PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Sangat kurang lengkap jika seseorang yang menjajakan barang dagangannya melalui internt tetapi tidak memahami tehnik Cara Meningkatkan Penjualan Online yang jitu. Supaya hal ini jangan sampai terjadi pada anda, berikut kami akan membagikan sebuah trik bagaimana Cara Meningkatkan Penjualan Online yang paling jitu dan paling ampuh dan layak untuk dicoba. Bintaro Xchange Mall yang di bangun tepat disisi jalan tol Bintaro - Pondok Indah telah memberikan warna tersendiri bagi sang Ibu Kota khususnya Bintaro Jaya. Dibangun dengan konsep yang mengacu pada life style center dengan interactive green area telah menjadikan Bintaro Xchange Mall sebagai Mall di Jakarta yang bersahabat dengan lingkungan.

Bintaro Xchange Mall merupakan sebuah ikon gaya hidup dan belanja di kawasan Bintaro Jaya. Walaupun salah satu Mall di Jakarta ini belum lama di launching, namun berkat managemen yang solid dengan menyajikan apapun kebutuhan para pengunjungnya untuk membuat mereka senyaman mungkin, telah menjadikan salah satu Mall di Jakarta ini menjadi tempat berkunjung paling pavorit di kawasan selatan Jakarta.

Bintaro Xchange Mall ini merupakan Mall di Jakarta yang ramah terhadap lingkungan. Sehingga tentu saja memberikan efek nyaman bagi para pengunjung dan para penghuni kawasan Bintaro Jaya. Area taman yang hijau dan arena ice skating untuk anda yang ingin mencoba permainan di atas salju yang terhampar luas.

Ada cukup banyak Mall di Jakarta, dan baru-baru ini di kawasan Bintaro Jaya yakni sebelah selatan Jakarta telah di luncurkan sebuah Mall yang bakal menjadi pavorit untuk di kunjungi setiap akhir pekan bahkan setiap hari sekalipun, karena anda tidak akan pernah merasa bosan untuk selalu berkunjung ke Bintaro Xchange Mall ini.

Bintaro Xchange Mall ini merupakan sebuah Mall yang di bangun dengan konsep moderen namun etap mengedepankan Green Area, yang itu artinya akan sangat berpengaruh untuk kesehatan para pengunjungnya juga untuk kawasan di sekitar Mall di Jakarta yang satu ini.

Mungkin anda pernah berjalan-jalan di salah atu Mall di Jakarta? Tentu saja bukan? Dan apa yang anda rasakan? Relatif, masing-masing mempunyai kesan yang berbeda ketika mengunjungi suatu temtap. Bukankah demikian? Namun demikian apakah anda sudah pernah mengunjungi Mall di Jakarta yang satu ini? Dimana? Itu loh salah satu mall di Bintaro Jaya yang baru saja diluncurkan beberapa waktu yang lau, oh Bintaro Xchange Mall maksudnya? Betul sekali kawan, cobalah di suatu waktu mengunjunginya dan anda akan mendapatkan layanan yang memanjakan di Mall di Jakarta yang atu ini.

Demikian sedikit informasi dari kami seputar Bintaro Jaya Xchange Mall pusat lifestyle dan belanja terbaru di selatan Jakarta, semoga berguna dan sampai jumpa kembali di berbagai info lainnya. Jangan lupa untuk singgah di pusat bisnis pulsa di Indonesia. Terimakasih.

MALL DI JAKARTA, BINTARO XCHANGE MALL, PUSAT LIFESTYLE DAN BELANJA TERBARU DI SELATAN JAKARTA

sco-indonesia.com, Empat tersangka pelaku spesialis pencuri rumah kosong (Rumsong), telah dibekuk oleh jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Tiga pelaku tersebut diantaranya masih dibawah umur, bahkan masih ada pelajar.Para pelaku yang mayoritas berdomisili di Tangerang itu, masing-masing berinisial F alias B (17) tahun , Z alias M (16) tahun dan AY alias M (15) tahun , serta S alias H (21) tahun .

Meski masih terbilang masih remaja, para tersangka itu juga terbilang cukup mahir dalam melakukan setiap aksinya. Sebab, sedikitnya sudah ada 36 rumah di wilayah Tangerang Raya, telah berhasil mereka bobol.”Pengakuan mereka 36 TKP itu diwilayah Serpong, Kelapa Dua, Cikupa dan Balaraja. Semua TKP sudah kami cek dan memang benar semua korban telah mengakui dan bahkan sudah ada LP nya, walaupun beberapa korban ada juga yang tidak melaporkan ke polisi,” kata Kanit Reskrim Polsek Serpong, AKP Toto Daniyanto

Menurutnya, pengungkapan tersebut telah berawal dari hasil rekaman CCTV salah satu rumah korban. Dari situlah, pihaknya telah berhasil mengungkap dan menangkap  para tersangka.”Modus mereka sebelum melakukan aksinya adalah dengan cara menjadi pengamen di siang hari. Dari situ mereka telah menggambarkan situasi targetnya, kemudian barulah beraksi dimalam hari,” paparnya sambil menyebutkan, para tersangka juga dapat dijerat dengan pasal 363, tentang pencurian dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.

“Namun, bagi pelaku yang masih dibawah umur kita akan tetap kenakan sesuai peradilan anak. Kami juga masih harus mengejar 4 pelaku lainnya,” tandasnya.

Kanit juga mengimbau kepada masyarakat luas, agar lebih berhati-hati dalam memperhatikan gerak-gerik setiap orang yang tidak dikenalnya..

Sementara, tersangka F juga mengaku, kerap mengirimi orangtuanya di Lampung dengan hasil penjualan barang curiannya itu. “Buat kirim ke orang tua setiap bulan, sebagian buat senang-senang sama teman,” akunya.

Dalam penangkapan itu, petugas juga telah mengamankan barang bukti hasil curian berupa, 3 ekor burung, 2 unit Handphone, uang tunai sebesar Rp72 ribu, 2 buah Laptop 2, 1 buah jam tangan, serta sebilah pisau dan obeng sebagai alat melakukan aksinya.


Editor : Dian Sukmawati

EMPAT PENCURI RUMSONG TELAH DIBEKUK POLISI

BANDUNG, Saco-Indonesia.com - Setelah memasarkan ponsel pintar BlackBerry Z10 dengan desain layar sentuh pada Maret lalu, kini BlackBerry Indonesia resmi meluncurkan BlackBerry Q10 dengan desain papan ketik fisik di Bandung, Selasa (4/6/2013).

Managing Director BlackBerry Indonesia Maspiyono Handoyo, optimis ponsel ini akan sesukses BlackBerry Z10. Apalagi, BlackBerry Q10 memiliki desain dengan keypad format QWERTY yang cocok dengan selera konsumen Indonesia.

"BlackBerry Q10 punya fitur yang sama dengan BlackBerry Z10, karena keduanya memakai sistem operasi yang sama yaitu BlackBerry 10," ujar Maspiyono.

BlackBerry Q10 yang tersedia dalam pilihan warna putih dan hitam ini mulai dipasarkan secara massal pada 27 Juni dengan harga Rp 7,5 juta. Harga ini lebih mahal dari BlackBerry Z10 yang dijual seharga Rp 7 juta.

BlackBerry Q10 diperkuat dengan prosesor dual- core 1,5GHz, RAM 2GB, memori internal 16GB yang dapat diperluas dengan tambahan kartu memori MicroSD. Kamera belakangnya dibekali sensor 8MP  dengan LED flash dan kamera depan 2MP.

Ponsel yang dibekali baterai berkapasitas 2.100mAh ini, telah mendukung koneksi nirkabel 3G, 4G LTE, dan NFC. Selain itu, ia juga bisa terhubung dengan koneksi WiFi dan Bluetooth.

Tidak ada trackpad atau trackball. Tombol-tombol fisik yang biasanya menghiasai ponsel BlackBerry lawas, seperti tombol telepon, menu, back, dan tombol daya, juga sudah ditiadakan di BlackBerry Q10. Navigasi bisa dilakukan dengan keypad atau menyentuh layar seluas 3,1 inci. Layar ini mendukung resolusi 720 x 720 pixel dengan ketajaman 360 pixel per inci.

Editor:Liwon Mmaulana

Sumber:Kompas.com

Nah Ini Dia Harga BlackBerry Q10 di Indonesia

Kecenderungan penghematan energi tidak sekadar lantaran isu global warming. Lebih dari itu, penghematan energi pun juga benar-benar terhubung lewat mengoreksi perilaku, dengan begitu anda juga dapat lebih bisa menjadi satu bersama alam. Sektor rumah tangga memakan kurang lebih 10,3 persen dari keseluruhan energi di tanah air. Pemanfaatan energi terbanyak berpangkal dari pemakaian sparepart ac yang salah, ac serta kulkas. Maka apabila berniat untuk mengawali penghematan listrik, cermati sparepart ac kebutuhan kedua peranti itu, baru dari sana anda dapat merintis

pengiritan listrik.

Seberapa banyak penghematan yang dapat anda kerjakan lewat untuk mengganti konsumsi peranti listrik di tempat tinggal anda? Lihat sejumlah metode mengirit energi di rumah layaknya yang dijelaskan tim Energy Efficiency and Conservation Clearing House Indonesia (EECHI) selanjutnya ini :

1. Pendingin Ruang (AC) juga mampu untuk menghemat 130 ribu setiap bulan
Apabila Anda hendak berhemat, gantilah budaya Anda memakai AC di bawah 24 derajat C. Kecuali tubuh lebih bugar, temperatur ideal 24 -25 derajat C pun juga dapat berpeluang mengirit listrik sampai 130 ribu setiap bulan. Tiap-tiap mengurangi temperatur 1 derajat C untuk AC, untuk itu konsumsi listrik naik 6 persen. Anda pun juga dapat membersihkan dengan rutin filter, kondensor,  juga koil AC. AC kotor merupakan inefisiensi energi. Kecuali itu, Anda hendaknya menutup akses udara keluar semacam  jendela, pintu,juga bukaan lain supaya udara dingin tidak terbiar percuma.

2. Pemakaian Lampu mampu menghemat 55 ribu setiap bulan
Gantilah setiap lampu pijar menggunakan Compact Fluorescent Light (lampu hemat energi). CFL juga mampu mengirit lebih dari 50 persen biaya listrik. Kecuali itu, Anda juga dapat mematikan lampu bilamana tak dipakai. Pemeliharaan lampu (membersihkannya dari debu) pun dapat meniadakan kans penurunan daya penerangan sampai 5 persen. Guna mengirit listrik, hendaknya matikan setiap alat elektronik kala tak dipakai. Cabutlah kabel listrik dari stop kontak. Energi tetap terbiar percuma ketika kabel terus pada kondisi stand by. Penghematan paling banyak dapat ditempuh lewat menukar komputer desktop menggunakan laptop. Pengiritannya sampai-sampai menembus lima kali ketimbang komputer desktop.

3. Kulkas mampu menghemat hingga 10 ribu setiap bulan
Aturlah temperatur ideal kulkas di 2 hingga 4 derajat C. Sementara pada freezer, temperatur boleh diatur di 17 – 15 derajat C. Lebih baik Anda pun menukar kulkas yang telah lebih dari 10 thn.. Hal tersebut juga dapat memangkas biaya listrik sampai 75 persen. Sebagai pengiritan optimal, Anda dapat juga memangkas frekuensi membuka pintu kulkas lantaran 7 persen energi terbuang percuma ketika pintu terbuka kelewat kerap juga kelewat lama.

Penghematan semestinya ditempuh atas kesadaran, tidak keterpaksaan. So, pengiritan tidak mesti menurunkan kenyamanan bekerja, namun malahan dapat menambah produktivitas serta derajat kesehatan. Nah, bila mengikuti pengiritan layaknya di atas, pengiritan pemakaian listrik Anda dapat menembus sampai 2,8 juta setiap tahun! Sangat banyak yang bisa dihemat.

TIPS - PEMAKAIAN AC HEMAT LISTRIK

Saco-Indonesia.com - Selama ini minyak ikan diketahui mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan bisa menangkal penyakit jantung. Namun baru-baru ini penelitian mengungkap bahwa hal tersebut tak berlaku untuk suplemen minyak ikan. Orang yang mengonsumsi suplemen minyak ikan kemungkinan tak akan mendapat manfaat kesehatan yang mereka inginkan.

Hasil ini ditemukan peneliti setelah mengamati 17 penelitian yang dikombinasikan dengan penelitian terbaru dalam skala besar. Mereka tak menemukan adanya efek signifikan dari suplemen minyak ikan yang bisa menurunkan risiko penyakit jantung koroner.

Penelitian ini tak menunjukkan adanya penurunan risiko seseorang terkena serangan jantung, stroke, dan gagal jantung pada 1.100 orang yang mengonsumsi suplemen minyak ikan dan omega-3 secara teratur, seperti dilansir oleh Health Day News (17/03).

"Melihat pada 17 penelitian ini, kami tak menemukan adanya penurunan risiko penyakit jantung dan efek signifikan yang bisa diberikan oleh suplemen omega-3 untuk kesehatan," ungkap Dr Rajiv Chowdhury, ketua peneliti.

Meski begitu, peneliti tetap menekankan pentingnya omega-3 bagi kesehatan tubuh dan jantung. Namun harus diperhatikan bahwa omega-3 yang baik untuk kesehatan adalah yang didapatkan melalui makanan alami dan bernutrisi seperti ikan tuna atau salmon, bukan melalui suplemen.

Penelitian ini menekankan pentingnya orang mengonsumsi ikan untuk meningkatkan kesehatan jantung dan fungsi otak. Selain itu, masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati sebelum mengonsumsi suplemen minyak ikan secara teratur. Jangan sampai membuang uang tanpa mendapatkan manfaat kesehatan yang diinginkan.

Editor : Maulana Lee

Sumber : merdeka.com

Kehatkan jantung tidak bisa disehatkan Suplemen minyak ikan

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born
biaya umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Cibubur jakarta
biaya paket umroh april di Bambu Apus jakarta
promo umroh januari di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
biaya umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya umroh desember di Kebon Pala jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Susukan jakarta
biaya berangkat umrah april di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
paket promo umroh februari di Klender jakarta
paket promo umrah juni di Kampung Baru jakarta
paket promo umroh mei bekasi selatan
biaya paket berangkat umroh maret bekasi selatan
biaya paket umrah april di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umroh desember di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Ceger jakarta
harga paket umrah desember bekasi utara
biaya paket berangkat umrah januari di Cililitan jakarta
biaya berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun bekasi utara
paket promo umroh awal tahun di Cakung Timur jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
harga paket umrah februari di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh april di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah ramadhan bekasi selatan
biaya berangkat umroh maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umroh februari di Kampung Melayu jakarta
biaya umrah februari di Setu jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh desember di Susukan jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kebon Manggis jakarta
biaya paket umroh maret di Pondok Ranggon jakarta
paket umrah akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umrah februari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Cakung Timur jakarta
paket promo umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umrah desember di Cipayung jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umrah januari depok
paket umrah juni di Makasar jakarta
biaya umrah juni di Matraman jakarta
promo umrah mei di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket umroh awal tahun di Rambutan jakarta
biaya berangkat umrah maret bogor
biaya berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun umrohdepag.com
biaya umroh akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga paket umroh januari di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh april di Susukan jakarta
promo umrah februari di Kalisari jakarta
harga paket umrah januari bekasi barat
biaya umrah juni di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cibubur jakarta
biaya berangkat umroh mei di Bidaracina jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga umroh akhir tahun di Ceger jakarta
biaya umroh mei di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Jati jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Kebon Pala jakarta
paket berangkat umroh januari di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh desember di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umrah desember di Kampung Baru jakarta
paket berangkat umrah maret di Cilangkap jakarta
harga umrah juni di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Kramat Jati jakarta
paket umrah maret di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umroh maret di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah januari tangerang
paket umroh awal tahun di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh juni di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Rawa Terate jakarta
paket umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
harga umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah juni di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umrah desember di Kebon Manggis jakarta
paket umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cipinang jakarta
biaya berangkat umroh januari di Susukan jakarta
paket promo umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga umrah januari di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh mei di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
harga paket umroh februari di Cawang jakarta
harga berangkat umrah januari di Susukan jakarta
harga paket umroh mei di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh juni bekasi selatan
biaya berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Dukuh jakarta