PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Daftar Segera Melalui Kami & Dapatkan VOUCHER GRATIS Souvenir Umroh SENILAI 1 JT
Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Travel Umroh

Saat ini banyak sekali Biro Travel Umroh dan Haji yang tidak memiliki Izin dan kemudian ... Paket Umroh Murah 1499 USD By Citilink Berangkat Maret 2016. Travel Umroh

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Polisi juga masih harus memburu pembunuh Dedi Sulaiman, yang berusia 48 tahun , yang telah ditemukan tewas dalam keadaan luka sayatan pada bagian kantong kelaminya di Jalan Anggrek, RT 02/03, Kel. Cisalak Pasar, Kec.Cimanggis Kota Depok.

Menurut Kapolsek Cimanggis, Kompol Bambang Irianto SH, pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk dapat mengejar pelaku. “Pelaku kita perkirakan berjumlah dua orang, dan sekarang anggota masih harus mengejarnya di daerah Lampung,”ujar Kapolsek.

Kapolsek juga mengatakan, korban diduga telah dibunuh oleh rekanan sesama jenis. “Dugaan kita pembunuh korban seorang waria,”katanya.

“Sejumlah keterangan saksi yaitu dua orang saudaranya yang pertama kali menemukan yaitu Tanti dan Cindy sudah kita ambil keterangannya,”terang kapolsek.

Seperti yang telah diketahui, korban dikenal rentenir ini pertama kali ditemukan seorang kerabat, Rabu 22 Januari lalu yang berniat untuk mengantar undangan pernikahan. Saat itu (ditemukan), korban dalam posisi terlentang dalam balutan kaos hitam serta sarung motif kotak-kotak warna biru. Pada tubuh korban juga ditemukan sejumlah bekas luka, seperti sisa sundutan rokok serta lembam di wajah


Editor : Dian Sukmawati

POLISI BURU PEMBUNUH PRIA RENTENIR

Rak Arsip MAXI TRILLION

Rak besi untuk Arsip Maxi Trillion (ISO 9001:2008)

Kami adalah pabrik rak besi untuk Arsip. Rak Arsip dengan kapasitas 150 kilogram per hambalan (Total 5 hambalan) dan dengan sistem knock down sangat cocok untuk menyimpan Arsip anda sehingga terbebaskan dari rayap. Rak Arsip Maxi Trillion dicat dengan sistem powder coating sehingga tahan terhadap karat. Tersedia rak arsip dengan berbagai ukuran standard:

Tiang siku berlubang 40 x 40x 2mm, 5 ambalan/level. Plat ambalan terbuat dari baja 0.8 mm lebih tebal dari merek lain.

- P 100 x L 30 (0 Tulang) x T 200 cm – Kapasitas 100 kg
- P 100 x L 40 (1 Tulang) x T 200 cm – Kapasitas 125 kg
- P 100 x L 50 (1 Tulang) x T 200 cm – Kapasitas 150 kg

- P 120 x L 60 (2 Tulang) x T 200 cm – Kapasitas 150kg

Tersedia pula ukuran sesuai dengan permintaan anda. Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.

RAK ARSIP MAXI TRILLION

Jasa Sewa Truk Angkutan Barang & Mobil Pick-Up

Salah satu faktor yang menentukan keamanan dan keselamatan barang pindahan atau pengiriman barang adalah penggunaan armada / kendaraan / truk yang digunakan untuk pemindahan atau pengiriman barang tersebut.

Kualitas truk yang digunakan oleh sebuah perusahaan jasa pindahan dan pengiriman barang akan berpengaruh pada proses pelaksaan pindahan atau pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan mover.

Yang harus lebih diperhatikan adalah apakah perusahaan mover tersebut menggunakan truk/armada/kendaraan milik sendiri ataukah mereka menyewanya dari perusahaan lain. Terlebih lagi apabila perusahaan mover tersebut menyewa truk bebas atau milik perorangan yang bisa kita jumpai dipinggir-pinggir jalan. Keamanan barang yang akan dikirim sudah pasti kurang terjamin karena pengemudi truk tersebut belum tentu mau menjaga atau bertanggung jawab atas keamanan barang yang dibawanya.

Lain halnya dengan Mandiri Moverindo.

Selain sebagai Perusahaan Jasa Pindahan yang Profesional dan Berpengalaman, kami juga telah memiliki armada / kendaraan milik sendiri. Dengan armada yang berkualitas dan memadai, kami menjamin keamanan barang-barang yang akan kami pindahkan atau kami kirim hingga tiba di tujuan dengan selamat.

Menyewakan Truk Pindahan  Sewa Truk Angkutan Barang

Sewa Mobil Pick Up   Sewa Truk Engkel   Sewa Truk Colt Diesel Double


Tenaga pengemudi/Supir untuk setiap armada kami adalah merupakan karyawan tetap yang sudah pasti akan sangat bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang-barang yang dibawanya.

Kami menyediakan jasa sewa truk / kendaraan untuk angkutan barang pindahan atau pengiriman barang yaitu :

    Mobil Pick Up
    Truk Engkel
    Truk Colt Diesel Double

JASA SEWA TRUK ANGKUTAN BARANG & MOBIL PICK-UP

Ketika melakukan tawaf, sunnah hukumnya berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat berlari-lari kecil itulah para jamaah haji melingkarkan pakaian ihramnya di atas pundak kiri hingga ke ketiak sebelah kanan. Ujung yang satu berada di depan dada dan ujung yang lain berada di belakang punggung.

Secara historis, berlari-lari kecil saat melakukan tawaf ditujukan untuk membantah asumsi negatif orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa umat muslim yang baru datang dari tempat-tempat yang jauh sudah capai, tidak bersemangat, dan dalam keadaan terpaksa menjalankan ibadah. Untuk menghapus asumsi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya mengerjakan tawaf dengan berlari-lari kecil dan penuh semangat.

Dari cerita tersebut, sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu memahami bahwa untuk menghapus citra negatif yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada umat muslim dan agama Islam, dibutuhkan perjuangan yang serius. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sebab permusuhan umat lain terhadap umat Islam pun tidak pernah berhenti.

Sumber : Republika.co.id

Baca Artikel Lainnya : IBADAH HAJI DALAM ISLAM

PERJUANGAN DALAM THAWAF

saco-indonesia.com, Kuasa hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, angkat bicara terkait 'nyanyian' Anas Urbaningrum yang juga mengaku diminta SBY untuk dapat mengamankan kasus bailout Bank Century.

"Siapa yang telah mengatakan itu? Tidak pernah dengar saya. Tidak ada itu," ujar Palmer, Kamis (6/2/2014) kemarin.

Palmer juga mengatakan kalimat 'mengamankan' dalam kasus bailout Century bermakna banyak. Oleh karenanya, Anas diminta untuk dapat menjelaskan makna kalimat 'mengamankan' itu.

"Mengamankan itu kan terminologinya luas," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, apakah pihaknya juga akan melayangkan somasi kepada Anas seperti yang telah dilakukan kepada Rizal Ramli dan Fahri Hamzah, Palmer juga mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kita pelajari dulu lah, saya juga belum dengar itu," tutupnya.

Sebelumnya telah diberitakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga mengaku pernah diminta Presiden SBY untuk dapat ‘mengamankan’ kasus bailout Bank Century.

"Iya, tentang Century benar, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Anas Urbaningrum pada waktu itu diminta untuk dapat mengamankannya," kata pengacara Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu.

Berdasarkan informasi, suami Atthiyah Laila itu juga pernah diminta langsung untuk dapat mencegah Panitia Khusus (Pansus) Bank Century, untuk tidak melibatkan Presiden, baik itu dari segi politik atau hukum.


Editor : Dian Sukmawati

KUASA HUKUM SBY PERTIMBANGKAN SOMASI ANAS

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak
paket promo umrah mei di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kramat Jati jakarta
promo umroh juni di Matraman jakarta
paket umrah desember di Malaka Sari jakarta
harga umroh februari bekasi selatan
biaya umroh mei bogor
promo umrah desember di Cibubur jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh juni bekasi timur
biaya paket umrah desember di Pekayon jakarta
biaya umrah april di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umrah april di Jatinegara jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umrah desember bekasi barat
harga berangkat umrah mei di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umroh ramadhan bekasi utara
paket promo berangkat umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
paket umroh akhir tahun di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
paket umrah april depok
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang jakarta
harga paket umroh februari di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh april di Cipayung jakarta
biaya paket umroh desember di Bali Mester jakarta
harga berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah juni di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah akhir tahun bekasi timur
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh februari di Matraman jakarta
paket promo umroh januari di Ciracas jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
promo umrah mei di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh juni bekasi selatan
harga paket berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
biaya umrah april di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umroh februari bogor
paket umroh akhir tahun di Kayu Manis jakarta
harga umroh februari tangerang
paket promo berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
biaya paket umrah juni di Cililitan jakarta
biaya berangkat umroh april di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cakung jakarta
promo berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
paket umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah maret di Kalisari jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
biaya umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umroh mei di Malaka Sari jakarta
biaya umroh februari di Cawang jakarta
paket umrah maret di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cakung Barat jakarta
harga paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Bambu Apus jakarta
paket promo umrah awal tahun bogor
harga paket umrah april di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh mei di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cakung jakarta
promo berangkat umroh juni di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
paket promo umrah awal tahun di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh januari bekasi utara
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga paket umrah januari di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh februari di Penggilingan jakarta
paket berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
harga umroh maret di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umroh januari di Kebon Pala jakarta
promo umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
promo umroh desember di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umrah februari di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
paket promo umrah ramadhan umrohdepag.com
promo umroh ramadhan di Balekambang jakarta
harga umrah april di Susukan jakarta
paket umrah januari di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh juni bekasi timur
biaya umroh maret di Jati jakarta
promo umroh akhir tahun di Kebon Pala jakarta
paket umrah januari di Pinang Ranti jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan tangerang