banyak sehingga menjadi tempat one stop shopping untuk membeli bahan bangunan,” tegas Menperin.

Saat ini, kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembagan industri bahan bangunan adalah pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang dikenal dengan Teknologi Hijau, yang juga merupakan teknik untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari lingkungan hidup, dimana akan dapat melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup Teknologi Hijau mencakup bidang-bidang, antara lain  energi terbarukan (renewable energy); bangunan hijau/ramah lingkungan (green building); kimia hijau (green chemistry); dan teknologi nano hijau (green nanotechnology).

Menurut Menperin, bangunan hijau (green building) mendapat perhatian penting di bidang teknologi hijau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur yang ramah lingkungan saat ini telah menjadi trend, seiring dengan meningkatnya kesadaran pelestarian lingkungan. Penerapannya mulai dari pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat bangunan yang akan didirikan, diharapkan telah mempertimbangan kelestarian lingkungan hidup. ”Untuk mendapatkan bangunan hijau diperlukan bahan bangunan yang mendukung. Oleh karena itu, industri bahan bangunan harus dapat mengembangkan produknya dengan memanfaatkan bahan baku lokal secara maksimal melalui pengembangan teknologi proses, desain maupun peningkatan sumber daya manusi”.

Dalam upaya untuk menjamin kualitas produk, maka diperlukan standar yang dapat memenuhi spesifikasi minimal yang dipersyaratkan. Pada industri bahan bangunan telah banyak produk yang telah memiliki standar baik yang bersifat wajib maupun tidak. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diberlakukan secara wajib, antara lain untuk produk semen, kaca lembaran dan ubin keramik, sedangkan untuk produk cat saat ini sedang disusun SNI yang akan diberlakukan secara wajib.

http://gjm-supplierbahanbangunan

PENGEMBANGAN BAHAN BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89
harga paket berangkat umrah februari di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Baru jakarta
promo umrah maret di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah mei di Cipayung jakarta
harga paket umrah juni di Munjul jakarta
harga umroh mei umrohdepag.com
paket promo berangkat umroh ramadhan di Susukan jakarta
harga umrah mei di Cawang jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Matraman jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Rambutan jakarta
paket promo umrah juni di Pekayon jakarta
promo umrah ramadhan bekasi utara
biaya paket berangkat umroh april di Cilangkap jakarta
harga umrah awal tahun di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umrah desember di Cipayung jakarta
promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
promo umrah april di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Bidaracina jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
paket umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah juni tangerang
paket berangkat umrah april di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Ceger jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umrah februari di Batuampar jakarta
biaya paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
harga paket berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pasar Rebo jakarta
promo umrah juni di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umrah desember di Jatinegara jakarta
harga umroh ramadhan di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Malaka Sari jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kebon Manggis jakarta
paket berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umroh februari di Bali Mester jakarta
paket umroh januari di Pisangan Baru jakarta
promo umroh april di Penggilingan jakarta
promo umroh awal tahun umrohdepag.com
paket promo umroh desember di Rawa Terate jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umrah mei di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
promo umrah juni di Cibubur jakarta
promo umroh januari di Kayu Putih jakarta
promo umrah april di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umroh januari depok
promo berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh desember di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
paket berangkat umroh desember bekasi barat
paket promo berangkat umroh awal tahun di Makasar jakarta
biaya umroh januari di Pulogebang jakarta
paket umrah april di Kebon Manggis jakarta
harga paket umroh maret bekasi barat
biaya berangkat umroh februari di Setu jakarta
biaya berangkat umroh februari di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umroh desember di Susukan jakarta
biaya paket umrah juni di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
harga umrah april di Pinang Ranti jakarta
harga paket umrah juni di Cakung jakarta
paket berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
promo umrah januari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket umroh februari bekasi utara
biaya paket umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
harga paket umrah maret di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
paket promo umrah juni di Cipinang Muara jakarta
paket promo umroh april bogor
harga paket berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Matraman jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Cempedak jakarta
harga umroh februari di Cakung jakarta
biaya umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umroh awal tahun di Rawa Terate jakarta
paket umroh februari umrohdepag.com
harga paket berangkat umroh april di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
promo berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
harga paket umrah akhir tahun bogor
paket umrah awal tahun di Cilangkap jakarta