PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

ituPoker.net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA is on the web poker casino agent as well as agent dominoes internet having a bet in the highest quality Indonesia . Web-based gaming have become popular or draws in most people , to be able to some individuals or agencies who has began strewn stalls broker web playing the lotto from the internet . But the truth is you must be mindful in buying an internet based playing agent , since quite a few occurrences of scam under the posture of internet casino organization . As a consequence I have been there to give you one out of the honest online betting factors in Indonesia , that is to say ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA .

ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA in high demand owing to their simple and functional because it cannot prefer to arrived at the position and locate of gambling , you can still play web gambling at their house with a world-wide-web communication capitalize . If you have fun in ituPoker gambling , you can get amazing benefits as compared to extra gaming elements . You will playtime on-line casino ituPoker with pc , android , iPad , and iPhone , that's possibly one of the positive aspects in ituPoker . Listed here are a part of the sports event within ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA .

ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA quite simple to play . In the case that you play texas holdem a single facebook game software , you might possibly not find it hard to play a poker gambling attached to ituPoker . For everybody who is serious about participating in a poker gambling on line it is easy to pay a visit to the internet poker betting elements are useful in Indonesia , that is to say Agent Poker website .

ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA with Domino is a casino game that is really often enjoyed in the community , in ituPoker also provide this sort of games . I does not describe how to play dominoes casino , since I'm certain you can still play an activity of dominoes . If you like to play dominoes , dominoes certainly there are betting to be able to play at their home . Although I propose to play on the web gambling simply in your area , not off-shore Indonesia on its own . Love your services in our country of the Republic of Indonesia . As safer and even proficient when agent ituPoker gambling . If you need to play dominoes online gambling you should pay a visit to Domino Poker Agent .

Domino gambling Kiu Kiu , domino game cue cue is easier when compared to the additional dominoes . Potentially dominoes cue this cue is the easiest , as a result of this all gaming game gambling games that solely I could enjoy . dominoes gambling cue cue that they were used in ituPoker , if you are looking to continue doing this gambling game is going to be right for their website at Domino Online .

That's many betting games online gambling agent within ituPoker .net AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA . The right way to play the game may be very quick , you basically enroll . As long as your membership is successful , you just make a deposit to your current loving . Survive perform which make definitely sure you get . In case you 've won , withdrawalnya means is simple . In ituPoker take transfers together with pull funds from various banking companies and others BCA , Mandiri , BNI , BRI DANAMON or perhaps . Which are you thinking about on line casino ? Remember to visit ituPoker .net POKER gambling agent , gambling agent DOMINO RELIABLE ONLINE INDONESIA

 

See More http://tech-kinodeon.blogspot.com/2014/02/itupokernet-agen-judi-poker-agen-judi.html

ITUPOKER.NET AGEN JUDI POKER , AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA

saco-indonesia.com, Setelah sempat naik sampai menembus 230 centimeter atau siaga I pada pukul 00.20 WIB dini hari , ketinggian air di Bendung Katulampa, Bogor, sejak pukul 08.00 WIB pagi kembali turun. Kini ketinggian air telah menjadi 100 sentimeter dengan status siaga III, Kamis (30/01).

Pasalnya, menurunnya tinggi muka air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, dikarenakan wilayah Bogor, khususnya kawasan Puncak, tidak lagi diguyur hujan seperti hari sebelumnya Rabu (29/01).

"Cuaca hari ini di kawasan Puncak dan Bendung Katulampa mendung. Ketinggian air juga sudah surut 100 sentimeter dengan status siaga III," kata Kepala Pengawas Bendung Katulampa Andi Sudirman, Kamis (30/01).

Meski demikian Andi juga telah mengimbau kepada warga Jakarta, khususnya yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung agar terus waspada. "Karena tidak menutup kemungkinan air akan kembali meningkat, karena cuaca mendung dan seperti akan kembali turun hujan," ungkapnya.

Seperti yang telah diketahui, dikarenakan hujan tak kunjung reda sejak Rabu (29/01) dini hari hingga malam, ketinggian air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa cepat merangkak naik, dan juga sempat menembus rekor tahun 2014 ini dengan ketinggian 230 centimeter dan telah terjadi sekitar pukul 00.20 WIB dini hari, Kamis (30/01).

Kenaikan itu telah terjadi hanya berselang beberapa menit, pada pukul 22.00 WIB masih 130 centimeter (siaga III), kemudian pada pukul 22.39 WIB 160 cm (siaga II) dan pukul 22.50 WIB naik ke 180 centimeter dan pukul 23.00 WIB ketinggian air 190 cm (siaga II) dan pada pukul 23.05 WIB naik kembali telah menjadi 200 cm (siaga I), dan pukul 23.27 WIB tinggi muka air menyentuh 220 centimeter (siaga I) dan terakhir puncaknya pada pukul 00.20 WIB air naik hingga 230 centimeter (siaga I).


Editor : Dian Sukmawati

KETINGGIAN AIR DI KATULAMPA TURUN SIAGA III

BRISBANE, Saco-Indonesia.com — Pengusaha terkenal Inggris Sir Richard Branson menyarankan kepada para mahasiswa di Queensland, Australia, untuk tidak menghabiskan waktu dan dana guna menjadi sarjana ekonomi agar bisa berhasil menjadi pengusaha.

Wiraswasta hanya perlu tahu penambahan, pengurangan, dan pengalian. Itu sudah Anda dapatkan ketika berusia 15 tahun. Yang penting selanjutnya adalah membuat produk yang mau dibeli orang.
-- Sir Richard Branson

Wiraswasta terkenal ini juga mengatakan, perekonomian Australia akan bermanfaat bila ada kuota resmi guna memasukkan lebih banyak wanita menjadi dewan direksi perusahaan.

Berbicara sebagai tamu di Sekolah Bisnis Universitas Queensland, Jumat (10/5/2013), Sir Richard mengatakan perlunya dipikirkan untuk mengalihkan dana yang semula diperuntukkan bagi para mahasiswa ke dana wiraswasta guna membantu para mahasiswa jurusan ekonomi.

"Kalau kita bicara mengenai pendidikan bisnis, ada debat yang menarik," kata Sir Richard seperti dilaporkan oleh The Brisbane Times.

Mencapai keberhasilan, lanjutnya, adalah sesuatu yang susah diajarkan di universitas. "Sebagai seorang wiraswasta, kita hanya perlu tahu penambahan, pengurangan, dan pengalian. Itu sudah Anda dapatkan ketika berusia 15 tahun. Yang penting selanjutnya adalah membuat produk yang mau dibeli orang. Anda bisa menggaji orang lain untuk melakukan penghitungan bisnis untuk Anda," kata Sir Richard yang memiliki kerajaan bisnis bernama Virgin tersebut.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia L Sastra Wijaya, seorang pengusaha muda bernama Mick Spencer yang juga tampil bersama Sir Richard menyetujui pendapat tersebut.

Menurut pengusaha yang berusia 22 tahun yang mendirikan bisnis On The Go itu, universitas selama ini hanya mencetak mahasiswa untuk menjadi pekerja, bukan pemilik, dan para mahasiswa yang melakukan magang di tempatnya sering mengatakan bahwa mereka belajar lebih banyak di tempat kerja dibandingkan di bangku kuliah.

Ketika berbicara mengenai apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan budaya bisnis Australia, Sir Richard mengatakan sudah waktunya untuk memperhatikan dengan serius pasar Asia karena kedekatan geografis.

Saat berbicara mengenai perlunya peningkatan peran wanita di dunia bisnis, Sir Richard Branson mendorong adanya kuota resmi. Branson memberi contoh di negara-negara Skandinavia yang memaksa perusahaan untuk menempatkan lebih banyak wanita di jajaran direksi. Hal tersebut meningkatkan kesejahteraan di dalam bisnis maupun masyarakat secara keseluruhan.

"Di perusahaan saya sendiri, saya belum berhasil melakukannya. Saya kira ini sesuatu yang harus dipaksakan lewat hukum," kata Branson.

Di Australia pada Maret lalu, seorang anggota dewan Bank Sentral Australia Catherine Tanna mengatakan, kuota jumlah wanita di jajaran direksi adalah ide yang bagus.

"Memang tidak ada wanita muda yang mau diangkat ke satu posisi hanya karena kuota. Namun, dengan semakin bertambahnya usia, sering terlihat banyak wanita hebat yang tidak mendapatkan kesempatan sehingga pemaksaan lewat kuota mungkin harus dilakukan," kata Tanna.

Menurut statistik, 60 persen dari 200 perusahaan terbesar di Australia tidak memiliki satu wanita pun di jajaran manajemen senior pada tahun 2011. Dari 500 perusahaan, hanya ada 12 wanita yang menduduki posisi direktur eksekutif.

 
Editor:Liwon Maulana(galipat
Sumber:Kompas.com
Tak Perlu Jadi Sarjana Ekonomi untuk Sukses

Besi beton juga merupakan bahan baku utama dalam pembuatan sebuah bangunan agar dapat berdiri kokoh dan kuat seperti yang diharapkan oleh yang membuatnya . bisa dibilang bahwa besi betonlah yang sebenarnya menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah rumah atau pun yang lainnya.di salah satu kota di Indonesia ada yang menjual besi beton yang sudah terkenal dengan ketahanannya yang kuat dan juga harganya yang murah dibandingkan toko lainnya . kalian bisa nebak ga kota mana yang mejual besi beton SNI dengan ketahanan dan  harga yang murah juga ? jawabannya adalah kota bandung , selain kota fashion , kota bandung juga memiliki besi beton SNI yang cukup kuat dan tahan lama untuk kalian yang sedang bingung mencari dimana tempat penjualan besi beton yang berkualitas dengan murah meriah dan yang pasti awet jika dipakai oleh kita alias tidak mudah rusak. Untuk membangun sebuah bangunan kan gak boleh asal-asalan guys, apalagi kalau soal bahan baku yang dipakai dalam pondasi seperti besi beton , pastinya harus kuat dan

kokoh agar bangunan yang kita buat akan tahan lama meskipun dimakan oleh usia yang lama sekalipun. Jadi segera datang ke kota bandung dan beli besi beton SNI bandung agar kalian bisa segera membangun impian kalian, tidak akan ada lagi deh yang menjual besi beton SNI dengan harga yang murah tapi kualitasnya terjamin .

 

JUAL BESI BETON SNI BANDUNG

Pisang telah lama dikenal sebagai buah yang telah menyimpan banyak nutrisi untuk kesehatan tubuh. Bahkan mengonsumsi pisang sebagai menu sarapan di pagi hari dapat membantu Anda untuk selalu aktif, kreatif, dan berenergi sepanjang hari.

tak hanya daging buah pisang saja yang kaya akan nutrisi. Kulit pisang pun juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut adalah manfaat kulit pisang yang harus Anda ketahui.

Memutihkan gigi
Untuk memiliki gigi putih alami, gosokkan kulit pisang secara rutin setiap hari. Kandungan alami yang ada di kulit pisang bermanfaat untuk dapat memutihkan gigi.

Menghilangkan kutil
Kulit pisang juga mempunyai manfaat untuk dapat menghilangkan kutil dan mencegah kutil datang kembali. Caranya adalah gosokkan kulit pisang di atas kutil setiap malam.

Mengobati jerawat
Wajah Anda berjerawat? Kulit pisang yang dicampur dengan madu efektif untuk dapat mengurangi bekas jerawat di muka.

Memudarkan keriput
Kulit pisang kaya akan zat antioksidan yang bermanfaat sebagai anti penuaan. Kulit pisang juga dapat menjaga agar kulit selalu terhidrasi dengan baik serta mampu meningkatkan elastisitas.

Menenangkan rasa sakit
Kulit pisang telah memberikan efek menenangkan rasa sakit di tubuh. Anda juga dapat mengobatinya dengan campuran kulit pisang serta minyak esensial.

Mengurangi gatal
Kandungan alami yang ada di dalam kulit pisang bermanfaat untuk dapat mengurangi gatal dan menyembuhkan psoriasis dengan cepat.

Mengobati luka gigitan serangga
Pijatan dengan menggunakan kulit pisang dapat bermanfaat untuk dapat mengobati luka atau gatal akibat gigitan serangga.

Melindungi dari sinar UV
Sinar matahari yang berlebihan mampu menimbulkan masalah pada kesehatan mata Anda. Oleh karena itu mengompres dengan kulit pisang mampu mengobati mata yang lelah akibat terlalu lama berada di luar ruangan.

Kulit pisang ternyata kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Bahkan juga dapat menjadi obat darurat ketika Anda mengalami gangguan kulit. Selamat mencoba!

Ternyata, pisang menyimpan 8 manfaat ini untuk kesehatan

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews
promo berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
promo umroh maret di Kebon Pala jakarta
harga berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya umrah desember di Makasar jakarta
paket umroh april di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umroh januari di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh februari di Klender jakarta
harga berangkat umroh desember bekasi timur
promo umrah maret di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh februari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari depok
promo berangkat umroh maret di Cipinang Muara jakarta
harga umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Penggilingan jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Jatinegara Kaum jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Ceger jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Duren Sawit jakarta
harga paket umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah juni di Ceger jakarta
paket promo berangkat umrah desember bekasi barat
harga umrah ramadhan di Susukan jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Balekambang jakarta
paket promo umroh ramadhan di Rawa Terate jakarta
biaya paket umroh juni di Pal Meriam jakarta
biaya paket umroh mei di Pisangan Baru jakarta
paket umroh januari di Rawa Bunga jakarta
biaya berangkat umroh desember di Cakung jakarta
paket promo umrah maret di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh mei di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah desember di Klender jakarta
biaya umrah juni di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umroh april di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cilangkap jakarta
promo berangkat umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umroh maret umrohdepag.com
biaya umroh awal tahun di Batuampar jakarta
biaya berangkat umroh maret di Bidaracina jakarta
paket promo umrah maret di Cakung jakarta
promo umrah februari di Kayu Putih jakarta
harga paket umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
harga berangkat umrah februari di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh januari tangerang
biaya berangkat umrah mei di Pisangan Baru jakarta
harga umroh juni di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh desember bekasi selatan
paket berangkat umrah januari di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh april di Pulogebang jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh maret di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Pasar Rebo jakarta
harga umroh mei di Ciracas jakarta
harga umrah januari di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umrah maret di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cipinang jakarta
harga paket umroh maret di Cipinang jakarta
biaya paket umroh februari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh januari di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah februari di Cipayung jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Rawamangun jakarta
harga paket umrah februari di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umrah januari tangerang
biaya umroh awal tahun di Dukuh jakarta
biaya umroh januari di Kramat Jati jakarta
promo umrah maret di Batuampar jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
promo umroh mei di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah januari di Kalisari jakarta
biaya berangkat umrah januari di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cibubur jakarta
paket berangkat umrah ramadhan depok
biaya berangkat umroh maret di Rawa Terate jakarta
paket umrah ramadhan di Jati jakarta
biaya umrah awal tahun di Kebon Pala jakarta
paket promo umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah maret di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Pal Meriam jakarta
biaya paket umroh januari di Cibubur jakarta
promo umroh desember di Kayu Putih jakarta
biaya umroh juni umrohdepag.com
harga paket berangkat umrah april di Pisangan Timur jakarta
paket umroh januari di Bidaracina jakarta
harga umrah januari di Cipinang Muara jakarta
promo umroh april tangerang
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Balekambang jakarta
biaya umroh akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Malaka Jaya jakarta