PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Kepolisian Resor Lumajang dengan dibantu tim Densus 88 Anti Teror intensif menyelidiki tersangka FI terkait ledakan di Kantor PT Arifin Sidayu. Patut diduga FI menyimpan bom rakitan terkait dengan aksi teror.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Negara RI (Polri) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, Selasa (4/6/2013).

Menurut Boy, sejak terjadi ledakan bom rakitan di PT Arifin Sidayu, tersangka FI menyebut bahwa bom itu merupakan bom ikan. Namun, setelah tersangka diperiksa dan didalami, ada hal-hal yang tidak wajar dalam transaksi elektronik yang digunakan. Ketidakwajaran itu diduga terkait dengan rencana aksi teror.

Di samping itu, polisi juga menilai, material bom rakitan yang meledak di PT Arifin Sidayu mirip dengan bom rakitan dari jaringan pelaku teror selama ini. "Seluruh material dari ledakan bom di PT Arifin Sidayu masih dipelajari. Bahan material agak mirip dengan bahan peledak dari jaringan pelaku teror selama ini, " kata Boy.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Densus 88 Mendalami Ledakan di Lumajang

saco-indonesia.com, Longsor akibat hujan deras dalam sepekan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah telah berdampak 84 rumah rusak. 84 Rumah yang rusak itu telah tersebar di enam kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Keenam kecamatan tersebut di antaranya di Desa Tempur (Kecamatan Keling), Desa Klepu (Kecamatan Mbangsri), Desa Mindahan (Kecamatan Batialit), Desa Bungu (Kecamatan Mayong), Desa Sowan Lor (Kecamatan Kedung) dan Desa Tanjung (Kecamatan Pakisaji).

Kondisi kerusakan 84 rumah warga itu beragam. Sebanyak 10 rumah telah mengalami rusak berat, 5 rumah rusak sedang, 65 rumah rusak biasa dan 4 rumah telah mengalami roboh. Puluhan rumah tersebut telah ditempati atau dihuni oleh sebanyak 97 kepala keluarga (KK) saat terjadinya longsor.

"Dua hari terakhir terjadinya longsor pada hari Rabu (22/1) hingga Kamis (23/1) berjumlah 60 rumah itu berada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kerusakan rumahnya juga tidak begitu parah hanya antara 40-60 persen saja kerusakanya," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jepara, Lulus Suprayinto .
Lulus juga mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor tersebut. Rata-rata para korban telah mengalami luka ringan seperti lecet-lecet biasa. Namun, ada salah seorang warga Desa Bungu, Kecamatan Mayong yang mengalami patah tulang akibat longsor.

"Kejadiannya yang telah mengalami luka patah tulang itu pada Senin (19/1) lalu. Saat ini sedang menjalani perawatan secara intensif di RSUD Jepara. Dia mendapatkan kompensasi bantuan pengobatan secara gratis dari Pemkab Jepara sehingga dibebaskan dari biaya pengobatan," tegasnya.

Dia mengimbau kepada warga di Jepara untuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Serta menghindari pemukiman yang dekat dengan titik rawan bencana longsor. "Paska terjadinya longsor, mereka rata-rata yang rumahnya mengalami kerusakan mengungsikan diri ke tempat rumah sanak saudara mereka disekitar tempat kejadian," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

LONGSOR AKIBAT HUJAN

PT.INFONINDO GRAHA SARANA diawali dengan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sewa komputer dari berbagai perusahaan di jakarta maupun luar jakarta dan instasi untuk dapat menggunakan laptop atau komputer dengan system sewa ataupun rental, dan dari sebuah perusahaan sewa hardware yang telah dipercaya oleh para pelanggannya,

mengembangkan bisnisnya sebagai penyedia  hardware, software dan system integrator.Untuk bisnis sewa nya, berdasarkan perkembangan dan untuk dapat memenuhi market demand, selain menyewakan komputer – Laptop (PC,   Notebook),

Infonindo juga menyewakan peralatan kantor lainnya seperti Printer, LCD Projector, Photo Copy, Plasma TV, serta perangkat-perangkat pendukung yang lainnya dengan sistim sewa : Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan.

Dengan berbekal pengalaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan PT.INFONINDO GRAHA SARANA secara terus menerus meningkatkan mutu dan pelayanan, mulai dari produk dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini, hingga peningkatan skill dan knowledge para SDM-kami.

 

VENDOR PENYEWAAN LAPTOP – KOMPUTER JAKARTA

Harga Bahan Bangunan 2013

Harga Bahan Bangunan 2013, Harga : Pasir dan Batu, Semen, Besi, Kayu, Alat dan Kabel Listrik, Cat Dinding, Cat Besi dan Kayu, Genteng Metal, Penutup Atap, Granit, Keramik, Lampu, Papan Fiber Semen, Parket, Pipa PVC, Polikarbonat, Pelapis Anti Bocor/Waterproofing, Hebel, Beton readymix, Peralatan Kerja, Atap Baja Ringan, Upah Tukang, Harga Borongan Bangunan
HARGA BAHAN BANGUNAN 2013
Harga Upah Tukang/Pekerja Bangunan
Harga Borongan Pekerjaan Bangunan
Harga Pasir dan Batu
Harga Semen
Harga Besi
Harga Wiremesh
Harga Paku
Harga Kayu
Harga Keramik
Harga Granit
Harga Cat Dinding
Harga Cat Besi & Kayu
Harga Penutup Atap
Harga Asbes
Harga Seng
Harga Atap Baja Ringan
Harga Genteng Metal
Harga Gypsum & GRC
Harga Triplek
Harga Hebel
Harga Asbes
Harga Beton Readymix
Harga Pipa PVC
Harga Lampu
Harga Lampu LED
Harga Parket Kayu
Harga Parket Bambu
Harga Paving Block / Conblock
Harga Waterproofing
Harga Polikarbonat
Harga Papan Fiber Semen
Harga Alat Listrik
Harga Kabel Listrik
Harga Peralatan Kerja
Harga Kaca
Harga Kaca Tempered
Harga Kunci Gembok
Harga Wastafel
Harga Closet Jongkok
Harga Closet Duduk
LAIN - LAIN
GAMBAR DESAIN INTERIOR RUMAH
INFO KPR RUMAH
INFO HARGA SPRING BED
INFO HARGA MOBIL BARU
INFO HARGA MOBIL BEKAS/SECOND
INFO HARGA SEPEDA MOTOR BARU
INFO KECANTIKAN WANITA
INFO ANAK & BALITA
    
TEKNOLOGI BAHAN BANGUNAN
Glass Block Warna
Mengenal Steel Floor Deck
Wiremesh Untuk Penguat Bangunan
Sealant untuk Penambal, Perekat dan Pengisi
Mengenal Ukuran Pipa PVC dan Kegunaannya
Mengenal Papan Gypsum
Mengenal Jenis-Jenis Lampu
Mengenal Jenis Kabel Listrik
Papan Fiber Semen Alternatif Pengganti Gypsum
Keunggulan Material Gypsum
TEKNIK BANGUNAN
Cara Pasang Glass Block
Cara Memasang Angkur
Cara Menyambung Pipa Paralon/PVC
Cara Membuat Kran Air Otomatis
Cara Menguji Bata Merah Berkualitas
Menghitung Kebutuhan Cat Dinding/Tembok
Cara Merawat Water Heater
Cara Memasang Water Heater
Cara Menghitung Kebutuhan Paving/Conblock
Cara Pasang Conblock dan Constone
TIPS BANGUNAN
Tips Renovasi Lancar
Tips Memilih Batako
Tips Memilih Angkur
Tips Membeli Rumah Menurut Fengshui
Tips Memasang Wallpaper
Tips Memilih Lantai Granit
Tips Memilih Lampu Hias
Tips Memilih Kunci / Pegangan Pintu
Tips Memilih Papan Gypsum
Tips Memilih Polikarbonat
Tips Memilih Kayu
Tips Memilih Keramik Lantai
Tips Memilih Water Heater
Tips Membeli Wiremesh
Tips Memilih Cat Rumah/Tembok
Tips Memilih Pasir Untuk Bangunan
warna warni glass block

Glass Block yaitu bahan bangunan yang terbuat dari kaca tebal sehingga dapat ditembus cahaya. Bentuknya seperti bata, persegi empat dengan ukuran panjang 19 cm, lebar 19 cm, dan tebal 8 cm. Karena tembus cahaya, material ini sering dijadikan solusi untuk mengatasi di tempat yang gelap, misalnya saja di kamar mandi.

Dipasaran, glass block identik dengan warna bening atau biasa disebut juga dengan glass block warna putih. Tetapi, tahukah Anda ada produsen yang sudah mengeluarkan glass block dengan pilihan warna yang beragam? Adalah PT. Venus Ceramica International yang mengeluarkan material ini dalam tampilan yang lebih berwarna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, cokelat, abu-abu, dll. Jadi tinggal sesuaikan aja warnanya dengan selera Anda.

Yang menarik, kehadiran warna ini turut menaikkan citra dan fungsi glass block. Dulu Glass block identik dengan dinding kamar mandi. Sekarang dapat diaplikasikan di semua ruang di rumah seperti ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, bahkan lantai. Tak hanya memasukkan cahaya, material ini dapat dijadikan sebagai elemen dekoratif untuk mempercantik tampilan dinding. Harga Glass Block berkisar Rp. 54.900,- sampai dengan Rp. 94.900,- per buah.

(Sumber : Tabloid Rumah)

Baca Juga :
- Cara Pasang Glass Block
Diposkan oleh mucekilweb 2 komentar
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Label: glass block, glass block warna, harga glass block, harga glass block 2013, harga glass block warna
Cara Pasang Glass Block
Cara Pasang Glass Block

Pemasangan glass block  mirip dengan pemasangan dinding batu bata. Anda harus menyusunnya dari bawah lalu ke atas. Agar pemasangan lurus, Anda dapat menggunakan benang. Hanya saja, glass block tidak dapat menggunakan campuran semen biasa, namun harus menggunakan semen instan yang memiliki zat additive. Tebalnya cukup 3 mm.

(Sumber : Tabloid Rumah)

Baca juga :
- Kini Hadir Glass Block Warna
Diposkan oleh mucekilweb 0 komentar
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Label: cara pasang glass block, glass block, pasang glass block
Posting Lama Beranda
Langganan: Entri (Atom)
Search
Google
Custom Search
Daftar Suku Bunga KPR 2013
Bank    Rate KPR (Fix/Floating)
BNI    9,9 % (1 th) / 11,00 %
Mandiri    8,8% (1 th)/11,10 %
BCA    9,50% (floating)
BTN    7,49 % (2 th) /  11,08 %
BRI    7,5 % (2 th) / 10,25 %  
Permata    8,5% (1 th) / 11,50 %  
CIMB Niaga    9,25 % (1 th) / 11,00 %  
Danamon    9,75 % (1 th)/ 12,25 %
Panin    8,88 % (3 th) / 11,75 %  
OCBC NISP    Floating 12,50 %  
HSBC    Floating 8,75 %  
Bank Jabar Banten    Floating 9,14 %  
Bank Mega    Floating 12,50 %  
UOB Buana    10,75 % (1 th)
Bukopin    Floating 12,40 %  
BII    Floating 10,37 %
Bank ANZ Indonesia    7,99 % (2 th) / 10,68 %
ICB Bumi Putera    10,75 % (1 th)

Top 100 Real Estate Sites on Top100Add.com - Add your Site, Boost Your Traffic!
GAMBAR RUMAH MINIMALIS
▶     Type Kecil 1 Lt (> 150 m2)
▶     Type Kecil 2 Lt (> 150 m2)
▶     Type Sedang 2 Lt (150 - 300 m2)
Harga Perlengkapan Rumah
      


Harga Air Purifier
Harga AC
Harga LED TV
Harga Water Heater
Harga Pompa
Harga Springbed

INFO PERUMAHAN BARU DI BANDUNG
INFO BANK KPR RUMAH
    
Copyright 2012 - Mucekilweb. Diberdayakan oleh Blogger.

 

WARNA WARNI GLASS BLOCK

saco-indonesia.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini akan meninjau pabrik pembuatan tahu di Sumedang, Jawa Barat. Dengan didampingi Ibu Negara, Ani Yudhoyono, SBY juga akan meninjau ke lokasi pabrik tahu Palasari pukul 09.00 pagi WIB.

"Peninjauan rencananya akan dilakukan mulai pukul 09.00 pagi WIB ," seperti yang telah tertulis di website www.presidenri.go.id, Senin (3/2).

Selain meninjau pabrik tahu, SBY juga direncanakan akan meninjau RSUD Sumedang. Peninjauan itu untuk dapat melihat langsung penerapan BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan.

Rangkaian kegiatan ini juga merupakan kunjungan kerja SBY ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejak Minggu pagi (2/2) kemarin , SBY bersama rombongan telah berada di Jatinangor, dan kunker ini akan berlangsung hingga Rabu (4/2) siang.

Berdasarkan situs www.presidenri.go.id, SBY diagendakan menuju kompleks Makam Cut Nyak Dien, Gunung Puyuh, Sumedang Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke PT Sinjaraga Santika Sport.

Sore harinya, SBY juga akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Majalengka. SBY juga akan menerima laporan dri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait dalam pembangunan megaproyek infrastruktur di antaranya, pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati dan pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). Dan juga, Jalan Tol Cikapali (Cikampek-Palimanan).

Usai dalam melakukan kegiatan tersebut, SBY dan Bu Ani juga akan menanam pohon di Alun-alun Majalengka. Kemudian, SBY beserta rombongan menginap dan berkantor di Kuningan Jawa Barat.

Rombongan yang ikut dalam kunker kali ini yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Mendikbud M Nuh, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun dan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


Editor : Dian Sukmawati

SBY TINJAU PABRIK TAHU DAN RSUD DI SUMEDANG

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
biaya umroh januari di Rawa Bunga jakarta
harga umroh februari di Cilangkap jakarta
paket promo umrah februari di Duren Sawit jakarta
biaya umrah desember di Pekayon jakarta
promo berangkat umroh mei di Cakung Timur jakarta
paket umroh desember di Kalisari jakarta
paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
biaya umrah februari di Cakung Timur jakarta
promo umroh april di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umroh mei di Matraman jakarta
paket promo umrah mei di Lubang Buaya jakarta
harga umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umrah mei tangerang
paket umroh januari di Cipayung jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Lubang Buaya jakarta
harga umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umrah juni di Dukuh jakarta
harga umrah februari di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket umrah maret bogor
biaya paket umrah januari bekasi barat
biaya paket berangkat umroh februari di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
promo umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh maret di Ciracas jakarta
harga paket umroh ramadhan di Dukuh jakarta
promo umrah maret di Pulo Gadung jakarta
promo umrah januari di Makasar jakarta
paket promo umroh juni depok
promo umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah desember di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah juni bogor
biaya paket umroh februari di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cipayung jakarta
paket promo umroh juni di Jatinegara jakarta
paket umrah mei bekasi timur
paket promo umroh juni di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cililitan jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo berangkat umrah mei di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pondok Bambu jakarta
harga umrah akhir tahun di Jati jakarta
paket berangkat umroh mei di Kampung Tengah jakarta
harga paket umrah maret di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
biaya umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
promo umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umroh april di Balekambang jakarta
promo umrah april di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
promo umroh maret di Pinang Ranti jakarta
biaya umroh april di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh januari di Pondok Bambu jakarta
paket promo umroh maret di Ceger jakarta
harga umroh ramadhan di Susukan jakarta
harga paket umroh ramadhan di Makasar jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah mei di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Pulogebang jakarta
biaya umrah desember di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umrah januari di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cakung Timur jakarta
paket promo umrah februari di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh ramadhan bekasi barat
paket promo umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Pal Meriam jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
harga umrah februari bekasi utara
biaya berangkat umrah juni depok
biaya paket umrah februari di Bidaracina jakarta
paket umroh maret di Ujung Menteng jakarta
harga umrah maret tangerang
harga paket umrah mei di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh januari di Pisangan Baru jakarta
harga umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kebon Manggis jakarta
paket umrah mei di Penggilingan jakarta
promo umroh april bogor