PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Dampak dari kenaikan BBM, Mensos akan menanggulangi kemiskinan dengan membagikan Raskin juga akanmenungjang aktipitas sisi pemberdayaan mata pencaharian seperti warung , pertanian dan lain-lain, dan Pemerintahpun tidak akan tinggal diam terus akan berusaha agar dapat mengentaskan kemiskinan dinegara ini.

Sumber : Pro 3 RRI

Editor: Liwon Maulana

Dampak Kenaikan BBM

PT. ASIA UTAMA WISATA dengan merek dagang ASIATOUR, didirikan pada tahun 2000 dengan manejemen yang profesional dan konsep untuk menyediakan layanan wisata bagi para wisatawan.

Asiatour menyediakan layanan Ibadah UMRAH, HAJI, TOUR PACKAGE, AIR TICKET, HOTEL RESERVATION dan TRAVEL DOKUMENT, juga Asiatour dilengkapi dengan komputer ticketing yang terhubung secara online, reservasi komputer ABACUS dan ARGA serta agent resmi IATA.

Sumber : http://www.asiatour.co.id

Baca Artikel Lainnya : ARMINA TRAVEL

ASIA TOUR

Jakarta, Saco-Indonesia.com — Buktikn kalau memang ada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memiliki bukti keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus Hambalang, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menantangnya menyerahkan bukti itu.

"Jangan kemudian hanya menjanjikan, tapi hanya terus berjanji, karena menyerahkan itu bukan sesuatu yang sulit kalau barangnya ada," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/2/2014) malam.

Bambang mengatakan, KPK pasti akan menindaklanjuti pernyataan Anas sepanjang didukung bukti yang valid. "Tapi kalau barangnya di-ada-ada-kan, itu lain lagi. Saya berprasangka baik saja. Kalau memang ada, segera serahkan, jangan sampai itu berpolemik," imbuh Bambang.

Pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution, mengatakan kliennya itu sudah menyampaikan kepada penyidik KPK mengenai peran Ibas dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010. Adnan menyampaikan hal itu di sela-sela waktu pemeriksaan Anas, Rabu.

Dalam kongres tersebut, Ibas bertindak sebagai steering committee atau panitia pengarah. Pengacara lain Anas, Firman Wijaya, juga mengatakan bahwa Anas memiliki bukti foto yang menunjukkan keterlibatan pihak lain.

Saat dikonfirmasi apakah benar Anas menyampaikan peran Ibas dalam kongres partai tersebut kepada penyidik KPK, Bambang mengatakan, dia akan mengeceknya dulu kepada tim penyidik. Selaku pimpinan KPK, Bambang tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan saksi atau tersangka.

Sepengetahuan Bambang, pada pemeriksaan Anas pekan lalu, pertanyaan penyidik KPK yang diajukan kepada Anas belum masuk materi kasus yang akan menjadi materi dakwaan. "Yang saya tahu minggu lalu itu proses pemeriksaannya baru menyangkut hal-hal yang mendasar sekali, belum masuk di materi. Hari ini saya dengar dari teman-teman sudah masuk," kata dia.

Bambang juga mengatakan, KPK tidak akan langsung memeriksa Ibas sebagai saksi jika keterangan Anas hanya sebatas peran Ibas sebagai steering committee (SC). Menurut Bambang, seseorang akan diperiksa sebagai saksi jika orang itu disebutkan memiliki peran yang dapat membuktikan keterlibatan tersangka dalam kasus yang disidik KPK.

"Cuma kalau keterangannya bahwa Ibas adalah SC, itu kan semua orang juga sudah tahu, apa lagi yang dipersoalkan soal itu?" tanya Bambang.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Diduga, Anas menerima uang dari kontraktor proyek Hambalang untuk membiayai pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Kalau Memang Ada..., KPK Tantang Anas Serahkan Bukti soal Ibas

Saco-Indonesia.com - Meskipun sama-sama disebabkan oleh virus, influenza sangat berbeda dengan penyakit batuk pilek biasa. Bila penyakit batuk pilek dengan demam bisa sembuh sendiri dengan cukup istirahat, influenza bisa menimbulkan komplikasi serius seperti radang paru.

Banyak penyakit virus bukan influenza disebut flu. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan besar. Penyakit influenza disebabkan oleh tiga jenis virus, yaitu virus A, B, dan C. Semuanya menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan air ludah atau kontak langsung seperti bersalaman dengan orang yang baru saja bersin.

Influenza biasanya menyerang bersama dengan demam, menggigil, nyeri otot dan pegal-pegal, lemah, tidak enak badan dan sakit tenggorokan.

"Semua tanda dan gejalanya hampir sama dengan batuk pilek biasa tetapi cenderung lebih parah. Bila gejalanya terjadi lebih dari tiga hari biasanya ini influenza," kata Prof.dr.Cissy Kartasasmita, Sp.A (K), guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung.

Epidemi influenza yang terjadi setiap tahunnya bisa menyerang siapa saja, namun menurut Prof.dr.Samsuridjal Dzauji, Sp.PD, ada beberapa kelompok tertentu yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi influenza. Kelompok tersebut antara lain anak-anak berusia kurang dari dua tahun, orang berusia di atas 65 tahun, wanita hamil, penderita penyakit kronik, calon jemaah haji, serta para petugas layanan medis.

"Lebih dari 90 persen kematian akibat influenza terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. Pada mereka kekebalan tubuhnya rendah sehingga bisa menyebabkan komplikasi radang paru, bahkan ada juga yang menybabkan infeksi jantung," kata dr.Samsuridjal dalam acara diskusi Pahami dan Cegah Influenza: Dari Musiman hingga Pandemik di Jakarta (21/5).

Pasien dengan penyakit kronik seperti pasien penyakit jantung, paru atau asma juga berpontesi lebih besar untuk menderita komplikasi akibat influenza. Sementara itu pada petugas layanan medis seperti dokter, perawat, atau bidan juga rentan terpapar virus influenza dan berpontensi menularkannya kepada pasien lain.

Setiap tahun sekitar 500.000 orang meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan influenza. Dengan kata lain, penyakit ini sebaiknya tidak dianggap ringan.

Cara pencegahan flu yang utama adalah dengan suntikan influenza. "Selain mencegah penularan, vaksin juga mencegah komplikasi dan mempersiapkan diri menghadapi pandemi influenza," kata dr.Samsuridjal yang juga menjadi ketua satuan tugas imunisasi dewasa Ikatan Dokter Indonesia ini.

Pencegahan lain adalah dengan menjaga kekebalan tubuh dan membiasakan hidup bersih. "Sering-sering mencuci tangan dengan sabun juga dianjurkan karena virus flu bisa menular lewat kontak langsung," katanya.

Pasien yang terkena influenza juga disarankan untuk beristirahat di rumah sampai penyakitnya sembuh. "Selain mempercepat penyembuhan, istirahat di rumah juga agar tidak menularkan penyakitnya pada orang lain," kata dr.Cissy.

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Jangan Abaikan Komplikasi Influenza Bisa Serius

saco-indonesia.com,

cara mendirikan tenda
Ada beberapa jenis tenda misalnya tenda camping, tenda cafe, Tenda Pleton, dsb.Berikut adalah beberapa tips dalam memilih tenda, khususnya untuk kegiatan outdoor:
1. Tentukan tenda jenis apa yang akan kamu perlukan dan perkirakan berapa kapasitas yang akan dibutuhkan.
2. Cari bahan tenda terpal dengan bahan nylon pada bagian luarnya dan berbahan katun pada bagian dalamnya.
3. Usahakan lapisan luar dan dalam tenda telah mempunyai jarak terpisah yang jauh.
4. Carilah tenda yang telah mempunyai serambi pada bagian muka.
5. Carilah tenda yang telah memiliki dua pintu pada bagian sisinya.
6. Gunakan pasak tenda yang ringan dan kuat. Jangan lupa juga untuk pilih tempat sewa tenda atau jual tenda yang telah menyediakan sesuai kebutuhan Anda.
Tips dalam mencari tempat untuk mendirikan tenda:
1. Tentukah arah mata angin, dan jangan taruh pintu Tenda Pleton berlawanan arah datang angin.
2. Buat sistem saluran air yang baik di sekeliling tenda.
3. Hindarkan berkemah atau dengan menggunakan terpal di pinggir sungai, karena selain berisik dan banyak binatang juga bisa berbahaya bila tiba-tiba air sungai meluap.
4. Usahakan tenda tetap dalam kondisi bersih, karena kita juga pasti ingin tempat istirahat yang nyaman.
5. Taruh kantung tempat tenda terpal, pasak sisa dan tempatnya di bagian dalam tenda, jadi bila pagi kita mencarinya akan mudah diketemukan.


Editor : Dian Sukmawati

TIPS MENDIRIKAN TENDA

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
paket umrah mei di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
paket promo umrah desember di Dukuh jakarta
biaya paket umroh april bogor
paket promo berangkat umroh februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umroh maret di Cakung jakarta
promo berangkat umroh maret di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah januari di Cakung jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Pondok Bambu jakarta
paket promo umroh januari bekasi utara
promo berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
biaya umrah juni di Cakung Barat jakarta
paket umroh januari di Pulogebang jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Jati jakarta
paket umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Makasar jakarta
biaya paket umroh juni umrohdepag.com
biaya berangkat umroh april di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah juni di Pinang Ranti jakarta
promo umrah awal tahun di Cibubur jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah juni di Cililitan jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cililitan jakarta
harga paket berangkat umroh april di Rambutan jakarta
harga paket umroh maret di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah desember di Dukuh jakarta
biaya berangkat umroh maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket umrah maret di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
promo umrah awal tahun di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Pondok Kopi jakarta
paket umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga umrah januari bekasi utara
biaya paket umrah juni bekasi barat
paket umroh februari di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umroh januari bekasi timur
harga berangkat umrah februari di Makasar jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Susukan jakarta
biaya umroh februari di Pisangan Timur jakarta
harga umrah juni depok
harga berangkat umroh mei di Klender jakarta
promo umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umroh januari di Utan Kayu Utara jakarta
promo umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
harga umroh februari di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kebon Pala jakarta
promo umrah ramadhan di Pondok Bambu jakarta
biaya umroh maret di Matraman jakarta
biaya paket umroh desember di Cipayung jakarta
biaya umrah februari di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umrah januari di Jatinegara jakarta
biaya umroh akhir tahun di Cakung jakarta
biaya paket umroh mei di Susukan jakarta
promo umrah maret di Penggilingan jakarta
paket umrah januari di Kebon Pala jakarta
biaya umrah awal tahun di Jati jakarta
paket promo umrah januari bekasi selatan
harga berangkat umroh desember di Dukuh jakarta
promo umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umrah januari di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun bekasi utara
promo berangkat umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
biaya umroh awal tahun di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Kebon Pala jakarta
paket promo umroh awal tahun di Rawa Terate jakarta
promo berangkat umroh april di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
harga paket umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
biaya berangkat umroh april di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umroh februari di Munjul jakarta
harga paket umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Penggilingan jakarta
harga umrah mei di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh juni di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Dukuh jakarta
biaya paket umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umroh maret di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah april di Munjul jakarta
harga paket umroh maret di Rambutan jakarta
biaya berangkat umroh maret di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta