PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

Makan malam merupakan jam makan yang unik. Di satu sisi banyak orang yang menghindarinya dengan alasan takut gemuk. Namun banyak orang pula yang menganggap makan malam sebagai jam makan yang paling penting sebab mereka dapat memanjakan diri dengan menu makan malam setelah seharian beraktivitas.

Namun demi alasan kesehatan, pastikan Anda untuk selalu menu makan malam yang tepat yaitu sehat dan mudah dicernan oleh tubuh. Sebab makan malam adalah jam makan yang mendekati waktu tidur, dimana tubuh akan berhenti untuk mencerna makanan selama waktu tidur. Sehingga apabila makanan tidak dicerna dengan baik justru akan menimbulkan kegemukan.

Berikut adalah menu makan malam sehat yang tidak akan membuat tubuh Anda gemuk :

Selada
Mengonsumsi selada juga dapat membantu Anda untuk dapat meningkatkan nafsu makan. Selain itu Anda juga dapat mengonsumsi selada sebanyak apapun tanpa merasa takut gemuk sebab selada memiliki nol kalori.

Sup
Sup terutama sup sayur yang lezat dapat Anda jadikan sebagai menu makan malam. Kandungan sayur dan air di dalamnya dapat membuat tubuh Anda menjadi sehat karena terhidrasi dengan baik.

Daging tanpa lemak
Daging tanpa lemak baik untuk Anda konsumsi di malam hari terutama untuk dapat menurunkan berat badan. Kandungan protein di dalamnya juga baik untuk membangun otot.

Paprika
Paprika adalah jenis sayuran yang kaya akan zat antioksidan namun rendah kalori. Selain itu paprika juga mampu untuk memberi rasa masakan supaya lebih lezat.

Buncis
Buncis yang ditumis dengan bumbu sederhana mampu Anda jadikan sebagai menu makan malam yang lezat dan sehat. Buncis juga kaya akan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan.

Tahu
Tahu juga merupakan makanan yang dengan mudah ditemui di olahan masakan Indonesia. Tahu akan mencukupi kebutuhan protein Anda namun tidak akan membuat Anda gemuk.

Keju rendah lemak
Keju mampu membuat rasa masakan menjadi lezat. Namun apabila Anda takut untuk menjadi gemuk, Anda dapat memilih keju rendah lemak namun kaya akan kalsium yang bermanfaat untuk dapat memperkuat tulang Anda.

Ikan bakar
Ikan telah lama dikenal sebagai makanan yang sehat karena kandungan asam lemak omega 3 di dalamnya. Anda juga dapat mengolahnya dengan cara yang sehat seperti dengan dibakar.

Jamur
Jamur adalah makanan yang dapat diolah menjadi menu makan malam yang sehat. Jamur juga kaya akan protein, vitamin D, serta dapat meningkatkan gairah seksual Anda.

Udang
Sama seperti ikan, udang juga merupakan makanan laut yang sehat. udang adalah sumber dari triptofan, suatu zat yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur Anda.

Salam hangat dari Jepun Bali Car Rental,

Jepun Bali Car Rental adalah penyedia jasa sewa mobil murah terbaik di Bali. Spesialisasi kami adalah untuk dapat menyediakan pelayanan transportasi sewa mobil dengan sistem point-to-point Airport, Hotel, dan personal atau group transportasi, baik dalam rangka perjalanan wisata ataupun untuk tujuan Bisinis di Bali.

Supir-supir profesional kami dari Jepun Bali car Rental dengan senang hati akan mengantarkan anda ke tujuan untuk berbagai kerperluan seperti executive meeting, outing perusahaan, atau pun untuk berwisata.

Jepun Bali Car Rental dengan cepat membangun reputasinya dalam bidang usaha transportasi khususnya dalam bidang sewa mobil di Bali. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telephone ataupun e-mail untuk dapat mengalami komitmen kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan anda pun akan mengerti mengapa client-client kami mempercayakan pilihannya kepada kami dalam hal jasa transportasi sewa mobil di Bali.
 
Jepun Bali Car Rental sangat mengerti bahwa waktu dari client kami adalah hal yang sangat penting. Sebagai penyedia sarana transportasi sewa mobil profesional di Bali, team kami akan memastikan anda akan sampai ke tujuan dengan nyaman, aman dan tepat waktu.

Sebagai penyedia sarana transportasi sewa mobil, Jepun Bali Car Rental menawarkan jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :

    Pelayanan penjeputan dan pengembalian mobil di Airport ataupun Hotel
    Sewa mobil untuk di kemudikan sendiri (tanpa supir)
    Jasa sewa mobil dalam jangka waktu pendek dan panjang
    Paket sewa mobil untuk personal atau group
    Pembebasan biaya atas pengantaran dan pengembalian mobil yang di sewa
    Jasa sewa mobil dengan supir yang profesional dan berpengalaman dalam jasa layanan transportasi personal dan eksekutif
    Charter Bus Pariwisata

Mengapa memilih jasa sewa mobil dari Jepun Bali Car Rental ?

    Jepun Bali Car Rental adalah mitra anda yang dapat dipercaya
    Kepuasan anda adalah prioritas utama dari Jepun Bali Car Rental
    Jepun Bali Car Rental memberikan pelayanan yang aman dan terjamin
    Jepun Bali Car Rental selalu menyediakan model mobil - mobil terbaru dengan kondisi mobil yang terawat secara teratur
    Jepun Bali Car Rental menyediakan fasilitas mobil pengganti apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan
    Mobil-mobil yang kami sewakan telah di asuransikan
    Jepun Bali Car Rental telah terdaftar di institusi publik

Silahkan anda membuka halaman Harga Sewa Mobil kami untuk mengetahui berbagai jenis type mobil yang kami tawarkan

saco-indonesia.com,

Urutan kegiatan dalam Ibadah Haji dan Umroh

Dalam kegiatan dan pelaksanaan Ibadah Haji, terdapat urutan rukun dan wajib Haji yang harus dilaksanakan oleh stiap jamaah Haji. urutan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, calon jamaah haji mulai berbondong untuk dapat melaksanakan Tawaf Haji di Masjid Al Haram, Makkah.

Calon jamaah haji harus memakai pakaian Ihram (dua lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji), sesuai miqatnya, kemudian berniat haji, dan membaca bacaan Talbiyah, yaitu dengan mengucapkan Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika laka..

Tanggal 9 Dzulhijjah, pagi harinya semua calon jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk dapat menjalankan ibadah wukuf. Kemudian jamaah telah melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah hingga Maghrib datang.

Tanggal 9 Dzulhijjah malam, jamaah menuju ke Muzdalifah untuk mabbit (bermalam) dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya.

Tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam (setelah mabbit) jamaah harus meneruskan perjalanan ke Mina untuk dapat melaksanakan ibadah melontar Jumroh

Tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan ibadah melempar Jumroh sebanyak tujuh kali ke Jumroh Aqobah sebagai simbolisasi mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahalul yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut.

Jika jamaah mengambil nafar awal maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk Tawaf Haji (menyelesaikan Haji)
Sedangkan jika mengambil nafar akhir jamaah tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumroh sambungan (Ula dan Wustha).

Tanggal 11 Dzulhijjah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.

Tanggal 12 Dzulhijjah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.
Jamaah haji kembali ke Makkah untuk dapat melaksanakan Thawaf Wada’ (Thawaf perpisahan) sebelum pulang ke negara masing-masing

Demikian Urutan kegiatan Ibadah Haji Umrah yang dapat kami jelaskan, smoga bermanfaat.

Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com,

Tips Memilih Pakaian

Setiap kita akan membeli baju (pakaian dewasa, pakaian remaja, maupun anak-anak) harus pastikan rasakan kainnya, minim ke lengan,

1. Dingin dan kering itu adalah effect dari bahan katun yang lebih banyak, dan disarankan untuk cuaca panas, dan perawatannya paling gampang bisa dijemur langsung di bawah matahari, disetrika suhu panas.
2. Dingin, kering dan lebih gampang kusut: adalah biasanya telah terbuat dari bahan serat tanaman: nanas, agave. Kebanyakan nama bahannya adalah linen, bahan ini juga masuk bahan agak mahal, jika membeli baju import murah perlu penganan khusus pada saat penyimpanan misalnya harus digantung sehingga tidak kusut sewaktu mau dipakai. Kita harus hati-hati juga merawat aksesoris pakaian (termasuk aksesoris grosir, aksesoris import, dsb)
3. Dingin atau sangat dingin agak lengket : hati-hati, bahan baju import ini juga lebih banyak polyester (serat sintetis) ketika kita pakai di tempat dingin maka akan terasa dingin, namun ketika di tempat panas akan panas juga dan tak dapat menyerap keringat sebaik katun, biasanya kain ini juga banyak beredar karena penampilannya yang sangat menggoda, misalnya mengkilap. Perawatan tidak menuntut ekstra kecuali karena warna baju import.

Jika membeli baju dengan warna warna mencolok/cerah terutama warna merah, biru/hijau, orange sebaiknya pada saat pencucian 1, 2, 3 harus dipisahkan dari pakaian lain, karena warna-warna terebut akan lebih beresiko luntur. Begitu juga dengan warna aksesoris baju impor murah lainnya (aksesoris grosir atau aksesoris import)

jika sehabis membeli baju impor (termasuk pakaian import maupun pakaian grosir) tidak disarankan untuk langsung dipakai, sebab dari proses pemintalan benang sampai proses akhir jahitan , proses pencucian baju impor murah sanagat jarang dan hampir bisa dikatakan tidak dilakukan, sehingga bahan kimia dan kotoran saat proses sangat besar beresiko terhadap tubuh dalam jangka waktu lama, coba cari di jual baju import.

Jika ada petunjuk perawatan baju impor, biasanya di dalam baju dengan pita warna putih, sangat disarankan diikuti, kalau tidak ada maka sebaiknya anda mencermati saran ini. Kadangkala toko baju import murah, atau penjual baju import mempunyai kiat yang bermanfaat buat anda mengenai pakaian tersebut.

Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil sopir Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Muhammad Yusuf, terkait dalam penyidikan kasus proyek Sistim Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi bagi Anggoro Widjojo.

"Ia bakal akan jadi saksi untuk AW," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (7/2/2014).

Anggoro Widjojo sekarang telah ditahan di KPK. Ia juga pernah jadi buron sejak 2009 lalu .

Sebagai bos PT Masaro, Anggoro diduga telah menyuap 4 anggota Komisi IV DPR, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa, dengan harapan bersedia mendorong pemerintah menghidupkan kembali proyek SKRT.

PT Masaro Radiokom juga merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya telah mencapai Rp 180 miliar.

Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story

 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

Sources: Consumer Product Safety Commission; Minnesota Department of Health

 

By The New York Times

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo

 

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo

 

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo

 

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo

 

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story

 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.