PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Internazionale berencana memperkuat lini tengahnya agar lebih kompetitif untuk bersaing di kompetisi musim depan. Dua nama pun muncul dalam radar Inter, yaitu Florent Malouda dan Mathieu Flamini.

 

Tuttosport mengklaim bahwa pelatih baru Inter Walter Mazzarri menilai dua pemain itu cocok untuk skuadnya. Malouda, yang kini berstatus free agent setelah "dibuang" oleh Chelsea, disebut sudah ditawari kontrak untuk berlabuh di Giuseppe Meazza.

Sementara itu, target satunya berada cukup dekat, yakni di kubu sang rival sekota. Flamini, yang memperkuat AC Milan sejak 2008, akan habis kontrak bulan depan.

Inter pun siap memberi Flamini kesempatan untuk tetap berkiprah di Serie A seandainya Rossoneri melepasnya. Menurut Corriere dello Sport, Mazzarri sangat menginginkan Flamini di skuad Nerazzurri. (foti/gia)

Malouda dan Flamini yang di inginkan Inter

saco-indonesia.com,, Truk kontainer dengan plat nomor B 9376 KS telah mengalami kendala teknis hingga telah menyebabkan kemacetan di Jalan Tol Dalam Kota, Tomang-Grogol.

Hal ini juga disebabkan bagian belakang kontainer terlepas di kilometer 14 800 yang sedang membawa alat berat, gerder.

"Alat beratnya juga tidak jatuh. Hanya sambungan yang lepas," kata Rafli selaku operator sentra komunikasi Jasa Marga saat dihubungi, Selasa (28/1).

Sampai saat ini informasi yang telah dimiliki pihak Jasa Marga masih belum lengkap. Sebab pihak yang berada di lokasi belum dapat memberikan laporan.

Namun, Rafli juga mengatakan lepasnya sambungan kontainer ini juga tidak menyebabkan korban jiwa. Sedangkan mengenai penyebabnya, ia juga belum bisa memberikan informasi.

"Penyebabnya kami juga belum tau. Tapi tidak ada korban akibat kecelakaan ini," terang Rafli.


Editor : Dian Sukmawati

TOL TOMANG-GROGOL MACET

saco-indonesia.com, Intel Kodam VI Mulawarman bersama personel TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah berhasil menangkap tiga intel gadungan di Kelurahan Sotek.

Komandan Koramil Penajam Kapten Inf Laety juga mengatakan tiga intel gadungan itu antara lain; Su'eab Purnama Zahri (19), Aminullah (35), dan Suranto (38). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain telah berhasil menangkap tiga pelaku, personel gabungan juga telah berhasil mengamankan satu unit mobil KT 1330 MV dan uang Rp 2,8 juta yang diduga hasil pemerasan dari para sopir truk.

"Kami juga telah berhasil mengamankan atribut serta laptop dan baju seragam mirip TNI. Ketiga pelaku juga merupakan anggota salah satu ormas," kata Laety di Samarinda, Rabu (12/2) kemarin.

Penangkapan tentara gadungan itu, berdasarkan informasi masyarakat yang diterima intel Kodam bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) bahwa ada tiga orang yang juga mengaku intel TNI.

Pelaku telah memeras dengan meminta sejumlah uang kepada tiga sopir truk yang sedang membawa kayu. "Ketiga pelaku yang menggunakan seragam TNI itu juga menghentikan setiap truk yang melewati wilayah Sotek. Setelah mengetahui mengangkut kayu, kemudian meminta surat-surat kepada sopir. Jika sopir tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu, maka mereka langsung bernegosiasi dengan meminta sejumlah uang. Sopir pertama dan kedua itu menyerahkan uang masing-masing Rp 1,3 juta dan sopir ketiga hanya memberi Rp 200.000," ujar Laety.

Setelah mengetahui aksi pelaku tersebut, katanya, personel intel Kodam bersama Babinsa melakukan razia di wilayah Sotek dan telah berhasil menghentikan mobil yang digunakan pelaku.

"Saat diamankan, ketiganya tidak melakukan perlawanan dan di dalam kendaraan mereka ditemukan seragam TNI dan tas serta dua buah sangkur," katanya.

Selain melakukan pemerasan, katanya, tiga pelaku tersebut telah melakukan kampanye secara terbatas kepada sejumlah masyarakat. "Kampanye yang mereka lakukan dengan meminta warga memilih salah satu partai politik (parpol) termasuk calon presiden (capres), sehingga warga menilai bahwa TNI tidak netral dalam pemilu nanti," katanya.

"Tindakan mereka itu jelas juga merugikan TNI, karena berkali-kali pimpinan TNI juga mengatakan bahwa dalam pemilu nanti akan bersikap netral. Dengan tindakan mereka mengampanyekan salah satu capres dan parpol, jelas masyarakat menilai bahwa TNI tidak netral," kata Laety.

Setelah dilakukan pemeriksaan, katanya, tiga pelaku itu, selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum.

"Kami juga telah meminta kepada masyarakat, bila ada yang mengatasnamakan TNI dalam melakukan pemerasan, silakan dilaporkan. Kami juga akan memberikan tindakan," kata Laety.


Editor : Dian Sukmawati

ANGGOTA ORMAS NGAKU JADI INTEL TNI

saco-indonesia.com,

Tips Cara Mencegah Diabetes

Penyakit yang telah diakibatkan dengan gaya hidup yang kurang sehat ini bisa dapat dicegah dengan merubah gaya hidup yang tidak sehat tersebut, dengan cara mencegah diabetes berikut ini :

Mempertahankan berat badan ideal

Pada sebagian besar orang para penderita diabetes (biasanya tipe 2) telah memiliki kecenderungan berat badan yang lebih. Obesitas atau kelebihan berat dan juga lemak dalam tubuh juga akan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes.

Olahraga secara teratur

Seperti manfaat berjalan kaki yang luar biasa namun olahraga simpel ini juga sering malas dilakukan. Olahraga akan dapat mengontrol berat badan dan meningkatkan aliran darah.

Memeriksakan kondisi kesehatan

Mengingat diabetes sering kali terlambat dilakukan penyembuhan nya, sangat dianjurkan untuk dapat mendeteksi penyakit tersebut sejak dini dengan pemeriksaan teratur. Pada seseorang yang telah berusia diatas 40 tahun, seharusnya telah memiliki jadwal rutin untuk pemeriksaan kadar gula darah setiap 3 tahun sekali.


Editor : Dian Sukmawati

CARA MENCEGAH DIABETES SECARA ALAMI

saco-indonesia.com,

Pemilihan Dan Pengolahan Tanah

Batu bata juga merupakan salah satu bahan dasar dalam proses membuat tembok rumah atau bangunan lain yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Permintaan batu bata terus akan meningkat seiring dengan banyaknya masyarakat yang ingin membangun maupun merenofasi rumahnya. Untuk itu, proses pembuatan batu bata juga dapat member peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Agar dapat mencapai kesuksesan, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut;

Memilih Tanah Yang Tepat

Hampir semua jenis tanah dapat digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata kecuali tanah yang telah mengandung pasir atau kapur. Tanah yang mengandung pasir atau kapur akan dapat membuat batu bata mudah pecah.

Sedangkan untuk dapat menegtahui tanah itu cocok untuk proses pembuatan batu bata, maka ada cara untuk dapat mengetahuinya.

Pertama, ambil tanah tersebut, campur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu diinjak-injak hingga lumat dan buang kerikil maupun kotoran yang ada. Setelah lumat, tanah direndam selama sehari semalam dan jangan sampe terkena panas matahri. Jika tanah tersebut tidak merekah, berarti tanah tersebut baik untuk bahan batu bata.

Kedua, tanah tersebut dikeringkan dan di bakar, jika berwarna merah menyala saat dibakar, maka bahan tersebut sangat baik untuk proses pembuatan batu bata.

Pengolahan Tanah

Sebelum tanah diolah sebagai bahan pembuatan batu bata, tanah tersebut harus dibuat gumpalan-gumpalan dan dijemur hingga kering. Kemudian tanah dimasukan ke dalam bak pengolahan tanah sebagai bahan pembuatan batu bata. Bak tersebut tidak memiliki ukuran yang baku, hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Di bagian dasar bak tersebut diberi sekam padi secukupnya.

Tanah yang sudah dimasukan dalam bak pengolahan, kemudian diisi air hingga penuh. Diamkan selama 2 jam agar tanah terbasahi oleh air sepenuhnya. Kemudian tanah diaduk hingga rata dan diinjak-injak hingga telah menjadi halus. Sampah yang ada dalam tanah tersebut juga harus dibuang agar hasilnya bagus.

Saat mengaduk, ada baiknya dicampur dengan abu dapur atau sekam padi agar tanah tersebut semakin merekat. Setelah tanah benar-benar halus (lumat), tanah tersebut dibiarkab selama 12 jam agar tanah menjadi liat.


Editor : Dian Sukmawati

PEMILIHAN DAN PENGOLAHAN TANAH

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak
biaya umroh mei di Malaka Sari jakarta
paket promo umroh desember di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umrah desember di Cipinang Melayu jakarta
promo umroh april di Cipinang jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah februari di Munjul jakarta
harga berangkat umrah desember di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umrah januari di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umrah maret di Cakung jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cawang jakarta
harga umrah maret di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket umrah desember di Batuampar jakarta
paket promo umrah april di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umrah mei di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Balekambang jakarta
biaya umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah mei di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umroh desember di Bali Mester jakarta
promo umroh februari di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh januari di Ciracas jakarta
harga paket umrah maret di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah juni bekasi utara
harga umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umrah maret di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Cakung jakarta
harga berangkat umroh mei bekasi selatan
harga paket berangkat umrah mei di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Bali Mester jakarta
harga berangkat umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Batuampar jakarta
harga umroh januari di Kebon Pala jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya umrah maret di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah februari di Pekayon jakarta
harga berangkat umroh februari di Makasar jakarta
biaya paket umroh februari di Balekambang jakarta
paket umrah juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah desember di Bidaracina jakarta
promo berangkat umrah mei depok
paket promo umroh juni di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Rawa Terate jakarta
paket umrah awal tahun di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Bambu Apus jakarta
promo umrah mei di Munjul jakarta
biaya umroh mei di Rambutan jakarta
biaya berangkat umrah januari di Ciracas jakarta
biaya umrah februari di Kampung Melayu jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
paket umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
biaya berangkat umrah desember di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Rawamangun jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
biaya umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umroh april umrohdepag.com
promo umroh februari di Cilangkap jakarta
paket umroh februari di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah mei di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
paket umroh desember depok
biaya berangkat umrah desember di Kampung Melayu jakarta
promo umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun umrohdepag.com
harga paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga paket umroh mei di Makasar jakarta
paket umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh desember di Ceger jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah desember di Malaka Sari jakarta
paket promo umrah januari di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah ramadhan di Kebon Manggis jakarta
promo umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah februari di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Munjul jakarta
paket umrah mei di Klender jakarta
paket berangkat umrah januari di Susukan jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah maret di Pulo Gadung jakarta