PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

Dikaruniai seorang anak bernama Ivander Haykal Firdaus yang lahir pada 2 Januari 2012 lalu, komedian Daus Mini dan Yunita belum ingin menambah anak. Kasih sayang kepada anak menjadi alasan bagi Daus dan Istri.

"Belum (nambah) untuk saat ini," kata Yunita yang didampingi Daus di Studio Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/5).

"Mungkin nanti kalau udah SD. Kalau sebaya takutnya berantem segala macem. Biar dia bilang dulu, pengen adik. Biar kasih sayangnya bisa dapet banget," lanjutnya.

Daus Mini & Istri belum 

siap tambah anak

Yunita mengaku masih trauma akan masa kehamilan pertamanya. "Dia pengen satu (anak). Dia dan aku trauma banget. Hamil menyenangkan tapi lumayan trauma, tidur gak enak. Selama 9 bulan lagi," ucapnya lagi.

Daus pun tak masalah terkait anak. Dirinya saat ini masih menyibukkan diri dengan kegiatan entertainment.

"Alhamdulillah masih. Selain ngurus anak, juga bikin artis manajemen ama Budi Anduk, Parto Patrio. Juga bikin program baru," tandasnya.

Belum Kesiapan Daus Mini & Istri untuk Menambah anak

saco-indonesia.com,

Let's dance together
Get on the dance floor
The party won't start
If you stand still like that
Let's dance together
Let's party and turn off the light

Berdiri semua di ruang yang redup
Bercahaya bagai kilat

Aku dan yang lain
Menikmati semua
Irama berderap kencang

Tak ada Gundah
Hilang semua penat di dada

Lihat DJ memainkan musik
Disko dimulai

*Back to Reff


Editor : Dian Sukmawati

MELLY GOESLAW FEAT BBB LETS DANCE TOGETHER

saco-indonesia.com, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan kepada tersangka dugaan gratifikasi terkait dalam proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Rencananya Anas juga akan diperiksa sebagai tersangka Selasa pekan depan.

Pengacara Anas, Firman Wijaya juga menyatakan bahwa pada prinsipnya, kliennya akan siap memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

"Pada prinsipnya Pak Anas akan siap memenuhi panggilan pemeriksaan aspek keadilan," ujar Firman Wijaya di KPK, Jumat (13/1)

Meskipun demikian, pihaknya juga tetap meragukan bukti-bukti yang telah dimiliki KPK dalam menjerat Anas. Mulai dari gratifikasi mobil Harrier, dan Kongres Demokrat 2010.

"3 konstruksi, mulai dari penganggaran, mobil Harrier lalu kaitan dengan kongres sendiri belum ada itu jejak Pak Anas secara pembuktian," ujarnya.

Saat ditanya, apakah yang akan dipersiapkan untuk panggilan besok Selasa, Firman juga mengaku akan berbicara dengan Anas terlebih dulu. "Kita sedang berbicara dengan Pak Anas Urbaningrum," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

ANAS SIAP PENUHI PANGGILAN KPK

saco-indonesia.com, M Ryan Dermawijaya yang berusia (15) tahun , siswa kelas 3 SMPN 14 Kota Tangerang, tewas tersetrum setelah saat ingin mencoba menghidupkan mesin pompa air, Kamis (2/1). Warga Kampung Kelapa RT 01 RW 04, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang itu tidak menyadari jika stop kontak yang dia colokkan sudah dalam keadaan basah karena hujan.

Tetangga korban yang bernama Imit juga menuturkan, peristiwa itu telah terjadi sekitar sekitar pukul 9.30 WIB pagi. Saat itu Ryan sebenarnya juga sudah diperingatkan.

"Padahal anak tersebut juga sudah diperingatkan untuk tidak menghidupkan pompa air karena habis kehujanan rumah listriknya, ujar Imit.

Melihat Ryan seperti itu, Imit bersama tetangga kontrakan telah membawa korban ke rumah sakit Awal Bross di Kebon Nanas, Kota Tangerang. Namun nahas bagi Ryan, nyawanya tidak dapat terselamatkan.

Sementara Hasyim, ayah Ryan, tak menyangka anaknya akan tewas seketika. Sebab, ketika peristiwa itu telah terjadi, dia juga sedang tidak berada di rumah kontrakannya itu.

Saya sedang bertugas, ujar Hasyim yang berprofesi sebagai petugas keamanan di Perumahan Elite Modern Land.

Ryan adalah anak kedua dari empat saudara. Dia dikenal anak yang penurut. "Saya juga tak menyangka pertemuan saya dengan Ryan tadi pagi adalah pertemuan terakhir," katanya.


Editor : Dian Sukmawati

SISWA SMP TEWAS TERSETRUM

Survei telah menempatkan pengacara kontroversial Farhat Abbas menempati peringkat pertama calon presiden (capres) yang paling populer pada jejaring sosial Twitter. Namun tak dijelaskan apakah Farhat paling populer karena dibully atau disukai.

Hal itu berdasarkan dari hasil survei lembaga riset Katapedia yang telah dilakukan 8 Januari hingga 8 Februari 2014 lalu . Katapedia adalah lembaga survei yang melakukan analisa berdasarkan media jejaring sosial maupun portal berita.

"Farhat Abbas telah meraih 23,85 persen, mengalahkan Jokowi yang menempati posisi kedua dengan 16,4 persen," ujar Direktur Utama Katapedia Deddy Rahman di Jakarta.

Lembaga survei tersebut telah melakukan pemantauan dengan metode data mining dengan kata kunci capres dan presiden. Jumlah data yang telah berhasil dikumpulkan yakni 122.907.

Peringkat ketiga diraih oleh Anis Matta dengan persentase 12,91. Kemudian disusul Megawati Soekarnoputri 10,39 persen.

Popularitas partai yang banyak diperbincangkan di Twitter yakni PPP sebanyak 25,58 persen, PKS sebanyak 20,73 persen, Demokrat 14,57 persen, PDIP 10,17 persen, dan Golkar 9,75 persen.

Sementara jumlah perbincangan politik di jejaring sosial Facebook sepanjang 8 Januari hingga 8 Februari paling banyak mengenai capres yakni 65,8 persen, caleg 31,35 persen dan parpol 31,097 persen.

"Sepanjang 8 Februari hingga 8 Maret masih didominasi capres yakni 57,08 persen, parpol 27,93 persen dan caleg 27,8 persen."

Hasil pemantauan portal berita mengenai capres, didominasi oleh Jokowi.

Farhat Arbas capres paling populer di twitter
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China
paket promo berangkat umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh april di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Duren Sawit jakarta
promo umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah februari di Cakung Barat jakarta
biaya umrah april di Setu jakarta
biaya berangkat umrah juni di Makasar jakarta
promo berangkat umroh januari di Cawang jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Pulogebang jakarta
paket berangkat umroh januari di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh april di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh januari di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh maret di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo umrah desember di Cililitan jakarta
paket promo umrah april di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Pekayon jakarta
harga paket umrah mei di Cakung Timur jakarta
paket umrah januari di Duren Sawit jakarta
promo umrah maret di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umroh april di Rawa Bunga jakarta
harga paket umrah januari di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket umrah juni di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh april di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan tangerang
harga paket umroh januari di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh maret di Matraman jakarta
harga paket umrah mei di Setu jakarta
promo berangkat umrah desember di Munjul jakarta
biaya umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
promo umrah akhir tahun tangerang
paket berangkat umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah maret di Duren Sawit jakarta
promo umrah januari di Kramat Jati jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi selatan
biaya paket umroh mei di Kampung Baru jakarta
promo umrah juni di Cipinang Melayu jakarta
harga umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
harga paket umrah awal tahun di Malaka Jaya jakarta
paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh juni di Lubang Buaya jakarta
harga umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh mei di Cipinang jakarta
promo umroh akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh januari umrohdepag.com
harga berangkat umrah mei di Kampung Melayu jakarta
promo umroh juni di Pekayon jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kalisari jakarta
biaya umroh juni di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
harga umrah mei di Duren Sawit jakarta
biaya umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh april di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
promo umroh maret bogor
paket promo umrah desember di Cakung jakarta
harga paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
harga umrah april di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
harga paket umroh juni di Duren Sawit jakarta
promo umrah mei di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun bekasi utara
paket promo umrah mei di Kampung Tengah jakarta
promo umroh januari di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah februari di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
harga umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh maret di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket umroh ramadhan di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umrah juni di Lubang Buaya jakarta
harga umrah akhir tahun tangerang
paket promo umroh awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umrah februari di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
biaya umrah akhir tahun di Rawa Terate jakarta
paket umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket promo umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah juni di Kampung Baru jakarta