PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

Jasa rental mobil menjelang Lebaran kebanjiran order. Pemilik jasa rental mobil, Gunawan (40) juga mengaku semua mobil yang ada telah dipesan.

"Semua mobil sudah dipesan tinggal diambil para penyewanya saja. Biasanya seminggu sebelum Lebaran sudah dibawa," ujarnya.  

Menurut Gunawan, kendati tarif sewa mobil naik hingga 300% dibanding hari biasanya, namun permintaan tetap tinggi.  

Dikatakan, larisnya usaha jasa rental karena masyarakat kini lebih mengutamakan kenyamanan. Mudik menggunakan motor sangat tidak aman apalagi dengan keluarga yang membawa anak kecil.  

Selain itu, masyarakat enggan menggunakan angkutan umum yang berdesak-desakan. Maka dari itulah pilihan favorit adalah mudik dengan menggunakan mobil.  

Lebaran tahun ini, dia juga menyiapkan sebanyak 30 unit mobil yang siap disewakan. Sedangkan harga yang diberikan, menurutnya memiliki kriteria tertentu dan sistem paket.  

Pihaknya menerapkan sistem paket. Kalau biasanya Kijang Innova sewanya Rp 350 ribu sehari. Untuk Lebaran dinaikkan menjadi Rp 6,5 juta rupiah untuk paket satu minggu.  

Sementara untuk Daihatsu Xenia dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu per hari, Avanza dari Rp 250 ribu menjadi Rp 750 ribu per hari, Mitsubishi L300 dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,5 juta per hari, Pregio dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,2 juta per hari.  

Gunawan juga menyediakan hampir semua jenis mobil seperti Innova, Xenia, Avanza, Panther, Kijang LGX, Suzuki APV, Pregio hingga Mitsubishi L300.  

Pengelola rental mobil lainnya, Lukman Hadi (30) di kawasan Tlogosari mengatakan, harga sewa yang biasanya harian berubah menjadi paket. "Jadi sudah tidak ada lagi sewa harian tapi paket dalam seminggu," ujarnya.  

Menjelang Lebaran tahun ini, kendaraan yang tersedia sudah habis dipesan hingga H+7 Lebaran. Pemesanan sudah dilakukan sejak awal bulan puasa.  

Bahkan, ada konsumen yang melakukan order sebulan sebelum puasa. Dibanding hari biasa lonjakan pengguna mobil sewaan sangat tinggi, "Kalau bulan biasa paling sehari cuma tiga unit mobil terpakai, sekarang semua unit habis dirental orang," ujarnya.

 

JELANG LEBARAN, JASA RENTAL MOBIL LARIS MANIS
saco-indonesia.com,
 
Dear Pian yang berbakat.
 
Terkadang kita bekerja di luar bakat
yang kita miliki. Bahkan mungkin juga
bukan pekerjaan yang Anda
cita-citakan sebelumnya. Kita jadi
melupakan bakat kita, yang tidak
terasah maksimal.

Padahal bakat adalah anugrah dari
Tuhan. Tidak semua orang diciptakan
dengan bakat dan kemampuan yang sama.
Ubahlah bakat Anda menjadi kekuatan
dengan mencari lebih banyak
pengetahuan, membangun kemampuan dan
keahlian Anda. Bukan hanya sukses
saja yang Anda raih dalam waktu lebih
singkat dan lebih mudah, tapi Anda
juga dapat menikmati pekerjaan Anda
dan menjadi lebih bahagia.


Tetapi kesuksesan bukan semata
dikarenakan faktor bakat semata,

tetapi usaha mengembangkannya.


Kesalahan yang sering terjadi pada
sebagian orang, mereka menghabiskan
seluruh hidup mereka berusaha untuk
menjadi sesuatu yang sebenarnya tak
akan bisa mereka kuasai dengan baik.
Mereka juga tidak pernah mau tahu
kalau mereka mungkin saja akan jauh
lebih sukses di bidang lain.

Banyak juga orang-orang yang berbakat
mengalami kegagalan. Mereka merasa
bakat yang sudah diperoleh sejak
lahir dan tingkat kemahirannya dalam
bakat tersebut akan tetap selamanya.
Akibat keyakinan seperti itu, mereka
merasa tidak ada gunanya mengasah
bakat mereka.


Tidak ada kata terlambat bagi Anda
untuk mengembangkan dan mengasah
bakat Anda. Jangan sia-siakan sisa
hidup Anda dengan mengejar
keberhasilan dalam hal-hal yang tidak
sesuai bakat dan ketrampilan Anda.
 

Asahlah terus bakat Anda hingga
mencapai tingkat luar biasa, dan bisa
bersaing di dunia luar!
Mengmbangkan bakat mengembangkan Usaha

saco-indonesia.com, Kasus pembunuhan sadis telah terjadi di Cianjur. Pupun yang berusia (40) tahun telah tega memutilasi ibu kandungnya yang berusia 65 tahun di Kampung Pasir Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

"(Mutilasi) ini telah dilakukan oleh anak kandung terhadap ibu," kata Direskrimum Polda Jawa Barat Jabar Kombes Erwin Faisal di Bandung, Jumat (20/12).

Menurut Erwin, aksi keji yang telah dilakukan oleh Pupun terhadap korban telah terjadi pada Rabu (18/12) lalu sekitar pukul 03.00 WIB.

"Tapi baru diketahui, kejadian pada hari ini di mana pelaku juga mengaku kepada saksi IM yang berusia (50) tahun ," terang dia.

Saat ini jajaran Kepolisian Cianjur juga masih harus melakukan olah tempat kejadian perkara. Belum dapat diketahui motif dari pembunuhan keji ini.


Editor ; Dian Sukmawati

 

ANAK YANG TEGA MUTILASI IBU KANDUNGNYA SENDIRI

Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus penggelembungan dana pengadaan bus Transjakarta. Penyelidikan ini telah didahului oleh laporan dari Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014 lalu ," tutur Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Kamis (13/3).

Kendati surat perintah penyelidikan telah keluar, penyidik Kejaksaan Agung belum memanggil satu pun pejabat terkait dalam kasus tersebut. Penyidik juga masih mendalami apakah kasus pengadaan ini bisa naik statusnya menjadi penyidikan.

"Semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut akan dimintai keterangan. Tim jaksa penyelidik masih mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU," tukas Untung lagi.

Seperti yang telah diketahui, LSM FAKTA telah melapor ke KPK terkait adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan 656 bus TransJakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Menurut Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, pihaknya juga menemukan beberapa keganjilan dalam pengadaan itu.

Di antaranya, bus TransJakarta yang didatangkan seperti terlihat bekas dan banyak karat, tidak adanya serah terima barang, pemenang cenderung mengarah hanya ke satu pabrikan, serta spesifikasi tabung bahan bakar gas (BBG) yang tidak sesuai rekomendasi Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). Azas sendiri telah menduga ada permainan antara PT San Abadi selaku Agen Pemenang Merek (APM) bus Ankai di Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI.

Kepala Dishub DKI saat itu dipegang oleh Udar Pristono yang oleh Gubernur DKI Joko Widodo sudah dilengserkan belum lama ini. Selain itu, FAKTA juga telah menemukan indikasi kerugian negara yang mencapai Rp 3,8 miliar dalam proyek pengadaan bus Transjakarta.

Kejaksaan Agung selidiki mark up pengadaan bus Transjakarta

saco-indonesia.com,

Salahkan diriku yang bukan semenjak dulu
Mencoba mendekati hatinya saat itu
Tetapi memang waktu itu hati tak begini
Yang selalu merindukan bayang kasihmu

Adakah arti senyumanmu itu
Maknakan aku di ruang hatimu
Mungkinkah takdir berpihak padaku
Takkan ada kata tidak darimu
Maukah denganku

Bila saja kau membaca isi hatiku
Pasti jawabnya tak jauh semua tentang kamu
Sungguh tak ingin aku berjalan lagi tanpamu
Hanyalah dirimu yang mampu getarkan aku

Tak akan ku memaksa tapi pastikan ku disana
Tak perlu kau ragu diriku untukmu
Bawa saja di jiwamu
Maukah denganku

Kau harus denganku
Pastikan denganku


Editor : Dian Sukmawati

YOVIE AND NUNO MAUKAH DENGANKU

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
paket umrah maret di Makasar jakarta
harga berangkat umrah mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah februari di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umrah desember bekasi barat
harga umroh maret di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kayu Putih jakarta
harga umroh februari bekasi selatan
promo umroh akhir tahun di Kebon Pala jakarta
biaya umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket umroh desember di Bali Mester jakarta
promo umrah mei di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Bambu Apus jakarta
promo umroh ramadhan di Balekambang jakarta
promo umrah desember di Cibubur jakarta
biaya berangkat umroh april di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah akhir tahun bekasi timur
harga paket berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
paket umrah april depok
harga berangkat umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
promo umroh desember di Cipayung jakarta
biaya umrah april di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
harga berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah april di Jatinegara jakarta
paket umroh akhir tahun di Kayu Manis jakarta
biaya paket umrah juni di Cililitan jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
harga berangkat umrah juni di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh juni bekasi timur
biaya paket berangkat umrah april di Balekambang jakarta
promo umroh februari di Matraman jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan tangerang
harga paket umroh februari di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cakung jakarta
harga paket umroh januari di Kebon Pala jakarta
harga paket umrah april di Bambu Apus jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah mei di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
paket berangkat umroh juni bekasi selatan
promo umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umrah awal tahun bogor
paket umrah januari di Pinang Ranti jakarta
biaya umrah april di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
paket promo umrah awal tahun di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
paket promo umrah ramadhan umrohdepag.com
paket promo umroh januari bekasi utara
paket promo berangkat umrah maret di Rawa Bunga jakarta
harga umroh februari tangerang
harga paket umrah januari di Rawamangun jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga umrah april di Susukan jakarta
paket umrah januari di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cakung jakarta
biaya paket umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh februari di Cawang jakarta
paket umrah desember di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umroh april di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh juni bekasi timur
biaya umroh mei bogor
paket umroh akhir tahun di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Rawa Bunga jakarta
harga umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umroh mei di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umroh februari bogor
paket promo umroh januari di Ciracas jakarta
promo umroh mei di Malaka Sari jakarta
promo umroh juni di Matraman jakarta
paket berangkat umroh februari di Penggilingan jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh ramadhan bekasi utara
biaya umroh maret di Jati jakarta
promo berangkat umroh juni di Pondok Kopi jakarta
harga umrah maret di Kalisari jakarta
promo berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
biaya paket umrah desember di Pekayon jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta